cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalakta@unissula.ac.id
Editorial Address
Jln. Kaligawe KM. 4, Semarang City, Central Java, Indonesia
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Akta
Published by Universitas Islam Sultan Agung
ISSN : 24069426     EISSN : 25812114     DOI : http://dx.doi.org/10.30659/akta
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL AKTA (eISSN : 2581-2114, pISSN: 2406-9426) is a peer-reviewed journal published by Master Program (S2) Notary, Faculty of Law, Sultan Agung Islmic University. JURNAL AKTA published four times a year in March, June, September and December. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. This journal has been acredited
Arjuna Subject : -
Articles 36 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 4, No 4 (2017): December 2017" : 36 Documents clear
Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Dari Akta Notariil Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti Setelah Masa Jabatannya Selesai Wibby Yuda Prakoso; Gunarto Gunarto
Jurnal Akta Vol 4, No 4 (2017): December 2017
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i4.2524

Abstract

ABSTRAKProfesi Notaris merupakan salah satu profesi yang ikut andil dalam proses penegakan hukum di Indonesia dengan memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum ditengah-tengah masyarakat, khususnya dalam hal kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi, yaitu berupa pembuatan Akta Otentik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris telah dijelaskan mengenai segala aturan tentang profesi Notaris yang salah satunya adalah mengenai Notaris Penggati. Keberadaan Notaris Pengganti sangat penting dalam rangka mengisi kekosongan pejabat Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris, agar tetap menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Pengaturan tentang syarat, tanggung jawab, larangan, serta wewenang Notaris Pengganti telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Peran serta fungsi Notaris pengganti, dan Tanggung Jawab serta Akibat Hukum dari Akta Notariil yang dibuat oleh Notaris Pengganti setelah masa jabatannya selesai. Teori Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Manfaat dan Teori Kepastian hukum. Metode Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah normatif-empiris, yaitu Penelitian tidak hanya dilakukan berdasarkan kepustakaan tetapi juga dalam pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Notaris Pengganti mempunyai bentuk Tanggung Jawab serta Akibat Hukum yang sama dengan Notaris yang digantikan, ini telah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Notaris Pengganti juga dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala akta yang dibuatnya semasa menjalankan jabatannya.Kata Kunci: Tanggung Jawab, Akibat Hukum, Notaris Pengganti ABSTRACTNotary Profession is one of the professions that contribute in the process of law enforcement in Indonesia by providing certainty, order and legal protection in the midst of society, especially in the case of the need for a binding evidence in addition to witness evidence, which is in the form of making Authentic Act. In the Law of the Republic of Indonesia Number 2 Year 2014 About Position Notary has been explained about all the rules about the Notary profession, one of which is about Notary Penggati. The existence of a Notary Substitute is very important in order to fill the vacancy of a Notary official who is on leave, sick, or temporarily unable to perform his / her position as a Notary, in order to ensure legal certainty for the community. The regulation of the terms, responsibilities, restrictions and authority of the Notary Substitute has been regulated in the Law of the Republic of Indonesia Year 2014 on the Notary's Office.The purpose of this study is to find out how the role and function of the notary replacement, and the responsibility and the legal consequences of the Notarial Deed made by the Notary Substitute after the end of his / her term of office. Legal Theory used in this research is Benefit Theory and Theory of Legal certainty. The research method used in this research is normative-empirical, that is research is not only done based on bibliography but also in every law event that happened in society.The results of this study indicate that the Notary Substitute has the same form of Responsibility and Legal Effect with the notary being replaced, it has been contained in the Law of the Republic of Indonesia Number 2 Year 2014 About Notary Position. The Notary Substitute may also be held accountable for any deed he made during his / her term of office.Keywords: Responsibility, Legal Effect, Notary Substitute
Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Sri Yuniati
Jurnal Akta Vol 4, No 4 (2017): December 2017
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i4.2501

Abstract

ABSTRAK Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : Bagaimana mekanisme pemberian Sanski terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik jabatan notaris dan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris yang dijatuhkan sanski pelanggaran kode etik jabatan notaris untuk mengajukan keberatan.Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan dapat menjatuhkan sanski kepada pelanggarnya, sanski yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran kode etik tersebut dapat berupa: Teguran, Peringatan, Schorzing (pemecatan sementara) dari anggota perkumpulan, Onzetting (pemecatan) dari anggota perkumpulan, dan Pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan. Namun sanski pemecatan yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari jabatan notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia. Sehingga sanski tersebut terkesan kurang mempunyai daya mengikat bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik.Notaris yang dijatuhkan sanski atas pelanggaran kode etik dapat melakukan upaya pembelaan diri dan dapat mengajukan banding secara bertingkat terhadap putusan Dewan Kehormatan Daerah kepada Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat sebagai pemeriksaan tingkat akhir.Kata Kunci: Notaris, Kode Etik, SanksiABSTRACTThe problem will be examined in this study is: How does the mechanism of granting Sanctions against a notary who did breach the code of conduct the Office of notary public and efforts which can be done by the notary who dropped sanctions violation code of ethics the Office of notary for filing objections.The method used is the approach of the juridical normative approach and specifications used in the research is descriptive research analytical.Based on the results of the study it can be concluded that for the notary who did breach the code of conduct, the Council of honor can drop the sanctions to violators, sanctions imposed against members of Indonesia who perform Notarial Bond violations of the code of ethics can be: Reprimand, warning, Schorzing (temporary expulsion) from the members of the Assembly, Onzetting (dismissal) of the members of the Assembly, and Dismissal with no respect from the members of the Assembly. But the dismissal sanctions awarded against a notary public who do breach the code of conduct is not in the form of dismissal from the post of notary except Notary Bond membership expulsion from Indonesia. So the sanctions less impressed has the power binding for the notary public who do breach the code of conduct.Notary dropped sanctions for infringement of the code can do self-defense efforts and can appeal against the ruling of the Board-floor in honor of the area to the Board the honor Council and Region Honors as Centre examination of the end of the level.Keywords: Notary Public, The Code Of Conduct, Penalties
Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris Dimas Agung Prastomo; Akhmad Khisni
Jurnal Akta Vol 4, No 4 (2017): December 2017
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i4.2519

Abstract

AbstrakAkibat hukum akta di bawah tangan yang di legalisasi oleh Notaris dihubungkan dengan wewenang Notaris dalam legalisasi. Berdasarkan Pasal 1874, 1874 (a), dan 1880 KUH Perdata terhadap bukti surat tersebut harus ada legalisasi dari Notaris sebagai pejabat yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis praktek legalisasi akta di bawah tangan oleh Notaris, Untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab atas kebenaran akta di bawah tangan yang di legalisasi oleh Notaris, Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum akta di bawah tangan yang di legalisasi oleh Notaris dalam pembuktian di pengadilan.Berdasarkan hasil penelitian, dapat ketahui bahwa :1) praktek legalisasi akta di bawah tangan oleh Notaris bahwa Praktek legalisasi akta di bawah tangan oleh Notaris merupakan pengesahan mengenai tanggal dibuatnya perjanjian oleh para pihak, sehingga akta di bawah tangan tersebut yang telah mendapatkan pengesahan legalisasi dari Notaris memberikan kepastian dari akibat hukum nya bagi hakim dalam persidangan mengenai tanggal, identitas, maupun tandatangan dari para pihak atas perjanjian tersebut. Dalam hal ini semua pihak yang namanya tercantum dalam surat perjanjian tersebut harus membubuhkan tandatangannya atau cap sidik jari di dalam surat perjanjian itu sehingga tidak para pihak lagi dapat mengingkari ataupun mengatakan bahwa salah satu pihak atau semua pihak yang terkait tidak mengetahui apa isi surat perjanjian itu, karena isinya surat perjanjian telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak melakukan penandatangan dihadapan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dan dihadapan saksi-saksi yang Notaris kenal ; 2) Tanggungjawab atas kebenaran akta di bawah tangan  yang di legalisasi oleh Notaris adalah mengenai akibat hukum telah mempunyai kepastian yaitu pada saat penandatanganan surat perjanjian artinya adanya kepastian atas akibat hukum akta di bawah tangan yang menyatakan bahwa tanda tangan yang tercantum itu memang bener semua pihak hadir dan mengetahui isi dalam perjanjian tersebut karena sudah di bacakan oleh Notaris, bukan ada pihak lain karena semua di lakukan di hadapan Notaris. Sehingga tidak ada pengingkaran di kemudian hari; 3) akibat hukum akta di bawah tangan yang di legalisasi oleh Notaris dalam pembuktian di pengadilan adalah suatu akta di bawah tangan pada dasarnya tidak mempunyai akibat hukum pembuktian yang sempurna karena terletak pada tandatangan semua pihak dalam perjanjian tersebut. Suatu akta di bawah tangan hanyalah memberi akibat hukum pembuktian yang sempurna demi keuntungan dari pihak kepada siapa sipenandatanganan hendak memberikan suatu bukti, sedangkan buat pihak ketiga akibat hukum pembuktiannya adalah bebas. Hal ini berbeda dengan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terhadap akta di bawah tangan akibat hukum pembuktiannya di pengadilan berada di tangan hakim untuk mempertimbangkannya (Pasal1881ayat(2) KUHPerdata)Kata Kunci : Akibat  hukum, Akta Di bawah Tangan, Legalisasi AbstractThe consequences of a legal deed under the hand legalized by a Notary are related to the authority of a Notary under legalization. Based on Article 1874, 1874 (a), and 1880 Civil Code against the proof of the letter there must be legalization from Notary as the authorized official. The purpose of this research is to know and analyze the practice of legalization of deed under the hand by Notary, To know and analyze responsibility for truth of deed under hand which is legalized by Notary, To know and analyze the effect of law of deed under hand which is legalized by Notary in proof in court.Based on the results of the research, it can be seen that: 1) the legalization practice of the deed under the hands of a Notary that the practice of legalization of the deed under the hand of a Notary is an endorsement of the date of the agreement made by the parties, so the deed under the hand that has obtained legalization from the Notary provides certainty of its legal consequences for judges in court on the date, identity, or signature of the parties to the treaty. In this case all parties whose names are contained in the letter of agreement shall affix their signatures or fingerprint stamps in the treaty so that neither party may denounce or declare that either party or all parties concerned do not know what the letter of the treaty is, because the contents of the agreement have been read out and explained before the parties signing before the Notary as the authorized public official and before the witnesses that the Notary knew; 2) Responsibility for the truth of the deed under the legalized by the Notary is about the effect of the law has had the certainty that at the signing of the letter of agreement means the certainty of the legal consequences of the deed under the hand stating that the signatures listed are indeed bener all parties present and know the contents of the agreement because it has been read by the Notary, not any other party because all done in the presence of Notary. So there is no denial in the future; 3) the consequence of a legal deed under the hand that is notarized by the Notary in court verification is a deed under the hand basically has no legal consequence of the perfect proof because it lies on the signature of all parties to the agreement. A deed under the hands is merely giving the effect of the law of perfect proof for the benefit of the party to whom the signature wishes to provide a proof, while for a third party the law of proof is free. This is in contrast to an authentic deed which has perfect evidentiary power, then the deed under the hands of the law of evidence in court is in the hands of the judge to consider it (Article1881 paragraph (2) of the Civil Code)Keyword: Consequences of law, Deed of Hands, Legalization
Sinergitas Hukum Islam dengan Peranan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Linggar Pradiptasari
Jurnal Akta Vol 4, No 4 (2017): December 2017
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i4.2496

Abstract

ABSTRAKDalam era sekarang ini, masyarakat Indonesia sangat membutuhkan Notaris/PPAT dalam segala aspek kehidupan yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama maupun urusan pertanahan. Namun, minimnya kesadaran beberapa pihak terkait akan dosa riba yang sangat dekat dengan praktek Notaris/PPAT. Padahal, sudah jelas tertulis dalam Al-Qur’an bahwa riba adalah dosa. Maka dari itu perlu adanya sinergitas antara beberapa pihak terkait untuk mewujudkan suatu keharmonisan bekerja yang syar’i. selain harus adanya kesadaran terlebih dahulu dari masing-masing pihak, juga perlu diadakan kajian-kajian tentang Notaris yang berbasis Islam atau Notaris Syariah, yang berdasarkan Al-Qur’an dan Sunatullah Nabi Muhammad. Walaupun secara teoritis mudah untuk dipaparkan, namun tidak mudah dalam praktek Notaris yang jauh dari riba. Sedangkan, Notaris juga kalangan penting dalam hal mempersiapkan diri untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Selain meningkatkan mutu calon Notaris itu sendiri, maka juga perlu kerjasama yang bersinergi dari kalangan di luar Notaris untuk dapat mewujudkan Notaris yang handal serta mampu bersaing dalam kompetisi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).Kata Kunci : Notaris Syariah, MEA, riba.ABSTRACTIn today's era, Indonesian people desperately need Notary / PPAT in all aspects of life related to cooperation agreement and land affairs. However, the lack of awareness of some parties related to the sin of usury is very close to the practice of Notary / PPAT. In fact, it is clearly written in the Qur'an that usury is a sin. Therefore there is a need for synergy between several parties concerned to realize a harmonious work syar'i. in addition to having prior awareness of each party, also need to be held studies of Islamic-based Notary or Notary Sharia, which based on the Qur'an and Sunatullah Prophet Muhammad. Although it is theoretically easy to describe, it is not easy to practice Notary which is far from usury. Meanwhile, Notary Public is also important in preparing to face the ASEAN Economic Community (MEA). In addition to improving the quality of the notary candidate itself, it also needs a synergistic cooperation from outside the Notaries to be able to realize a reliable Notary and able to compete in the ASEAN Economic Community (MEA) competition.Keywords: Notary Sharia, MEA, usury
Hubungan Hukum Antara Kreditor Dan Debitor Dalam Pelaksanaan Perjanjian Fidusia (Studi Kasus Di PD. BPR BKK Kota Semarang Cabang Gayamsari) Fita Asih Septiamin
Jurnal Akta Vol 4, No 4 (2017): December 2017
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i4.2506

Abstract

ABSTRACTThe role of banks is very important in meeting the needs of the community, one of them with the provision of credit. in the implementation of the provision of credit known a way called fiduciary as a credit guarantee institution, where objects that become collateral remain in the hands of debtors. in a fiduciary agreement, both the creditor and the debtor must fulfill their rights and obligations in accordance with what has been agreed. Objects guaranteed by debtors with fiduciary collateral shall be registered for a fiduciary guarantee certificate in the AHU Directorate General (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) Ministry of law and ham republic Indonesia at a cost borne by the debtor. therefore required law number 42 of 1999 concerning fiduciary guarantee in arranging legal relation between creditor and debitor in execution of fiducia guarantee.Keyword: Law, Creditor, Debtor, Agreement, Fiducia.  ABSTRAKPeran bank sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat, salah satunya dengan pemberian kredit. Dalam pelaksanaan pemberian kredit dikenal suatu cara yang dinamakan fidusia sebagai lembaga jaminan kredit, dimana benda yang menjadi jaminan tetap berada ditangan debitor. Di dalam perjanjian fidusia, baik kreditor maupun debitor harus memenuhi hak dan kewajibannya sesuai apa yang telah diperjanjikan. Benda yang dijaminkan oleh debitor dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan untuk mendapatkan setifikat Jaminan Fidusia di Ditjen AHU (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan biaya ditanggung oleh pihak debitor. Oleh karena itu diperlukan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam mengatur hubungan hukum antara kreditor dan debitor dalam pelaksanaan Jaminan Fidusia.Kata kunci : Hukum, Kreditor, Debitor, Perjanjian, Fidusia.
Perubahan Status Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian Di Kecamatan Genuk Suatu Kajian Normatif Endang Sulastirin
Jurnal Akta Vol 4, No 4 (2017): December 2017
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i4.2490

Abstract

ABSTRAKTanah merupakan salah satu sumber daya alam yang jumlahnya relatif tetap. Penggunaan tanah tidak hanya sebagai pemukiman, tapi juga perluasan kegiatan ekonomi pada umumnya. Metode yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskritif analitis, sedangkan metode analisa data yang digunakan adalah analisa kwalitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa prosedur dalam pengajuan permohonan perubahan tanah pertanian menjadi non pertanian di Kecamatan Genuk, Kota Semarang adalah dengan melengkapi persyaratan- persyaratan yaitu foto copy kartu tanda penduduk dan atau kuasanya, foto copy sertipikat tanah atau bukti kepemilikan lainnya, dan foto copy SPPT PBB tahun terahkir. Prosedur perubahan tanah pertanian menjadi non pertanian di Kecamatan Genuk Kota Semarang adalah pemohon datang ke kantor pertanahan Kota Semarang dengan membawa blangko permohonan yang sudah diisi lengkap, melakukan pengecekan sertipikat, pembayaran penerimaan Pajak Negara Bukan Pajak, pengecekan lokasi tanah yang dimohon, rapat koordinasi tim IPPT, terbit surat keputusan ijin perubahan penggunaan tanah.Hambatan–hambatan dan cara penyelesaian dalam permohonan perubahan tanah pertanian menjadi non pertanian di Kecamatan Genuk Kota Semarang, di anataranya sebagian masyarakat tidak tahu atau kurang mengerti akan prosedur dan syarat-syarat dalam permohonan perubahan status tanah pertanian menjadi non pertanian sedangkan cara penyelesaiannya adalah dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat melalui layanan LARASITA .Kata kunci: Pertanahan, Perizinan, Surat Keputusan                                                            ABSTRACT       Land is a kind of natural resources which has fixed . Its usage is not only for settlement but also for expansion of economic activity and support peoples necessity that more increased.Method which the writer used is socio-juridical.It specifies descriptive, analiytic research, while data analysis method which the writer used is qualitatives analysis. Based on the result of research and discussion, it can be concluded that procedure of change application from agriculture to non agriculture in District of Genuk, Semarang, Central Java, is completing requirement first. They consist of photocopy of identify card or waranty, photocopy of land certificate or other legal ownership papers, and photocopy of Notification of Tax Due ( SPPT PBB ) recenthy.Procedure of change application from agriculture to non agriculture in District of Genuk Semarang is the applicant has to come to National land Agency and brings application form that has filled datas completely , checking certificate. Paying Non Tax State Revenue Payment checking location, coordination meeting with IPPT team, and getting decree of IPPT. Obstacles of change application from agriculture to non agriculture in District of Genuk Semarang is of most peoples don’t undersatand the procedures and requirement for changing status from agriculture to non agriculture. While, the way of completion is holding sosialization to peoples by LARASITA .Keywords : Land, License, Decre

Page 4 of 4 | Total Record : 36

 1   2   3   4 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 1 (2026): March 2026 Vol 12, No 4 (2025): December 2025 Vol 12, No 3 (2025): September 2025 Vol 12, No 2 (2025): June 2025 Vol 12, No 1 (2025): March 2025 Vol 11, No 4 (2024): December 2024 Vol 11, No 3 (2024): September 2024 Vol 11, No 2 (2024): June 2024 Vol 11, No 1 (2024): March 2024 Vol 10, No 4 (2023): December 2023 Vol 10, No 3 (2023): September 2023 Vol 10, No 2 (2023): June 2023 Vol 10, No 1 (2023): March 2023 Vol 9, No 4 (2022): December 2022 Vol 9, No 3 (2022): September 2022 Vol 9, No 2 (2022): June 2022 Vol 9, No 1 (2022): March 2022 Vol 8, No 4 (2021): December 2021 Vol 8, No 3 (2021): September 2021 Vol 8, No 2 (2021): June 2021 Vol 8, No 1 (2021): March 2021 Vol 7, No 4 (2020): December 2020 Vol 7, No 3 (2020): September 2020 Vol 7, No 2 (2020): June 2020 Vol 7, No 1 (2020): March 2020 Vol 6, No 4 (2019): December 2019 Vol 6, No 3 (2019): September 2019 Vol 6, No 2 (2019): June 2019 Vol 6, No 1 (2019): March 2019 Vol 5, No 4 (2018): December 2018 Vol 5, No 3 (2018): September 2018 Vol 5, No 2 (2018): June 2018 Vol 5, No 1 (2018): March 2018 Vol 4, No 4 (2017): December 2017 Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 4 (2016) More Issue