<![CDATA[Obligation of handing over library material according to Law No.4/1990 involved many parties. Therefore, coordination between the parties became important. This writing would focus on coordination based on the authority Perpusda as local library. The purpose of this research were determining the form, inhibiting factors and effective coordination arrangements between Perpusda and stakeholders. It was a descriptive research that using literature study as a data collection. The data analysis used the qualitative approach. This research found that form of coordination were internal and external. Coordination between the parties to be hampered due to the violation of the terms of coordination and lack of legal awareness.ABSTRAKKewajiban serah simpa karya cetak dan karya rekam menurut UU No. 4/1990 melibatkan banyak pihak. Oleh sebab itu koordinasi antara para pihak menjadi penting. Penulisan ini akan difokuskan kepada koordinasi berdasarkan kewenangan Perpusda. Adapun tujuan dari penulisan adalah untuk mengetahui bentuk, faktor penghambat dan pengaturan koordinasi yang efektif antar Perpusda dengan para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif dengan menggunakan studi perpustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Dari penelitian dapat diketahui bentuk koordinasi antar Perpusda dengan para pihak dalam rangka serah simpan karya cetak dan karya rekam adalah intern dan ekstern. Koordinasi antara para pihak ini terhambat akibat minimnya sosialisasi, kurang optimal upaya penegakan hukum dan lemahnya subtansi UU No. 4/1990 serta peraturan pelaksananya. Oleh sebab itu, revisi terhadap UU No. 4/1990 perlu dilakukan, terutama terkait kejelasan subjek hukum dan batasan kewenangan antara para pihak.]]>
Copyrights © 2011
