UPAYA TRANSFORMASI KONSEP JARIMAH QISASH-DIYAT PADA HUKUM POSITIF MELALUI RUU KUHP

Marfuatul Latifah (P3DI SETJEN DPR RI)

Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan
Vol 2, No 1 (2011)

This paper will discuss the transformation efforts of the concept of jarimah qisash-diyat which is a threat of criminal for crimes against the body and soul in the law matter of Islam, in positive law through the draft Penal Code. In making a transformation effort of the concept, alternative way is used by objectification theory which attempt that the concepts in Islamic law-especially jarimah qisash diyat should be implemented in natural, not in a religious act. In this transformation process, which can be transformed jarimah qisas is qisas against deliberate murder (planned), both the Criminal Code and the Penal Code draft law has to accommodate the concept. While in jarimah diyat, it is necessary to do add different criminal restitution in kind with a fine. Criminal compensation is independent and part of the basic sentence. The amount of restitution imposed, determined by the judge through a court decision and based on the losses caused by criminal acts that have been done.ABSTRAKTulisan ini akan membahas mengenai upaya transformasi konsep jarimah qisash-diyat yang merupakan ancaman pidana bagi kejahatan terhadap tubuh dan nyawa dalam hukum islam, pada hukum positif di Indonesia melalui RUU KUHP. Dalam melakukan upaya transformasi konsep tersebut digunakan cara alternatif yaitu menggunakan teori objektifikasi yang mengupayakan agar konsep yang ada dalam hukum Islam khususnya jarimah qisash-diyat harus dapat dilaksanakan sebagai sesuatu yang natural bukan sebagai perbuatan keagamaan. Dalam proses transformasi ini, jarimah qisas yang dapat ditransformasikan adalah qisas terhadap pembunuhan sengaja (berencana), baik KUHP maupun RUU KUHP telah mengakomodasi konsep tersebut. Sedangkan dalam jarimah diyat, perlu dilakukan penambahan pidana ganti rugi yang berbeda jenisnya dengan denda. Pidana ganti rugi tersebut berdiri sendiri dan merupakan bagian dari pidana pokok. Besaran ganti rugi yang dijatuhkan, ditentukan oleh hakim melalui putusan pengadilan dan berdasarkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang telah dilakukan.