cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Herie Saksono
Contact Email
editorialjbp@jurnal.kemendagri.go.id
Phone
+628118899965
Journal Mail Official
editorialjbp@jurnal.kemendagri.go.id
Editorial Address
Jalan Kramat Raya Nomor 132 Jakarta Pusat DKI Jakarta - 10430
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Bina Praja
Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
ISSN : 20854323     EISSN : 25033360     DOI : https://doi.org/10.21787/jbp.16(3).2024
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences
Jurnal Bina Praja (JBP) is an open access journal which publishes significant, cutting-edge, and multidisciplinary research drawn from all areas of Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 4 No 4 (2012): Desember" : 8 Documents clear
EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008 TERHADAP KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA BLITAR Irtanto, Irtanto
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 4 No 4 (2012): Desember
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.261-272

Abstract

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yang bertujuan (1) mengetahui efektivitas SMM ISO 9001:2008 terhadap kualitas pelayanan kependudukan; (2)mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas SMM ISO 9001:200 dalam mewujudkan pelayanan berkualitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis mengenai efektivitas SMM ISO 9001:2008 di Kota Blitar mengenai layanan administrasi kependudukan meliputi bukti langsung, kehandalan, daya tanggap aparat pelayanan, jaminan,dan empati diperoleh nilai kualifikasi rata-rata 3,18 dengan kriteria baik, tingkat pencapaian rata-rata sebesar 79,99% dengan kriteria pencapaian efektif. Faktor yang mempengaruhi tidak efektivitasnya pelayanan disebabkan oleh karena faktor tangibel dan kenyaman pelayanan masih kurang; kehandalan petugas pelayanan yang masih kurang; akurasi dan daya tanggap petugas pelayanan perlu diperhatikan;dan masih kurangnya empati aparat, tingkat ketrampilan dan kedislipinan aparat dalam memberikan pelayanan yang masih perlu ditingkatkan, adanya biaya tambahan di luar ketentuan untuk mendapatkan pelayanan, petugas dalam memberikan pelayanan masih ada yang kurang ramah. This research used quantitative descriptive approach, which aims to know (1) the effectiveness of QMS ISO 9001:2008 in realizing a population service quality (2) to know factors that influence the effectiveness of QMS ISO9001:2008 in realizing quality service. The results showed that the analysis of the effectiveness of QMS ISO 9001:2008 in Blitar City on population administration service covering direct evidence, reliability, responsiveness of service, assurance, and empathy qualifier values obtained with the 3.18 average good criteria, average achievement of 79.99% with the effective achievement criteria. The factors that affect is not effectiveness of the service caused the tangible and comfort care; reliability of service personnel; accuracy and responsiveness of care apparatus, and f empathy apparatus are lacking, the level of skill and discipline personnel in providing services to be improved, the additional costs beyond the provision for services, personnel in providing services there are less friendly.
PENGEMBANGAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) CIKAPUNDUNG: DIAGNOSTIK WILAYAH Bachrein, Saeful
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 4 No 4 (2012): Desember
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.227-236

Abstract

Diagnostik Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Cikapundung telah dilaksanakan pada tanggal 1-15 November 2011 melalui pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA). Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengkarakterisasi kondisi bio-fisik dan sosial ekonomi; (2) Mengidentifikasi masalah dan alternatif pemecahannya; dan (3) Merumuskan rencana kegiatan sesuai hasil PRA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAS Cikapundung merupakan sungai yang berfungsi sebagai drainase utama di pusat Kota Bandung, meskipun kondisi saat sangat memprihatinkan sebagai akibat pencemaran yang relatif berat. Berdasarkan hasil identifikasi dan karakterisasi telah disepakati bahwa kegiatan dan alternatif teknologi yang akan dikembangkan, berturut-turut sesuai dengan prioritasnya adalah: (1) Penegakan hukum; (2) Penerapan teknologi pengolahan sampah dan limbah pertanian/peternakan untuk energi alternatif dan kompos; (3) Penerapan mikrohidro; (4) Penyediaan sarana sampah (bak dan pengangkutannya); (5) Pemberdayaan kelompok masyarakat; (6) Penguatan pelayanan penyuluhan dan informasi; (7) Penerapan teknologi sapi perah ramah lingkungan; (8) Penghijauan; (9) Pelatihan pengolahan sampah rumah tangga; (10) Fasilitasi kemitraan antara masyarakat dengan Lembaga Penelitian dan swasta; (11) Pengembangan septic tank; dan (12) Revitalisasi pemukiman. Diagnostic area of Cikapundung river basin was conducted in November 1-15, 2012 by using Participatory Rural Appraisal (PRA) approach. The objective of the study were: (1) to characterize biophysic and social economy conditions; (2) to identify the problem and solving alternatives, and (3) to formulate activity plans based on PRA’s results. Research results indicated that Cikapundung river basin was consider as a river which having function of main drainage of the Bandung city, eventhough its condition was miserable due to heavily contamination. Based on the result of identification and characterization, it were agree that the activity and alternative technology to be developed included: (1)Law enforcement; (2) Technology implementation of garbage processing and agriculture/animal waste for alternative energy and compos; (3) Mycrohydro implementation; (4) Garbage processing facilities; (5)community group empowerment; (6) Improving extention and information services; (7) Implementation of environment friendly of cow technology; (8) Forestation; (9) Garbage processing training; (10)Facilitating of partnership between Research Institution and private sectors; and (11) Septic tanc development; and (12) Revitalization of reseltment.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAH DAERAH Ilyas, Husin
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 4 No 4 (2012): Desember
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.273-280

Abstract

Pembinaan, baru diatur secara eksplisit, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pada hakekatnya, merupakan pemberdayaan institusi Pemerintah Daerah dan lembaga-lembaga daerah, yang merupakan interpensi pusat terhadap pemerintah daerah, hal ini menunjukkan tidak ada kemandirian pemerintah daerah, ini kembali pada prinsip sentralisasi. Pengawasan,menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, memuat sistem pengawasan preventif dan represif dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 hanya memuat sistem represif. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memuat sistem pengawasan preventif disebut evaluasi dan represif, terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota. Pengawasan preventif, tidak berjalan dengan efektif dan efisien. Pengawasan ini mengurangi kemandirian daerah dan apabila peraturan daerah dan peraturan kepala daerah bertentangan dengan kepentingan umum, Undang-Undang yang lebih tinggi tingkatnya dapat dibatalkan pengawasan represif. Construction, newly arranged by explicit. In The Law No. 22 of 1999 and The Law No. 32 of 2004,intrinsically, representing enableness of institution of local government and institutes, representing intervention center to local government, this matter show no local government independence, this return principle centralistic. Observation, start from The Law No.22 of 1999 up to The Law No. 5 of 1974,loading system of observation of preventive and repressive and The Law No. 22 of 1999 only load the system represif. The Law No. 32 of 2004 loading system of observation preventif referred evaluation and repressive, to by law and regulation of regional leader province, regency and town.Observation preventive, not walk effectively and efficient. This observation lessen the area independence and if by law and regulation regional leader oppose against the public interest, higher level of the law its storey level annihilable observation repressive.
FASILITAS PERANAN SARANA DAN PRASARANA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA UKM DI KOTA MAGELANG Harsono, Harsono
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 4 No 4 (2012): Desember
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.237-242

Abstract

Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana keadaan kualitas prasarana. Seberapa besar tingkat pengaruh antara variabel independen (promosi, pelatihan dan bantuan alat) dengan variabel dependen produktivitas kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang kualitas sarana dan prasarana UKM dan tingkat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Manfaat yang diharapkan adalah hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukkan pengambilan kebijakan. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Magelang. Metode penelitian yang digunakan populasi sebanyak 240 KUB dan ukuran sampel yang digunakan sebagai responden dalam penelitian ini berjumlah 40 orang. Untuk menentukan sampel tersebut digunakan simple random sampling. Analisis data dengan model statistik inferensial. Hasil yang didapat, karena F hitung > F tabel ( 16,078 >2,87 maka Ho ditolak, H altf. diterima artinya ada pengaruh secara signifikan antara promosi, pelatihan dan bantuan alat secara bersamasama terhadap produktivitas kerja. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui berbagai cara seperti pendidikan dan pelatihan, seminar dan lokakarya, on the job training, pemagangan dan kerja sama usaha. Issues raised is how the quality of infrastructure. What degree of influence of the independent variables (promotion, training and equipment) with the dependent variable labor productivity. The purpose of this study was to determine the picture quality of the facilities and infrastructure of SMEs and the level of influence between the independent variables with the dependent variable. The expected benefits are the results of this study may be material to enter policy making. The research location in Magelang. The method used a population of 240 KUB and the sample size used as respondents in this study of 40 people. To determine the sample used simple random sampling. Analysis of the data with a model of inferential statistics. The results, as F count> F table (16.078> 2.87 then the Ho is rejected, H altf. Acceptable means there is significant influence between promotion, training and support tools together to work productivity.Development of Human Resources (HR ) Improving the quality of human resources through various means such as education and training, seminars and workshops, on the job training, apprenticeships, and cooperative effort.
BARANG PUBLIK DAN EKSTERNALITAS PADA ERA OTONOMI DAERAH Wicaksono, Kristian Widya
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 4 No 4 (2012): Desember
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.281-286

Abstract

Era desentralisasi membuka peluang bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengelola secara mandiri urusan domestiknya mulai dari proses formulasi, implementasi hingga evaluasi kebijakan serta program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, Pemda diharapkan mampu mengelola secara efektif dan efesien sumber-sumber yang tersedia,mengatasi masalah publik seperti dampak buruk eksternalitas yang ditimbulkan akibat aktivitas pasar,mendiagnosa serta menangani kegagalan pasar (market flliure) dalam hal ini menyediakan barang publik (public goods) guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak mampu disediakan melalui mekanisme pasar. Decentralization opportunities for local governments to manage their domestic affairs independently from the process of formulation, implementation and evaluation of development policies and programs to suit the needs of local communities. In exercising its authority, the government is expected to manage effectively and efficiently resources are available, such as the public address adverse externalities caused by market activity, diagnosing and addressing market failure in this case provides public goods to meet the needs of people who can not afford provided through market mechanisms.
ANALISIS KEMISKINAN DAN PENGELUARAN NON-PANGAN PENDUDUK JAWA BARAT Subarna, Trisna
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 4 No 4 (2012): Desember
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.243-250

Abstract

Masyarakat maju akan cenderung memiliki pengeluaran non-makanan yang lebih tinggi daripada pengeluaran untuk makanan, seperti untuk pendidikan, kesehatan, dan hiburan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan dan strategi penanggulangan masyarakat miskin di Jawa Barat. Hasil analisis menunjukkan: (1) Tingkat kemiskinan di Jawa Barat berada di bawah tingkat kemiskinan nasional yaitu 11,27% sedangkan tingkat kemiskinan Nasional 13,33%. (2) Dibanding dengan Provinsi lain yang penduduknya tertinggi di Indonesia (Jawa Timur dan Jawa Tengah) persentase penduduk miskin di Jawa Barat lebih rendah, (3) Penduduk miskin di Jawa Barat pada tahun 2007 sebesar 13,55%, tahun 2010 sebesar 11,27% atau dalam waktu 3 tahun terjadi penurunan penduduk miskin sebesar 2,27% atau berkurang sebanyak 687.000 orang. (4) Rata-rata pengeluaran per kapita, penduduk Jawa Barat perbulan pada tahun 2011 sebesar Rp 561.837, dengan porsi penggunaan untuk makanan 51,77%, dan nonmakanan 48,23%, kondisi ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Implikasi dari hasil analisi ini adalah; (1) Penanggulangan kemiskinan difokuskan pada upaya menumbuhkan budaya ekonomi produktif, (2) Perlu pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan, sehingga program pembangunan yang ada tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan yang penyebabnya berbeda-beda secara lokal. Advanced community will tend to have higher non-food spending food spending, includes education, health, and entertainment. This analysis aims to determine the level of the welfare and poverty coping strategies in West Java. The analysis showed: (1) The poverty rate of West Java (11.27%) was lower than the national poverty rate of 13.33%. (2) Compared with other provinces having the highest population in Indonesia (East Java and Central Java), percentage of poor population in West Java were lower, (3) Within three years (2007-2010) the poor in West Java was steadily decreased from 13.55% in 2007 to 11, 27% in 2010 (687. 000 people). (4) Average spending of West Java population per capita, per month in 2011 was Rp 561,837, with a portion of the use of 51.77% for food and non-food 48.23%, indicated that the low level of welfare of the people condition in West Java. The implications of the results of this analysis were: (1) Poverty alleviation focused on growing productive economic culture, (2) It should be an understanding of the various parties about the causes of poverty so that the development program was not based on the issues that cause poverty vary locally
MODEL PEMBANGUNAN DESA TERPADU INOVATIF DI JAWA TENGAH Suharyanto, Suharyanto; Sofianto, Arif
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 4 No 4 (2012): Desember
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.251-260

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1). Membangun model pembangunan desa yang berjalan secara terpadu dan inovatif;2). Mengetahui prasyarat yang diperlukan dalam pembangunan desa yang terpadu dan mengedepankan inovasi; dan 3). Mendeskipsikan peran masing-masing pihak dalam mewujudkan pembangunan desa yang terpadu dan mengedepankan inovasi. Penelitian dilakukan di 3 desa yang memiliki keunggulan dalam pembangunan, yaitu: 1). Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak; 2).Samiran, Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali; dan 3). Jatiroyo, Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif . Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1). Model pembangunan desa terpadu inovatif merupakan proses yang mengutamakan sinkronisasi antarsektor dan antarpelaku serta mengedepankan inovasi dalam berbagai bidang sebagai tekniknya; 2). Prasyarat pembangunan desa terpadu inovatif adalah: teridentifikasinya potensi sumberdaya dan arah pembangunan serta menumbuhkan inovasi sebagai teknik pembangunan; dan 3). Peranan yang perlu dilakukan oleh masing-masing pihak terkait dalam pembangunan desa adalah a). Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten harus konsisten dan terarah dalam merumuskan arah kebijakan; b).Pemerintah desa melakukan identifikasi potensi dan menentukan arah kebijakan; c). Masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan desa berpartisipasi dan melakukan pengawasan; d). Akademisi memberikan masukan iptek dan pendampingan; dan e). Pelaku usaha melakukan investasi dan kerjasama. The purpose of this study was to: 1). Build a model of rural development which runs in an integrated manner and promote innovation; 2). Understanding the prerequisites required in the integrated rural development and promote innovation; and 3). Describe the role of each party in creating an integrated rural development and promote innovation. The study was conducted in 3 villages categorized as having excellence in the governance of development, namely: 1). Mlatiharjo, Gajah Sub-District, Demak Regency; 2). Samiran, Selo Sub-District, Boyolali Regency; dan 3.) Jatiroyo, Jatipuro Sub-District,Karanganyar Regency. The research method used is descriptive qualitative. The conclusion of this study were: 1). Model of integrated and innovatiive development is performed with emphasis on synchronization between sectors and stakeholders, encouraging HR utilize local resources to make innovations in rural development;2). Prerequisites innovative integrated rural development is identification of potential resources and direction of development, the implementation of appropriate resource management and innovation as the construction techniques; 3). The role needs to be done by the respective parties involved in rural development are: a). government, provincial governments, district governments should be consistent and focused in formulating policy directions; b). village government to identify potential and determine the direction of policy, build coordination and synchronization as well as facilitating and promoting community empowerment; c). villagers and village community organizations to participate and conduct supervision; d). provide feedback science and technology academics and mentoring; and e).business investment and cooperation
INVOLUSI POLITIK PEMEKARAN, ETNISITAS, DAN AGAMA: TANTANGAN REFORMASI BIROKRASI KASUS MALUKU UTARA Qodi, Zuly
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 4 No 4 (2012): Desember
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.217-226

Abstract

Penelitian ini bertujuan memberikan penjelasan pertarungan politik lokal berbasiskan perspektif politik etnis dan agama sebagaimana dikemukakan Clifford Geertz. Dengan demikian pembahasan pada tulisan ini berkisar pada terjadinya pertarungan, perebutan, klaim dan reproduksi identitas etnis dan agama dalam dinamika politik lokal sebagai bagian dari apa yang saya sebut sebagai involusi pemekaran. Kajian ini hendak menjawab pertanyaan dan menjelaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan permasalahan pemekaran yang terjadi di Ternate, Maluku Utara, sebagai sebuah daerah pemekaran. Pertanyaan yang hendak dijawab adalah bagaimana pengaruh etnisitas dalam konflik pemekaran, bagaimana peran elit-elit agama dan elit politik dalam konflik pemekaran yang telah terjadi selama sebelas tahun, sejak tahun 2001-2012. Untuk menjawab pertanyaan diatas, kajian ini mendasarkan pada wawancara mendalam kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, aktivis perempuan, politisi, akademisi, dan birokrat di Daerah Maluku Utara. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualititif eksplanatif, sehingga tergambar kaitan antar faktor dalam konflik pemekaran. This study aims to provide an explanation based on local political battles ethnic and religious politics perspective as expressed Clifford Geertz. Thus, the discussion in this paper revolves around the fight, the struggle, claims and reproduction of ethnic identity and religion in the dynamics of local politics as part of what I refer to as involution division. This study is going to answer questions and clarify issues relating to the problems of expansion that occurred in Ternate, North Maluku, as an area of expansion. The question being answered is how the expansion of ethnicity in conflict, the role of religious elites and political elites in conflict expansion that has occurred over the last eleven years, since 2001-2012. To answer these questions, the study was based on in-depth interviews community leaders, religious leaders, women activists, politicians, academics, and bureaucrats in the regions of North Maluku. The data obtained were analyzed using analysis kualititif explanative thus illustrated the link between the expansion factor in the conflict.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2012 2012


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17 No 2 (2025): [Sedang Berjalan] Vol 17 No 1 (2025): [In Progress] Vol 16 No 3 (2024) Vol 16 No 2 (2024) Vol 16 No 1 (2024) Vol 15 No 3 (2023) Vol 15 No 2 (2023) Vol 15 No 1 (2023): City Branding Vol 14 No 3 (2022) Vol 14 No 2 (2022) Vol 14 No 1 (2022) Vol 13 No 3 (2021) Vol 13 No 2 (2021) Vol 13 No 1 (2021) Vol 12 No 2 (2020): Pemilihan Kepala Daerah Vol 12 No 1 (2020) Vol 11 No 2 (2019) Vol 11 No 1 (2019) Vol 10 No 2 (2018) Vol 10 No 1 (2018) Vol 9 No 1 (2017): Vol. 9 Iss. 1 May 2017 Vol 9 No 2 (2017) Vol 9 No 2 (2017) Vol 9 No 1 (2017) Vol 8 No 2 (2016) Vol 8 No 2 (2016): November Vol 8 No 1 (2016): May Vol 8 No 1 (2016) Vol 7 No 4 (2015): Desember Vol. 7 No. 4 (2015) Vol 7 No 3 (2015): September Vol. 7 No. 3 (2015) Vol. 7 No. 2 (2015) Vol 7 No 2 (2015): Juni Vol. 7 No. 1 (2015) Vol 7 No 1 (2015): Maret Vol. 6 No. 4 (2014) Vol 6 No 4 (2014): Desember Vol 6 No 3 (2014): September Vol. 6 No. 3 (2014) Vol 6 No 2 (2014): Juni Vol. 6 No. 2 (2014) Vol 6 No 1 (2014): Maret Vol. 6 No. 1 (2014) Vol 5 No 4 (2013): Desember Vol. 5 No. 4 (2013) Vol 5 No 3 (2013): September Vol. 5 No. 3 (2013) Vol 5 No 2 (2013): Juni Vol. 5 No. 2 (2013) Vol. 5 No. 1 (2013) Vol 5 No 1 (2013): Maret Vol. 4 No. 4 (2012) Vol 4 No 4 (2012): Desember Vol 4 No 3 (2012): September Vol. 4 No. 3 (2012) Vol 4 No 2 (2012): Juni Vol. 4 No. 2 (2012) Vol 4 No 1 (2012): Maret Vol. 4 No. 1 (2012) Vol 1 No 3 (2009) More Issue