cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bangun Canggih
Contact Email
jurnalbppk@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalbppk@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Published by Kementerian Keuangan
ISSN : 20853785     EISSN : 26157780     DOI : -
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Jurnal BPPK merupakan publikasi ilmiah yang berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian di bidang keuangan negara. Terbit pertama kali tahun 2010. Artikel yang diterbitkan dalam Jurnal BPPK telah melalui proses review, evaluasi dan penyuntingan oleh Dewan Redaksi, Mitra Bestari dan Anggota Staf Editorial. Jurnal BPPK terbuka untuk umum, praktisi, peneliti, pegawai, dan pemerhati masalah keuangan negara.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10 No 1 (2017): Jurnal BPPK" : 5 Documents clear
Perancangan Model E-Government Terintegrasi untuk Mencegah Penyimpangan pada Belanja Perjalanan Dinas suprayitno suprayitno
Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Vol 10 No 1 (2017): Jurnal BPPK
Publisher : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48108/jurnalbppk.v10i1.20

Abstract

Hingga saat ini sistem perjalanan dinas masih berpotensi pada penyimpangan belanja negara. Sebagaimana yang disampaikan BPK RI pada laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Perjalanan dinas fiktif, ganda dan pertanggungjawaban dokumen palsu merupakan modus penyimpangan belanja yang sering terjadi. Ketidakefektifan rancangan sistem pengendalian intern (SPI) merupakan permasalahan pokok yang berpotensi menimbulkan berbagai bentuk penyimpangan belanja perjalanan dinas. Melalui penelitian ini, penulis mengemukakan rancangan model E-Government untuk memperkuat rancangan SPI pada sistem perjalanan dinas dalam rangka mencegah penyimpangan pada belanja perjalanan dinas. Penelitian ini mempergunakan metode pengembangan sistem informasi dengan pendekatan pengembangan sistem berbasis model System Development Life Cycle (SDLC) dengan fokus pada fase analisis terhadap proses bisnis dan perancangan model E-Government secara konseptual. Adapun pada bagian akhir penulis menyajikan rancangan model E-Government terintegrasi pada sistem perjalanan dinas dengan beberapa penyesuaian proses bisnis.
ANALISIS EMPIRIS INKLUSIFITAS KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA Azwar Azwar Azwar
Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Vol 10 No 1 (2017): Jurnal BPPK
Publisher : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48108/jurnalbppk.v10i1.21

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis inklusifitas keuangan syariah pada 33 provinsi di Indonesia. Dengan menggunakan data sekunder berbasis tahunan dari publikasi Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik, penelitian ini mengestimasi inklusifitas keuangan syariah di Indonesia dengan metode Index for Syariah Financial Inclusion (ISFI) yang dikembangkan dari Sarma (2012) berdasarkan tiga dimensi pengukuran yaitu accessibility, availability dan usage of banking services. Penelitian ini secara empiris membuktikan bahwa indeks inklusifitas keuangan syariah di Indonesia secara umum tergolong rendah yaitu dengan average value sebesar 0,127. Pada tingkat provinsi, ditemukan bahwa Provinsi Bangka Belitung memiliki indeks inklusifitas tertinggi dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Temuan ini bermakna bahwa kelompok masyarakat tidak sepenuhnya menggunakan jasa keuangan formal, khususnya, sebagai sumber keuangan dan pembiayaan utama, sehingga pengambil kebijakan perlu untuk meningkatkan availabilitas keuangan syariah dengan menambah dan memperluas layanan perbankan syariah di Indonesai khususnya pada Kawasan Timur Indonesia. Lebih lanjut, penelitian ini juga menganalisis hubungan antara inklusifitas keuangan syariah dan kesejahteraan masyarakat. Melalui metode Product Moment Coefficient of Correlation, penelitian ini menemukan adanya korelasi positif dan signifikan antara inklusiftas keuangan syariah dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Umumnya, provinsi dengan Human Devepelment Index (HDI) yang tinggi dan medium dapat dianalogikan relatif memiliki inklusi keuangan yang tinggi pula.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN (Studi Persepsi Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan) Rahadi Nugroho
Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Vol 10 No 1 (2017): Jurnal BPPK
Publisher : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48108/jurnalbppk.v10i1.23

Abstract

ABSTRAK Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap ekonomi tergantung juga pada ketepatan waktu. Oleh karena itu, diperlukan penyerapan anggaran yang terjadwal. Fenomena yang terjadi di Indonesia adalah penyerapan anggaran yang meningkat drastis pada semester ke-2 khususnya pada triwulan terakhir tahun anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran dengan menggunakan metode persepsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor perencanaan, pelaksanaan anggaran dan koordinasi dengan instansi lain berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan anggaran instansi pemerintah. Sedangkan factor pengadaan barang dan jasa dan faktor sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Kata kunci: anggaran, penyerapan, persepsi, perencanaan, pengadaan barang dan jasa, pengeluaran pemerintah, ABSTRACT The effect of public expenditure on economic also depend on the time when the particular expenditure really spend. Thus, budget expenditure’s schedule must be complied. In Indonesia there was a phenomena that public expenditures usually soar in second semester, especially on last quarter of the budget year. The aim of this research is to find out the determinant of public expenditure absorption. The result shows that budget planning, implementation of budget planning, and coordination are significant factor of public expenditure absorption. However, procurement and human resources are not significantly affect public expenditure absorption. Key word: public expenditure, budget, procurement, absorption, planning,
MENGUKUR KESUKSESAN IMPLEMENTASI OM SPAN MENGGUNAKAN MODEL DELONE DAN MCLEAN mohamad ichsan -; Suryo Sujoko -
Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Vol 10 No 1 (2017): Jurnal BPPK
Publisher : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48108/jurnalbppk.v10i1.30

Abstract

Penelitian ini membahas Model DeLone dan McLean untuk mengukur kesuksesan implementasi Online Monitoring (OM) SPAN dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan. OM SPAN merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk memantau perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). OM SPAN dikembangkan dan dikelola oleh Ditjen Perbendaharaan. Pengguna OM SPAN sebanyak 30-an ribu yang tersebar secara nasional dari seluruh satuan kerja pemerintah pusat. Hasil dari penelitian ini menunjukan kesuksesan implementasi sistem informasi OM SPAN, di mana sebagian besar pengguna (lebih dari 90%) menyatakan puas atau sangat bermanfaat bagi pengguna. Berdasarkan hasil analisis, peneliti menemukan bahwa kualitas informasi, kualitas sistem dan kualitas layanan mempengaruhi kepuasan pengguna sebesar 44,1%. Selanjutnya, kepuasan pengguna mempengaruhi keuntungan bersih sebesar 63,7%. Penelitian ini juga menemukan bahwa kualitas sistem berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pengguna. Hal ini perlu dipertimbangkan oleh organisasi untuk pengembangan OM SPAN pada masa depan.
PENENTUAN PRIORITAS PEMILIHAN LOKASI PEMBANGUNAN PUSAT LOGISTIK BERIKAT BERDASAR ASPEK SUSTAINABILITY JITU LAKSONO; HENDI KRISTIANTORO
Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Vol 10 No 1 (2017): Jurnal BPPK
Publisher : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48108/jurnalbppk.v10i1.35

Abstract

Pusat Logistik Berikat (PLB) adalah solusi untuk mengatasi inefisiensi pengelolaan logistik. Ide utama dari kebijakan PLB adalah untuk menempatkan gudang penimbunan ekspor dan impor barang dalam negeri. Dengan demikian, industri dalam negeri tidak perlu mengimpor lagi ketika membutuhkan bahan baku, barang modal, dan bahan pendukung. Skema PLB menempatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai regulator, sedangkan pelaksana di lapangan adalah perusahaan swasta. Saat ini PLB telah didirikan di sebelas lokasi di seluruh Indonesia. Penelitian ini menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan prioritas pemilihan lokasi yang paling strategis dengan berdasarkan aspek sustainability untuk ditetapkan sebagai PLB. Disimpulkan bahwa prioritas utama yang harus dipertimbangkan dalam memilih lokasi yang paling strategis untuk pembangunan PLB adalah Sumber Daya Manusia. Kemudian diikuti berturut-turut dengan Service Level, Transportasi, Iklim, Landscape, Keamanan, Lalu Lintas, dan Fasilitas Publik. Bonded Logistics Center (BLC) is a solution to overcome the inefficiency of the logistics management. The main idea of ​​the policy is to put the warehouse BLC hoarding exports and imports of goods in the country. Thus, the domestic industry does not need to import again when in need of raw materials, capital goods, and supporting materials. BLC scheme puts the Directorate General of Customs and Excise as a regulator, while executing in the field is a private company. Currently the BLC has been established in eleven locations throughout Indonesia. This study uses the Analytic Hierarchy Process (AHP) to determine the priority of the most strategic site selection on the basis of sustainability to set as BLC. It was concluded that the main priority that should be considered in selecting the most strategic locations for the construction of the BLC is Human Resources. Then followed a row with Service Level, Transport, Climate, Landscape, Security, Traffic and Public Facility.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15 No 2 (2022): Jurnal BPPK Vol 15 No 1 (2022): Jurnal BPPK Vol 14 No 1 (2021): Jurnal BPPK Vol 13 No 2 (2020): Jurnal BPPK Vol 13 No 1 (2020): Jurnal BPPK Vol 12 No 2 (2019): Jurnal BPPK Vol 12 No 1 (2019): Jurnal BPPK Vol 11 No 2 (2018): Jurnal BPPK Vol 11 No 1 (2018): Jurnal BPPK Vol 10 No 2 (2017): Jurnal BPPK Vol 10 No 1 (2017): Jurnal BPPK Vol 9 No 2 (2016): Jurnal BPPK (printed version) Vol 9 No 1 (2016): Jurnal BPPK (printed version) Vol 8 No 2 (2015): Jurnal BPPK (printed version) Vol 8 No 1 (2015): Jurnal BPPK (printed version) Vol 7 No 2 (2014): Jurnal BPPK (printed version) Vol 7 No 1 (2014): Jurnal BPPK (printed version) Vol 6 No 2 (2013): Jurnal BPPK (printed version) Vol 6 No 1 (2013): Jurnal BPPK (printed version) Vol 5 (2012): Jurnal BPPK (Printed Version) Vol 4 (2012): Jurnal BPPK (printed version) Vol 3 (2011): Jurnal BPPK (Printed Version) Vol 2 (2011): Jurnal BPPK (printed version) Vol 1 (2010): Jurnal BPPK (printed version) More Issue