<![CDATA[Perkembangan teknologi dan globalisasi ekonomi di Indonesia menimbulkan pergeseran budaya masyarakat dari penggunaan transportasi konvensional menuju pemanfaatan transportasi berbasis aplikasi. Penggunaan angkutan jalan berbasis aplikasi ini kian lama semakin meluas di hampir seluruh kota besar di Indonesia, namun regulasi yang mengaturnya belum terbentuk dengan sempurna. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah menerbitkan peraturan sejak tahun 2016, namun peraturan tersebut telah 2 (dua) kali dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Sehingga sampai saat ini regulasi yang mengatur keberadaan transportasi berbasis aplikasi ini belum sempurna, khususnya terkait legalitas. isu persaingan usaha dengan transportasi konvensional, isu perlindungan konsumen, dan isu perlindungan mitra (driver) dalam perjanjian kemitraan dengan perusahaan penyedia aplikasi. Pengaturan transportasi berbasis aplikasi saat ini cenderung bersifat desentralisasi di masing-masing daerah, sehingga belum ada kesamaan hukum di bidang ini. Selain itu, pengaturan yang ada saat ini masih perlu disempurnakan untuk mendukung persaingan usaha yang sehat dan kompetitif antara kedua pelaku usaha ini.]]>
Copyrights © 2019
