cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Herie Saksono
Contact Email
editorialjbp@jurnal.kemendagri.go.id
Phone
+628118899965
Journal Mail Official
editorialjbp@jurnal.kemendagri.go.id
Editorial Address
Jalan Kramat Raya Nomor 132 Jakarta Pusat DKI Jakarta - 10430
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Bina Praja
Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
ISSN : 20854323     EISSN : 25033360     DOI : https://doi.org/10.21787/jbp.16(3).2024
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences
Jurnal Bina Praja (JBP) is an open access journal which publishes significant, cutting-edge, and multidisciplinary research drawn from all areas of Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 7 No. 4 (2015)" : 7 Documents clear
Meretas Jalan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Desa Wisata Panglipuran Bali M. Bashori Imron
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 7 No. 4 (2015)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.279-288

Abstract

AbstrakKepala Daerah Kabupaten/Kota perlu mengembangkan imajinasi dan inspirasi agar mampu menunjukkan tujuan pembangunan daerah dan mampu mendatangkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah menginisiasi desa yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Tujuan penelitian adalah untuk pengembangkan desa wisata sebagai bentuk alternatif peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode yang digunakan adalah dengan terlibat langsung di desa wisata Penglipuran, serta wawancara dengan stakeholder bidang pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa wisata Penglipuran Bali memiliki tujuh potensi desa sebagai daya tarik pariwisata, yaitu Rumah Adat yang unik, Penatan tata ruang yang seragam, Hutan Bambu, Makam Pahlawan, Keindahan Pura Penataran, Keindahan Alam Pedesaan, dan Karang Memadu. Campur tangan Pemerintah Daerah dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. AbstractThe head of regencies and cities needs to develop their imagination and inspiration in order to present the goal of region development and deliver the positive economic growth for the public. Initiating the tourism village programm for the potential area may serve as a creative alternative. The aim of this research is to develop the idea of tourism village to improve the income of the region. In depth participation in the community and intensive interview with the tourism stakeholders have been chosen as the method of this study. The result of the research shows that the tourism village of Penglipuran has seven potentiala as the main attractions as represented by the traditional architecture, artistic spatial arragement, the bamboo forest, heroes cemetry, the beauty of pura Panataran, remarkeble village landscape, and Karang Memadu. The participation of local government may contribute the positive impact for the economic grouth and improve the income of local community.
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Aparatur di Kabupaten Serang Tini Apriani
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 7 No. 4 (2015)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.289-299

Abstract

AbstrakDiterapkannya sistem desentralisasi memberikan kewenangan yang besar pada daerah untuk mengembangkan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur. Namun demikian, selama kurang lebih satu dasawarsa terakhir, upaya ini masih belum optimal guna mencapai hasil yang diharapkan. Kajian ini dilakukan untuk memotret pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur di Kabupaten Serang, dilaksanakan pada tahun 2012. Metode pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan penggunaan data primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan kualitas sumberdaya manusia masih rendah, banyak jabatan struktural yang belum terisi, rekrutmen belum didasarkan pada analisis jabatan, evaluasi jabatan belum dilakukan, penilaian kinerja individu berdasarkan kompetensi belum dilakukan, serta sebagian besar pegawai belum mendapatkan diklat sesuai dengan jabatannya. Disarankan untuk melakukan penataan sistem rekrutmen; analisis jabatan; evaluasi jabatan; penyusunan standar kompetensi jabatan; penilaian individu berdasarkan kompetensi; pengembangan database pegawai; dan perbaikan kurikulum pendidikan dan pelatihan. AbstractImplementation of a decentralized system gives great authority to the regions to develop the capacity of local governments in the implementation of government affairs through the development of human resource capacity of the apparatus. However, for more than a decade, these efforts are still not optimal to achieve the expected results. This study was conducted to capture the human resource capacity development of Serang regency officials, implemented in 2012. The method used in this study is descriptive qualitative method, using the primary and secondary data. The results of the study demonstrates that the quality of human resources is still low, there are many positions in the organization structure are unfilled, the employee recruitment system is not based on job analysis, job position evaluation system have not been implemented, individual performance evaluation is not done according to competency based assessment, and employees have not received training according to their job position. It is recommended to perform system setup on recruitment; job analysis; Job evaluation; setting on job competency standard; competency based individual assessment; employee database development, and improvement on education and training curricula.
Implikasi Juara Lomba Desa pada Perkembangan Desa Rahmawati Ahfan; Asrori Asrori; Hotnier Sipahutar
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 7 No. 4 (2015)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.297-305

Abstract

AbstrakPerlombaan desa dimaksudkan untuk mengevaluasi dan menilai perkembangan pembangunan atas usaha pemerintah dan pemerintahan daerah, bersama masyarakat desa dan kelurahan yang bersangkutan. Tujuan kajian ini adalah mengidentifikasi langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah pasca juara lomba desa dan menganalisis implikasi pelaksanaan perlombaan desa terhadap perkembangan desa. Studi ini bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik analisis deskriptif kualitatif pula. Pemerintah provinsi maupun kabupaten melalui SKPD belum melakukan pemantauan, pembinaan dan pemberian stimulan secara terprogram terhadap juara lomba desa. Namun melalui kepemimpinan Gubernur yang baru, desa-desa yang pernah menjadi juara lomba desa mulai mendapat perhatian dimana desa-desa tersebut menjadi project Desa Mandiri, yang nantinya dapat diterapkan pada desa-desa yang lain. Juara lomba desa di 3 (tiga) lokus yaitu Desa Pilangrejo, Mranak dan Mentosari berimplikasi positif terhadap tingkat perkembangan desa pasca juara lomba desa. Hal ini tercermin dari indikator-indikator perkembangan desa yang digunakan sebagai penilaian mampu memacu tingkat perkembangan desa dan berdampak cukup signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. AbstractA race of the village and Kelurahan, intended to evaluate and assess progress on the government's efforts and the development of local government, together with rural and urban communities concerned. The purpose of this study is identifying steps taken by the government after the local village race champion and analyze the implications of the implementation of the race village on village development. This study is qualitative deskriptif with descriptive analysis technique qualitative as well.The provincial government as well as the district through SKPD not yet carry out monitoring, coaching and administration of stimulants are programmed to race champion village. However, through the leadership of the new Governor of Central Java, villages that had been a champion race village began to receive attention in which these villages became Desa Mandiri project, will could be applied to the villages another. Winner of the race village in 3 (three) locus of the Village Pilangrejo, Mranak and Mentosari has a positive impact on the level of development of the post-championship race village. This is reflected in the indicator-indicator rural development are used as assessment could stimulate rural development level and significant impact on all aspects of people's lives for the better.
Perubahan Sosial Masyarakat Agraris ke Masyarakat Industri dalam Pembangunan Masyarakat di Kecamatan Tamalate Kota Makassar Mohammad Mulyadi
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 7 No. 4 (2015)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.311-321

Abstract

AbstrakSalah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan masyarakat adalah industrialisasi, dimana industrialisasi ini dibutuhkan untuk mentransformasi masyarakat agraris ke arah masyarakat industri yang maju dan modern.  Beranjak dari pemikiran tersebut, maka fokus masalah penelitian ini adalah: Bagaimana bentuk perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat agraris ke masyarakat industri dalam pembangunan masyarakat di Kecamatan Tamalate Kota Makassar; Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat agraris ke masyarakat industri dalam pembangunan masyarakat di Kecamatan Tamalate Kota Makassar? Desain penelitiannya adalah deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Penelitian ini menghasilkan deskripsi tentang proses perubahan dapat menuju ke arah kemajuan di mana dapat menguntungkan serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Namun, tidak menutup kemungkinan perubahan dapat berupa kemunduran di mana dapat merugikan kehidupan sosial masyarakat yang biasanya tidak dikehendaki. Kesemua perubahan-perubahan tersebut membawa dampak yang berbeda-beda bagi kehidupan masyarakat. AbstractOne factor that affects the development of society is industrialization, where industrialization is needed to transform an agricultural community towards an advanced and modern industrial community. Based on those thoughts, the focus of this research is: What kind of social changes would occur to an agrarian society transformed to an industrial society in term of its community development in the District of Tamalate Makassar; what are the factors affecting the social changes that occur in agrarian society which transformed to an industrial society in its community development in the District Tamalate Makassar? The research Design is a qualitative descriptive study, and the locus of research is in the District Tamalate Makassar. This research resulted in the description of the process of change that may be resulted to improvement that can be beneficial to the society and increase the social welfare. However, change can also be a setback which may harm the social life of the people. All these changes might cause different effects to people's lives.
Implementasi Kebijakan tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Cimahi Karina Intan Permatasari
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 7 No. 4 (2015)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.319-325

Abstract

AbstrakSemenjak satu tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada April 2010, seluruh Badan Publik di Indonesia wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) beserta seluruh instrumen pendukungnya. Menindaklanjuti hal tesebut, Kota Cimahi sudah membuat Peraturan Walikota Cimahi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Cimahi sebagai respon terhadap kebijakan utamanya. Namun walaupun sudah diimplementasikan selama 3 tahun, pelaksanan kebijakan ini masih belum sesuai dengan yang diatur dalam UU KIP. Penelitian ini berusaha mengkaji dan menganalisis faktor yang menjadi penyebab hambatan tersebut dengan menggunakan teori dari Charles O. Jones yang memfokuskan pada aspek organisasi, aspek interpretasi dan aspek aplikasi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. AbstractSince one year after the enactment of Public Information Disclosure Rights Number 14 of 2008 in April 2010, all government in Indonesia shall establish Information and Documentation Officer (PPID) and all supporting instruments. Cimahi itself had made Cimahi Mayor Regulation No. 4 of 2011 on the Working Procedures and Documentation Information Management Officer at Cimahi in response to the main policy. However, despite being implemented for 3 years, implementation of this policy is not in accordance with UU KIPy sought to assess and analyze the factors that cause these obstacles by using the theory of Charles O. Jones who focuses on organizational aspects, aspects of the interpretation and application of aspects of using qualitative research methods.
Pengukuran Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Pemerintah Heri Wahyudianto B. P.
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 7 No. 4 (2015)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.331-345

Abstract

AbstrakMasalah pelayanan pemerintah yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa  dan jaringan sosial, sehingga dapat memberikan dampak buruk terhadap kewibawaan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Tujuan tulisan ini adalah membahas konsep dan pemikiran yang berkaitan dengan kepuasan masyarakat, pelayanan publik, dan cara pengukurannya yang komprehensif. Hal yang paling penting dilakukan adalah survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik secara berkelanjutan sebagai dasar kemungkinan replikasi inovasi pelayanan publik. Perbaikan pelayanan publik yang paling mendasar adalah perbaikan sistem rekrutmen aparatur pelayan publik. AbstractProblems government service conducted by government officials at this time have not met the expectations of society. It can be seen from the public complaints submitted through the mass media and social networks, so as to adversely affect government authority, which give rise to public mistrust. The purpose of this paper is to discuss the concepts and ideas related to the satisfaction of the public, public service, and a comprehensive measurement method. The most important thing to do is to survey people's satisfaction with the implementation of public services in a sustainable manner as a basis for public service innovation possible replication. Improvement of public services is the most basic repairs apparatus public servant recruitment system.
Peran Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Cilacap Gunawan Gunawan
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 7 No. 4 (2015)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.347-359

Abstract

AbstrakPenyelenggaraan keamanan dan ketentraman, ketertiban serta perlindungan masyarakat khususnya yang berada dilingkungan permukiman merupakan tugas dan tanggung jawab anggota satuan perlindungan masyarakat (satlinmas), dan bagaimana yang terjadi bila anggota satlinmas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak didukung dengan sumber daya manusia yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya, sehingga harapan dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan keamanan dan ketentraman, ketertiban serta perlindungan masyarakat tidak terpenuhi dengan sepenuhnya dan mengakibatkan kehadiran satlinmas belum dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif, data diperoleh melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara, lokasi sampel penelitian dipilih berdasarkan purposive sampel yaitu  Kabupaten Cilacap, Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten yang telah mengakomodir kelembagaan Linmas dalam struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan menjadi barometer bagi daerah lain dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah. Tujuan kajian ingin mengetahui sejauhmana Satlinmas dapat berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hasil penelitiannya bahwa peran Satlinmas dalam  menyelenggarakan penanganan kebencanaan,  penanganan keamanan, ketenteraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat di tingkat kabupaten pada umumnya sudah dapat dilaksanakannya, namun pada tingkat rukun tetangga dan rukun warga tugas dan fungsi tersebut belum dapat dilaksanakan dengan optimal. AbstractImplementation of security and peace, order and protection of the people especially those who are within the settlement is the duty and responsibility of member units of community protection (Satlinmas), and what happens when members Satlinmas in carrying out its duties and functions not supported by the human resources of adequate quality and quantity , so the expectations and desires of the community to get security and peace, order and public protection are not met in full and result in (Satlinmas) presence can not be felt by the community. The method used in this study using qualitative research with descriptive analysis, the data obtained through documentation, observation, and interviews, sample locations were selected based on purposive sample of Cilacap, Cilacap is a district that has accommodated the institutional Linmas the organizational structure of Civil Service Police Unit and a barometer for other regions in the implementation of the enforcement of local regulations. The purpose of the study wanted to know how far Satlinmas can act in accordance with its duties and functions. Research results that Satlinmas role in organizing disaster management, the handling of security, peace and order, protection of the public at the district level are generally already be implemented, but at the neighborhood level and harmonious citizens tasks and functions are yet to be implemented optimally.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17 No 2 (2025): [Sedang Berjalan] Vol 17 No 1 (2025) Vol 16 No 3 (2024) Vol 16 No 2 (2024) Vol 16 No 1 (2024) Vol 15 No 3 (2023) Vol 15 No 2 (2023) Vol 15 No 1 (2023): City Branding Vol 14 No 3 (2022) Vol 14 No 2 (2022) Vol 14 No 1 (2022) Vol 13 No 3 (2021) Vol 13 No 2 (2021) Vol 13 No 1 (2021) Vol 12 No 2 (2020): Pemilihan Kepala Daerah Vol 12 No 1 (2020) Vol 11 No 2 (2019) Vol 11 No 1 (2019) Vol 10 No 2 (2018) Vol 10 No 1 (2018) Vol 9 No 1 (2017): Vol. 9 Iss. 1 May 2017 Vol 9 No 2 (2017) Vol 9 No 2 (2017) Vol 9 No 1 (2017) Vol 8 No 2 (2016) Vol 8 No 2 (2016): November Vol 8 No 1 (2016) Vol 8 No 1 (2016): May Vol 7 No 4 (2015): Desember Vol. 7 No. 4 (2015) Vol 7 No 3 (2015): September Vol. 7 No. 3 (2015) Vol. 7 No. 2 (2015) Vol 7 No 2 (2015): Juni Vol. 7 No. 1 (2015) Vol 7 No 1 (2015): Maret Vol. 6 No. 4 (2014) Vol 6 No 4 (2014): Desember Vol. 6 No. 3 (2014) Vol 6 No 3 (2014): September Vol 6 No 2 (2014): Juni Vol. 6 No. 2 (2014) Vol 6 No 1 (2014): Maret Vol. 6 No. 1 (2014) Vol 5 No 4 (2013): Desember Vol. 5 No. 4 (2013) Vol 5 No 3 (2013): September Vol. 5 No. 3 (2013) Vol 5 No 2 (2013): Juni Vol. 5 No. 2 (2013) Vol 5 No 1 (2013): Maret Vol. 5 No. 1 (2013) Vol. 4 No. 4 (2012) Vol 4 No 4 (2012): Desember Vol 4 No 3 (2012): September Vol. 4 No. 3 (2012) Vol. 4 No. 2 (2012) Vol 4 No 2 (2012): Juni Vol 4 No 1 (2012): Maret Vol. 4 No. 1 (2012) Vol 1 No 3 (2009) More Issue