PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU DAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014 (VIOLATION OF ADMINISTRATION AND ADMINISTRATIVE DISPUTE AT THE ELECTION OF MEMBERS OF DPR, DPD, AND DPRD IN 2014)

Novianto Hantoro (P3DI SETJEN DPR RI)

Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan
Vol 5, No 2 (2014)

At the election of members of the Parliaments in 2014 there were many violations of administration and state administrative disputes. Bawaslu noted the alleged violation has occurred 7478 and 63.26% of which is an administrative violation. This paper analyse violations of administration and administrative dispute from the perspective of administrative law. Based on the analysis, the definition of administrative violations and administrative disputes is not in accordance with the concept of administrative law. It is necessary to amend the election law.ABSTRAKPada pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 terjadi banyak pelanggaran administrasi dan sengketa tata usaha negara. Bawaslu mencatat 7478 dugaan pelanggaran dan 63,26% di antaranya adalah pelanggaran administrasi. Tulisan ini menganalisis pelanggaran administrasi pemilu dan sengketa tata usaha negara pemilu dari perspektif hukum administrasi negara. Berdasarkan hasil analisis, pendefinisian mengenai pelanggaran administrasi dan sengketa tata usaha negara dalam undang-undang belum sesuai dengan konsep hukum administrasi. Untuk itu ke depan perlu dilakukan perubahan terhadap undang-undang pemilu.