cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. jepara,
Jawa tengah
INDONESIA
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam
Published by Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
ISSN : 23560150     EISSN : 26146878     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam is a journal published by the Faculty of Sharia and Law, Islam Nahdlatul Ulama University, Jepara Indonesia. The journal focuses on Islamic law studies, such as Islamic family law, Islamic criminal law, Islamic political law, Islamic economic law, Islamic astronomy (falak studies), with various approaches of normative, philosophy, history, sociology, anthropology, theology, psychology, economics and is intended to communicate the original researches and current issues on the subject.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11, No 1 (2024): ISLAMIC LAW" : 7 Documents clear
Pewarisan Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Mazhab Syafi’i Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Suroaji, Ahmad; Hudi, Hudi; Munasir, Munasir
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 11, No 1 (2024): ISLAMIC LAW
Publisher : Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Nahdlatul Ulama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/ijshi.v11i1.6458

Abstract

This research was motivated by the large number of children born outside of legal marriage or adultery. According to the Syafi'i School, children born out of wedlock cannot inherit from each other because the status of the father and the child's lineage has been absolutely severed, and the child only inherits from the mother and the mother's relatives. Meanwhile, in the Constitutional Court decision Number 46/PUU-VIII/2010 Children born out of wedlock only have a civil relationship with their mother and relatives of their mother and a man as their father who can be proven based on science and technology or other evidence according to the law to have a blood relationship, including a civil relationship with their father's family. The aim of this research is to find out the inheritance rights and position of illegitimate children from the perspective of the Syafi'i School and the perspective of the Constitutional Court. The method in this research uses qualitative research through literature study. The data used is primary and secondary data, this type of research is a descriptive analytical literature study, namely research that includes the process of collecting data, compiling and explaining the data and is related to the inheritance of children outside of marriage from the perspective of the Syafi'i School and the perspective of the Constitutional Court. Number 46/PUU-VIII/2010.
Pelarangan Pegawai Negeri Sipil Wanita Menerima Poligami Prespektif Maqashid Syariah Ramadhani, Salmaa Al Zahra
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 11, No 1 (2024): ISLAMIC LAW
Publisher : Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Nahdlatul Ulama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/ijshi.v11i1.6117

Abstract

Maqashid Sharia is the realization of the maker of sharia and law that can be taken from the value or meaning of sharia texts that have been studied by scholars and find the meaning and wisdom of sharia law that applies to get the benefits and benefits of the regulations that have been carried out. This research method uses normative legal research by finding an answer to various kinds of problems based on normative logic which is not only based on statutory regulations. This study discusses the prohibition of women who are civil servants to become second / third / and fourth wives in Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants as a control of the lives of civil servants in the midst of society with the needs and demands of life faced and a way to prevent family problems among State officials such as divorce, infidelity and polygamy, so this regulation will help the State in controlling the behavior of its employees.
Tinjauan KHI dan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Batas Usia Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Afendi, Muhammad; Choeri, Imron
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 11, No 1 (2024): ISLAMIC LAW
Publisher : Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Nahdlatul Ulama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/ijshi.v11i1.6296

Abstract

       Hadhanah merupakan salah satu hak bagi seorang anak. Hadhanah merupakan kekuasaan hak asuh kepada diri anak meskipun kedua orang tuanya bercerai. Dalam aturan Undang-undang dan hukum islam terdapat beberapa hal yang menyatakan tentang hadhanah yang salah satunya dalam Kompilasi Hukum Islam atau di singkat KHI. Dalam pasal 105 KHI menyatakan bahwa apabila anak belum mumayyiz atau sebelum usia 12 tahun maka yang berhak mengasuh adalah ibu. Peraturan ini juga di jadikan patokan para hakim dalam memutuskan persoalan hadhanah. Namun terdapat perbedaan dengan Hukum Islam. Hal ini yang akan di kaji oleh peneliti adalah terkait batas usia hak asuh anak pasca perceraian. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan bersifar analisis deskriptif yang akan menelaah lebih lanjut KHI pasal 105. Hasil penelitian menyatakan bahwa usia 12 tahun merupakan usia yang ideal bagi anak untuk memilih yang baik dan buruk terhadap dirinya. Karena anak akandi suruh memilih siapa yang lebih berhak mengasuh kedepannya.   Selain itu juga para hakim melakukan pertimbangan mana yang lebih baik bagi kepentingan anak. Seperti pendidikan moral, kasih sayang serta lingkuagan yang positif.  
Status Istri dan Hukum Pernikahan pada Kasus Tindak Pidana dalam Pernikahan Aulia, Annisa Rachma; Vachruddin, Vrisko
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 11, No 1 (2024): ISLAMIC LAW
Publisher : Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Nahdlatul Ulama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/ijshi.v11i1.6203

Abstract

Pernikahan merupakan sebuah ikatan suci antara seorang laki-laki yang berperan sebagai suami dan seorang wanita yang berperan sebagai istri guna membentuk keluarga yang kekal berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Peran suami pada dasarnya ialah memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak serta nafkah batin. Beberapa kasus terjadi Ketika suami terkena hukum pidana maka akan terputus penghasilan suami untuk memberikan nafkah lahir kepada istri. Maka akan muncul permasalahan terkait status istri serta hak nafkah yang tidak diterimakan kepadanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak nafkah istri dalam kasus suami yang terpidana. Penelitian ini menggunakan metode literatur review dengan melalui tahapan planning, conducting, dan reporting.  Suami yang terpidana masih berkewajiban untuk memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya. Apabila seorang suami tidak mampu memberikan nafkah istri dapat membantu untuk mencari nafkah. Namun seorang istri yang sudah merasa tidak nyaman dan tidak mampu untuk menunggu suaminya bebas dari hukumannya, istri diperbolehkan mengajukan gugatan cerai
Kedudukan Janda Terhadap Harta Waris Suami Yang Meninggal Terlebih Dahulu Dari Orang Tuanya (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No.323 K/Ag/2019) Syarif, Zayani
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 11, No 1 (2024): ISLAMIC LAW
Publisher : Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Nahdlatul Ulama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/ijshi.v11i1.6127

Abstract

Kedudukan janda atas harta waris suami diatur dalam Pasal180 KHI: “Janda mendapat seperempat bagian bila pewaristidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkananak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian”.Sedangkan dalam ketentuan Pasal 185 KHImenjelaskan bahwa:1) Ahli waris yang meninggal terlebihdahulu dari pewaris/orang tuanya, makakedudukannya dapat digantikan olehanaknya, kecuali mereka yang disebutdalam Pasal 173.2) Bagian ahli waris pengganti tidakdibolehkan melebihi dari bagian ahli warisyang sederajat dengan yang diganti.Jenis penelitian ini merupakan penelitiankualiatif dengan dengan pendekatan yuridisnormatif yaitu dengan menggali data dari aspekkepustakaan. Berdasarkan isi Pasal 180 dan 185KHI terlihat jelas bahwa kedua Pasal tersebutterdapat pertentangan norma/kontradiksiterhadap kedudukan janda atas hartapeninggalan suami yang diperoleh daripewaris/orang tuanya karena meninggal terlebihdahulu dari pewaris/orang tuanya, mengingatjuga ketentuan dalam Pasal 180 KHI jugaberkaitan dengan ahli waris dzawil furudh yangtelah dijelaskan dalam Al-Qur`an surah An-Nisa` ayat 11, 12, 176 dimana dalam ayat-ayattersebut secara jelas menyebutkan keberadaan,kedudukan dan bagian yang menjadi hak bagiahli waris dzawil furudh tersebut, ahli warisdzawil furudh sendiri merupakan ahli warisyang kedudukannya tidak dapat digantikan olehahli waris lainnya selama tidak melanggarketentuan dalam Pasal 173 KHI, namunkeberadaan ketentuan dalam Pasal 185 KHIseolah-olah menghilangkan kedudukan ahliwaris dzawil furudh khususnya janda, karenaapabila seorang ahli waris meninggal terlebihdahulu dari pewaris/orang tuanya, makakedudukannya akan digantikan oleh anakketurunannya. Penerapan Pasal 185 KHItercermin dalam Putusan Mahkamah Agung RINo.323 K/Ag/2019, dimana dalam dasar yangdigunakan oleh hakim dalam memutus perkaradalam putusan tersebut adalah Pasal 185 KHI.
Nasab Bayi Tabung dalam Perspektif Agama Islam; Tinjauan Hukum Hasanuddin, Ahmad; Ansori, Miswan
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 11, No 1 (2024): ISLAMIC LAW
Publisher : Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Nahdlatul Ulama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/ijshi.v11i1.6470

Abstract

 In the era of globalization as it is today, technological advancements have indeed greatly aided many fields, especially in healthcare. One of them is the technology in the field of in vitro fertilization (IVF) programs, which is increasingly sophisticated and intended for couples who are infertile. IVF is one method to address fertility issues when other methods have failed. However, as it develops, issues have arisen where initially this program was widely accepted by all parties due to its noble purpose, but recently  it has become controversial. The purpose of this research is to determine the legal status of babies born through artificial insemination (IVF), and to understand the relationship of the baby with its biological parents and with the surrogate mother.    
Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pencatatan Perkawinan Menurut Ketentuan Yang Berlaku Di Indonesia (Hukum Positif) Firdaus, Muhammad Rizal; Maskur, Ali
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 11, No 1 (2024): ISLAMIC LAW
Publisher : Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Nahdlatul Ulama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/ijshi.v11i1.6418

Abstract

Pernikahan dalam hukum Islam unik karena berfungsi sebagai penghubung yang sangat kuat, atau mitsaqon ghalidhan, untuk memenuhi perintah Allah dan beribadah kepada-Nya karena melakukan hal tersebut. Salah satu definisi pernikahan siri adalah “bentuk pernikahan yang dilakukan secara hukum agama atau secara adat istiadat, dan juga tidak diumumkan pada halayak yang ramai serta tidak dicatatkan secara resmi di kantor pegawai pencatat nikah. Namun, apabila tidak ada pencatatan dalam suatu perkawinan maka tidak menyebabkan perkawinan yang sah menurut agama batal karna hukum, namun dapat dibatalkan. hukum islam dan hukum positif tentang pernikahan siri adalah subjek penelitian ini. Dalam penelitian ini, fokus terhadap pendekatan hukum normatif atau doktrinal dan metode pengumpulan data deskriptif kualitatif menggunakan dokumentasi dan analisis deskriptif. Kajian hukum positif tentang nikah sirri mengacu pada prinsip-prinsip Undang-undang perkawinan dan Peraturan Pemerintah. Kajian hukum islam tentang nikah siri mengacu pada Alquran dan Hadis. Nikah sirri dianggap sebagai pernikahan yang tidak memiliki legalitas berdasarkan hukum positif Indonesia. Itu berarti tidak memiliki kekuatan hukum. Walaupun, sesuai dengan rukun dan syarat nikah, perkawinan sirri itu sah menurut hukum agama.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2025): Islamic Law Vol 11, No 2 (2024): Islamic Law Vol 11, No 1 (2024): ISLAMIC LAW Vol 10, No 2 (2023): ISLAMIC LAW Vol 10, No 1 (2023): Islamic Law Vol 9, No 2 (2022): Islamic Law Vol 9, No 1 (2022): Islamic Law Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 1 (2021) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 1 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue