TRANSFORMASI ORGANISASI PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

Alfin Surya Pratama

ADMINISTRASI PUBLIK
Vol 2, No 2 (2018)

Penelitianinibertujuanini untukmengetahui proses transformasiorganisasi pada DinasPerumahan dan Kawasan PermukimanKabupatenKutai Timur.Metodepenelitian yang digunakanyaitupendekatankualitatifdengantipe penelitian fenomenologi melakukanpengumpulan data diperolehmelaluiteknikobservasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data meliputireduksi data, penyajian data, dan penarikankesimpulan.Hasil penelitianmenunjukkanbahwaperubahan Organisasi dilakukan untuk meminimalisir duplikasi fungsi dan tugas antara layanan Cipta Karya yang indentik dengan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Reframing yang terjadi sejalan dengan kebijakan penataan Dinas Urusan PUPR, sementara restructuring atau penataan ulang organisasi  juga berpengaruh pada Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing pegawai yang berdampak pada SDM yang ada dalam organisasi yang secara langsung mengakibatkan terjadinya mutasi pegawai dan penambahan pegawai. Kemudian revitalisasi organisasi akibat dari kondisi dan cakupan pekerjaan yang multisektor dan kompleks sehingga pembentukan intansi baru dan pada aspek renewal menunjukkan spirit organisasi yang muncul dari upaya menyonsong isu-isu yang bersifat strategis. Pengambilan keputusan dalam pembentukan OPD baru didasarkan pada keputusan bupati dengan mengikuti pedoman yang dibuat pemerintah secara nasional dan mengacu pada kebutuhan dalam RPJMD dan RTRW Kabupaten Kutai Timur. Pada faktor komunikasi terdapat dua pola yaitu formal dan informal. Selanjutnya kepemimpinan Bupati dalam keterkaitan proses transformasi organisasi membuat jalannya penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan baik melalui arahan untuk berkoordinasi dan mensinergi sejumlah kewenangan yang belum dimiliki sepenuhnya OPD baru, dan faktor gaya manajemen menunjukkan bahwa terjadi pembagian kerja yang spesifik sehingga pelaksanaan kegiatan lebih mendalam dan terarah selain itu dengan pemisahan OPD program strategis dapat lebih mudah dikontrol kemudian pemisahan organisasi mengakibatkan penyusunan struktur dan program kerja menjadi lebih mudah dan lebih terarah.