PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 242/PMK.03/2014 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan)

Yuni Puspitasari

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019

Yuni Puspitasari, Agus Yulianto, S.H., M.H., Bahrul Ulum Annafi, SH., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya [e-mail]  ABSTRAK Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan dimana untuk mengetahui hambatan  dalam pelaksanaan peraturan menteri keuangan dan memberikan solusi dalam mengatasi hambatan tersebut. Hal ini dilatarbelakangi dengan diberlakukannya sistem pembayaran dan penyetoran pajak secara elektronik dengan menggunakan e-biling. Mengingat  dalam pelaksanaannya diharapkan untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan penyetoran pajak.  namun pada kenyataannya dalam pelaksanaan ini masih terdapat beberapa wajib pajak yang masih belum memahami akan penggunaan e-billing. Sehingga permasalahan terkait pelaksanaan pembayaran pajak secara elektronik dapat dianggap ringan apabila terdapat sosialisasi dari instansi tersebut terhadap wajib pajak terdaftar mengenai pemahaman dan penggunaan e-billing dalam melakukan pembayaran dan penyetoran pajak secara elektronik. Kata Kunci : pelaksanaan, wajib pajak, e_billing  ABSTRACT In writing of this thesis, the author discusses about the implementation of Minister of Finance Regulation Number 242/PMK.03/ 2014 concerning Procedures of Payment and Tax Deposit conducted at Pratama Pamekasan Tax Service Office which aimed to understand obstacles in the implementation of Minister of Finance Regulation and its solution to overcome those obstacles.  It was motivated by the enactment of payment and deposit system using e-billing. Considering that the implementation was expected to facilitate taxpayers in making payment and deposit of taxes.  In reality, however, this implementation shows that some taxpayers still did not understand how to use e-billing. Therefore, the obstacles related to the implementation of tax payment electronically can be understandable if there is a socialization from the institution towards registered tax payers related to understanding and using e-billing in order to handle payment and deposit of taxes electronically. Keywords: implementation, taxpayer, e-billing