IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XI/2013 TERHADAP PENERBITAN AKTA KELAHIRAN (IMPLICATIONS OF THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 18/PUU-XI/2013 TO ISSUANCE OF THE BIRTH CERTIFICATE)

Trias Palupi Kurnianingrum (P3DI SEKJEN DPR RI)

Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan
Vol 5, No 1 (2014)

The legal impact of decision of Indonesian Constitutional Court No. 18/PUU-XI/2013 has led the transitional authority related to the delay’s register birth certificate which formerly carried out by the District Court, now has been conducted by the Office of Population and Civil Registration. On the one side, this decision is considered very encouraging but on the other side its considered to be trigger legal issues, especially about the validity of the document and the determination of the legal status of children. Thus, the transitional authority must be addressed carefully by the Office of Population and Civil Registration in establishing legal standing for the status of the child.ABSTRAKPutusan MK No. 18/PUU-XI/2013 telah berimplikasi terhadap adanya peralihan kewenangan pencatatan keterlambatan akta kelahiran yang semula merupakan kewenangan Pengadilan Negeri menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Di satu sisi keputusan ini dinilai sangat menggembirakan, karena proses pengadilan dianggap memberatkan, namun di sisi lain juga dapat memicu persoalan hukum. Persoalan hukum tersebut berkenaan dengan pengujian keabsahan dokumen dan penentuan status hukum anak. Dengan demikian peralihan kewenangan tersebut harus disikapi dengan hati-hati oleh Disdukcapil khususnya dalam menetapkan kedudukan hukum bagi status anak.