cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX PRIVATUM
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 13 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 9, No 1 (2021): Lex Privatum" : 13 Documents clear
STUDI KASUS PERKARA NO. 416/ PDT.G/ 2017/ PN.MND TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGALIHAN TANAH YANG BELUM DILUNASKAN Pitoy, Monica Lowena
LEX PRIVATUM Vol 9, No 1 (2021): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Tergugat dapat dipersalahkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam melaksanakan Pengalihan Hak atas Tanah milik Penggugat sesuai dengan Perkara No. 416/ Pdt.G/ 2017/ PN. Mnd dan bagaimana penyelesaian sengketa Perbuatan Melawan Hukum terhadap Kasus Pengalihan Hak atas Tanah yang Belum Dilunaskan sesuai Perkara No. 416/ Pdt.G/2017/ PN.Mnd. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, disimpulkan: 1. Tergugat jelas melaksanakan perbuatan melawan hukum. Hal ini dibuktikan dengan dipenuhinya unsur-unsur PMH itu sendiri. Adapun perbuatan tergugat yang dapat dipersalahkan melakukan PMH yaitu dimana Tergugat tidak membayar lunas tanah sesuai kesepakatan awal kemudian Tergugat mengalihkan tanah yang belum dilunasinya tersebut kepada pihak lain bersamaan dengan dibuatnya SHM tanah. 2.Sesuai dengan sengketa yang menjadi studi kasus penulis, perkara tersebut merupakan perkara perdata yang ditangani oleh lembaga peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri yang berada di Kota Manado. Persidangan sengketa ini berjalan seperti persidangan perdata pada umumnya, yang dimana dalam persidangan Tergugat bisa menggugat balik pihak Penggugat. Upaya ini dinamakan Rekonvensi atau Gugat Balas. Sampai pada akhirnya tiba di putusan hakim yang mengabulkan gugatan dari penggugat dan menolak rekonvensi dengan pertimbangan – pertimbangan yang dikemukakannya sesuai dengan bukti-bukti dalam persidangan dan peraturan-peraturan yang ada.Kata kunci:  Studi Kasus,Penyelesaian Sengketa, Perbuatan Melawan Hukum, Pengalihan Tanah, Belum Dilunaskan
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENARIKAN BARANG JAMINAN FIDUSIA SECARA PAKSA OLEH LEASING MELALUI DEBT COLLECTOR YANG DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA Liono, Cliff Edward Fransiscus
LEX PRIVATUM Vol 9, No 1 (2021): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penarikan secara paksa barang jaminan fidusia oleh debt collector di Indonesia dan apa akibat hukum atas perbuatan pihak leasing dan debt collector yang melakukan penarikan jaminan fidusia secara paksa. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kedudukan hukum jasa pihak ketiga dalam penarikan objek fidusia oleh perusahaan leasing adalah tidak sah (ilegal) karena jika eksekusi terhadap jaminan barang obyek jaminan dilakukan secara sepihak, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan dapat digugat ganti kerugian. Hal tersebut menjadi peringatan bagi perusahaan pembiayaan yang tidak mendaftarkan perjanjian jaminan fidusia tersebut ke kantor pendaftaran Jaminan Fidusia. 2. Proses penarikan obyek fidusia oleh perusahaan leasing yang menggunakan jasa pihak ketiga(debt collector), dalam pelaksanaan penarikan terkadang pihak debt collector rentan menimbulkan tindakan-tindakan premanisme.Kata kunci: Tinjauan Yuridis, penarikan barang secara paksa, pihak leasing, debt collector, jaminan fidusia.
HAK AHLI WARIS ATAS HARTA WARISAN BERDASARKAN TESTAMEN (SURAT WASIAT) MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Lawendatu, Yovanca Azer
LEX PRIVATUM Vol 9, No 1 (2021): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaturan  Tentang Harta Warisan Dalam  KUH Perdata dan bagaimana Hak Ahli Waris Berdasarkan Testamen (surat wasiat). Dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan harta warisan dalam KUH Perdata, dimana harta warisan merupakan wujud kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dan sekali waktu beralih pada para ahli warisnya.Dan sesuai ketentuan bahwa dalam suatu pewarisan harus terdapat tiga unsur penting, yakni ; adanya orang yang meninggal dunia selaku pewaris,  adanya harta kekayaan yang ditinggalkan dan adanya ahli waris.Pada dasarnya untuk membagi harta warisan adalah wewenang ahli waris, dan harta warisan baru dapat diwarisi kalau pewaris sudah meninggal dunia, sebagaimana Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. 2. Hak Ahli Waris Berdasarkan Testamen (Surat Wasiat) Menurut KUH Perdata yang menjadi dasar hukum surat wasiat terdapat dalam KUHPerdata. Pasal 874 yang intinya mengatur bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan atau hak para ahli waris, termasuk ahli waris menurut Surat Wasiat,Sehinggasecara formil atau bentuknya, suatu testament merupakan akta yang harus memenuhi syarat undang-undang perdata Pasal 930 KUHPerdata. Sedangkan bila dilihat dari materil testament merupakan pernyataan kehendak yang mempunyai akibat atau berlakunya sesudah si pembuat testament meninggal dunia, dan surat wasiat harus dibuat tertulis dihadapan notaris atau dititipkan atau disimpan oleh notaris.Kata kunci: Hak Ahli Waris, Harta Warisan, Testamen Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Page 2 of 2 | Total Record : 13

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 3 (2025): Lex Privatum Vol. 15 No. 2 (2025): Lex Privatum Vol. 15 No. 1 (2025): Lex Privatum Vol. 14 No. 5 (2025): Lex Privatum Vol. 14 No. 4 (2024): Lex Privatum Vol. 14 No. 3 (2024): Lex Privatum Vol. 14 No. 2 (2024): Lex Privatum Vol. 14 No. 1 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 5 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 4 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 3 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 2 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 1 (2024): Lex Privatum Vol. 12 No. 4 (2023): Lex Privatum Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Privatum Vol. 12 No. 2 (2023): Lex Privatum Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 2 (2023): lex privatum Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Privatum Vol. 10 No. 5 (2022): Lex Privatum Vol 10, No 1 (2022): Lex Privatum Vol 9, No 13 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 12 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 11 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 10 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 9 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 8 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 7 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 6 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 5 (2021): Lex privatum Vol 9, No 4 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 3 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 2 (2021): Lex privatum Vol 9, No 1 (2021): Lex Privatum Vol 8, No 4 (2020): Lex Privatum Vol 8, No 3 (2020): Lex Privatum Vol 8, No 2 (2020): Lex Privatum Vol 8, No 1 (2020): Lex Privatum Vol 7, No 7 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 6 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 5 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 4 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 3 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 2 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 1 (2019): Lex Privatum Vol 6, No 10 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 9 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 8 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 7 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 6 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 5 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 4 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 3 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 2 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 1 (2018): Lex Privatum Vol 5, No 10 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 9 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 8 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 7 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 6 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 5 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 4 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 3 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 2 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 1 (2017): Lex Privatum Vol 4, No 8 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 7 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 6 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 5 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 4 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 3 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 2 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 1 (2016): Lex Privatum Vol 3, No 4 (2015): Lex Privatum Vol 3, No 3 (2015): Lex Privatum Vol 3, No 2 (2015): Lex Privatum Vol 3, No 1 (2015): Lex Privatum Vol 2, No 3 (2014): Lex Privatum Vol 2, No 2 (2014): Lex Privatum Vol 2, No 1 (2014): Lex Privatum Vol 1, No 5 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 4 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 3 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 2 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 1 (2013): Lex Privatum More Issue