cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anindya Bidasari
Contact Email
anindya@unikama.ac.id
Phone
+6282144176776
Journal Mail Official
panorama.hukum@unikama.ac.id
Editorial Address
Jl, S. Supriadi 48 Sukun, Malang, Jawa Timur
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Panorama Hukum
Published by Universitas Kanjuruhan Malang
ISSN : 25281992     EISSN : 25276654     DOI : https://doi.org/10.21067/jph
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Manuscript is relevant for scientific investigation with the journal scope such as Criminal Law, Civil Law, Business Law, Civic Law, and International Law.
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9 No 2 (2024): Desember" : 9 Documents clear
Penerapan Teori Postmodernisme Dalam Praktik Pengawasan Hukum Administrasi Negara Studi Kasus Lembaga Ombudsman Saputra, Errix Dwi Saputra; Daffa Haykal, Salman; Immanuel Tristan, Jose
Jurnal Panorama Hukum Vol 9 No 2 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan teori postmodernisme dalam praktik pengawasan hukum administrasi negara pada studi kasus lembaga Ombudsman ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Kegiatan ini terkait dengan metode pengumpulan data kepustakaan. Teori postmodernisme dapat membantu Ombudsman memahami bahwa realitas tidaklah objektif atau terukur. Pengaruh teori postmodernisme terhadap Ombudsman Republik Indonesia dapat mempengaruhi pendekatan mereka dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Namun, mereka harus mempertimbangkan tantangan yang ada dan menemukan keseimbangan yang tepat antara pendekatan yang inklusif dan standar yang obyektif untuk memastikan keadilan dan kebenaran dalam pengawasan mereka.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Bagi Pekerja (Studi Kasus Pt. Ga Tiga Belas) Ahmad Setyawan, Yanuar; Ulfatun Najicha, Fatma
Jurnal Panorama Hukum Vol 9 No 2 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab pemutusan hubungan kerja (PHK) dan upaya perlindungan hukum bagi pekerja atas tindakan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak yang dilakukan oleh PT. GA Tiga Belas dengan acuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan dengan didukung bahan hukum primer dan sekunder serta menggunakan teknik analisis kualitatif sehingga bisa menelaah permasalahan yang sedang terjadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu kasus PHK yang dilakukan secara sepihak kepada pekerjanya oleh PT. GA Tiga Belas telah melanggar ketentuan UU Cipta Kerja. Bagi para pekerja yang di PHK secara sepihak berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang diatur dalam UU Cipta Kerja yang menjadi komitmen Presiden dalam meningkatkan kualitas pada aspek perekonomian. Sedangkan pelaku usaha yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak juga perlu mendapatkan sanksi sebagai akibat melanggar Undang-Undang serta tidak dipenuhinya hak-hak warga negara sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi.
Hubungan Kerja Antara Karyawan Dengan Kolega Dalam Peningkatan Mutu Kinerja Perusahaan Fausta, Adrian Raihan; Fatma Ulfatun Najicha
Jurnal Panorama Hukum Vol 9 No 2 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hubungan antara karyawan dengan kolega merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan mutu atau kinerja karyawan. Komunikasi yang baik antar karyawan membuat dalam menjalankan tugas perusahaan menjadi mudah. Kualitas tenaga kerja juga perlu diperhatikan seiring dengan kesejahteraan mereka. Penggunaan tenaga kerja dalam proses produksi menyebabkan terserapnya  tenaga kerja dengan berbagai macam keterampilan yang dapat mengisi tiap bagian atau departemen dalam dunia usaha. Selain itu, lingkungan kerja juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh penting dalam meningkatkan kinerja para pegawai. Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pegawai yang mengalami tindakan buruk selama di kantor yaitu berupa pasal 5 dan 6 UU No. 13 Tahun 2003, pasal 86 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2013, serta pasal 169 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan. Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode studi literatur yaitu dengan cara membaca dan mencari baik dari buku, jurnal, undang-undang maupun sumber literatur lain yang relevan dengan permasalahan yang memuat dalam jurnal ini. Tujuan dari kegiatan penulisan jurnal ini untuk mengembangkan serta menguji teori yang telah ada sebelumnya serta menganalisis sumber teori dan digunakan sebagai dasar menarik kesimpulan.
Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perdata Rahmawati, Delvi; Aghni Taufiqoh, Kusuma
Jurnal Panorama Hukum Vol 9 No 2 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penggunaan alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata merupakan perkembangan yang penting dalam sistem hukum dan memungkinkan para pihak berperkara untuk dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi. Pembuktian memiliki tujuan agar hakim dapat mengambil putusan yang bersifat definitif, pasti, tidak meragukan, dan memiliki akibat hukum. Untuk membuktikan suatu peristiwa, langkah yang harus dilakukan adalah dengan menggunakan alat bukti. Berkaitan dengan pandangan mengenai perubahan terhadap hukum, para pakar hukum sepakat bahwa hukum harus dinamis, tidak boleh statis dan harus mampu mengayomi masyarakat. Alat bukti adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk meyakinkan kebenaran atas suatu dalil.  Namun, legalitas terkait penggunaan alat bukti elektronik tersebut perlu regulasi yang sesuai dan tepat bagi sistem hukum untuk mendapatkan keabsahan dan keadilan pada setiap proses hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara perdata. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dimana penulis menganalisis peraturan-peraturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Dari penelitian yang telah dilakukan, kemudian didapati bahwa bukti elektronik dapat dikatakan sebgaia alat bukti yang sah apabila telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.Permasalahan yang paling mendasar dari alat bukti elektronik terletak apada syarat meteriil dimana harus dapat membuktikan keotentikan daripada bukti elektronik itu sendiri.
Keabsahan Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Ditandatangani Dihadapan Notaris dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Jaminan Fidusia dripananda, Ketut; Abubakar, Lastuti; Annisa Lubis, Nanda
Jurnal Panorama Hukum Vol 9 No 2 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran perbankan sebagai perantara dalam penghimpunan dan penyaluran dana memegang peranan penting dalam proses ini. Pemberian kredit dilakukan melalui perjanjian antara bank dan nasabah, dengan jaminan fidusia sebagai upaya preventif. Meskipun pembuatan akta jaminan fidusia harus dilakukan di hadapan notaris untuk keabsahan hukumnya, namun terkadang penandatanganan akta dilakukan di luar kantor notaris, yang dapat memengaruhi keabsahan hukumnya. Dana atau uang yang dibutuhkan guna pelaksanaan dan pengembangan usaha umumnya dapat diperoleh dengan cara pinjam-meminjam atau kredit yang salah satunya melalui jasa perbankan Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, Data dan informasi dianalisis sehingga memperoleh gambaran mengenai Jaminan Fidusia. Hasil penelitian menunjukan bahwa keabsahan Akta Jaminan Fidusia yang tidak ditandatangani oleh Notaris di hadapan para pihak, maka kekuatan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia artinya akta tersebut batal demi hukum dan tidak dapat didaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia. Perlindungan hukum bagi kreditur yang dirugikan adalah dapat menuntut ganti rugi, biaya, dan bunga kepada notaris apabila notaris terbukti melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
Tantangan Penegakan Hukum pada Tindak Kejahatan Transnasional di Kawasan Perbatasan Laut Indonesia Hariati, Retno; Triadi, Irwan
Jurnal Panorama Hukum Vol 9 No 2 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional di kawasan perbatasan laut Indonesia dan kerjasama dan koordinasi antara lembaga penegakan hukum skala nasional dan internasional dalam mengatasi kejahatan transnasional di kawasan perbatasan laut Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dan metode pengumpulan data yang akan digunakan (Library Research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya kerjasama seperti Bantuan Hukum Timbal Balik masih ada hambatan, termasuk perselisihan batas laut yang belum terselesaikan. Selain itu, meskipun sejumlah negara ASEAN mengadopsi strategi khusus untuk mengatasi kejahatan transnasional, terutama dalam kasus peredaran narkotika, perbedaan persepsi mengenai bahaya narkoba dapat menjadi tantangan. Kerjasama regional di kawasan perbatasan laut Indonesia menjadi kunci dalam menangani masalah keamanan lintas batas. Melalui Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA), Indonesia telah menegaskan komitmennya untuk melindungi kedaulatan maritim dan memerangi kejahatan transnasional. Kerjasama antarnegara, seperti yang terjadi dalam Rapat Koordinasi antara BAKAMLA dan Delegasi TIM Perencana Operasi Maritim (TPOM) Malindo Malaysia, menjadi kunci dalam meningkatkan keamanan dan kerjasama maritim.
Alternatif Penyelesaian Sengketa Nasionalisasi atau Pengambilalihan Hak Kepemilikan Penanam Modal Melalui Penyelesaian Arbitrase Suratno, Fitriani; Apriani, Rani; Hayatul Iman, Candra
Jurnal Panorama Hukum Vol 9 No 2 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menghindari perampasan terhadap sumber daya alam yang dapat menjadi sumber penghidupan masyarakat adalah dengan melakukan nasionalisasi. Nasionalisasi adalah tindakan berupa pengembalian hak kepemilikan penanam modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dasar pengaturan tindakan nasionalisasi serta penyelesaiannya melalui arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Tulisan ini menggunakan metode yuridis-normatif, mengkaji ketentuan yang berkaitan dengan hukum positif dalam rangka menemukan aturan hukum positif. Hasil penelitian disimpulkan tindakan nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan pemberian kompensasi dan ganti rugi, jika tidak tercapai kesepakatan ganti kerugian atas nasionalisasi, maka penyelesaiannya dilakukan lewat arbitrase internasional melalui ICSID. Eksekusi dari putusan arbitrase ICSID akan diurus oleh negara dimana eksekusi putusan itu akan dilaksanakan.
Pertanggungjawaban Pidana Perawat Di Rumah Sakit Pada Kasus Tertukarnya Bayi Yang Baru Lahir Azza Saffa, Azzahra Saffa Nur Rachmalina
Jurnal Panorama Hukum Vol 9 No 2 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus tertukarnya bayi di rumah sakit merupakan bentuk kelalaian serius yang berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi rumah sakit sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas keselamatan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dihadapi oleh rumah sakit dalam kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang berfokus pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024, serta dilengkapi dengan analisis data sekunder dari berbagai sumber hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah sakit dapat dikenai pertanggungjawaban pidana jika terbukti lalai dalam mengawasi tenaga kesehatan, yang menyebabkan kesalahan prosedur. Kerangka hukum menekankan bahwa rumah sakit bertanggung jawab penuh atas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian staf medis, yang dapat berujung pada sanksi seperti denda atau pencabutan izin operasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rumah sakit harus memperketat pengawasan dan menegakkan penerapan Prosedur Operasional Standar (SOP) untuk mencegah kelalaian yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.
Analisis Kode Etik Pengacara Implikasi Terhadap Kepercayaan Publik Terhadap Profesi Hukum Aryaningrat Agistu, Raden Ajengferennata; Mahadewi, Kadek Julia
Jurnal Panorama Hukum Vol 9 No 2 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makalah ini membahas dampak pelanggaran kode etik oleh pengacara terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum di Indonesia. Penelitian ini menegaskan pentingnya standar etika dalam menjaga integritas sistem peradilan serta membangun hubungan kepercayaan antara pengacara dan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, makalah ini menganalisis berbagai peraturan, seperti UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), untuk menilai penerapan dan pengaruhnya terhadap persepsi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran etika oleh pengacara dapat secara signifikan menurunkan kepercayaan masyarakat pada sistem hukum, terutama ketika kasus-kasus tersebut mendapat sorotan media, sehingga menimbulkan stigma negatif terhadap profesi hukum. Penurunan kepercayaan ini juga berpotensi menghambat masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam mencari bantuan hukum. Selain itu, makalah ini menyoroti bahwa tindakan tidak etis oleh pengacara dapat menimbulkan keraguan terhadap lembaga peradilan secara umum. Untuk mengatasi masalah ini, makalah merekomendasikan penegakan sanksi tegas, peningkatan pendidikan etika, kampanye kesadaran hukum, serta kolaborasi antara pengacara dan lembaga hukum guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2025): Juni Vol 9 No 2 (2024): Desember Vol 9 No 1 (2024): Juni Vol 8 No 2 (2023): Desember Vol 8 No 1 (2023): Juni Vol 7 No 2 (2022): Desember Vol 7 No 1 (2022): Juni Vol 6 No 2 (2021): Desember Vol 6 No 1 (2021): Juni Vol 5 No 2 (2020): Desember Vol 5 No 1 (2020): Juni Vol 4 No 2 (2019): Desember Vol 4 No 1 (2019): Juni Vol 3 No 2 (2018): Desember Vol 3 No 1 (2018): Juni Vol 2 No 2 (2017): Desember Vol 2 No 1 (2017): Juni Vol 1 No 2 (2016): Desember Vol 1 No 1 (2016): Juni More Issue