Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Website

Published by Universitas Gadjah Mada

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 14 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 24, No 3 (2012)" : 14 Documents clear

PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK TAHAP PRAKONTRAKTUAL PADA PERJANJIAN JUAL BELI PERUMAHAN Antari Innaka; Sa’ida Rusdiana; Mr. Sularto
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 3 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The good faith principle is present in the pre-contractual stage of Preliminary House Sale and Purchase Agreement because all three contractual stages are also characterised by good faith. This Preliminary Agreement precedes the actual House Sale and Purchase Agreement and we submit that the Preliminary Agreement is legally binding provided that it be honestly entered to. The legal remedy that is available for consumers who find the promises of their property agent in the Preliminary Agreement not included in the actual House Sale and Purchase Agreement is the Decree of State Minister for Public Housing No. 09/KPTS/M/1995. Asas itikad baik dilaksanakan dalam tahap prakontraktual pada perjanjian pendahuluan jual beli rumah karena ketiga tahapan kontrak selalu mengandung itikad baik. Dalam jual beli rumah ada perjanjian pendahuluan yang mendahului perjanjian jual beli yang sesungguhnya. Perjanjian pendahuluan itu tetap mempunyai kekatan mengikat berdasarkan kejujuran. Perlindungan hukum yang dapat digunakan konsumen ketika apa yang diperjanjikan oleh developer tidak tercantum dalam perjanjian pendahuluan adalah ketentuan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 09/KPTS/M/1995.

Penerapan Prinsip Lisensi dalam Pemberian Izin Penyelenggaraan Layanan Publik Ms. Sulistiowati
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 3 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Good public service may be achieved by allowing the government to issue license for public service delivery. The government must establish a licensing mechanism that can select the appropriate provider of public service who can satisfy the minimum standard of service. This licensing régime is expected to guarantee the reliability and quality of public service provider. While permit system is a unilateral legal action, licensing is a mutual contractual action between parties. Hence, licensing would function as a controlling norm to warrant good public service in accordance with the minimum standard. The government must be consistent with its role as a patron, and it must entrust the delivery of public service to business establishments appointed as public service provider. Semangat menyediakan layanan publik yang berkualitas diwujudkan melalui pemberian izin penyelenggaraan sektor layanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik pada sektor yang dapat dikerjasamakan perlu menerapkan mekanisme lisensi untuk memilih penyelenggara layanan umum yang sesuai dan mampu memenuhi standar pelayanan minimum. Rezim lisensi ini diharapkan mampu memberikan jaminan atas ketersediaan dan kualitas penyelenggara layanan umum. Berbeda dengan pemberian izin yang merupakan perbuatan hukum bersegi satu, lisensi ini bersifat kontraktual. Lisensi berfungsi sebagai norma pengendali untuk menjamin terselenggaranya layanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan minimum. Pemerintah perlu menekankan pada peran sebagai pembina dan menyerahkan fungsi penyelenggaraan layanan publik kepada badan usaha yang menyelenggarakan layanan publik.

HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN KEBENDAAN BERGERAK DIKAITKAN DENGAN PENGEMBANGAN OBYEK FIDUSIA Mr. Sudjana
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 3 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This study aims to determine whether copyright can be encumbered by fiduciary security under Act Number 42 of 1999 on Fiduciary Transfer. We employed legal normative approach, with specification to descriptive analysis. The study was conducted as a literature study and the data were analysed using normative-qualitative method. Our study finds that copyright may be encumbered by fiduciary guarantee provided that the encumbrance be put not over the copyrighted work, but on its economic value. In order to be secured under fiduciary claim, copyright must be registered with the Directorate General of Intellectual Property Rights. The registration is imperative as a proof that the fiduciary grantor is the holder of the copyright. However, several provisions in the 2009 Fiduciary Transfer Act seem to be not readily imposable to copyright. Kajian ini dilaksanakan untuk menentukan hak cipta sebagai jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Penelitian dilaksanakan dengan melalui tahap studi kepustakaan, dan analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Hasil kajian menunjukan bahwa hak cipta dapat dibebani fidusia selama pembebanan fidusia bukan dilakukan kepada bendanya, tetapi kepada nilai ekonominya. Hak cipta harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual agar dapat dijaminkan. Pendaftaran ini penting sebagai bukti bahwa pemberi fidusia adalah pemegang hak. Namun, terdapat beberapa ketentuan di dalam Undang-undang Jaminan Fidusia yang tidak dapat diberlakukan terhadap hak cipta.

TINJAUAN KEADILAN SOSIAL TERHADAP HUKUM TATA PANGAN INDONESIA Sulhani Hermawan Hermawan
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 3 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This paper tries to explore the perspectives of social justice concepts for food laws in Indonesia, especially food and farm. The analysis begin with critical study about positive Laws in Indonesia on food and farm. This is followed by critical study for Regulation of Government on food and farm. Philosophical study of justice and injustice, the facts of injustice for majority of Indonesian farmers, are used to look critically how the positive laws on food and farm become the trigger of the injustice. Tulisan ini mengungkap perspektif keadilan sosial terhadap Hukum Tata Pangan di Indonesia, terutama pangan dan pertanian. Analisis dimulai dengan studi kritis terhadap Undang-Undang di Indonesia tentang tata pangan dan pertanian lalu diikuti dengan studi kritis terhadap beberapa Peraturan Pemerintah yang terkait dengan UU tersebut. Kajian filosofis soal keadilan dan ketidakadilan serta beberapa fakta tentang ketidakadilan yang diderita oleh mayoritas petani Indonesia, dipakai untuk menyoroti secara kritis bagaimana hukum positif tentang tata pangan dan pertanian justru menjadi pemicu ketidakadilan tersebut.

Page 2 of 2 | Total Record : 14

1 2

Filter by Year

2012 2012

Filter By Issues

All Issue Vol 32, No 3 (2020) Vol 32, No 2 (2020) Vol 32, No 1 (2020) Vol 31, No. 3 (2019) Vol 31, No. 2 (2019) Vol 31, No 1 (2019) Vol 30, No 3 (2018) Vol 30, No 2 (2018) Vol 30, No 1 (2018) Vol 29, No 3 (2017) Vol 29, No 2 (2017) Vol 29, No 1 (2017) Vol 28, No 3 (2016) Vol 28, No 2 (2016) Vol 28, No 1 (2016) Vol 27, No 3 (2015) Vol 27, No 2 (2015) Vol 27, No 1 (2015) Vol 26, No 3 (2014) Vol 26, No 2 (2014) Vol 26, No 1 (2014) Vol 25, No 3 (2013) Vol 25, No 2 (2013) Vol 25, No 1 (2013) Vol 24, No 3 (2012) Vol 24, No 2 (2012) Vol 24, No 1 (2012) Vol 23, No 3 (2011) Vol 23, No 2 (2011) Vol 23, No 1 (2011) Edisi Khusus, November 2011 Vol 22, No 3 (2010) Vol 22, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) Vol 21, No 3 (2009) Vol 21, No 2 (2009) Vol 21, No 1 (2009) Vol 20, No 3 (2008) Vol 20, No 2 (2008) Vol 20, No 1 (2008) Vol 19, No 3 (2007) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA