cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalakta@unissula.ac.id
Editorial Address
Jln. Kaligawe KM. 4, Semarang City, Central Java, Indonesia
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Akta
Published by Universitas Islam Sultan Agung
ISSN : 24069426     EISSN : 25812114     DOI : http://dx.doi.org/10.30659/akta
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL AKTA (eISSN : 2581-2114, pISSN: 2406-9426) is a peer-reviewed journal published by Master Program (S2) Notary, Faculty of Law, Sultan Agung Islmic University. JURNAL AKTA published four times a year in March, June, September and December. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. This journal has been acredited
Arjuna Subject : -
Articles 36 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 4, No 4 (2017): December 2017" : 36 Documents clear
Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi Rizki Nurmayanti
Jurnal Akta Vol 4, No 4 (2017): December 2017
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i4.2504

Abstract

ABSTRAKPeran dan tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta koperasi sangat diuperlukan bagi sekelompok orang yang akan mendirikan badan usaha koperasi, selain mendapatkan kepastian hukum dari pemerintah, kedudukann koperasi tersebut menjadi kuat dengan adanya akta otentik berupa akta pendirian koperasi tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta koperasi serta mengetahui bagaimana tanggungjawab notaris tersebut terhadap akta yang dibuatnya jika terjadi permasalahan dikemudian hari. Sebagaimana pada umumnya jika sekelompok orang yang akan membuat koperasi tugas notaris selain mengurus dan membuatkan akta serta pendaftarannya, notaris harus menjelaskan langkah langkah apa saja yang harus dilakukan, syarat-syarat yang harus dipenuhi dan menjelaskan tentang seluk beluk koperasi kepada para pendiri.Notaris berhak bertanggung jawab apabila terjadi suatu permasalahan tentang akta yang telah dibuatnya. Pertanggung jawaban itu bisa berupa tanggung jawab secara pidana, perdata, kode etik, dan administrasi.Kata kunci : Peran notaris, tanggung jawab notaris, akta koperasi.ABSTRACTThe roles and responsibilities of a notary in the implementation of cooperative deed making are very necessary for a group of people who will establish cooperative enterprises, in addition to obtaining legal certainty from the government, the position of the cooperative becomes strong with the existence of an authentic deed in the form of establishment of the cooperative.This study aims to determine and analyze the role of a notary in the implementation of the deed of the cooperative and know how the responsibility of the notary to the deed he made in case of problems in the future. As in general if a group of people who will make a notary task cooperative in addition to taking care and making the deed and its registration, the notary must explain what steps should be taken, the conditions that must be met and explain the ins and outs of the cooperative to the foundersNotary is entitled to be responsible if there is a problem about the deed that has been made. The liability may be a criminal, civil, ethical, and administrative responsibilityKeywords: Notary's role, responsibility of notary, copy certificate
Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Etnis Tionghoa Atas Harta Warisan Orang Tua Biologisnya Dalam Perspektif KUH Perdata Di Kota Pemalang Fida Madayanti; Akhmad Khisni
Jurnal Akta Vol 4, No 4 (2017): December 2017
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i4.2522

Abstract

ABSTRAKPelaksaaan pembagian waris bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa berdasarkan pada ketentuan pasal 131 IS jo. Staatsblad 1917 Nomor 129 masih diberlakukan dan menggunakan KUHPerdata sepanjang belum ada peraturan yang lebih khusus yang mengatur tentang pewarisan bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa.Akibat hukum masyarakat Tionghoa-Pemalang yang melakukan pembagian warisan berdasarkan hukum adat Tionghoa dan tidak berdasarkan KUHPerdata pada dasarnya mengikat kepada ahli waris untuk menaatinya. Penggunaan hukum adat Tionghoa dan hasil penyelesaian kekerabatan dalam adat Tionghoa menjadi dasar pijakan penyelesaian konflik mengenai pembagian harta warisan, para pihak yang tidak sependapat dengan keputusan kekerabatan sangat kecil kemungkinannya dikarenakan tradisi adat istiadat yang kuat yang menurut pandangan praktisi hukum adat menjadi kekuatan sendiri yang diakui eksistensinya.Pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Tionghoa di kota Pemalang dilakukan berdasarkan hukum adat Tionghoa Pembagian warisan dilakukan dengan cara mendiskusikan bagian masing-masing ahli waris secara musyawarah dan kekeluargaan. Pada awalnya masyarakat Tionghoa di kota Pemalang berpandangan bahwa pembagian untuk anak laki-laki dan anak perempuan dibedakan, dimana hanya anak laki-laki yang dapat menerima warisan sementara anak perempuan hanya mendapat perhiasan keluarga. Namun dengan adanya perkembangan pandangan/ pemikiran dari masyarakat tionghoa itu sendiri saat ini masyarkat Tionghoa telah melakukan pembagian sama rata antara anak laki-laki dan perempuan.Kata Kunci : Anak Luar Kawin , Hukum Waris, KUH PerdataABSTRACTThe execution of inheritance distribution for Indonesian citizens of Chinese descent is based on the provisions of article 131 IS jo. Staatsblad 1917 Number 129 is still in effect and uses the Civil Code as long as there is no more specific regulation governing inheritance for Indonesian citizens of Chinese descent.The legal consequences of the Chinese community-Pemalang who do the distribution of inheritance based on Chinese customary law and not based on the Civil Code basically bind to the heir to obey it. The use of Chinese customary law and the result of kinship settlement in Chinese custom becomes the basis for the settlement of conflict concerning the distribution of inheritance, the parties who disagree with the decision of kinship are very small due to the strong tradition tradition which according to the view of the customary law practitioner becomes its own recognized power of existence .The division of inheritance in Chinese society in Pemalang city is done based on Chinese customary law The division of inheritance is done by discussing the part of each heir by the deliberation and kinship. In the beginning, the Chinese community in Pemalang city was of the view that the division of boys and girls was distinguished, where only boys could receive inheritance while girls only received family jewelry. However, with the development of views / thoughts of the Chinese community itself is currently the Chinese community has done the same division between boys and girlsKeywords: Outer Child Marriage, Inheritance Law, Civil Code
Kehadiran Saksi Pada Saat Transaksi Jual Beli Tanah Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Hubungannya Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Kabupaten Kubu Raya Budianto Budianto
Jurnal Akta Vol 4, No 4 (2017): December 2017
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i4.2512

Abstract

ABSTRAKBerdasarkan pada Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah disebut dengan jelas bahwa : “Akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT”, pada dasarnya untuk pemenuhan sifat otentik dari akta, pembacaan akta dilakukan sendiri oleh PPAT, penandatanganan para pihak, saksi dan oleh PPAT, dilakukan segera setelah pembacaan akta dimaksud. Seringkali dikatahui penandatangan akta jual beli yang tidak sesuai prosedur, sering didapati penandatangan di luar kantor dan tidak di hadiri para pihak, saksi maupun notaris. Oleh karena itu penulis akan mengkaji hal tersebut melalui tesis ini.Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran atau dengan kata lain disebut yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.Hasil pembahasan masalah adalah bahwa akibat hukum terhadap akta peralihan hak atas tanah (akta jual beli tanah) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditandatangani tanpa dihadiri oleh para saksi maka akta jual beli tersebut tetap merupakan sebagai akta otentik namun secara yuridis mengandung kelemahan jika dikemudian hari ada pihak yang mengajukan bantahannya.Saran Hendaknya dilakukan pengawasan oleh pihak yang terkait terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) agar tetap terjaga sifat otentik dari akta jual beli tanah yang dilakukan di hadapan PPATKata Kunci : Kehadiran Saksi, Transaksi Jual Beli Tanah, PPATABSTRACTBased on Article 22 of Government Regulation Number 37 of 1998 on the Regulation of Officials of Land Authority, it is clear that: "The PPAT Act is read / disclosed to parties with at least 2 (two) witnesses present before signing immediately, witnesses and PPAT ", basically to fulfill the authenticity of the deed, to read the deed done by PPAT, signing the parties, witness and PPAT, immediately after the reading of the deed. The familiar selling marker is not an appropriate procedure, often found outside the signing office and is not attended by parties, witnesses or notaries. Therefore the authors will examine the problem through this thesis.The approach employed is empirical jurisdiction that provides a verification framework or testing framework to ascertain the truth or in other words is called empirical jurisdiction. The research specification used in this research is descriptive analytic research which aims to provide detailed, systematic and comprehensive description of all matters relating to the problem by describing the applicable legislation with legal theory and practice practice of positive law concerning the above problem.The result of the discussion is that the legal effect on the deed of land transfer done by Indigenous Land Authority (PPAT) is signed without the presence of witness then the sales and sales deed is still valid. As a juridical but legal juridical act if in the future there is a party who filed a rebuttal. Suggestions Must be supervised by parties relating to the execution of duties and authorities of Land Assistance Officers (PPAT) to maintain the authentic nature of the deed of sale and purchase of land conducted in the presence of PPAT.Keywords: Witness Presence, Land Sale and Purchase Transaction, PPAT
Perbedaan Kewenangan Dan Syarat Tata Cara Pengangkatan Antara Notaris Dan Notaris Pengganti Estikharisma Harnum
Jurnal Akta Vol 4, No 4 (2017): December 2017
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i4.2491

Abstract

ABSTRACT Notary is a public official authorized to make an authentic deed and has other authorities as referred to in this Act or under any other law. Notary of the Substitute is a person temporarily appointed as a Notary to replace a Notary who is on leave, sick, or temporarily unable to perform his / her position as a Notary as referred to in the UUJN. To become a Notary substitute is required to meet the requirements of appointment procedures that have been specified in the UUJN and in the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. The problem is there are differences in terms of procedure of appointment between Notary and Notary substitute. The replacement notary has the same authority as the Notary. In performing his duties as a Notary and Notary Substitute, please note the authority to prevent abuse of authority. The writing of this journal aims to know and analyze the differences of authority and terms of procedure of appointment between Notary and Notary replacement. In an effort to know the difference of authority between Notary and Notary Substitute, the author uses the theory of authority with literature method review books against books related to the theme of the journal that I created and sourced from several journals from the internet. The importance of knowing the difference of authority between the Notary and the Notary in lieu of any misuse of authority. The importance of knowing the terms of procedure of appointment between Notary and Notary substitute in order to facilitate the administrative process. Keywords: Authority, Notary Public, Notary Substitute, Notary Protocol, UUJN ABSTRAKNotaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris Pengganti merupakan seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris utama sebagaimana yang dimaksud dalam UUJN. Untuk menjadi Notaris pengganti diharuskan memenuhi syarat tata cara pengangkatan yang sudah di tentukan dalam UUJN maupun dalam Peraturan Menkumham Republik Indonesia. Permasalahannya adalah terdapat perbedaan syarat tata cara pengangkatan antara Notaris dan Notaris pengganti. Notaris pengganti memiliki kewenangan yang hampir sama dengan Notaris. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Notaris dan Notaris Pengganti, perlu diketahui kewenangannya agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa perbedaan kewenangan dan syarat tata cara pengangkatan antara Notaris dan Notaris pengganti. Dalam upaya mengetahui perbedaan kewenangan antara Notaris dan Notaris Pengganti, penulis menggunakan teori kewenangan dengan metode literatur kaji pustaka terhadap buku-buku yang berkaitan dengan tema jurnal yang saya buat dan bersumber dari beberapa jurnal dari internet. Pentingnya mengetahui perbedaan wewenang antara Notaris dan Notaris pengganti supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Pentingnya mengetahui syarat tata cara pengangkatan antara Notaris dan Notaris pengganti supaya mempermudah proses administrasi.Kata kunci: Kewenangan, Notaris, Notaris pengganti, Protokol Notaris, UUJN
Proses Eksekusi Jaminan Tanah Hak Milik Adat Yang Masih Dalam Proses Permohonan Hak Yang Digunakan Sebagai Jaminan Kredit Daniel Budi Hardwianto
Jurnal Akta Vol 4, No 4 (2017): December 2017
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i4.2507

Abstract

AbstrakPenelitian ini mengupas berbagai kelemahan dalam proses eksekusi jaminan atas tanah hak milik adat yang menjadi ganjalan akan kepastian hukum antara Debitur dan Kreditur. Penelitian ini juga memaparkan beberapa pandangan yang bertujuan untuk memberikan solusi atas suatu proses eksekusi jaminan atas tanah hak milik adat yang masih dalam proses peningkatan hak sebagai jaminan kredit.Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu mempergunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar penelitian yang terkait dengan Hukum Jaminan, Hukum Perjanjian dan Hukum Pertanahan, dan juga wawancara dengan beberapa pihak. Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menenemukan permasalahan sebagai akibat dari suatau kegiatan atau program yang telah dilaksanakan atau dapat juga disebut sebagai penelitian Preskriftif.Jaminan Kredit terhadap hak milik tanah ada ttentunya sangat riskan dikarenakan belum adanya paying hukum yang menjadi dasar bagi Kreditur untuk menjalankan proses eksekusi jika Debitur wanprestasi, sehingga perlu ketelitian dalam proses pemberian Jaminan Kredit tersebut. Hak milik tanah Adat tentunya memiliki berbagai kelemahan dalam statusnya karena belum terdaftar di kantor pertanahan. Dengan adanya kelemahan serta belum adanya paying hukum yang jelas tersebut, maka diperlukan adanya persyaratan tambahan dari Kreditur jika ingin menerima Jaminan Kredit berupa tanah hak milik adat agar dapat terjamin kepastian hukumnya dalam proses eksekusi jaminan, salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan peningkatan status tanahnya menjadi sertifikat Hak Milik.Kata Kunci: Ekseskusi jaminan tanah, hak milik adat, Permohonan Hak, jaminan kreditAbstractThis study examines the various weaknesses in the process of execution of the guarantee of customary land rights that become obstacles to legal certainty between the Debtor and the Creditor. This study also outlines some of the views that aim to provide a solution to a process of securing execution of customary land rights which is still in the process of supersede the status to become eligible as a credit guarantee.This study uses the Normative Juridical research method, which uses library materials or secondary data as the basis of research related to the Law of Guarantee, the Law of Agreement and Land Law, as well as interviews with several parties. This research aims to find the problems as a result of an activity or program that has been implemented or can also be referred to as Prescriptive research.Credit Guarantee for customary land ownership is of course very risky,due to no legal framework that becomes the basis for the Creditor to pursue the execution process over defaulting party, therefore, need carefulness in the process of providing Credit Guarantee. Customary land rights of course having various weaknesses in its status because it has not been registered in the Land Office. Given the weakness and the absence of a clear legal framework, it is necessary to have additional requirements from Creditors to receive Credit Guarantee in the form of customary land rights to be guaranteed legal certainty in the process of execution of the guarantee, one solution that can be taken is to supersede the status to private property certificate.Keywords: Excess land guarantee, customary property rights, Rights Application, credit guarantee
Akibat Hukum Covernote Yang Dijadikan Dasar Perjanjian Kredit Di Perbankan Singgih Budiyono; Gunarto Gunarto
Jurnal Akta Vol 4, No 4 (2017): December 2017
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i4.2615

Abstract

ABSTRAKNotaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan yang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Di antara akta dan surat yang dibuat oleh Notaris adalah surat keterangan yang disebut covernote. Covernote sebagai pemberitahuan atau keterangan bahwa surat-surat tanah nasabah pemohonan kredit masih dalam proses pensertifikatan, proses roya, balik nama, ataupun proses pemecahan apabila sudah bersertifikat. Namun pada praktiknya terdapat pihak perbankan yang menggunakan Covernote sebagai dasar pencairan kredit.Kata Kunci : Notaris, jaminan, covernote, bank, kredit ABSTRACTNotary is a public official authorized to make an authentic deed and has other authority as referred to in the Law of Public Notary or other Law. Among deeds and letters made by Notary is a letter called covernote. Covernote as a notice or explanation that the land letters of credit application customers are still in the process of certification, roya process, name, or process of splitting when it is certified. But in practice there are banks that use Covernote as the basis for credit disbursement.Keywords : Notary, guarantee, covernote, bank, credit.
Tinjauan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Akta Perjanjian Kawin Yang Di Buat Oleh Notaris Firman Hidayat
Jurnal Akta Vol 4, No 4 (2017): December 2017
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i4.2502

Abstract

Abstrak Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai antisipasi dari kemungkinan gagalnya perkawinan adalah dengan mengadakan perjanjian perkawinan oleh calon pasangan suami dan istri. Dalam Perjanjian kawin bagi masyarakat Indonesia merupakan hal yang tidak lazim meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dapat dijadikan sebagai sarana hukum untuk melindungi hak dan kewajiban suami istri saat kehidupan perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin ini dibuat harus berdasarkan persetujuan bersama dan disahkan oleh pencatat perkawinan,yang idealnya mengandung aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan Perjanjian kawin yang dibuat tidaklah boleh merugikan pihak ketiga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 UU No 1 Tahun 1974. Dengan demikian pihak ketiga berkaitan denganhak-hak pihak ketiga mendapat perlindungan secara hukum, hal ini cukup jelas diatur dalam ketentuan tersebut diatas. Sehingga apabila perjanjian kawin tidak memberikan perlindungan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2), maka demi hukum perjanjian kawin tersebut batal.Kata Kunci : Perjanjian Kawin, Pernikahan, KontrakAbstractMarriage is the inner birth bond between man and woman as husband and wife form a happy and eternal family based on the One Godhead. As anticipation of the possibility of failure of marriage is by entering into a marriage agreement by a married couple. In the marriage Agreement for the people of Indonesia is an unusual thing even though it has been regulated in the Law of Marriage. The marriage agreement as regulated in Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law Inpres Number 1 Year 1991 can be used as legal means to protect the rights and obligations of husband and wife when marriage life takes place. This marriage agreement shall be made on the basis of mutual consent and endorsed by the marriage recorder, which ideally contains aspects of legal certainty, justice, and benefits. The marriage agreement made shall not harm a third party as provided for in Article 29 of Law No. 1 of 1974. Thus a third party relates with the rights of third parties to be protected by law, this is quite clearly regulated in the provisions mentioned above. Therefore, if the marriage agreement does not provide legal protection as stipulated in Article 2 paragraph (2), then by law the marriage agreement is void.Keywords : Pact, Marriage, Contract, agreement.
Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitieme Portie) Muliana Muliana; Akhmad Khisni
Jurnal Akta Vol 4, No 4 (2017): December 2017
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i4.2520

Abstract

AbstrakKetika seseorang meninggal dunia maka arah dan jalan pikiran kita tentu akan menuju kepada masalah warisan. Untuk itu masyarakat pada umumnya selalu menghendaki adanya suatu peraturan yang menyangkut tentang warisan dan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia. Salah satu perbuatan hukum seseorang untuk mengalihkan harta benda miliknya kepada orang lain atas dasar tabarru’(berbuat baik) adalah melalui wasiat. Secara garis besar wasiat adalah tindakan seseorang menyerahkan hak kebendaannya kepada orang lain, yang berlakunya apabila yang berwasiat itu meninggal dunia. Apabila seorang meninggal dunia dan semasa hidupnya berwasiat atas sebagian harta kekayaannya kepada suatu badan atau seseorang maka wasiat itu wajib dilaksanakan sebelum harta peninggalannya dibagi kepada ahli warisnya. Adapun besaran jumlah wasiat yang dapat diberikan tidak boleh lebih dari 1/3 dari seluruh harta yang ditinggalkan. Hal ini bertujuan untuk melindungi ahli waris. Adapun dalam KUHPerdata yang ditekankan adalah jumlah minimal yang harus diterima oleh ahli waris, atau lazim disebut dengan bagian mutlak (legitieme portie). Adapun akibat hukum akta hibah wasiat yang melanggar legitieme portie maka sesuai Pasal 902 KUHPerdata bahwa pelanggaran legitieme portie tidak mengakibatkan hibah wasiat tersebut “batal demi hukum” (nietigheid), melainkan hanya dapat “diminta pembatalannya”.Kata kunci: Akta Wasiat, Legitieme Portie, Akibat Hukum AbstractWhen a person dies then the direction and path of our mind will certainly lead to the problem of inheritance. For that the people in general always want a regulation concerning the inheritance and property of the deceased people who have died. One of the legal actions of a person to transfer his property to others on the basis of tabarru '(doing good) is through a will. Broadly, the will is the act of a person surrendering his material right to another person, whose validity is if the will dies. If a person dies and has a life inheritance of a portion of his property to an agency or person, the will is mandatory before his or her possessions are shared with the heirs. The amount of testament that can be given should not be more than 1/3 of all property left behind. It aims to protect the heirs. Whereas in the Criminal Code that emphasized is the minimum amount to be accepted by the heirs, or commonly called the absolute part (legitieme portie). The legal consequences of the deed of grant certificate in violation of the legitimate portie, according to Article 902 of the Civil Code, that the violation of the portie legitieme does not result in the grant "null and void" (nietigheid), but can only be "requested for cancellation".Keywords: Deed of Acceptance, Legitieme Portie, Legal Effect
Peran Notaris Dalam Kepastian Bagian Warisan Untuk Anak Di Luar Nikah Yang Diakui Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Noviana Dewi Harjanti
Jurnal Akta Vol 4, No 4 (2017): December 2017
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i4.2497

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Mengetahui peran notaris terhadap kepastian bagian warisan untuk anak di luar nikah yang diakui menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (2) Menganalisis kelemahan yang mempengaruhi peran notaris serta solusi yang dapat diberikan terhadap kepastian bagian warisan untuk anak di luar nikah yang diakui menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Jenis Penelitian mengenai peran notaris terhadap kepastian bagian warisan untuk anak di luar nikah yang diakui yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangan, pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologis sedangkan sifat penelitian maka penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analistis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran yang dapat dijalankan notaris adalah: Pertama, notaris dalam menjalankan peran terhadap kepastian bagian warisan untuk anak di luar nikah dimulai dari membuat dan mengesahkan akta pengakuan anak di luar perkawinan. Dalam proses ini maka menempuh beberapa tahapan dan melengkapi beberapa syarat. Kedua, selanjutnya anak luar kawin masuk kategori ahli waris mutlak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 selama anak luar kawin tersebut mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya atau telah melewati upaya hukum di pengadilan. Ketiga, apabila muncul sengketa hak waris dari anak luar kawin yang diakui maka notaris dapat menjalankan peran untuk mencegah dan menyelesaikan sengketaHambatan yang ditemui bagi notaris dalam menjalankan peran terhadap kepastian bagian warisan untuk anak di luar nikah yang diakui menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah: (1) notaris ktidak begitu menguasai hukum waris, 2) sengketa yang muncul ketika hukum adat lebih diutamakan sehingga akta waris tidak diindahkan oleh pihak-pihak keluarga. (3) notaris yang tidak mengurutkan informasi dan kebenarannya Solusi yang dapat dilakukan oleh notaris dalam menjalankan peran terhadap kepastian bagian warisan untuk anak di luar nikah yang diakui menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah (1) disarankan untuk lebih menguasai hukum pewarisan baik secara perdata, agama maupun adat (2) lebih professional dalam melaksanakan tugas jabatannyaKata Kunci: Peran Notaris, Warisan, Anak Di Luar Nikah ABSTRACTThe aim of this research are to determine (1) the role of notary to the certainty of the inheritance for a children outside marriages who is recognized according to the Civil Code (2) the weakness that influences the role of the notary and the solution that can be given to the certainty of the inheritance for a children outside marriages under the Civil Code.This research is legal research type with a normative juridical approach. The approach used in this research is legislation approach, case approach, and sociological approach. While form the nature of research this research is descriptive analytical research.The results show that the role that can be executed by a notary is: First, the notary in running the role on the certainty of the inheritance for the child outside marriage starts from making and legalizing the deed of recognition of children outside of marriage. In this process it takes several stages and completes some requirements. Secondly, the marriage outfit is categorized as an absolute heir based on the Decision of the Constitutional Court Number 46 / PUU-VIII / 2010 as long as the offspring receive recognition from his biological father or has passed the legal proceedings in court. Third, if there is a dispute on the right of inheritance from a recognized marriage, the notary may exercise a role to prevent and resolve the disputeThe obstacles encountered by the notary in carrying out the role of certainty of the inheritance for children outside marriages who is recognized under the Civil Code are: (1) notary public notoriously inherit law, 2) a dispute arising when the customary law is preferred, inheritance is not honored by the family parties. (3) a notary who does not disclose the information and the truth The solutions that can be performed by the notary in the role of the certainty of the inheritance for children outside marriages who is recognized under the Civil Code are (1) it is advisable to master the law of inheritance, , religion and custom (2) more professional in performing their dutiesKeywords: Role of Notary, Heritage, Child Outside Marriage
Pengalih Fungsian Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Di Kabupaten Tegal Laeli Nurchamidah
Jurnal Akta Vol 4, No 4 (2017): December 2017
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i4.2513

Abstract

ABSTRACT Research on "Functional Distribution of Agricultural Land into Non-Agriculture in Tegal Regency" aims to determine the factors behind, the procedure and the impact of the conversion of agricultural land to Non agricultural in Tegal regency.As in other areas throughout Indonesia, the conversion of agricultural land to non-agricultural in Tegal regency is one of the problems faced. The transfer of agricultural land to non-agriculture is caused by several factors such as demographic factors or rapid population growth, economic factors, change of mindset and behavior factors, and agricultural production process factors that are not balanced with the results obtained. The procedure for the submission of the conversion of agricultural land to non-farm in Tegal regency is basically related to the permit of whether or not the conversion of agricultural land to non-agricultural land is done. This is due to the great impact of the land conversion. These impacts, among others, threatened food security and socio-cultural impact of the shift of agrarian society as a cultural feature of Indonesian society into industrial society.Keywords: Function Transfer, Agricultural land, non agricultural land ABSTRAKPenelitian tentang “Pengalih Fungsian Lahan Pertanian Ke Non Pertanian di Kabupaten Tegal” bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi, prosedur dan dampak pengalih fungsian lahan pertanian ke Non pertanian di Kabupaten Tegal.Seperti halnya di wilayah lain di seluruh Indonesia, alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di wilayah Kabupaten Tegal merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor demografi atau pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, faktor ekonomi, faktor perubahan pola pikir dan perilaku, serta faktor proses poduksi pertanian yang tidak seimbang dengan hasil yang didapatkan. Prosedur untuk pengajuan pengalih fungsian lahan pertanian ke Non pertanian di Kabupaten Tegal pada dasarnya berkaitan dengan perizinan dapat tidaknya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian tersebut dilakukan. Hal ini mengingat dampak yang besar dari adanya alih fungsi lahan tersebut. Dampak tersebut antara lain terancamnya ketahanan pangan dan dampak sosial budaya masyarakat yaitu bergesernya masyarakat agraris sebagai ciri budaya masyarakat Indonesia menjadi masyarakat industri.Kata Kunci : Alih Fungsi, Lahan pertanian, lahan non pertanian

Page 2 of 4 | Total Record : 36

 1   2   3   4 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 4 (2025): December 2025 Vol 12, No 3 (2025): September 2025 Vol 12, No 2 (2025): June 2025 Vol 12, No 1 (2025): March 2025 Vol 11, No 4 (2024): December 2024 Vol 11, No 3 (2024): September 2024 Vol 11, No 2 (2024): June 2024 Vol 11, No 1 (2024): March 2024 Vol 10, No 4 (2023): December 2023 Vol 10, No 3 (2023): September 2023 Vol 10, No 2 (2023): June 2023 Vol 10, No 1 (2023): March 2023 Vol 9, No 4 (2022): December 2022 Vol 9, No 3 (2022): September 2022 Vol 9, No 2 (2022): June 2022 Vol 9, No 1 (2022): March 2022 Vol 8, No 4 (2021): December 2021 Vol 8, No 3 (2021): September 2021 Vol 8, No 2 (2021): June 2021 Vol 8, No 1 (2021): March 2021 Vol 7, No 4 (2020): December 2020 Vol 7, No 3 (2020): September 2020 Vol 7, No 2 (2020): June 2020 Vol 7, No 1 (2020): March 2020 Vol 6, No 4 (2019): December 2019 Vol 6, No 3 (2019): September 2019 Vol 6, No 2 (2019): June 2019 Vol 6, No 1 (2019): March 2019 Vol 5, No 4 (2018): December 2018 Vol 5, No 3 (2018): September 2018 Vol 5, No 2 (2018): June 2018 Vol 5, No 1 (2018): March 2018 Vol 4, No 4 (2017): December 2017 Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 4 (2016) More Issue