cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX PRIVATUM
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 24 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 9, No 8 (2021): Lex Privatum" : 24 Documents clear
TINDAK PIDANA PERIZINAN DI BIDANG PERKEBUNAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN Lanes, Vicky Exel
LEX PRIVATUM Vol 9, No 8 (2021): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tindak pidana prizinan di bidang perkebunan dan bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana terhadap tindak pidana perizinan di bidang perkebunan. Dengan menggunakan metode penelitian nyuridis normatif, disimpulkan: 1. Tindak pidana perizinan di bidang perkebunan, seperti setiap pejabat yang menerbitkan izin usaha perkebunan atas tanah di hak ulayat masyarakat hukum adatdan setiap perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin usaha perkebunan atau Menteri, gubernur dan bupati/wali kota yang berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan yang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukan; dan/ atau tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pelaku usaha perkebunan yang setelah memperoleh izin usaha perkebunan tidak melaksanakan kewajiban menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup. 2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap tindak pidana perizinan di bidang perkebunan berupa pidana penjara dan pidana denda. Untuk pidana penjara paling lama dan pidana denda paling banyak tentunya sesuai dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan dan terbukti secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pemeriksaan di pengadilan.Kata kunci: Tindak Pidana, Perizinan, Perkebunan
PENYERAHAN HAK MILIK ATAS OBJEK FIDUSIA BERDASARKAN CONSTITUTUM OSSESSORIUM Sidabariba, Yogi
LEX PRIVATUM Vol 9, No 8 (2021): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap konsumen yang menjadi korban upaya penarikan paksa oleh perusahan finance yang terkait dengan perjanjian fidusia dan bagaimana bentuk penindakan terhadap perusahan finance yang bertindak sewenang-wenang merampas jaminan objek perjanjian fidusia serta bagaimana kompensasi terhadap konsumen yang dirugikan dalam upaya penarikan paksa objek jaminan fidusia. Dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Eksekusi Jaminan fidusia terhadap objek jaminan dapat dilakukan secara langsung oleh perusahaan leasing apabila perusahaan leasing telah mendaftarkan jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Prosedur penarikan kendaraan bermotor dari debitur oleh perusahaan pembiayaan: Debitur perlu memastikan bahwa proses eksekusi benda jaminan fidusia telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam perjanjian pembiayaan, termasuk mengenai tahapan pemberian surat peringatan kepada debitur/konsumen, Petugas yang melakukan eksekusi benda jaminan fidusia merupakan pegawai perusahaan pembiayaan atau pegawai alih daya perusahaan pembiayaan yang memiliki surat tugas untuk melakukan eksekusi benda jaminan fidusia Jadi dalam hal ini, setiap perusahaan(lembaga) pembiayaan yang mengirim debt collector apalagi bertindak arogan dan bahkan secara paksa mengambil benda (objek jaminan) kredit dikategorikan sebagai tindak pidana. Perbuatan ini melanggar Hak Konsumen untuk mengkonsumsi barang secara aman dan nyaman. Selain itu juga perusahaan yang tidak menyertakan perjanjian pembiayaan kedalam jaminan fidusia akan dikenakan sanksi adminstratif diawali dengan peringatan, pembekuan kegiatan usaha; atau pencabutan izin usaha. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang disusun untuk melindungi hak-hak konsumen dari perilaku menyimpang para pelaku usaha secara nyata telah mampu diterapkan dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum telah mampu menerapkan Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut kedalam proses penyelesaian sengketa terutama penyelesaian sengketa di luar pengadilan.Kata kunci: Analisis, Penarikan Paksa Kendaraan, Jaminan Fidusia, Perlindungan Konsumen.
SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PELANGGARAN PENGAMANAN PEREDARAN MAKANAN DAN MINUMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN Rorong, Junny F. D.
LEX PRIVATUM Vol 9, No 8 (2021): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai pengamanan peredaran makanan dan minuman dan bagaimana sanksi pidana pelanggaran pengamanan peredaran makanan dan minuman. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan hukum pengamanan peredaran makanan dan minuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kesehatan, pangan dan konsumen pada dasarnya mengatur mengenai perlindungan terhadap masyarakat agar dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang beredar terjamin keamanannya, sesuai dengan standar dan/atau persyaratan kesehatan, memiliki izin edar dan setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Sanksi pidana bagi pelaku pelanngaran pengamanan peredaran makanan dan minuman terhadap perseorangan maupun korporasi dapat dikenakan pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan dapat dibuktikan melalui pemeriksaan di pengadilan. Melalui pemberlakuan sanksi pidana ini diharapkan tujuan pengamanan peredaran makanan dan minuman dapat tercapai guna memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.Kata kunci: Sanksi Pidana; Pelaku Pelanggaran, Makanan; Minuman; Pangan
TINJAUAN HUKUM PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 Robot, Yoel Alexius
LEX PRIVATUM Vol 9, No 8 (2021): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya peneleitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan bagaimana hambatan-hambatan dalam proses implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004?, yang mana dengan metode penelitian hukum normarif disimpulkan: 1. Perempuan sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga saat ini upaya perlindungannya diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, seperti: Kitab Undang-Undang Pidana, Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bentuk perlindungan hukum secara langsung melalui lembaga-lembaga yang ada seperti: Pusat Pelayanan Terpadu, serta Lembaga Bantuan Hukum. 2. Hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 antara lain adalah korban itu sendiri, proses pembuktian, Persepsi Penegak Hukum, Sarana dan Prasarana, Minimnya Partisipasi Masyarakat, Kemiskinan, Kondisi Psikologi Pelaku dan Persepsi Masyarakat. . Kepekaan masyarakat untuk menyikapi apa yang terjadi di lingkungannya sangat dibutuhkan untuk mencegah banyaknya korban dalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena masyarakat sebenarnya juga mempunyai kewajiban untuk mencegah terjadinya KDRT.Kata kunci: kekerasan dalam rumah tangga; perempuan;
ANALISIS TERHADAP PENARIKAN PAKSA KENDARAAN JAMINAN FIDUSIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Ratag, Jordan Michael
LEX PRIVATUM Vol 9, No 8 (2021): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap konsumen yang menjadi korban upaya penarikan paksa oleh perusahan finance yang terkait dengan perjanjian fidusia dan bagaimana bentuk penindakan terhadap perusahan finance yang bertindak sewenang-wenang merampas jaminan objek perjanjian fidusia serta bagaimana kompensasi terhadap konsumen yang dirugikan dalam upaya penarikan paksa objek jaminan fidusia. Dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Eksekusi Jaminan fidusia terhadap objek jaminan dapat dilakukan secara langsung oleh perusahaan leasing apabila perusahaan leasing telah mendaftarkan jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Prosedur penarikan kendaraan bermotor dari debitur oleh perusahaan pembiayaan: Debitur perlu memastikan bahwa proses eksekusi benda jaminan fidusia telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam perjanjian pembiayaan, termasuk mengenai tahapan pemberian surat peringatan kepada debitur/konsumen, Petugas yang melakukan eksekusi benda jaminan fidusia merupakan pegawai perusahaan pembiayaan atau pegawai alih daya perusahaan pembiayaan yang memiliki surat tugas untuk melakukan eksekusi benda jaminan fidusia Jadi dalam hal ini, setiap perusahaan(lembaga) pembiayaan yang mengirim debt collector apalagi bertindak arogan dan bahkan secara paksa mengambil benda (objek jaminan) kredit dikategorikan sebagai tindak pidana. Perbuatan ini melanggar Hak Konsumen untuk mengkonsumsi barang secara aman dan nyaman. Selain itu juga perusahaan yang tidak menyertakan perjanjian pembiayaan kedalam jaminan fidusia akan dikenakan sanksi adminstratif diawali dengan peringatan, pembekuan kegiatan usaha; atau pencabutan izin usaha. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang disusun untuk melindungi hak-hak konsumen dari perilaku menyimpang para pelaku usaha secara nyata telah mampu diterapkan dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum telah mampu menerapkan Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut kedalam proses penyelesaian sengketa terutama penyelesaian sengketa di luar pengadilan.Kata kunci: Analisis, Penarikan Paksa Kendaraan, Jaminan Fidusia, Perlindungan Konsumen.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILLEGAL MINING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 Malee, Kevin Yordan
LEX PRIVATUM Vol 9, No 8 (2021): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korporasi dan bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pertambangan illegal mining menurut Undang-Undang 3 Tahun 2020. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penerapan sanksi terhadap korporasi menurut peraturan perundang-undangan ada beberapa bentuk yakni pidana denda, pidana tambahan, dan sanksi administrasi, yang memiliki tujuan untuk penegakan hukum dimana kejahatan korporasi bisa dinilai mengakibatkan kerugian dalam skala yang besar, bagi masyarakat maupun negara. Tindakan tegas aparat negara menjadi sorotan dalam meminimalisir kejahatan korporasi mengingat peraturan yang mengatur tentang korporasi sudah jelas, dapat dilihat dengan di aturnya Peraturan tentang penanganan tindak pidana oleh korporasi. dalam artian pengkategorian korporasi sebagai subyek hukum sudah cukup jelas di atur dalam aturan tersebut. 2. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pertambangan liar (illegal mining) adalah ketika usaha pertambangan tidak memenuhi syarat-syarat dari regulasi yang berlaku dimana kepemilikan izin usaha pertambangan (IUP) merupakan unsur penting dalam pertambangan dan juga yang menjadi landasan berhak atau tidaknya korporasi menjalankan usaha di bidang pertambangan. Serta dapat diambil pengertian bahwa hal ini sebagai upaya dari pemerintah dalam pengawasan serta jaminan kesejahtraan masyarakat yang berada di dekat area didirikannya usaha pertambangan.Kata kunci: Pertanggung Jawaban Pidana, Korporasi, Tindak Pidana, Pertambangan,  Illegal Mining.
PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) BEDA AGAMA DI INDONESIA YANG MENIKAH DI LUAR NEGERI Sidebang, Jandri Irwadi
LEX PRIVATUM Vol 9, No 8 (2021): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pencatatan perkawinan WNI beda agama di Indonesia yang menikah diluar negeri dan bagaimana akibat hukum dari perkawinan beda agama. Dengan menggunakan metode penelitian yuiridis normatif, disimpulkan: 1. Proses pendaftaran perkawinan WNI beda agama di Indonesia dilakukan oleh pasangan suami-istri setibanya di Indonesia dalam jangka waktu 1 tahun sejak perkawinan dilangsungkan. Pencatatan perkawinan dapat dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk yang beragama non Muslim, dan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang beragama Islam. Pendaftaran perkawinan ini dimaksudkan untuk menjamin keabsahan suatu perkawinan yang telah dilangsungkan di luar negeri dengan hukum yang ada di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Akibat hukum dari dilangsungkannya perkawinan beda agama oleh warga negara Indonesia di luar negeri sama halnya dengan akibat hukum dilangsungkannya perkawinan di dalam negeri. Hal itu dikarenakan kedua- duanya diakui dan mempunyai keabsahan atas suatu perkawinan baik perkawinan beda agama maupun perkawinan seagama. Akibat hukumnya berdampak bagi hak dan kedudukan suami-istri, hak terhadap anak, dan hak terhadap harta benda yang dimiliki sebelum dan sesudah perkawinan.Kata kunci: Pendaftaran Perkawinan, Warga Negara, Indonesia, Beda Agama, Menikah, Di Luar Negeri
PENEGAKAN HUKUM DAN PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA DI BIDANG PASAR MODAL YANG BERLAKU DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 Muhaling, Stinky
LEX PRIVATUM Vol 9, No 8 (2021): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitan ini adalah untuk mengetahui apa saja jenis-jenis tindak pidana di bidang pasar modal dan bagaimana penegakan hukum dan penerapan sanksi di bidang pasar modal yang dengan metode penelitian hukum normarif disimpulkan: 1. Jenis-jenis tindak pidana di bidang pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 yaitu penipuan dalam kegiatan perdagangan efek, manipulasi pasar berupa menyebar luaskan informasi yang menyesatkan atau informasi yang tidak lengkap atau informasi palsu, dan tindakan lain yang dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang pasar modal. 2. Penegakan hukum pasar modal di Indonesia oleh Bapepam dilakukan dengan tindakan preventif dan represif. Penegakan hukum dimaksudkan untuk mengatasi dan mencegah tindak kejahatan pasar modal di Indonesia, dan juga untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran rambu-rambu hukum di bidang pasar modal yang dilakukan oleh para pelaku pasar modal baik berupa sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana.Lata kunci: pasar modal; sanksi pidana;
EFEKTIVITAS SIDANG ONLINE PERKARA PIDANA PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2020 Wangka, Happy Clarita
LEX PRIVATUM Vol 9, No 8 (2021): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pada tahap atau proses bagian mana penerapan sidang online perkara pidana di era pandemi Covid-19 sering menemui kendala dan apa unsur atau kriteria efektivitas hukum secara umum terpenuhi dalam proses persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara online. Dengan menggunakan metode penelitian socio legal, disimpulkan: 1.   Dari survei  yang diambil dengan membagikan kuesioner kepada beberapa narasumber dengan hasil 81,8% memilih pemeriksaan Saksi/Ahli, kemudian 13,6% memilih pembuktian dan sisanya memilih lainnya yang di dalamnya ada pembuktian.  2. Melalui survei langsung untuk melihat terpenuhi atau tidaknya unsur/kriteria efektivitas dalam hukum secara umum pada penerapan sidang online perkara pidana di masa pandemi Covid-19, perolehan pada diagram hampir imbang antara yang konsisten memilih IYA dan TIDAK sedangkan untuk yang lainnya memilih KURANG, dapat kita lihat untuk unsur atau kriteria sendiri ada yang tidak terpenuhi khususnya adanya saran dan prasarana, jika melihat alasan mengapa narasumber memilih IYA dikarenakan sidang perkara pidana harus tetap berjalan untuk menjawab masyarakat yang mencari keadilan sekaligus mematuhi protokol kesehatan dengan mengurangi interaksi langsung dengan orang banyak guna memutus penyebaran Covid-19 sedangkan untuk alasan memilih TIDAK dan KURANG EFEKTIF keseluruhannya memaparkan alasan yang kurang lebih sama yaitu faktor minimnya prasarana penunjang sidang serta buruknya jaringan internet untuk memastikan sidang dapat berjalan, jadi untuk kriteri efektivitas sidang online pada masa pandemi Covid-19 dinilai TIDAK TERPENUHI karena sidang online perkara pidana dinilai KURANG EFEKTIF karena sidang memang untuk saat ini harus tetap berjalan guna menjawab setiap masyarakat yang mencari keadilan begitu juga untuk Terdakwa yang terikat masa penahanan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan guna memutus penebaran Covid-19, namun pada penerapannya banyak menemui kendala karena untuk prasarana penunjang sidang online perkara pidana sangatlah kurang membuat sidang tidak berjalan baik.Kata kunci: Efektivitas, Sidang Online, Perkara Pidana, Masa Pandemi Covid-19.
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH AKIBAT PENERBITAN SERTIPIKAT GANDA Lelet, Anastasia W.
LEX PRIVATUM Vol 9, No 8 (2021): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan timbulnya sertipikat ganda hak atas tanah ganda dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah bilamana terdapat penerbitan sertipikat ganda. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Faktor-Faktor yang menyebabkan timbulnya sertipikat ganda hak atas tanah ganda:  a. Permohonan penerbitan sertipikat pengganti karena hilang tidak diajukan oleh pemegang hak atas tanah atau yang diberi kuasanya, disertai kejelasan identitas pemegang hak dan atau kuasanya. b. Permohonan penerbitan sertipikat pengganti karena hilang tidak dilampiri dengan Surat Pernyataan di bawah Sumpah oleh pemegang hak atau yang menghilangkan. c. Permohonan penerbitan sertipikat pengganti karena hilang tidak dilampiri dengan Surat Pernyataan Tidak Ada Perubahan Fisik Bidang/Sengketa. 2. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah, harus mendapat perlindungan sesuai dengan hukum yang berlaku, meskipun harus melalui proses peradilan yang cukup panjang dan memakan waktu yang lama, karena pemilik tanah menguasai tanah dengan alas hak yang sah dan kuat yang diperoleh dengan itikad baik harus dilindungi oleh hukum.Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pemegang Hak Atas Tanah, Penerbitan Sertipikat Ganda

Page 2 of 3 | Total Record : 24

 1   2   3 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 3 (2025): Lex Privatum Vol. 15 No. 2 (2025): Lex Privatum Vol. 15 No. 1 (2025): Lex Privatum Vol. 14 No. 5 (2025): Lex Privatum Vol. 14 No. 4 (2024): Lex Privatum Vol. 14 No. 3 (2024): Lex Privatum Vol. 14 No. 2 (2024): Lex Privatum Vol. 14 No. 1 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 5 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 4 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 3 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 2 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 1 (2024): Lex Privatum Vol. 12 No. 4 (2023): Lex Privatum Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Privatum Vol. 12 No. 2 (2023): Lex Privatum Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 2 (2023): lex privatum Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Privatum Vol. 10 No. 5 (2022): Lex Privatum Vol 10, No 1 (2022): Lex Privatum Vol 9, No 13 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 12 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 11 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 10 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 9 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 8 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 7 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 6 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 5 (2021): Lex privatum Vol 9, No 4 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 3 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 2 (2021): Lex privatum Vol 9, No 1 (2021): Lex Privatum Vol 8, No 4 (2020): Lex Privatum Vol 8, No 3 (2020): Lex Privatum Vol 8, No 2 (2020): Lex Privatum Vol 8, No 1 (2020): Lex Privatum Vol 7, No 7 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 6 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 5 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 4 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 3 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 2 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 1 (2019): Lex Privatum Vol 6, No 10 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 9 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 8 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 7 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 6 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 5 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 4 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 3 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 2 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 1 (2018): Lex Privatum Vol 5, No 10 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 9 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 8 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 7 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 6 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 5 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 4 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 3 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 2 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 1 (2017): Lex Privatum Vol 4, No 8 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 7 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 6 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 5 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 4 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 3 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 2 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 1 (2016): Lex Privatum Vol 3, No 4 (2015): Lex Privatum Vol 3, No 3 (2015): Lex Privatum Vol 3, No 2 (2015): Lex Privatum Vol 3, No 1 (2015): Lex Privatum Vol 2, No 3 (2014): Lex Privatum Vol 2, No 2 (2014): Lex Privatum Vol 2, No 1 (2014): Lex Privatum Vol 1, No 5 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 4 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 3 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 2 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 1 (2013): Lex Privatum More Issue