cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Sururi
Contact Email
Ahmad Sururi
Phone
-
Journal Mail Official
prodiadmpublik@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota serang,
Banten
INDONESIA
Sawala : Jurnal Administrasi Negara
Published by Universitas Serang Raya
ISSN : 23022231     EISSN : 25984039     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Journal Sawala is published two times a year in April and Oktober. This journal contains scientific articles on Public Administration science written in two languages: Bahasa Indonesia and English. The article is published in form of empirical research, conceptual or theoretical framework or issues related to the Public Administration sciences. Journal Sawala particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public policies and administrations areas. It covers the Administration Development, The Regional Autonomy And Bureaucracy, The State Apparatus, Good Governance, Government, The Decentralisation, Public Services, The Public Management, The Governance And Its Policy, And Any Social Sciences, Politics and Regional Planning.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 3 (2016)" : 5 Documents clear
KEBIJAKAN RELOKASI PKL UDI TENTANG PROSES KEBIJAKAN RELOKASI PKL JALAN DIPAYUDA DAN MT. HARYONO KE PUSAT KULINER KABUPATEN BANJARNEGARA) Sendy Noviko
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 4 No. 3 (2016)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.936 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v4i3.245

Abstract

 Keberadaan PKL harus ditata dan dikelola. Salah satu upaya yang paling populer adalah dengan melakukan  kebijakan  relokasi  PKL.  Akan  tetapi  pada  prakteknya,  kebijakan  tersebut  sering  menuai penolakan  darI   PKL  itu  sendiri. Hal  yang  sama  terjadi di Jalan Dipayuda  dan MT Haryono  ke Pusat Kuliner. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses kebijakan relokasi PKL Jalan Dipayuda dan MT  Haryono  ke  Pusat  Kuliner  Kabupaten  Banjarnegara  dalam 3 sub  fokus  penelitian.  Pertama,  latar belakang munculnya  kebijakan  relokasi, kedua, partisipasi PKL  kelompok  sasaran kebijakan, dan ketiga, keterkaitan  situasi  politik  yang  melatarbelakangi  proses  kebijakan  relokasi  terhadap  penolakan  PKL kelompok sasaran. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan  bahwa  proses  kebijakan  relokasi  PKL  Jalan Dipayuda  dan M.T Haryono  ke  Pusat Kuliner masih kurang baik. Kebijakan Relokasi tersebut ternyata tidak bertujuan untuk memecahkan permasalahan PKL,  akan  tetapi  lebih  merupakan  proyek  pemanfaatan  bangunan  mangkrak  (eks-Terminal Lama), membangun  pencitraan  di   akhir masa  jabatan,   dan mencairkan anggaran  dari  pusat. Partisipasi PKL kelompok sasaran dalam proses kebijakan pun harus pada  taraf  Therapy dan  ini masuk dalam kelompok nonpartisipasi.  Selain  itu,  Peneliti  menangkap  adanya  indikasi  bahwa  kebijakan  relokasi  tersebut  telah menjadi komoditas politik pemerintah baru terkait pemenuhan janji-janji politiknya saat kampanye. Jika ini dikaitkan dengan  teori  institusional, Pemerintah Kab. Banjarnegara  selaku organisasi publik  telah gagal menerapkan  konsep-konsep  yang  ada  dalam  teori  tersebut  pada  proses  kebijakan  relokasi  PKL  Jalan Dipayuda  dan M.T Haryono  ke Pusat Kuliner  (perilakunya  belum  proper  dan  adequatemanner). Hal  ini mengakibatkan  kebijakan  yang  dihasilkan  tidak  mendapat  legitimasi  eksternal  (terutama  dari  PKL kelompok  sasaran),  terlebih di  tengah  situasi politik yang  terjadi  saat  itu  (pilkada). Wajar  jika kebijakan relokasi PKL tersebut mendapat penolakan.
INOVASI KEBIJAKAN PUBLIK (TINJAUAN KONSEPTUAL DAN EMPIRIS) Ahmad Sururi
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 4 No. 3 (2016)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.798 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v4i3.241

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis inovasi kebijakan publik dalam perspektif konseptual dan empiris disertai dengan berbagai contoh penerapan kebijakan publik yang berbasis inovatif dari berbagai daerah. Inovasi kebijakan publik sebagai sebuah keniscayaan secara prinsip dan substantif akan memberikan penguatan dalam merespon dan menyelesaikan problematika kebijakan publik yang berlangsung di tengah masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik yang dilakukan oleh peneliti adalah survei literatur akademis di bidang keilmuan kebijakan publik guna memperoleh konsep-konsep yang relevan dengan kajian inovasi kebijakan publik. Sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber baik dari dokumen pemerintah maupun pemberitaan media massa cetak dan elektronik sebagai data sekunder yang kemudian diolah dan dideskripsikan dalam bentuk narasi sesuai dengan kebutuhan data.  Kemudian dilakukan analisis data berdasarkan teori dan konsep kebijakan publik serta selanjutnya dilakukan proses intreprtasi data. Hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah adanya upaya-upaya inovasi kebijakan publik yang berdimensi kebaruan dan kemanfaatan sehingga diharapkan dapat memberikan dampak pada upaya yang lebih kongkrit dan membangun partisipasi masyarakat secara berkesinambungan. Inovasi diterapkan bukan  hanya pada tahap evaluasi kebijakan publik akan tetapi diterapkan sejak awal perencanaan kebijakan publik, implementasi dan evaluasi kebijakan publik.  
DECENTRALIZATIONS WITHIN CITIES SERTA KEBERADAAN UNIT PELAKSANA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN PEMERINTAH DAERAH (KECAMATAN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014) Arif Nugroho
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 4 No. 3 (2016)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (357.303 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v4i3.242

Abstract

Kecamatan merupakan istilah  subdistrict  pemerintah daerah dan    berfungsi sebagai ujung tombak  dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menjadi garda terdepan dalam memanifestasikan tujuan pembangunan kesejahteraan rakyat. Keberadaan  subdistrict merupakan konsekuensi dari  implementasi konsep Decentralizations within cities. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan  Daerah, menjelaskan bahwasanya Kecamatan hanyalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah, yang mewakili bupati/walikota di wilayah kerja tertentu.Artikel ini menggunakan pendekatan  kualitatif dengan metode diskriptif. Kesimpulan dalam artikel ini dapat diketahui bahwasanya Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan. Kecamatan sebagai daya dukung pemerintah daerah dalam menjalankan aktivitas  kerja tidak  terlepas dari hubungan dengan organisasi vertikal  dan pihak lain termasuk satuan kerja perangkat daerah. Decentralizations within cities  yang berkonsekuensi pada pelimpahan  kewenangan pada dasarnya bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan seberapa besar tingkat Efektifitas organisasi kecamatan  ternyata
REFORMASI KEBIJAKAN EKONOMI DAN REVITALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA Delly Maulana
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 4 No. 3 (2016)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.077 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v4i3.243

Abstract

 Tulisan ini dilatarbelakangi kondisi ekonomi Indonesia yang tidak menguntungkan, baik dalam tingkat kompetisi secara global, tingkat pertumbuhan yang tidak berkualitas, dan menjadi negara importir. Kondisi tersebut tentu memerlukan reformasi kebijakan di bidang ekonomi, dengan cara merevitalisasi peneraparn good governance dengan mengedepankan negara sebagai leading sector dan regulator dalam pembangunan ekonomi. Revitalisasi tersebut bukan berarti menciptakan negara sebagai negara yang otoriter dan memperlemah masyarakat, tetapi menciptakan negara yang mampu menerjemahkan keinginan dan responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya. Selain itu, peran civil society dan swasta harus juga dikedepankan dengan mengedepankan konsep kemitraan yang seimbang dan sukarela untuk menuju tujuan bersama, yakni mensukseskan penerapan good governance di Indonesia, terutama disektor ekonomi.
EVALUASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2013 TENTANG JARINGAN DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI KASUS TERMINAL BUSLABUAN PANDEGLANG) Rachmi Yulianti
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 4 No. 3 (2016)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (419.322 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v4i3.244

Abstract

 Inter-regional movement  of public transport in the city and between  districts or cities in the province is expected to realize at least improve the quality and quantity of good infrastructure. With consideration of the author wanted to do Feasibility Evaluation Bus Terminal Labuan. The method used is descriptive qualitative. Data was collected through interviews with a number of informants that are considered relevant to the research. In this study the authors take the theory of William N Dunn, in which to evaluate a policy, there are six elements of evaluation criteria used are effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. Overall this study to describe the conclusion that the feasibility of the bus terminal Labuan who moved from village to village MargasanaTarogong Labuan Labuan has decent performances, but it's just that its facilities and infrastructure are not worth dikrnakan lack of good management of the terminal. This conclusion is based on observations and information from several informants who becomes the object of research.  

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Sawala : Jurnal Administrasi Negara (on Proses) Vol. 13 No. 1 (2025): Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 12 No. 2 (2024): Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 12 No. 1 (2024): Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Sawala Administrasi Negara Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Sawala Administrasi Negara Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Sawala Administrasi Negara Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Sawala Administrasi Negara Vol. 9 No. 2 (2021): December 2021 Vol. 9 No. 1 (2021): Juni 2021 Vol. 8 No. 2 (2020): Desember 2020 Vol. 8 No. 1 (2020): Juni 2020 Vol. 7 No. 2 (2019): Desember 2019 Vol. 7 No. 1 (2019): Juni 2019 Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019): Current Vol. 6 No. 2 (2018): Desember 2018 Vol. 6 No. 1 (2018): Juni 2018 Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 2 (2017) Vol. 5 No. 2 (2017) Vol. 5 No. 1 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 1 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 2 (2013) Vol. 2 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2012) Vol. 1 No. 1 (2012) More Issue