<![CDATA[Tujuan riset ini adalah untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap probabilitas terjadinya korupsi di pemerintah daerah. Riset ini menggunakan data panel, yaitu data korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dari Mahkamah Agung untuk kasus korupsi yang terjadi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2010-2013. Unit analisis riset ini adalah pemerintah daerah provinsi. Total sampel riset ini sebanyak 132 pemerintah daerah. Variabel desentralisasi fiskal diukur menggunakan data jumlah dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi. Data dianalisis menggunakan analisis regresi logistik. Hasil riset menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap probabilitas terjadinya korupsi. Ini berarti semakin besar dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah, maka semakin tinggi probabilitas terjadinya korupsi di pemerintah daerah. Temuan ini juga kokoh dalam analisis tambahan dengan menambahkan variabel kontrol, yaitu belanja pegawai, populasi penduduk dan wilayah. Desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap probabilitas terjadinya korupsi di pemerintah daerah, sedangkan belanja pegawai, populasi penduduk dan wilayah tidak berpengaruh pada korupsi. Pelaksanaan desentralisasi fiskal terbukti membuka kesempatan terjadinya korupsi di pemerintah daerah. Oleh sebab itu, sistem pengendalian internal yang baik diperlukan untuk mengawasi pelaksanaan desentralisasi di pemerintah daerah agar kesempatan untuk melakukan korupsi dapat diperkecil.]]>
Copyrights © 2019
