cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX PRIVATUM
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 13 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 9, No 10 (2021): Lex Privatum" : 13 Documents clear
PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Liu, Selly Poetri
LEX PRIVATUM Vol 9, No 10 (2021): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana prinsip restorative justice dapat diterapkan dalam penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 mencakup : kekerasan fisik, mulai dari perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit tetapi tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari sampai pada perbuatan yang mengakibatkan korban jatuh sakit, luka berat ataupun mati; kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. 2. Prinsip Restorative justice merupakan suatu alternatif proses penyelesaian di luar pengadilan selain proses peradilan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Penyelesaian di luar pengadilan bisa dilakukan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga karena sesuai dengan tujuan dibentuknya UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 yang mengatakan bahwa selain untuk menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga sekaligus memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.Kata kunci: Prinsip Restorative Justice, Penyelesaian Tindak Kekerasan, Rumah Tangga
KAJIAN YURIDIS UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN DAMPAKNYA TERHADAP DUNIA KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA Tuegeh, Putri Tesalonika
LEX PRIVATUM Vol 9, No 10 (2021): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kajian yuridis Undang-Undang Cipta Kerja yang berlaku di Indonesia dan bagaimana dampak dari adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Melalui teknik omnibus law, sekitar 80 undang-undang dan lebih dari 1.200 direvisi sekaligus menjadi satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur multisektor. Sebelas klaster yang menjadi pembahasan omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, antara lain penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, pengadaan lahan, kemudahan berusaha, dukungan riset inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah, investasi proyek pemerintah, serta kawasan ekonomi. 2. Dampak dari adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap dunia ketenagakerjaan di Indonesia, yaitu mengakibatkan timbulnya berbagai macam kontroversi dan kritik. Perwakilan buruh menilai banyak hal yang menjadi sorotan dalam peraturan tersebut walaupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah berlaku dan diundangkan. Keberadaan undang-undang tersebut berpengaruh terhadap beberapa aspek maupun pihak-pihak yang terkait di dalamnya dan paling terkena dampaknya adalah para pekerja atau kaum buruh.Kata kunci: Kajian Yuridis, Undang-Undang Cipta Kerja, Dampaknya Terhadap Dunia Ketenagakerjaan Di Indonesia
TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SILALAHI KECAMATAN SILAHISABUNGAN KABUPATEN DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA Sidebang, Ayu Larasati
LEX PRIVATUM Vol 9, No 10 (2021): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya peneltian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Silalahi Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara dan bagaimana Sanksi Hukum atas penyalahgunaan Dana Desa di Desa silalahi Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, disimpulkan: 1. Secara regulatif penyaluran Dana Desa dari pemerintah Daerah Sumatera Utara ke Pemerintah Desa Silalahi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dari tingkat Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa hingga tingkat Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang perubahan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. Yang dimana Pemerintah Silalahi juga menggunakan peraturan dalam pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagai salah satu dari pendapatan desa, maka Pemerintah Pusat berkewajiban mengalokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dan menggunakan Peraturan Bupati (PERBUP) No 3.BD 2021/NO 03 Tentang Tata Cara Pembagian dan Pendapatan Alokasi Dana Desa Setiap desa di Kabupaten Dairi. 2. Perbuatan korupsi keuangan desa seperti penyalahgunaan Alokasi Dana Desa merupakan perbuatan dilarang dilakukan oleh perangkat desa. Apabila dilakukan, maka yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis. Dan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimana akan diancam pidana bagi orang yang menyalahgunakan wewenangnya yang berakibat dapat merugikan keuangan Negara.Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Pengelolaaan Dana Desa, Desa Silalahi Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara

Page 2 of 2 | Total Record : 13

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 3 (2025): Lex Privatum Vol. 15 No. 2 (2025): Lex Privatum Vol. 15 No. 1 (2025): Lex Privatum Vol. 14 No. 5 (2025): Lex Privatum Vol. 14 No. 4 (2024): Lex Privatum Vol. 14 No. 3 (2024): Lex Privatum Vol. 14 No. 2 (2024): Lex Privatum Vol. 14 No. 1 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 5 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 4 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 3 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 2 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 1 (2024): Lex Privatum Vol. 12 No. 4 (2023): Lex Privatum Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Privatum Vol. 12 No. 2 (2023): Lex Privatum Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 2 (2023): lex privatum Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Privatum Vol. 10 No. 5 (2022): Lex Privatum Vol 10, No 1 (2022): Lex Privatum Vol 9, No 13 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 12 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 11 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 10 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 9 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 8 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 7 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 6 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 5 (2021): Lex privatum Vol 9, No 4 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 3 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 2 (2021): Lex privatum Vol 9, No 1 (2021): Lex Privatum Vol 8, No 4 (2020): Lex Privatum Vol 8, No 3 (2020): Lex Privatum Vol 8, No 2 (2020): Lex Privatum Vol 8, No 1 (2020): Lex Privatum Vol 7, No 7 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 6 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 5 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 4 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 3 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 2 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 1 (2019): Lex Privatum Vol 6, No 10 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 9 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 8 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 7 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 6 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 5 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 4 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 3 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 2 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 1 (2018): Lex Privatum Vol 5, No 10 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 9 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 8 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 7 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 6 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 5 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 4 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 3 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 2 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 1 (2017): Lex Privatum Vol 4, No 8 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 7 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 6 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 5 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 4 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 3 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 2 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 1 (2016): Lex Privatum Vol 3, No 4 (2015): Lex Privatum Vol 3, No 3 (2015): Lex Privatum Vol 3, No 2 (2015): Lex Privatum Vol 3, No 1 (2015): Lex Privatum Vol 2, No 3 (2014): Lex Privatum Vol 2, No 2 (2014): Lex Privatum Vol 2, No 1 (2014): Lex Privatum Vol 1, No 5 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 4 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 3 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 2 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 1 (2013): Lex Privatum More Issue