cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Asia Pacific Studies
Published by Universitas Kristen Indonesia
ISSN : 25806378     EISSN : 25807048     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Social Sciences Other
Jurnal Asia Pasific Studies (JAPS) is published by International Relations Department of Universitas Kristen Indonesia (UKI). It is a bi-annual journal publishing articles on International Relations and Asia Pacific issues. The journal focused on multidisciplinary and pluralistic perspectives and approaches regarding International Relations theories, research methodologies, and International Political Economy as well as Security Sudies within the scope of Asia Pacific.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 2 (2017): Juli - Desember 2017" : 8 Documents clear
THE ROLE OF MULTINATIONAL CORPORATIONS IN COUNTERING TERRORISM: THE CASE OF TELEGRAM IN INDONESIA Risnanda P. Irawan; Fahri S. Altakwa; Victoria M. Pakpahan
Kajian Asia Pasifik Vol 1 No 2 (2017): Juli - Desember 2017
Publisher : International Relations Study Program of Universitas Kristen Indonesia (UKI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (872.654 KB) | DOI: 10.33541/japs.v1i2.616

Abstract

In this globalization era, there are new emerging actors especially in international trade which is the multinational corporations (MNCs). On the other side, there is terrorism which has evolved throughout history. It is perceived that globalization and international trade can be a factor of terrorist establishment, while massive destructions by terrorism is crucial as a factor for the international business and multinational corporations to operate. One of the product by multinational corporations is in social media sector, and nowadays,terrorist also can use the social media to recruit their member which challenging multinational corporations. In explaining this phenomenon, this paper will use the case study of Telegram in Indonesia. This paper will cover the correlations between terrorism and MNCs, the particular case study of Telegram, and addressing the role of MNCs in countering terrorism through qualitative data gathered from various books, journals, and news. In conclusion, the MNCs should play role as a proactive approach in the long term to counter terrorism through cooperation with government and its own strategic commitment in contributing to a secure society. Keywords: Multinational Corporations; Terrorism; Social Media; Abstract Pada era globalisasi, hadir aktor-aktor baru dalam perdagangan internasional, atau yang kita kenal sebagai perusahaan multinasional. Di sisi lain, terorisme terus berkembang seiring zaman. Berhubungan dengan hal ini, terdapat gagasan bahwa globalisasi dan perdagangan internasional dapat menjadi faktor dalam kemunculan kelompok-kelompok teroris, sebaliknya kerusakan dan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan terorisme juga merupakan faktor yang penting bagi bisnis internasional dan perusahaan multinasional dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Salah satu produk dari perusahaan multinasional adalah sektor media sosial, dan dalam perkembangannya, teroris juga dapat menggunakan media sosial untuk merekrut anggota dan menjalankan kegiatan mereka, di mana hal ini menimbulkan tantangan baru bagi perusahaan multinasional tersebut. Dalam menjelaskan fenomena ini, makalah ini akan menggunakan kasus Telegram di Indonesia sebagai studi kasus. Di dalamnya akan mencakup korelasi antara terorisme dan perusahaan multinasional, pembahasan spesifik mengenai kasus Telegram, dan bagaimana perusahaan multinasional dapat mengambil peran dalam mengatasi masalah terorisme. Pembahasan makalah ini akan menggunakan metode kualitatif melalui data yang dikumpulkan dari buku, jurnal, dan berita. Sebagai kesimpulan, perusahaan multinasional diharapkan untuk dapat berperan proaktif terutama dalam pemberantasan terorisme dalam jangka panjang melalui kerja-sama dengan pemerintah dan melalui implementasi komitmen perusahaan dalam membangun masyarakat dan lingkungan yang aman. Keywords: Perusahaan Multinasional; Terorisme; Media Sosial;
ACEH: EXPLORING THE AFTERMATH OF 2004 TSUNAMI FROM GENDER DIMENSIONS Sorang Afril Srihayati Saragih
Kajian Asia Pasifik Vol 1 No 2 (2017): Juli - Desember 2017
Publisher : International Relations Study Program of Universitas Kristen Indonesia (UKI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (975.747 KB) | DOI: 10.33541/japs.v1i2.621

Abstract

This paper aims to analyse the greatest gender-specific dimensions toward women in the case of the tsunami that hit Aceh Province in Indonesia in 2004. Using three gender dimensions, which are gender identity, gender structure and gender symbolism, it argues that this catastrophe was not gender-neutral and its impacts could be shown in four conditions of women; which were women’s worsened insecurity and vulnerability, the feminization of poverty, the presence of “tsunami marriage”, and the reinforced gendered roles. The concept of ‘intersectionality’ is useful to show the heterogeneous identity of women and how they were impacted by the disastrous event. It concludes that the 2004 tsunami brought many changes in the lives of both men and women in Aceh and worsened the inequalities between them. Keywords: Aceh, women, tsunami, gender dimensions Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dimensi-dimensi terbesar yang spesifik-gender dalam kasus tsunami yang melanda Provinsi Aceh di Indonesia pada tahun 2004. Menggunakan tiga dimensi gender, yakni identitas gender, struktur gender dan simbolisme gender, tulisan ini menyatakan bahwa bencana ini tidaklah netral-gender dan dampaknya dapat ditunjukkan dalam empat kondisi perempuan; yaitu ketidakamanan dan kerentanan perempuan yang semakin memburuk, feminisasi kemiskinan, munculnya “pernikahan tsunami”, dan peran-peran berbasis gender yang semakin menguat. Konsep ‘interseksionalitas’ berguna dalam memperlihatkan identitas heterogen perempuan dan bagaimana mereka terkena imbas dari peristiwa bencana tersebut. Tulisan ini berkesimpulan bahwa tsunami di tahun 2004 itu membawa banyak perubahan dalam hidup laki-laki dan perempuan di Aceh, serta memperburuk ketimpangan di antara mereka. Kata Kunci: Aceh, perempuan, tsunami, dimensi gender
TURNKEY PROJECT DAN DINAMIKA PENGATURAN KETENAGAKERJAAN ASING DI INDONESIA Muhammad Badaruddin; Suciliani Octavia
Kajian Asia Pasifik Vol 1 No 2 (2017): Juli - Desember 2017
Publisher : International Relations Study Program of Universitas Kristen Indonesia (UKI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (750.603 KB) | DOI: 10.33541/japs.v1i2.617

Abstract

China’s aggressiveness to conduct its belt and road initiatives through the Pacific Rim meets Presiden Joko Widodo’s ambition to attract foreign investment. The Indonesian President has been very ambitious in reaching high economic growth that requires readiness of infrastructure support. In dealing with China, Indonesia is required to accept China’s turnkey project scheme for infrastructure development, particularly in welcoming Chinese workers and equipments as an integral part of the project package. As a consequence, Indonesia has to loose its foreign worker regulation despite creating new contradictions with its domestic policy. This article is trying to investigate China’s funding and investment influence in Indonesia particularly in the foreign worker management during the period of President Joko Widodo Administration. The research conducted with qualitative method particularly the case study to analyze a sequential case in the field. Result of this research shows that the China’s turnkey project scheme impacts the foreign worker management in Indonesia. Our data displays pretty massive cases related to Chinese workers, extending from the violation of immigration regulation to the increase number of smuggling and other criminal activities. This research also highlight the indication that the Joko Widodo Administration tend to loose the Indonesian foreign worker regulations, as well as being less assertive in processing varous immigration cases which related to Chinese foreign workers. Moreover, the Jokowi administration has changed lots of regulations despite it has conflicting issues with the Law on Foreign Worker. On the other hand, the Parliament’s Special Committee on the Foreign Worker Issue has recommended the Jokowi Administration to pay more serious attention on cases related to the Chinese workers. Keywords: Turnkey Project, Foreign Investment, Foreign Aid, Regulation on Foreign Worker, Illegal Foreign Worker Abstrak Agresivitas Pemerintah China dalam menjalankan belt and road initiatives ke berbagai negara yang terpetakan dalam road map-nya, bertemu dengan kepentingan Indonesia di bawah Pemerintahan Joko Widodo. Yakni ambisi untuk mengejar target pertumbuhan yang tinggi yang mempersyaratkan dibangunnya berbagai proyek infrastruktur sebagai penunjangnya. Pembangunan berbagai proyek tersebut membutuhkan ketersediaan anggaran yang cukup besar dalam waktu cepat. Salah satu strategi pemenuhannya adalah dengan mencari investasi maupun pinjaman luar negeri, terutama asal China yang secara koinsiden juga sedang agresif berekspansi. Kehadiran investasi dan pinjaman asal China di Indonesia dengan skema turnkey project ternyata menimbulkan ekses yang tidak sederhana. Skema tersebut menjadi salah satu pintu masuk tenaga kerja asal China melalui proyek-proyek infrastruktur yang ternyata menimbulkan permasalahan baru dalam pengaturan sektor ketenagakerjaan asing (TKA) di Indonesia. Irisan fenomena dari keinginan untuk merealisasikan proyek infrastruktur secara cepat, kebutuhan anggaran yang cukup tinggi terhadap pendanaan proyek dari China, dan kekurangsiapan dalam pengaturan masuknya tenaga kerja asing adalah fokus dari penelitian yang hasilnya penulis tuangkan dalam artikel ini. Dari penelitian yang dilakukan, terdapat peningkatan berbagai kasus yang terkait dengan kehadiran TKA asal China, antara lain adalah penyalahgunaan visa, penyalahgunaan status kerja, sampai pada meningkatnya angka penyelundupan dan tindak kriminalitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis secara triangular beberapa data yang didapatkan melalui wawancara terhadap narasumber primer, pengolahan dokumen-dokumen resmi, analisis terhadap berbagai literatur dan pemberitaan media massa. Kata Kunci: Turnkey Project, Investasi Asing, Pinjaman Asing, Tenaga Kerja Asing, Peraturan Ketenagakerjaan
JUSTIFIKASI INTERVENSI INTERNASIONAL DALAM KONFLIK SUATU NEGARA Andaru Satnyoto
Kajian Asia Pasifik Vol 1 No 2 (2017): Juli - Desember 2017
Publisher : International Relations Study Program of Universitas Kristen Indonesia (UKI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (671.549 KB) | DOI: 10.33541/japs.v1i2.623

Abstract

Conflict among states or interstate conflict is still part of the important concern in the politics and international relations. International attention is becoming stronger along with the shift view of international society regarding the intervention justification to reduce the conflict. Realist and moralist perspective are changed by cosmopolitan one since the individual interest and security are more important rather than the will to maintain the state security including motives of sphere of influence and maintaining group stability and balance of power. This post-cold war phenomenon on the intervention justification tends to be conducted in the multilateral way and it is urged by humanity reasons – that is why it is called humanitarian intervention -- rather than political and state security reasons. The significance of intervention in the international relations is debatable issue since it involves various matter like legalistic language/term, various interests and international opinion. Keywords: intervention, justification of intervention, humanitarian intervention, cosmopolitan perspective Abstrak Konflik antar negara (inter-state conflict) menjadi perhatian penting dalam politik dan hubungan internasional. Perhatian internasional menjadi semakin kuat dengan adanya pergeseran pandangan masyarakat internasional terkait justifikasi intervensi untuk meredam konflik. Perspektif realis dan moralis digeser oleh (perspektif kosmopolitan) mengingat kepentingan dan keamanan individu lebih penting daripada keinginan untuk mempertahankan keamanan negara termasuk motif-motif lingkungan pengaruh, mempertahankan stabilitas kelompok dan perimbangan kekuasaan. Justifikasi intervensi yang merupakan fenomena perang dingin cenderung dilaksanakan dengan cara multilateral dan didorong oleh alasan-alasan kemanusiaan – itulah mengapa disebut dengan intervensi kemanusiaan (humanitarian intervention) – daripada alasan politik dan keamanan negara. Signifikansi intervensi dalam hubungan internasional merupakan isu yang diperdebatkan karena melibatkan berbagai hal seperti pengertian legalistik, berbagai kepentingan dan opini internasional. Kata kunci: intervensi, justifikasi intervensi, intervensi kemanusiaan, perspektif kosmopolitan
A REVIEW ON THE GOVERNANCE OF PROTECTION SYSTEM FOR INDONESIAN CITIZENS ABROAD Affabile Rifawan; Ivan Darmawan; Riki Relaksana
Kajian Asia Pasifik Vol 1 No 2 (2017): Juli - Desember 2017
Publisher : International Relations Study Program of Universitas Kristen Indonesia (UKI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (653.825 KB) | DOI: 10.33541/japs.v1i2.618

Abstract

The protection of Indonesian citizens is the main agenda of Indonesia's current foreign policy. With the spread of Indonesian citizens all over the world, the protection of Indonesian citizens abroad is very important for Indonesia. This study aims to know in depth about the governance of protection systems towards Indonesian citizens in facing transnational crime threats. The method used qualitative by conducting interviews to the stakeholders of Indonesian citizen protection and is enriched through an analysis of international political economy. The results showed that prevention sector is the weakest link in the protection system of Indonesia citizens abroad while other sectors are affected with intriguing problems in prevention sector. Key words: Citizen Protection, Transnational Crime, Governance, Human Security Abstrak Perlindungan warga negara Indonesia merupakan agenda utama kebijakan luar negeri Indonesia saat ini. Dengan penyebaran warganya di seluruh dunia, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri sangat penting bagi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang tata kelola sistem proteksi terhadap warga negara Indonesia dalam menghadapi ancaman kejahatan transnasional. Metode yang digunakan kualitatif dengan melakukan wawancara kepada pemangku kepentingan perlindungan warga negara Indonesia dan diperkaya melalui analisis ekonomi politik internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pencegahan merupakan mata rantai terlemah dalam sistem perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri sementara sektor lainnya terpengaruh oleh masalah yang ada di sektor pencegahan. Kata Kunci: Perlindungan Warga Negara, Kejahatan Transnasional, Tata Kelola, Keamanan Manusia
BABAK BARU REJIM KEAMANAN SIBER DI ASIA TENGGARA MENYONGSONG ASEAN CONNECTIVITY 2025 Indah Novitasari
Kajian Asia Pasifik Vol 1 No 2 (2017): Juli - Desember 2017
Publisher : International Relations Study Program of Universitas Kristen Indonesia (UKI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (667.823 KB) | DOI: 10.33541/japs.v1i2.624

Abstract

This article discusses the relevance phenomenon of the world community's dependence on the use of cyber space, and the form of cyber security cooperation in Southeast Asia after ASEAN Community 2015. The use of cyber as an implication of information and communication technology progresses not only gives positive impact by shortening the distance, space and time, but in fact negatively impacted by the emergence a new generation of non-traditional threats which called cybercrime. This non-traditional threat appears latent, but has a massive impact on countries in Southeast Asia that have relatively high cyber consumptive levels with low cyber security. This spectrum of non-traditional threats needs to be addressed by efforts to implement a regional cooperation in order to strengthen the civic resilience actively within the global and regional framework. After ASEAN Community 2015, the integration of the region in various fields has also opened the vulnerability of various countries in the region against cybercrime. In facing this threat, ASEAN needs to create a more comprehensive cyber security cooperation framework through cyber security regime in Southeast Asia as an implementation of ASEAN values ​​and norms in realizing the stability of the region. The cyber security regime in Southeast Asia is considered to be a rational choice especially in achieving ASEAN Connectivity in 2025 as an agenda in realizing integration in Southeast Asia Keywords: Cyber, Cyber Security Cooperation in South East Asia, Cyber Security Regime in South East Asia, ASEAN Connectivity 2025. Abstrak Artikel ini merupakan kajian yang membahas keterkaitan fenomena ketergantungan masyarakat dunia terhadap penggunaan ruang Siber, dan bentuk kerjasama Keamanan Siber di kawasan Asia Tenggara pasca berjalannya ASEAN Community tahun 2015. Penggunaan siber sebagai implikasi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, tidak hanya memberikan dampak positif dengan mempersingkat jarak, ruang dan waktu, namun nyatanya memberikan dampak negative dengan munculnya ancaman non-tradisional generasi baru yaitu kejahatan siber. Ancaman non-tradisional ini muncul secara laten, namun berdampak massif bagi negara-negara di Kawasan Asia Tenggara yang memiliki tingkat konsumtif siber relatif tinggi dengan keamanan siber yang rendah. Spektrum ancaman non-tradisional ini kemudian perlu disikapi dengan upaya melaksanakan sebuah kerjasama regional guna memperkuat ketahanan siber yang dilakukan secara aktif dalam kerangka global dan regional. Pasca Komunitas ASEAN 2015, integrasi kawasan dalam berbagai bidang nyatanya juga telah membuka kerentanan berbagai Negara di kawasan terhadap serangan kejahatan siber. Dalam menghadapi ancaman ini, maka ASEAN perlu membuat sebuah kerangka kerjasama keamanan siber yang lebih komprehensif melalui rejim keamanan siber di Asia Tenggara sebagai sebuah implementasi nilai dan norma ASEAN dalam mewujudkan stabilitas kawasan. Rejim Keamanan Siber di Asia Tenggara dinilai menjadi sebuah pilihan rasional terlebih dalam mencapai konektivitas ASEAN tahun 2025 sebagai sebuah agenda dalam mewujudkan integrasi di kawasan Asia Tenggara. Kata Kunci: Siber, Kerjasama Keamanan Siber di Asia Tenggara, Rejim Keamanan Siber di Asia Tenggara, ASEAN Connectivity 2025
PROYEKSI INDONESIA BERGABUNG DALAM TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP Arthuur Jeverson Maya
Kajian Asia Pasifik Vol 1 No 2 (2017): Juli - Desember 2017
Publisher : International Relations Study Program of Universitas Kristen Indonesia (UKI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (742.545 KB) | DOI: 10.33541/japs.v1i2.619

Abstract

This article discusses the projection high standard free trade cooperation of the Trans-Pacific Partnership (TPP) which attracts Indonesia to join under President Joko Widodo (Jokowi). It is analyzed predictively calculation of the situation that occurred if Indonesia was determined to join TPP in the future. This is analyzed using the concept of political communication, the concept of neoliberalism, and the critical theory of neomarxism, supported by qualitative research methods and data collection from secondary sources. Found evidence indicating the inability of Indonesia's competitiveness against majority member states of TPP. As a result, they have the potential to engage in exploitative, dependent, and monopoly relationships with Indonesia's economic and social if join TPP at this time. Therefore, it is recommended to reject TPP until Indonesia has the optimal competitiveness ability to refer to the effectiveness, efficiency, and productivity of the population, low poverty, high gross national income percapita, high value human development index, high value global competitive advantage, anti-corruption business bureaucracy, and adequate infrastructure. Keywords: Trans-Pacific Partnership (TPP), Indonesia, Neoliberalism, Neomarxism Abstrak Artikel ini membahas proyeksi kerja sama perdagangan bebas berstandar tinggi Trans-Pacific Partnership (TPP) yang menarik minat Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung di dalamnya. Ia dianalisis prediktif mengenai kalkulasi situasi yang terjadi apabila Indonesia nekat bergabung dalam TPP di masa depan. Ini dianalisa menggunakan konsep komunikasi politik, konsep neo-liberalisme, dan teori kritis neo-marxisme, didukung metode penelitian kualitatif dan pengumpulan data dari sumber sekunder. Ditemukan bukti-bukti yang mengindikasikan ketidakmampuan Indonesia bersaing dengan mayoritas negara-negara anggota TPP. Akibatnya, mereka berpotensi melakukan hubungan eksploitatif, ketergantungan, dan monopoli ekonomi dan sosial indonesia jika memutuskan bergabung dalam TPP saat ini. Oleh sebab itu, direkomendasikan untuk menolak TPP sampai Indonesia memiliki kemampuan daya saing optimal mengacu efektivitas, efisiensi, dan produktifitas populasi, kemiskinan rendah, pendapatan nasional perkapita tinggi, indeks pembangunan manusia tinggi, keunggulan nilai dalam menghadapi persaingan global, birokrasi bisnis anti-korupsi, dan infrastruktur yang memadai. Kata Kunci: Trans-Pacific Partnership (TPP), Indonesia, Neoliberalisme, Neomarxisme
CAN FEMINISM BE CONSIDERED A MAINSTREAM THEORY OF INTERNATIONAL RELATIONS? Mita Yesyca
Kajian Asia Pasifik Vol 1 No 2 (2017): Juli - Desember 2017
Publisher : International Relations Study Program of Universitas Kristen Indonesia (UKI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (613.478 KB) | DOI: 10.33541/japs.v1i2.620

Abstract

The growth of Feminism which has given rise to a new study in the International Relations (IR) field is worth to follow. Not only since it is able to contribute to the academic discipline of IR in theoretically challenging the traditional approach to understand the world politics, but also since it is able to contribute practically because of its nature as a socio-political movement. Nevertheless, in the IR itself there is always a question concerning the possibility of Feminism to be considered a mainstream theory. This article tries to discuss the theoretical contribution of, as well as some issues followed, the development of Feminism in the study of international relations all this time. It finally argues that Feminism can be considered a mainstream theory of international relations so long as there are conversations between traditional theories of international relations and feminists theories of international relations. Keywords: Feminism, International Relations, mainstream theory Abstrak Perkembangan Feminisme yang telah melahirkan suatu kajian baru dalam ilmu Hubungan Internasional (HI) layak untuk disimak. Tak hanya karena ia mampu menyumbang secara teoritis kepada disipilin ilmu HI dalam menantang pendekatan tradisional untuk memahami politik dunia, tetapi juga karena ia mampu menyumbang secara praktis mengingat bahwa sejatinya ia merupakan sebuah gerakan sosial-politis. Meski demikian, dalam HI sendiri selalu ada pertanyaan mengenai peluang Feminisme untuk diterima sebagai sebuah teori yang lazim. Tulisan ini mencoba mendiskusikan sumbangan teoritis dari, sekaligus perdebatan-perdebatan yang mengikuti, perkembangan Feminisme dalam kajian hubungan internasional selama ini. Argumen yang dibangun pada akhirnya ialah bahwa Feminisme dapat dianggap sebagai sebuah teori tentang hubungan internasional yang lazim sepanjang terdapat percakapan antara teori tentang hubungan internasional tradisional dan teori feminis tentang hubungan internasional. Kata kunci: Feminisme, Hubungan Internasional, teori mainstream

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2024): Juli - Desember 2024 Vol 7 No 1 (2023): Januari - Juni 2023 Vol 6 No 2 (2022): Juli - Desember 2022 Vol 6 No 1 (2022): January - June 2022 Vol 5 No 2 (2021): Juli - Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): January - June 2021 Vol 4 No 2 (2020): Juli - Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): January - June 2020 Vol 3 No 2 (2019): July - December 2019 Vol 3 No 1 (2019): January - June 2019 Vol 2 No 2 (2018): Juli - Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): Januari-Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): Juli - Desember 2017 Vol 1 No 1 (2017): Januari - Juni 2017 More Issue