Jurnal Akta
JURNAL AKTA (eISSN : 2581-2114, pISSN: 2406-9426) is a peer-reviewed journal published by Master Program (S2) Notary, Faculty of Law, Sultan Agung Islmic University. JURNAL AKTA published four times a year in March, June, September and December. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. This journal has been acredited
Articles
25 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4, No 1 (2017)"
:
25 Documents
clear
<![CDATA[PERAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN WARALABA ANTARA PT POS INDONESIA (PERSERO) PATI DENGAN BADAN USAHA PERSEORANGAN ]]>
<![CDATA[Rifki Ardhianto]]>;
<![CDATA[Lathifah Hanim]]>
<![CDATA[ Jurnal Akta Vol 4, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/akta.v4i1.1748
<![CDATA[ABSTRACTThis study aims to determine the implementation and analyze the role of notary in a franchise agreement between PT Pos Indonesia (Persero) Pati with individual business entities, obstacles and solutions in the implementation of franchise agreement between PT Pos Indonesia (Persero) Pati with individual business entities and legal effects if the agreement A franchise between PT Pos Indonesia (Persero) Pati and individual business entities are not made by notarial deed.Method This research is empirical law research method, that is research based on implementation in effort to get primary data preceded by library research to get secondary data. The research was conducted at PT Pos Indonesia (Persero) Pati, and the overall data obtained was analyzed qualitatively.The results showed that the implementation and analysis of the role of notary in a franchise agreement between PT Pos Indonesia (Persero) Pati and individual business entities are agreements that are not contradictory to the law, religion, public order and morality. This means that the franchise agreement is valid and therefore the agreement becomes a law for those who make it, and binds both parties and the agreement is a standard reciprocal agreement because each party has equal rights and obligations put forward the principle of win-win solution Which are mutually beneficial. The obstacles that exist are the frenchisee can do wanprestasi which result in frenchisor loss. The solution is a franchisee before deciding to franchise must adjust to the franchise recipient character.Against the legal consequences that arise as a transaction that breeds the agreement, the franchise invariably involves two parties with independent interests and sometimes opposites. The principle of profit maximization is also essentially a source of differences in interests and disputes that can occur between the two parties. This great advantage can only be achieved by both parties if both parties can establish a mutually beneficial synergism.Keywords: Notary, Franchise Agreement, Individual Business Agency ]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Pengalihan Hak Jual Beli Melalui Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Salah Satu Ahli Waris Lainnya ]]>
<![CDATA[ANITA SOFIANA]]>;
<![CDATA[AKHMAD KHISNI]]>
<![CDATA[ Jurnal Akta Vol 4, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/akta.v4i1.1595
<![CDATA[Jurnal ini untuk mengetahui urutan proses cara balik nama jual beli tanah, meskipun itu tanah warisan yang pemilik tanah sudah meninggal dunia, dan dikuasai oleh ahli warisnya, sehingga akan memberikan pengetahuan dan pemahaman. Penelitian ini dengan yuridis normatif, serta deskriptif yang menggambarkan keadaan obyek yang diteliti sesuai studi pengumpulan data permasalahan yang diajukan, tetapi juga mempelajari buku-buku, per undang-undangan yang terkait, selanjutnya wawancara dilapangan kenyataan yang ada. Prosedur jual beli tanah warisan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria yaitu mempersiapkan syarat-syarat penjual dan pembeli yang diminta oleh pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional/ATR setempat, melakukan proses balik nama waris apabila pemegang hak sudah meninggal, selanjutnya membayar pajak PPH dan BPHTB bagi yang kena pajak kemudian baru dibuatkan Akta Jual Beli oleh PPAT setempat untuk ditanda-tangani sehingga bisa dilanjutkan dengan pendaftaran ke Kantor BPN, dengan disertakan semua syarat-syarat diatas semua sudah terpenuhi. Akibat hukum akta jual beli yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atas tanah warisan yang dijual oleh ahli waris tanpa persetujuan salah satu ahli waris lainnya batal. Berdasarkan Pasal 1471 KUHPerdata berbunyi jual beli demikian itu batal. Upaya perlindungan hukum bagi salah satu ahli waris lainnya yang menuntut hak nya atas sebagian jual beli tanah warisan tersebut dengan cara salah satu ahli waris tersebut menggugat penjual tanah atas dasar perbuatan melawan hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPer dan Pasal 1365 KUHPer jo. Dan jika salah satu ahli waris tersebut ingin meminta kembali tanah warisan tersebut maka dapat mengajukan gugatan untuk meminta agar diserahkan kepadanya penggugat segala haknya atas harta peninggalan beserta segala hasil, pendapatan, beserta ganti rugi berdasarkan Pasal 834 KUHPerdata.Kata Kunci : Sertipikat Asli, Pajak Bumi Bangunan, Surat Keterangan Warisan]]>
<![CDATA[Peranan Notaris Dalam Pengikatan Agunan Dengan Hak Tanggungan (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Bahtera Kota Pekalongan) ]]>
<![CDATA[Muhammad Zaky Mushaffa]]>;
<![CDATA[Lathifah Hanim]]>
<![CDATA[ Jurnal Akta Vol 4, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/akta.v4i1.1558
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian dengan judul ”Peranan Notaris dalam Pengikatan Agunan dengan Hak Tanggungan (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah BMT BAHTERA Kota Pekalongan)” bertujuan untuk mengetahui peranan notaris dalam Pengikatan Agunan dengan Hak Tanggungan benda tak bergerak, hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pengikatan hak tanggungan serta akibat hukumnya bila dilakukan tidak di depan notaris.Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan penelitian kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang- undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah.Berdasarkan penelitian yang Peneliti lakukan, menghasilkan pada pokoknya (1) Peran notaris dalam pengikatan agunan benda tak bergerak sangat penting, merujuk pada pasal 15 ayat (1) UUHT yang menentukan bahwa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT (2) Hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pengikatan agunan dengan hak tanggungan dapat dipetakan dalam dua tahap yaitu tahap sebelum pengikatan, pada umumnya terkait dengan pemberkasan persyaratan pengikatan seperti dari identitas diri para pihak, obyek jaminan, dan kewenangan bertindak para pihak dan tahap setelah pengikatan, pada umumnya terkait dengan sikap debitur dan proses pengikatan pada Badan Pertanahan Nasional setempat(3) Akibat Hukum Pengikatan Agunan Apabila Tidak Dilakukan Di Hadapan Notaris antara lain: a). perjanjian yang dilakukan kehilangan otentisitasnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (8) UUJN, mengakibatkan akta tersebut tidak dapat didaftarkan, sehingga merugikan para pihak khususnya pihak Koperasi b.Selaku penerima Hak Tanggungan jika pembebanan jaminan Hak Tanggungan dilakukan dibawah tangan maka kreditur tidak mendapat kedudukan yang diutamakan (droit de preference), c. bila terjadi wanprestasi, jaminan tidak dapat langsung dieksekusi, d.pembuktian terhadap akta yang dibuat tersebut tidak berlaku pada pihak ketiga, sehingga penyelesaian yang bisa ditempuh hanya melalui penyelesain secara kekeluargaan, e.dalam hal tertentu, mempengaruhi motivasi anggota pembiayaan untuk memenuhi prestasinya dengan baik. Kata kunci : Perjanjian, Notaris, Hak Tanggungan]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Dan Akibatnya Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ]]>
<![CDATA[Adam Lukmanto]]>;
<![CDATA[Munsharif Abdul Chalim]]>
<![CDATA[ Jurnal Akta Vol 4, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/akta.v4i1.1550
<![CDATA[Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, pengumpulan datanya ditekankan pada sumber bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan dengan penelaahan kaidah hukum dan teori ilmu hukum. Wasiat tanpa akta Notaris dalam pandangan KHI tidak ada kewajiban mengikut sertakan Notaris dalam pembuatan wasiat sedangkan KUH Perdata diwajibkan mengikut sertakan Notaris. Persamaan wasiat tanpa akta Notaris dalam KHI dengan KUH Perdata adalah mempunyai dasar hukum tertulis, merupakan pernyataan terakhir dari pewasiat setelah sebelum meninggal dunia dan pelaksanaannya setelah si pemberi wasiat meninggal dunia, dapat dicabut dan dapat gugur atau dibatalkan, mempunyai tujuan untuk kemaslahatan manusia agar tidak terjadi pertengkatan di antara ahli waris.Perbedaan wasiat tanpa akta Notaris dalam KHI minimal umur 21 tahun sedangkan KUH Perdata minimal umur 18 tahun, dilihat dari yang menerima wasiat dalam KHI yaitu orang lain atau lembaga sedangkan KUH Perdata orang luar dan ahli waris, dilihat dari bentuknya dalam KHI yaitu lisan atau tertulis atau dihadapan Notaris sedangkan KUH Perdata tertulis di hadapan Notaris atau dititipkan/disimpan oleh Notaris, dilihat dari batasan pemberian wasiat dalam KHI yaitu maksimal 1/3 dari seluruh harta warisan sedangkan KUH Perdata maksimal 1/2 harta jika pewasiat mempunyai seorang anak, 1/3 jika memiliki dua orang anak, dan 1/4 jika memiliki tiga orang anak, kesemuanya itu merupakan anak yang sah termasuk dalam pengertian anak turun sebagai pengganti anak dalam garis turun masing-masing dan maksimal 1/2 apabila pewasiat hanya meninggalkan ahli waris garis lurus ke atas, anak luar kawin yang telah diakui secara sah. Akibat hukum wasiat tanpa adanya akta Notaris, menjadikan wasiat tersebut rawan akan gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan karena pembuktiannya kurang kuat dan tidak ada kepastian hukum. Kata kunci : Wasiat, KHI dan KUH Perdata, Akta Notaris]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI ASAS DROIT DE PREFERENCE TERHADAP JAMINAN HAK TANGGUNGAN OLEH PIHAK PERBANKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT ]]>
<![CDATA[Lila Kurniawati Khisni]]>;
<![CDATA[Lathifah Hanim]]>
<![CDATA[ Jurnal Akta Vol 4, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/akta.v4i1.1750
<![CDATA[This study entitled Implementation of the principle of droit de preference to the guarantee of mortgage rights by the banks in the credit agreement. This study discusses the implementation of the principle of droit de preference on the guarantee of mortgage rights by the banks in credit agreements, the constraints found in the implementation of the principle of droit de preference on the guarantee of mortgage rights by the banks in credit agreements and how to overcome these obstacles.Implementation of the principle of droit de preference on the guarantee of mortgage by PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk in credit agreement Number 122 Credit Agreement in which to guarantee payment of all amount owed and obliged to be paid by debtor to bank either arising based on credit agreement and or Any change / renewal / renewal thereof then the debtor hereby deposits to the bank the guarantees which the transfer of ownership rights is evidenced by documents and agreements made in the form, amount and content satisfying the bank in the form of four plots of land. Constraints in the implementation of the principle of droit de preference on the guarantee of mortgage rights by the banks in the credit agreement include the difficulty of banks to conduct surveys on collateral pledged by debtors, difficulties in assessing the price of land and buildings by the bank other than that the debtor's academic ability in Understand all the contents of the agreement so that only give confidence to the bank to complete all the documentation related to the credit agreement process. The solution to overcome these obstacles is that the Bank checks to the Land Affairs Office because that is where the completeness of land documents, and the bank conducts field surveys after the credit agreement is implemented and by looking at the Land and Building Tax Payment Letters as the Value of Tax Objects and provide detailed explanation and Detailed on each article of the credit agreement so that the debtor will understand and understand each article of the credit agreement to be signed.Keywords: Droit de Preference Principle, Guarantee of Deposit Rights]]>
<![CDATA[MEKANISME PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI DALAM HAL SALAH SATU PENJUAL MASIH DI BAWAH UMUR DAN PENDAFTARANNYA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA TEGAL ]]>
<![CDATA[Anjar Restu]]>
<![CDATA[ Jurnal Akta Vol 4, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/akta.v4i1.1529
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme peralihan hak atas tanah, apa saja kendala-kendala yang dihadapi dan bagai mana pemecahanya tersebut dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang terkait dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan Penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian yang mengkaji kaidah-kaidah hukum dan norma-norma hukum serta peraturan-peraturan yang ada, yang kemudian menganalisis dan mengkaji bekerjanya di masyarakat.bekerjanya hukum di masyarakat dapat di kaji dari tingkat efektifitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau istitusi hukum di dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap hukum.Berdasarkan metode tersebut penelitian menghasilkan pada pokoknya perwalian dan izin menjual dapat dibuat oleh pengadilan negeri dan desa yang disahkan kecamatan, untuk pengadilan agama hanya perwalian saja. Setiap jual beli berkaitan pertanahan harus menggunakan akta jual beli dari PPAT atau PPATS. Akta tersebut sebagai bukti untuk melakukan pendaftaran di kantor pertanahan.Masalah yang dihadapi di lapangan adalah kurang pahamnya masyarakat tentang hukum pertanahan, perwalian dan izin menjual, aplikasi pertanahan sering eror, tidak teraturnya buku warkah juga mempersulit kerja. Cara mengatasi masalah tersebut adalah dengan memberikan pengarahan hukum kepada masyarakat dan pengantian sistem warkah menjadi komputerisasi.Mengenai perlindungan hukum bagi wali,sepanjang si-Wali dapat membuktikan bahwa harta sepanjang dipergunakan untuk kepentingan si-Anak maka, maka wali tersebut bebas demi hukum, namun berlaku sebaliknya apabila si-Wali melanggar ketentuan tersebut maka anak tersebut dapat menuntut haknya selama dapat dibuktikan sebaliknya peralihan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang kuat (bukan mutlak).Kata kunci : jual beli, di bawah umur, perlindungan hukum]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Kasus Tumpang Tindih Kepemilikan Atas Sebidang Tanah Di Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Kudus ]]>
<![CDATA[Kuswanto Kus]]>;
<![CDATA[Akhmad Khisni]]>
<![CDATA[ Jurnal Akta Vol 4, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/akta.v4i1.1596
<![CDATA[Tesis ini bertujuan untuk mengetahui cara penerbitan sertipikat baru juga permasalahan hak atas tanah yang melebihi tanah dari tetangga batasnya, dalam penelitian ini dilakukan wawancara langsung dengan responden serta nara sumber untuk memperoleh data dalam penyusunan penelitian ini, tetapi juga dengan menggambarkan keadaan obyek yang diteliti.Prosedur terbitnya sertipikat baru dengan ketentuan undang-undang pokok agraria yaitu PPAT/pemohon membawa dan memberikan berkas yang diminta oleh Badan Pertanahan Nasional/ATR untuk didaftarkan ke loket juga membayar ke Bendahara berdasarkan PP No. 46 tahun 2002 berbunyi tarif biaya pendaftaran tanah di BPN. Selanjutnya dilakukan pengukuran tanah, apabila ada pengalihan hak maka disertakan juga akta yang dibuat oleh PPAT berdasarkan peta bidang yang sudah dicetak BPN, tetapi apabila tidak ada peralihan hak maka bisa langsung diproses pembuatan sertipikat di BPN, dalam kurun waktu + 8 (delapan) bulan, sertipikat tersebut bisa diambil di BPN. Penyebab tumpang tindih kepemilikan hak atas sebidang tanah di Badan Pertanahan Nasional / ATR Kabupaten Kudus dengan adanya pihak BPN tidak teliti dalam rangka penerbitan Sertipikat dan tidak cermat melihat arsip peta bidang pendaftaran tanah sebelumnya, juga sebagai Pemilik/Pemegang Hak Atas Tanah lalai dalam memberikan patok-patok batas bidang tanah yang dimiliki berdasarkan PP RI No. 24 Tahun 1997 Pasal 17 ayat (3). Perlindungan hukum terhadap para pemegang hak atas tanah bilamana terjadi tumpang tindih kepemilikan sebidang tanah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, beberapa Pasal 19 ayat (2) huruf c, dan Pasal 23 ayat (2), juga Pasal 32 ayat (2) serta Pasal 38 ayat (2) UUPA, yang berbunyi surat-surat tanda bukti hak berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat demikian juga Pemegang hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa tidak mendapatkan perlindungan hukum setelah adanya keputusan pencabutan atas sertipikat tanah tersebut.Kata Kunci : Leter C Desa, Surat Ukur, Sertipikat Asli. ]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Yang Diduga Melakukan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik ]]>
<![CDATA[Entin Sholikhah]]>;
<![CDATA[Jawade Hafidz]]>
<![CDATA[ Jurnal Akta Vol 4, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/akta.v4i1.1570
<![CDATA[Notaris merupakan Pejabat Umum yang diberikan kewenangan oleh Negara dalam membuat akta Otentik. Atas dasar tersebut maka diperlukan suatu perlindungan Hukum bagi Notaris apabila dalam melaksakan tugas jabatannya diduga melakukan malpraktek dalam proses pembuatan akta otentik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris (UUJN-P), tidak terdapat pengaturan yang jelas mengenai kedudukan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan bentuk perlindungan Hukum yang diberikan MKN kepada Notaris. Sehingga menimbulkan permasalahan hukum yaitu bagaimana perlindungan Hukum terhadap jabatan Notaris yang diduga melakukan malpraktek dalam proses pembuatan akta otentik dan bagaimana Prosedur hukum bagi perlindungan hukumnya bagi Notaris melalui Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan pada masa Majelis Pengawas Daerah (MPD).Perlindungan Hukum terhadap jabatan Notaris pada masa UUJN No 30 tahun 2004 bahwa untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum dan hakim dengan persetujuan MPD berwenang untuk mengambil fotocopy Minuta akta dan atau protokol Notaris yang disimpan dalam penyimpanan Noratis, sedangkan Undang-undang No 2 tahun 2014 (UUJN-P) untuk proses peradilan penyidik, penuntut umum dan hakim harus memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.sedangkan untuk Prosedur Hukum bagi perlindungan Hukumnya terdapat beberapa langkah-langkah yang harus dipatuhi oleh penyidik dan Majelis Kehormatan Notaris guna menjamin kepastian dan perlindungan Hukum yang terdapat dalam pasal 66 ayat (1) UUJN-P. Hal ini dengan menggunakan suatu perbandingan kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan kewenangan dari Majelis Kehormatan Noratis (MKN).Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Notaris, Dugaan Malpraktek, Akta Otentik.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Timbulnya Tumpang Tindih Sertifikat Hak Milik (SHM) Atas Tanah (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan/Agraria Dan Tata Ruang Kota Pontianak) ]]>
<![CDATA[Lia Malini Sari]]>;
<![CDATA[Lathifah Hanim]]>
<![CDATA[ Jurnal Akta Vol 4, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/akta.v4i1.1552
<![CDATA[Apabila ada tanah yang tidak digunakan secara efektif (oneffectief gebruik) atau ditelantarkan oleh pemiliknya, maka tanah itu akan dikuasai oleh negara. Tujuan pokok dari UUPA tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum mengenai kepemilikan hak atas tanah bagi rakyat, tetapi UUPA juga mengatur mengenai macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh perseorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain ataupun badan hukum.Terkait pemberian kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang sah hak atas tanah yang sudah mendaftarkan tanah haknya, sebagai tanda bukti hak diterbitkan sertipikat yang merupakan salinan register.Penelitian ini berkaitan dengan Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Timbulnya Tumpang Tindih Sertifikat Hak Milik (SHM) Atas Tanah (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan/Agraria Dan Tata Ruang Kota Pontianak). Dengan metode penelitan yang menggunakan metode pendekatan yuridis/normatif dan kepustakaan, ditunjang dengan pendekatan sosio-legal.Penelitian ini bertujuan: 1) untuk menemukan dan menganalisa bentuk kepastian hukum bagi pemegang sah hak atas tanah yang sudah memiliki alat bukti (sertifikat), 2) mengungkapkan dan menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa dan 3) mengungkap dan menganalisis bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan sengketa tumpang tindih Sertifikat Hak Milik (SHM).Upaya penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Pontianak tidaklah mudah untuk proses penyelesaiannya karena ada kendala-kendala yang dihadapi. Untuk membuktikan sahnya kepemilikan sertifikat Hak Atas Tanah yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak, Kantor Pertanahan Kota Pontianak tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan uji materil dan meneliti kebenaran dalam sertipikat tersebut. Pihak yang mempunyai kewenangan untuk membuktikannya adalah pihak pengadilan dalam hal ini Hakim berdasarkan proses peradilan.Solusi dari penyelesaian sengketa tanah tersebut diupayakan melalui mediasi atau non litigasi, akan tetapi apabila ada masing-masing pihak bersikukuh pada pendiriannya, maka untuk mendapatkan kepastian hukumannya, wajib dilaksanakan penyelesaian sengketa secara litigasi melalui pengadilan yang sudah mendapat putusan dari pengadilan.Kata kunci : Kepastian hukum, Sengketa tanah]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PERMASALAHAN DAN AKIBAT HUKUMNYA ATAS KEPUTUSAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS SEBAGAI OBJEK GUGATAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ]]>
<![CDATA[Andri Swasono]]>;
<![CDATA[Gunarto Gun]]>
<![CDATA[ Jurnal Akta Vol 4, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/akta.v4i1.1751
<![CDATA[Research with a title “Juridical Review The Problems And The Legal Consequences Of The Decision Of Notary Supervisory Board As The Object Of Lawsuit In Administrative Court” examine the issues arising from the decision issued by the notary supervisory board whether it is a state administrative decision.The decision of the notary supervisory board is an administrative decision which can be used as the object of lawsuit in state administrative court as referred to in the terms of the state administrative decision, namely a written stipulation issued by the agency / officials of state administration which contains administrative legal action based on laws and regulations, which is a concrete, individual, and final, and have a legal effect on a person or civil legal entity.To be able to become the object of a lawsuit after first ensured it is not a state administrative decision which is exempted as meant in Article 2 and Article 49, and shall be ensured that all administrative efforts have been taken.Keywords: notary supervisory board, state administrative decision, object of lawsuit.]]>
