cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
ISSN : 23389613     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol 6, No 88 (2020)" : 10 Documents clear
PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA DI DESA KUMULUME KECAMATAN MAKKI KABUPATEN LANNY JAYA WENDA, FREMIAS; KIYAI, BURHANUDDIN; TAMPONGANGOY, DEYSI
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 6, No 88 (2020)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini beranjak dari hasil pengamatan awal bahwa peranan kepala desa pembangunanmasyarakat desa di Desa Kumulume Kecamatan Makki belum benjalan sesuai harapan masyarakat.Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagimana peranan kepala desa dalampembangunan masyarakat desa di Desa Kumulume Kecamatan Makki Kabupaten Lanny Jaya.Dengan menerapkan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif, informan diambil sebanyak 10orang dari unsur aparat desa dan anggota BPD, kemudian dilakukan wawancara mendalam danhasilnya dianalisis dengan menerapkan teknik interakti.Adapun hasil penelitian dapat disajikan sebagai berikut : (1) Bahwa secara umum peranan kepaladesa dalam urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat desa di Desa Kumulumeberjalan cukup baik, walaupun belum mencapai hasil yang optimal. (2) Bahwa masih terdapatbeberapa program/rencana pembangunan desa yang belum dapat terealisir. Hal ini disebabkan olehtingkat kecukupan anggaran pembangunan yang masih rendah, serta hambatan birokrasi, rentangkendali dan kondisi geografis wilayah desa yang sulit terjangkau sehingga ADD dan Dana Otsussering mengalami keterlambatan pencairannya.Saran yang dapat diberikan, antara lain : untuk mengoptimalkan peranan kepala desa dalampelaksanaan pembangunan masyarakat desa, maka disarankan agar pemerintah daerah, khusunyapemerintah Kabupaten Lanny Jaya perlu menganggarkan dana kompensasi dalam bentuk tunjangankinerja bagi Kepala Desa yang berprestasi untuk setiap bulan; dan untuk menjamin terealisasinyasemua rencana/program pembangunan desa, khususnya di Desa Kumulume, maka disarankan agardalam penyusunan dan penetapan program/rencana pembangunan desa perlu mempertimbangkankemampuan keuangan desa dalam membiayai program/rencana pembangunan desa tersebut.Kata kunci : Peranan Kepala Desa, Pembangunan masyarakat desa
IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS SEJAHTERADI DESA GUBURINI KECAMATAN MAKKI KABUPATEN LANNY- JAYA KOGOYA, ORINA; OGOTAN, MARTHA; LONDA, VERY
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 6, No 88 (2020)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Beras Sejahtera diDesa Guburini Kecamatan MakkiKabupaten Lanny JayaPenelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif-kualitatif. Implementasi programberas sejahtera dilihat dari empat dimensi implementasi kebijakan publik dari Edward III, yaitukomunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Informan penelitian adalah tenagakesejahteraan sosial kecamatan Makki, Kepala Desa Guburini, Ketua BPD, Ketua Pokja PelaksanaDistribusi Rastra Desa Gurubuni, dan warga masyarakat penerima rastra. Pengumpulan datamenggunakan pedoman wawancara, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis modelinteraktif dari Miles dan Hubernann.Hasil penelitian menunjukkan Komunikasi dalam rangka implementasi programRastra/Raskin di Desa Guburini dilaksanakan dengan cukup baik/efektif. Program Rastra/Raskindisosialisasikan kepada masyarakat baik secara langsung oleh tenga kesejahteraan sosial kecamatan(TKSK), oleh pemerintah desa, oleh BPD, dan oleh kelompok kerja pelaksana distribusi rastra DesaGuburini. Sumberdaya manusia pelaksana program rastra/raskin tersedia yaitu tenaga kesejahteraansosial kecamatan, kelompok kerja pelaksana distribusi rastra/raskin, dan dibantu oleh aparat desa.Sumberdaya finansial untuk pelaksanaan program rastra/raskin disediakan biaya operasionalpelaksanaan rastra/raskin. Disposisi atau sikap pelaksana sudah cukup baik dilihat dari komitmen,konsistensi, kejujuran, dan sikap demokratis dalam melaksanakan program. 4. Skrutkturbirokrasi/organisasi dalam pelaksanaan program rastra/raskin sudah tertata dengan baik dilihat daristruktur organisasi dan mekanisme pelaksanaan program rastra di desa yang sesuai dengan ketentuanpetunjuk teknis.Kata Kunci : Implementasi, Program Rastra.
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KELURAHAN KAIRAGI DUA KOTA MANADO MOKOSOLANG, DELA CHELSEA; LENGKONG, FLORENCE DAICY; TAMPI, GUSTAAF
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 6, No 88 (2020)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas kebijakan pengendalian danpengawasan minuman beralkohol di Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado. Penelitian ini menggunakanteori dari Richard Matland dimana indikator untuk mengukur efektivitas kebijakan terbagi atasketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan dan ketepatan target. Minuman beralkohol adalahminuman yang mengandung bahan etanol yang dapat menurunkan kesadaran manusia sehingga dalampenggunaannya harus ada dalam porsi wajar dan tidak secara berlebihan. Penyalahgunaan alkoholsering terjadi di berbagai tempat contohnya dalam lingkup Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado.Penggunaan alkohol seringkali didasari karena adanya pengaruh pergaulan lingkungan sekitar danadanya perubahan gaya hidup serta ada beberapa budaya dan kepercayaan yang merupakan warisantradisional seperti tuak, cap tikus dan sebagainya. Efektivitas kebijakan pengendalian dan pengawasanminuman beralkohol khususnya di Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado dipengaruhi oleh beberapafaktor diantaranya yang pertama dari ketepatan kebijakannya belum dapat dikatakan efektif karenakebijakan yang mengatur tentang minuman beralkohol nyatanya sudah diterapkan tetapi belummemecahkan masalah yang ada dimana masih dominannya atau masih tingginya tingkat kriminalitasyang diakibatkan oleh pengonsumsian minuman beralkohol. Yang kedua dilihat dari ketepatanpelaksanaannya sudah efektif dan berjalan sesuai dengan prosedur karena semua pelaksana kebiajakanyakni Kepolisian Sektor Mapanget Kota Manado, Pemerintah Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado,Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado, Dinas Perindustrian dan Perdagangan ProvinsiSulawesi Utara, mempunyai tugas dan proses masing-masing dalam melaksanakan setiap pengawasanminuman beralkohol dan yang terakhir dilihat dari ketepatan target kenyatannya peraturan yangmengatur tentang minuman beralkohol yaitu Peraturan Daerah Sulawesi Utara nomor 4 tahun 2014bertolakbelakang dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 dimana PeraturanDaerah Sulawesi Utara masih mengijinkan penjualan minuman beralkohol golongan A di kawasanminimarket akan tetapi Peraturan Menteri Perdagangan sudah melarang penjualannya di kawasanminimarket dan hanya boleh di kawasan supermarket.Kata Kunci : Efektivitas Kebijakan, Pengendalian, Pengawasan, Minuman Beralkohol
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI KOTA MANADO AMU, IRFAN; LENGKONG, FLORENCE; TAMPI, GUSTAAF
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 6, No 88 (2020)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

HIV control in Indonesia has been noted to have improved from it’s implementation. Various HIV serviceshave grown and the number of people using them has also increased rapidly. This led the Health Ministerissued a Health Minister Regulation No. 21 of 2013 on HIV/AIDS prevention. But, as practice, every regionhas a yearly rise in HIV/AIDS cases. The purpose of the study is to find out how implementation of theHIV/AIDS prevention policies in Manado can be. The experimental concept used in this research is to takea kind of qualitative research with a descriptive approach. Then data-collection techniques will done byinterviews, observations and documentaries. The technique for data-analysis in this research used Miles'and hubennan's qualitative data analysis. The results showed that the implementation of HIV / AIDSprevention policies in Manado was classified as good in terms of communication between the governmentand the targets that had been carried out, but for human resources in HIV/AIDS prevention it was stillconsidered to be less than optimal. Whereas with a very supportive sense of execution, and SOP thatconforms to health care standards and has associated coordination with stakeholders. So it should beconcluded that the implementation of the HIV/AIDS prevention policies in Manado has not been fullyimplemented.Keywords : Policy Implementation, Prevention, HIV / AIDS
EVALUASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN MINAHASA (STUDI DI PASAR TRADISIONAL TONDANO BARAT) DATUMOLA, ALMA AURELIA; DENGO, SALMIN; KOLONDAM, HELLY
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 6, No 88 (2020)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Public policy evaluation is the activity of assessing the success or failure of a policy whethera policy has had an impact and has achieved the objectives set. Levies are regional levies as payments forcertain services or permits that are specifically provided and / or given by local governments for the benefitof individuals or entities. A traditional market is an open place where buying and selling transactions aremade possible by the bargaining process. In traditional markets visitors are not always buyers, but visitorscan become sellers, and even everyone can sell their wares in traditional markets. In this study using atype of qualitative research in which this research is descriptive in nature that is conducting in-depthinterviews collecting primary data and collecting secondary data, which then results of primary andsecondary data are processed and data will be obtained. The results showed that the achievement ofmarket service levies in the West Tondano Market Has Been Achieved Every Year, It's just that there areseveral monthly targets, namely in certain months there are many red dates so that the achievement ofretribution results cannot be maximized. But overall the results or target levies can already be achieved .Efforts made to achieve retribution include announcing the importance of levy payments. With theachievement of the results of the levy can solve problems that exist in the market such as renovation andprovision of appropriate facilities for market traders. With the costs of levies can be leveled to markettraders in the form of market improvements towards even better. In addition, the existence of levies can beuseful and provide satisfaction for market traders because it can be given appropriate facilities for traders.Keywords: Policy Evaluation, Retribution, Traditional Markets
PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI PADI DI DESA IKHWAN KECAMATAN DUMOGA BARAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NURHAMIDIN, ANISA NURHANIFAH; TULUSAN, FEMMY; RURU, JOORIE
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 6, No 88 (2020)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Farmer empowerment is all efforts to improve the ability of farmers to carry out better farming througheducation and training, counseling and assistance, development of systems and means of marketingagricultural products, consolidation and guarantee of agricultural land area, easy access to knowledge,technology and information, and strengthening farmer institutions. Farmer group is a social unitconsisting of two or more people who carry out intensive and regular interactions, so that between themthere is a division of tasks, structures, and certain norms that are specific to that unity. In this studyusing a type of qualitative research in which this research is descriptive in nature that is conducting indepthinterviews collecting primary data and collecting secondary data, which then results of primaryand secondary data are processed and data will be obtained. The results showed that the problem thathampered the empowerment of rice farmers in the Ikhwan Village was the assistance program providedby the government such as rice seedlings that were not well suited to the soil structure in the IkhwanVillage and with the inappropriate assistance had an impact on the quality of crops that were not goodfor farmers rice in the Ikhwan Village. The government had already provided training on good farmingpractices and pest management, but that had taken place 4 years ago. The problem hampering theempowerment of farmer groups in the Ikhwan village is also about the scarce fertilizer and the pricethat is difficult for farmers to reach because of the scarcity of fertilizer. The government has also soughta way out so that the rice farmers' group in the Ikhwan village does not have a dispute because of theimpact of the government assistance program. Finally, due to the lack of training provided by thegovernment, only farmer group meetings were held to discuss the problems faced by rice farmers in theIkhwan village.Keywords: Empowerment, Farmer Group, Program.
DAMPAK KEBIJAKAN PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT MIKRO DI KELURAHAN MADIDIR WERU KECAMATAN MADIDIR KOTA BITUNG DEWI, HENDRIKA PUTRI MARSITA; LENGKONG, FLORENCE DAICY; LONDA, VERY
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 6, No 88 (2020)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the impact of micro-community business development policies in Madidir WeruVillage, Madidir District, Bitung City. This type of research used in this study is qualitative research. Thetheory used is based on five dimensions, namely: the impact of policy on public problems and the impact ofpolicy on the people involved, the impact of the policy on circumstances and groups outside the goals orobjectives of the policy, the impact of the policy on the present and the future, the direct costs incurred andindirect costs borne by the community. Data sources used are primary data and secondary data. Datacollection techniques used were observation, interviews and documentation, data obtained from varioussources were obtained and then analyzed into a conclusion. The results of this study that the impact ofpolicies on micro-business development based on capital, marketing, human resource capabilities andtechnological limitations in terms of the impact of policies on public problems and the impact of policies onpeople involved, the impact of policies on circumstances and groups outside the target or policy objectives,the impact of the policy on the present and future conditions, the direct costs incurred and the indirect costsborne by the community shown in the program in the form of venture capital have a successful and successfulimpact on the development of microbusiness communities. However, there is a need for community initiativesto find information about existing programs and are being carried out by the government to developbusinesses.Keywords: Policy Impact, Business Development, Micro Society.
PROGRAM PEMBERDAYAAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN NELAYAN DI DESA BUNONG KECAMATAN BINTAUNA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA WATUNG, FRILIA FEREN; OGOTAN, MARTHA; LALOMA, ALDEN
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 6, No 88 (2020)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to find out about the empowerment program in increasing the income of fishermenin Bunong Village, Bintauna Subdistrict, Bolaang Mongondow North Regency. This type of research used inthis research is qualitative descriptive research type. All data presented is in accordance with primary andsecondary data. Data collection techniques based on observation, interviews and documentation, dataobtained from various sources analyzed and made a conclusion. The problem in this study lies in the level ofincome and welfare of fishermen to the inability to utilize the potential of marine resources owned by Indonesia.The findings of this study indicate that the empowerment program in increasing the income of fishermen inBunong Village, Bintaunan Sub-district, Bolaang Mongondow North Regency is seen from the researchindicators namely enabling, empowering, and protecting can increase the income of fishermen by encouragingthe work spirit of fishermen through activities and assistance from empowerment programs such as capitalassistance, outreach, work equipment and motivation assistance, as well as workforce and facility training.The village government needs to collaborate more with the Maritime Affairs and Fisheries Office in conductingsocialization and training of workers in increasing the income of fishermen in Bunong Village, BintaunanSubdistrict, Bolaang Mongondow North Regency.Keywords : Empowerment Program, enhancement, income, fisherman
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DI KOTA TOMOHON ROGI, GABRIEL EDGAR YORDAN; POSUMAH, JOHNNY HANNY; PALAR, NOVIE
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 6, No 88 (2020)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The implementation of tolerance policy among religious people is not a stranger in Tomohon City, becausethe City was awarded as a pilot city for religious harmony in Indonesia. In its implementation, theGovernment does not yet have a local regulation that regulates the lives of religious people. Even though itwould be better if the local regulation was made as a reference in the implementation of strategic policiesrelated to tolerance between religious communities. In this study, the authors use the implementation modelfrom Smith, where policy implementation is seen from 4 aspects that have a major influence including theIdealized Policy, namely policies implemented in the form of programs in conjunction with the applicablelegal basis. Target groups are people or parties who are directly affected by existing policies and who haveto adopt patterns of interaction as expected by policy makers. Implementing Organization, namely theimplementing agencies or bureaucratic units of the Government in collaboration with the ReligiousInstitutions responsible for policy implementation. Environmental Factors are elements in the environmentthat influence or are influenced by policy implementation. This research uses descriptive qualitativeresearch methods, namely through 8 informant interviews, direct observation, and study documentation andassisted with interview guidelines, recording devices, and writing instruments. The results of the study ingeneral explained that the implementation of the policy of tolerance between religious communities inTomohon City has not been running optimally because the government does not yet have a RegionalRegulation that regulates the order of life of religious people.Keywords: Policy Implementation, Tolerance, Religious Peoples
DAMPAK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JALAN BOULEVARD AMURANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN TUMIWA, PINGKAN; LENGKONG, FLORENCE DAICY; LONDA, VERY
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 6, No 88 (2020)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Community empowerment is a development process in which the community takes the initiative to startthe process of social activities to improve the situation and condition of oneself so that the communitybecomes independent. Coastal communities are people who live in coastal areas and their livelihoods ofthe economy depend directly on the utilization of marine and coastal resources through available fishingand cultivation activities. In this study using a type of qualitative research in which this research isdescriptive in nature that is conducting in-depth interviews collecting primary data and collectingsecondary data, i.e. then the results of primary and secondary data are processed and data will beobtained. The results showed that the problem hampering the empowerment of coastal communities inInobonto Dua Village Bolaang Mongondow District was where the government both the BolaangMongondow District Fisheries Office and the village government had provided programs in the form oftraining and assistance to coastal communities in Inobonto Dua Village but in the problem the communityis not good enough managing the assistance that has been provided and the community is not goodenough to implement the training that has been given by the government to the coastal communities. Andalso coastal communities are not good in terms of independence because most people are still dependenton government assistance and do not want to be independent themselves and coastal communities also stillexpect work calls from other communities to become helpers or workers for them to make money. This hasbecome the majority of the people who are not independent because they are unable to apply what thegovernment has given to them which results in a low economy and increased poverty in Inobonto DuaVillage Bolaang Mongondow Regency.Keywords : Impact, Policy, Development, Infrastructur, Road

Page 1 of 1 | Total Record : 10


Filter by Year

2020 2020


Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 3 (2025): Jurnal Administrasi Publik Vol. 9 No. 4 (2023): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 9 No. 3 (2023): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 9 No. 2 (2023): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 9 No. 1 (2023): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 8 No. 126 (2022): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 8, No 115 (2022) Vol 8, No 114 (2022) Vol 8, No 113 (2022) Vol. 8 No. 4 (2022): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 8 No. 3 (2022): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 8 No. 2 (2022): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 8 No. 1 (2022): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 7, No 112 (2021) Vol 7, No 111 (2021) Vol 7, No 110 (2021) Vol 7, No 109 (2021) Vol 7, No 108 (2021) Vol 7, No 107 (2021) Vol 7, No 106 (2021) Vol 7, No 105 (2021) Vol 7, No 104 (2021) Vol 7, No 103 (2021) Vol 7, No 102 (2021) Vol 7, No 101 (2021) Vol 7, No 100 (2021) Vol 7, No 99 (2021) Vol 6, No 98 (2020) Vol 6, No 97 (2020) Vol 6, No 96 (2020) Vol 6, No 95 (2020) Vol 6, No 94 (2020) Vol 6, No 93 (2020) Vol 6, No 92 (2020) Vol 6, No 91 (2020) Vol 6, No 90 (2020) Vol 6, No 89 (2020) Vol 6, No 88 (2020) Vol 6, No 87 (2019) Vol 5, No 86 (2019) Vol 5, No 85 (2019) Vol 5, No 84 (2019) Vol 5, No 83 (2019) Vol 5, No 82 (2019) Vol 5, No 81 (2019) Vol 5, No 80 (2019) Vol 5, No 79 (2019) Vol 5, No 78 (2019) Vol 5, No 77 (2019) Vol 5, No 76 (2019) Vol 5, No 75 (2019) Vol 5, No 74 (2019) Vol 5, No 73 (2019) Vol 5, No 67 (2019) Vol 5, No 66 (2018) Vol 4, No 65 (2018) Vol 4, No 64 (2018) Vol 4, No 63 (2018): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 4, No 62 (2018) Vol 4, No 61 (2018) Vol 4, No 60 (2018) Vol 4, No 59 (2018) Vol 4, No 58 (2018) Vol 4, No 57 (2018) Vol 4, No 56 (2018): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 4, No 55 (2018) Vol 4, No 54 (2018) Vol 4, No 53 (2018) Vol 4, No 52 (2018) Vol 4, No 51 (2018) Vol 4, No 50 (2018) Vol 3, No 046 (2017) Vol 4, No 49 (2017) Vol 4, No 48 (2017) Vol 4, No 47 (2017) Vol 3, No 45 (2017) Vol 3, No 400 (2016) Vol 3, No 038 (2016): Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 044 (2016) Vol 1, No 043 (2016) Vol 3, No 42 (2016) Vol 3, No 41 (2016) Vol 1, No 37 (2016) Vol 1, No 36 (2016) Vol 3, No 031 (2015) Vol 2, No 029 (2015) Vol 1, No 028 (2015) Vol 1, No 010 (2015) Vol 4, No 35 (2015): Jurnall Administrasi Publik Vol 4, No 32 (2015) Vol 2, No 30 (2015) Vol 1, No 12 (2015) Vol 3, No 004 (2014) Vol 2, No 002 (2014) Vol 2, No 001 (2014) Vol 4, No 5 (2014): Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 3 (2014) Vol 1, No 1 (2014) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue