KEMASLAHATAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DAN PELAKU USAHA MELALUI MEKANISME PENETAPAN HARGA OLEH NEGARA

Munthe, Mhd Erwin

JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah
Jurisdictie: Vol. 9, No. 2 (2018)

In business competition there are often monopolistic activities which result in high prices for the game of business actors. This makes consumers uneasy because they do not get varied prices and fair prices, while for small business actors they do not have competitive ability. The existence of monopolistic practices and unfair competition is not in line with the constitution. Because the 1945 Constitution mandates that the national economy must be carried out by promoting people’s welfare. Therefore, the presence of the government is very necessary to realize the ideals mandated by the constitution and legislation. This study aims to analyze the mechanism and criteria for pricing by the state. The result is providing legal protection to consumers and other business actors, the government sets the highest retail price and the lowest retail price and provides subsidies to imported products that control the livelihoods of many people. This effort is carried out to realize mutual benefit between producers and consumers.Dalam persaingan usaha sering terdapat kegiatan-kegiatan monopoli yang mengakibatkan tingginya harga atas permainan pelaku usaha. Hal ini membuat kegelisahan konsumen karena tidak mendapatkan harga yang variatif dan wajar, sedangkan bagi pelaku usaha kecil tidak memiliki kemampuan bersaing. Adanya praktik monopoli dan persaingan tidak sehat ini tidaklah sejalan dengan konstitusi. Karena UUD 1945 mengamanatkan bahwa perekonomian nasional harus dijalankan dengan mengedepankan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya, kehadiran pemerintah sangat diperlukan untuk mewujudkan cita-cita yang diamanatkan konstitusi dan peraturan perUndang-Undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan kriteria penetapan harga oleh negara. Sementara metodenya penelitian doktrinal dalam bentuk penelitian evaluatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perUndang-Undangan. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dan pelaku usaha lainnya, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi dan harga eceran terendah serta memberikan subsidi pada produk-produk impor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama antara produsen dan konsumen.