cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 29, No 3 (2017)" : 14 Documents clear
THE CRIMINAL LIABILITY OF CORPORATE TAXPAYER IN THE PERSPECTIVE OF TAX LAW REFORM IN INDONESIA Henry Dianto Pardamean Sinaga
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 3 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (444.42 KB) | DOI: 10.22146/jmh.17638

Abstract

AbstractThe raise of tax evasion by corporation has been detrimental of state revenue, so it is required to ascertain the persona in crime and formulation of in absentia investigation of the corporate taxpayer crime in Indonesia. This legal descriptive-comparative-analytical research generates that corporate an/or human can be accounted for either jointly or individually in tax crime undertaken of the corporate taxpayer. Furthermore, in absentia investigation of the corporate taxpayer crime could be filed as long as fulfilling formil and material requisite. It is expected the affirmation of  any person definition and corporate taxpayer crime categories in the future tax reform framework. IntisariMaraknya penggelapan pajak oleh badan hukum sangat merugikan pendapatan negara sehingga perlu untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dan formulasi penyidikan in absentia pidana yang dilakukan Wajib Pajak Badan di Indonesia.  Penelitian yang bersifat deskriptif – komparatif - analitis ini menghasilkan bahwa badan hukum dan/atau manusia dapat dipertanggungjawabkan baik bersama-sama atau sendiri-sendiri dalam pidana yang dilakukan Wajib Pajak Badan.  Selain itu,  penyidikan in absentia dalam pidana Wajib Pajak Badan di Indonesia dapat diberkaskan dengan tetap memenuhi syarat formil dan materiil.  Dalam kerangka pembaharuan hukum pajak diharapkan terdapat penegasan dalam undang-undang perpajakan terhadap unsur setiap orang dan kategori pidana Wajib Pajak Badan.   
DISKURSUS KEWENANGAN AUDIT BPK TERHADAP KEUANGAN BUMN (PERSEROAN) PASCA PUTUSAN MK NOMOR 62/PUU-XI/2013 Merdiansa Hamsa Paputungan
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 3 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (518.456 KB) | DOI: 10.22146/jmh.26884

Abstract

AbstractConstitutional Court Decision Number: 62 / PUU-XI / 2013, confirmed the duties and authority of the Indonesian Supreme Audit Institution (BPK) in examining the management and financial responsibilities of all that elements, including the state finance of company that separated on country / region as stated in Law No. 17 Year 2003 on State Finance. This research aimed to answer three problems: (1) Does the financial state separated in State Owned Enterprises (SOE) is a state finance ?; (2) How is the authority of BPK  to examine the management and responsibility of state assets set aside in the SOE after Constitutional Court Decision Number: 62 / PUU-XI / 2013 ? To answer these problems, the authors conducted a juridical-normative research involves studying legal materials in the form of Constitutional Court decisions and Laws and Regulatory Issues, and the theory of legal entities to sharpen the research results. IntisariPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 62/PUU-XI/2013 mengukuhkan tugas dan wewenang BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara termasuk yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah sebagaimana dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penelitian ini ingin menjawab tiga persoalan, (1) Apakah keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN (Perseroan) merupakan keuangan negara?; (2) Bagaimana kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab kekayaan negara yang dipisahkan di BUMN (Perseroan) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 62/PUU-XI/2013? Untuk menjawab permasalah tersebut, penulis melakukan penelitian yuridis-normatif, yakni meneliti bahan hukum berupa Putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan, serta  menggunakan teori badan hukum untuk mempertajam hasil penelitian. 
THE LEGAL FORCE OF AN AUDIT BY THE BOARD OF INDONESIA FOR THE PROOF OF CORRUPTIONS(Critical Case over the Purchase of Sumber Waras Hospital) Yusi Amdani
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 3 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (535.715 KB) | DOI: 10.22146/jmh.25490

Abstract

AbstractThe audit results of the Audit Board of Indonesia (BPK) stated that the purchase of Sumber Waras Hospitalby the Government of DKI Jakarta caused state losses. It’s submitted by BPK to the Corruption EradicationCommission (KPK). However, it’s not used as the basis of proof since KPK didn’t find any state loss. Thisstudy examines position and consequences the audit of BPK that not used as basis of investigation, whileit’s actually possible to be used as evidence in corruption cases. KPK shouldn’t ignore it, moreover to testthe results that have been in accordance with the standards.  IntisariHasil audit BPK menerangkan bahwa pembelian Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakartamenyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 191 miliar. Hasil audit tersebut diserahkan BPK kepada KPK.Namun, tidak dijadikan sebagai dasar pembuktian oleh KPK, dimana dalam proses penyelidikan KPKmenilai tidak adanya unsur kerugian negara. Tujuan kajian ini menelaah kedudukan Audit BPK dalammenghitung kerugian negara dan akibat hukum audit Badan Pemeriksa Keuangan yang tidak dijadikansebagai dasar penyelidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hasil audit BPK dapat dijadikan sebagaipembuktian perkara korupsi. KPK seharusnya tidak mengabaikan hasil audit BPK apalagi menguji hasilaudit yang telah sesuai standar.
PELARANGAN RIBA DAN PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA Khotibul Umam
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 3 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (753.731 KB) | DOI: 10.22146/jmh.28436

Abstract

AbstractThere were two perspectives regarding bank interest and usury, i.e. the perspective of interest and usury was the same thing and the other, they were a different thing, that implied to permitted bank interest in banking transactions. Indonesia throughout fatwa issued by The Indonesian Council of Ulama belongs to a group who has an opinion that interest and usury were the same things. The concrete solution in that prohibition, i.e implementing sharia principle in banking that issued by DSN-MUI. The implementation of fatwa could be adjusted on real customers need. Although in practical, sharia banks have had prefered to sold and purchased contract (murabahah) than the other contracts. IntisariTerdapat dua pandangan terkait bunga bank dan riba yaitu pandangan yang mempersamakan bunga bank dan pandangan yang membedakan bunga bank dengan riba yang berimplikasi pada pembolehan bunga bank dalam transaksi perbankan. Indonesia melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia termasuk dalam kelompok yang mempersamakan bunga bank dengan riba. Solusi konkrit atas larangan terhadap bunga bank yaitu dengan penerapan prinsip syariah perbankan yang telah digariskan melalui fatwa DSN-MUI. Implementasi prinsip syariah dalam produk perbankan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil nasabah. Namun demikian dalam praktik, entitas perbankan syariah memiliki preferensi terhadap penggunaan akad jual beli (murabahah), dibanding akad lainnya.

Page 2 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 32, No 3 (2020) Vol 32, No 2 (2020) Vol 32, No 1 (2020) Vol 31, No. 3 (2019) Vol 31, No. 2 (2019) Vol 31, No 1 (2019) Vol 30, No 3 (2018) Vol 30, No 2 (2018) Vol 30, No 1 (2018) Vol 29, No 3 (2017) Vol 29, No 2 (2017) Vol 29, No 1 (2017) Vol 28, No 3 (2016) Vol 28, No 2 (2016) Vol 28, No 1 (2016) Vol 27, No 3 (2015) Vol 27, No 2 (2015) Vol 27, No 1 (2015) Vol 26, No 3 (2014) Vol 26, No 2 (2014) Vol 26, No 1 (2014) Vol 25, No 3 (2013) Vol 25, No 2 (2013) Vol 25, No 1 (2013) Vol 24, No 3 (2012) Vol 24, No 2 (2012) Vol 24, No 1 (2012) Vol 23, No 3 (2011) Vol 23, No 2 (2011) Vol 23, No 1 (2011) Edisi Khusus, November 2011 Vol 22, No 3 (2010) Vol 22, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) Vol 21, No 3 (2009) Vol 21, No 2 (2009) Vol 21, No 1 (2009) Vol 20, No 3 (2008) Vol 20, No 2 (2008) Vol 20, No 1 (2008) Vol 19, No 3 (2007) More Issue