<![CDATA[Penggunaan surat kuasa jual yang diberikan dari debitur kepada kreditur untuk penjualan objekhipotek , hal ini tidak sesuai dengan ketetapan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentangHipotek. Apabila penulis merujuk kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 15 ayat (1)berbunyi: Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau aktaPPAT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatanhukum lain dari pada membebankan Hak Tanggungan; b. tidak memuat kuasa substitusi; c.mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utangdan nama serta identitas kreditornya,nama dan identitas debitor apabila debitor bukan pemberi Hak Tanggungan. Pemberi kredit dan bebanhipotik objek pembeli tidak memperoleh perlindungan sah, persetujuan membeli tidak menjumpaikebutuhan dari kebutuhan kebenaran kesepakatan seperti ditetapkan di Artikel 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seharusnya dalam praktek pengikatan kredit oleh bank dengan nasabahdebitur, bank tidak lagi mempersiapkan surat kuasa jual, karena telah ada lembaga Hak Tanggungan,akan tetapi surat kuasa jual tetap ada disetiap pengikatan kredit, dengan alasan bank sangatmembutuhkan surat kuasa jual tersebut.]]>
Copyrights © 2016
