cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 14 Documents
Search results for , issue "Vol 24, No 2 (2012)" : 14 Documents clear
KAJIAN SEMANTIK TERHADAP PRODUK HUKUM TERTULIS DI INDONESIA Ikhwan M. Said
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 2 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.627 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16131

Abstract

This study aims at revealing two prime points (1) how is Indonesian Language utilized in legal practice in Indonesia and (2) which method is frequently used by legal practitioners in interpreting a certain word? This is a descriptive-qualitative study. The data of the research are sentences or phrases taken randomly from the criminal code (KUHPidana), civil code (KUHPerdata), trade code (KUHDagang), decrees, explanations of legislation (laws). The analysis employed is descriptive and prescriptive. It was figured out that the use of Indonesian language in legal aspect was manifested in seven processes: translation, abstraction, association, typology, meaning emphasis, simplicity, and legal choices. While the interpretive method used is interpretations and construction methods. Tulisan ini bertujuan menjawab dua persoalan, yaitu (1) bagaimana wujud penggunaan bahasa Indonesia dalam praktik hukum di Indonesia, dan (2) metode yang seringkali digunakan oleh praktisi hukum dalam menginterpretasikan suatu kata. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Datanya adalah kalimat atau frasa yang diambil secara acak dari KUHPidana, KUHPerdata, KUHDagang, surat-surat keputusan, dan penjelasan undang-undang. Analisis datanya adalah analisis deskriptif dan preskriptif. Diketahui bahwa wujud penggunaan bahasa Indonesia dalam bidang hukum ada tujuh proses (penerjemahan, abstraksi, asosiasi, tipologi, penekanan makna, pemadatan, dan pilihan hukum). Sementara metode penginterpretasiannya adalah metode penafsiran dan metode konstruksi.
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT TAU TAA WANA BULANG DALAM MENGKONSERVASI HUTAN DI PROPINSI SULAWESI TENGAH Mr. Sahlan
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 2 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.173 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16136

Abstract

This study found that the local community of Tau Taa Wana Bulang had local wisdoms favouring the forest balance and continuance that would encourage the people to be involved actively and collectively in the process of conserving the surrounding community forest. The factor of age, income, education, experience, attitude, conception, and motivation were proven collectively to have the significant effect to the cultural participation based on local wisdom of the community of Wana (R2= 0.92). The cultural implementation was found in the amount of traditional ceremonies having influences directly and indirectly to the conservation of surrounding forests. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal Tau Taa Wana Bulang memiliki kearifan lokal yang mengedepankan prinsip keseimbangan dan keberlanjutan hutan, yang dapat mendorong warganya terlibat secara sukarela dan kolektif dalam melestarikan hutan kemasyarakatan di sekitarnya. Faktor umur, pendapatan, pendidikan, pengalaman, sikap, wawasan dan motivasi telah terbukti bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi kultural berbasis-kearifan lokal masyarakat Wana (R2= 0.92). praktik kultural ini terwujud dalam sejumlah upacara tradisional yang secara langsung atau tidak langsung berdampak pada pelestarian hutan di sekitarnya.
LEMBAGA DAN FUNGSI PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA Mrs. Sulistyandari
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 2 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.577 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16127

Abstract

Currently banking supervision in Indonesia is still considered weak. One of the causes that lead to the weak supervision in the banking sector is closely related with the institution and the function of banking supervision itself. This article discusses the present and future state of the institution and the function of banking supervision. This article concludes that Bank Indonesia in its function of banking supervision is not fully independent, whereas there is no conflict of interest among its functions. Moreover, in the future, the Financial Services Authority (FSA) will become the institution taking over this function of banking supervision, even though the reason behind the formation of FSA in banking supervision is still weak. Pengawasan perbankan di Indonesia pada saat ini masih dinilai lemah. Salah satu penyebab lemahnya pengawasan perbankan berkaitan erat dengan lembaga dan fungsi pengawasan perbankan itu sendiri. Tulisan ini membahas tentang lembaga dan fungsi pengawasan perbankan di Indonesia kini dan ke depan. Dalam pembahasan tulisan ini dapat disimpulkan bahwa Bank Indonesia dalam fungsi pengawasan perbankan kurang independen, padahal dalam fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan Bank Indonesia tidak ada conflict of interest. Selain itu di masa yang akan datang lembaga pengawas perbankan Indonesia adalah LPJK/OJK, walaupun alasan LPJK/OJK sebagai fungsi pengawasan perbankan sangat lemah.
PEMBERDAYAAN TERHADAP KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK JAWA BARAT Muh. Kadarisman
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 2 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (409.573 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16135

Abstract

Organisation performance is of the utmost importance, as through performance the degree of achievement can be seen. Such achievement must be in accordance with the pre-determined mission as a ground to complete the tasks. This study aims to learn the effect of empowerment towards the performance of Depok City Legislation Council. This study employs a quantitative approach and the path analysis model. The research results shows: (1) the effect of the empowerment to DPRD performance is significant, (2) the effect of a collaborative team on DPRD performance is not significant, (3) the effect of the superior on DPRD performance is not significant, and (4) the effect of communication effort on the DPRD performance is not significant. Kinerja suatu organisasi sangat penting, karena dengan adanya kinerja maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat. Tingkat pencapaian tersebut seharusnya sesuai dengan misi yang telah ditetapkan sebagai landasan untuk melakukan tugas yang diemban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemberdayaan atas kinerja DPRD Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif serta analisis jalur (path analysis). Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat diketahui bahwa pengaruh pemberdayaan atas kinerja DPRD signifikan, pengaruh tim yang mampu kerjasama atas kinerja Anggota DPRD tidak signifikan. Pengaruh pimpinan atas kinerja Anggota DPRD tidak signifikan, dan pengaruh komunikasi atas kinerja Anggota DPRD tidak signifikan.

Page 2 of 2 | Total Record : 14