cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Asia Pacific Studies
Published by Universitas Kristen Indonesia
ISSN : 25806378     EISSN : 25807048     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Social Sciences Other
Jurnal Asia Pasific Studies (JAPS) is published by International Relations Department of Universitas Kristen Indonesia (UKI). It is a bi-annual journal publishing articles on International Relations and Asia Pacific issues. The journal focused on multidisciplinary and pluralistic perspectives and approaches regarding International Relations theories, research methodologies, and International Political Economy as well as Security Sudies within the scope of Asia Pacific.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4 No 1 (2020): January - June 2020" : 6 Documents clear
CHINA DIGITAL AS COUNTERWEIGHT ASIA-PACIFIC CENTURY Bayu Altair
Kajian Asia Pasifik Vol 4 No 1 (2020): January - June 2020
Publisher : International Relations Study Program of Universitas Kristen Indonesia (UKI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/japs.v4i1.1556

Abstract

China's digital transformation has been made China's digital economic capabilities awake sharply. The digitalization of China is determined by several factors which are based on the current globalization. The Chinese government also plays an active role in accelerating the domestic digital transition process and core in way of intensive cooperation with countries in the Asia Pacific region. Changes in Chinese orientation using a digital approach create anxiety for the United States of America with the emergence of the China axis in the region. The framework of the article uses the concept of digitalization to describe the process of digital transformation in China, then Neo-liberalism theory of Robert Keohane & Joseph Nye to explain the pattern of China's cooperation with the region and the Balance of Power as the middle-range theory to emphasize the emergence of China's digital axis in Asia-Pacific. Using descriptive qualitative methods and collecting literature study data, this article emphasizes the analysis of the magnitude effect of digitizing China as a new axis in the Asia Pacific region as competitors in the United States and Australia. The digitalization and intensification of cooperation believed to be the main variable in balancing the political economy axis at the regional level. Keywords: China Digital, Cooperation, Digital Economic Capability Abstrak Transformasi digital China telah membuat kapabilitas ekonomi China meningkat tajam. Digitalisasi China dideterminasi oleh beberapa faktor yang didasari oleh adanya arus globalisasi. Pemerintah China juga berperan aktif mempercepat proses transisi digital domestik serta menjadi kunci jalannya kerjasama kerjasama intensif dengan negara dikawasan Asia Pasifik Perubahan orientasi China menggunakan pendekatan digital menciptakan kekhawatiran bagi Amerika Serikat akan munculnya poros China dikawasan. Kerangka pemikiran artikel menggunakan konsep Digitalisasi untuk menggambarkan proses transformasi digital di China, teori Neoliberalisme versi Robert Keohanne & Joseph Nye untuk menjelaskan pola kerjasama China dengan negara dikawasan dan teori Balance of Power sebagai middle-range teori untuk menekankan kemunculan poros digital China di Asia-Pasific. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pengumpulan data studi literatur, artikel ini menekankan pada analisis besarnya pengaruh digitalisasi China sebagai poros baru dikawasan Asia Pasifik sebagai kompetitor Amerika Serikat dan Australia. Digitalisasi dan intensifikasi kerjasama diyakini menjadi variabel utama penyeimbang poros ekonomi politik dilevel regional. Kata Kunci: Digital China, Kerjasama, Kapabilitas Digital Ekonomi
APEC: INDONESIA AS A BALANCER AMONG US-CHINA Adellia Monika
Kajian Asia Pasifik Vol 4 No 1 (2020): January - June 2020
Publisher : International Relations Study Program of Universitas Kristen Indonesia (UKI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/japs.v4i1.1570

Abstract

APEC is an international organization located in the Asia Pacific region. Its member countries are affiliated with the intention of not only developing the regional economy but also making the region stable, because the Asia Pacific region is a busy area visited by international community entities, from developed to developing countries. This research will discuss the role of Indonesia as a counterweight to the interests of the United States and the People's Republic of China, especially in the economic fields of which each country is incorporated in APEC. Because, we know the dominance of the policies issued by the United States and the People's Republic of China in recent years has been very influential both in the international and regional order. The method used is qualitative by conducting a literature study. The approach or theory used in analyzing the discussion is the Concept of Interdependence and Neoliberal Institutionalism. The purpose of this study is to examine the extent of Indonesia's role in efforts to create regional stability between two countries that have more power such as the United States and the People's Republic of China. The results of this study will outline the benefits, opportunities and challenges of Indonesia in APEC membership and its impact on its relationship with the United States and the People's Republic of China. Keywords: APEC, Interdependence, Neoliberal Institutionalism, Indonesia, United States, China Abstrak APEC adalah salah satu organisasi internasional yang berada di kawasan Asia Pasifik. Negara-negara anggotanya tergabung dengan maksud tidak hanya mengembangkan ekonomi kawasan tapi juga menjadikan kawasan tersebut stabil, sebab kawasan Asia Pasifik merupakan kawasan yang ramai disinggahi para entitas masyarakat internasional, dari negara-negara maju hingga berkembang. Penelitian ini akan membahas mengenai peran Indonesia sebagai penyeimbang kepentingan Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok, terutama di bidang ekonomi yang masing-masing negara tersebut tergabung dalam APEC. Sebab, kita ketahui dominasi dari adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok beberapa tahun terakhir ini sangat berpengaruh baik di tatanan internasional maupun kawasan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan studi literatur. Pendekatan atau teori yang digunakan dalam menganalisa pembahasan adalah Konsep Interdependensi dan Neoliberal Institusionalisme. Tujuan Penelitian ini adalah meninjau sejauh mana peran Indonesia dalam upaya menciptakan stabilitas kawasan di antara dua negara yang memiliki power lebih seperti Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok. Hasil penelitian ini akan menguraikan manfaat, peluang dan tantangan Indonesia dalam keanggotaan APEC serta dampaknya terhadap hubungannya dengan Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok. Kata Kunci: APEC, Interdependensi, Neoliberal Instutisionalisme, Indonesia, Amerika Serikat, Tiongkok
PEMBENTUKAN PLA ROCKET FORCE SEBAGAI UPAYA TIONGKOK DALAM PENGAMANAN KEPENTINGAN NASIONAL Aryo Bimo Prasetyo
Kajian Asia Pasifik Vol 4 No 1 (2020): January - June 2020
Publisher : International Relations Study Program of Universitas Kristen Indonesia (UKI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/japs.v4i1.1604

Abstract

President Xi Jinping carried out a military reorganization carried out in 2015. The reorganization included forming the PLA Rocket Force as a new dimension tasked with handling missile weapons, both conventional and nuclear. This article uses offensive-defensive theory in analyzing the formation of PLARF as an effort to secure national interests. Furthermore, this article will explain why China formed PLARF and prefers to develop these missile weapons through offensive-defensive theory variables. Thus it can be said that the factor of weaponry technology plays a dominant role in the formation of PLARF. Keyword : PLARF, China, Offense-Defense Abstrak Presiden Xi Jinping melakukan reorganisasi militer pada tahun 2015. Reorganisasi tersebut diantaranya mengubah PLA Second Altilery Corps (PLASAC) menjadi PLA Rocket Force (PLARF) sebagai matra baru yang sejajar dengan matra liannya serta memiliki tugas untuk menangani persenjataan misil, konvensional maupun nuklir. PLARF dilengkapi persenjataan rudal dengan berbagai jelajah. Pengembangan teknologi persenjataan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan PLARF. Secara geografis, PLARF diperlukan untuk melindungi wilayah territorial Tiongkok. Presiden Xi Jinping menggambarkan PLARF sebagai inti kekuatan deterrence strategis Tiongkok, yang diperlihatkan melalui parade militer secara besar. PLARF juga disiapkan untuk melakukan operasi gabungan, serta adanya kontrol CMC terhadap PLARF memberikan kewenangan yang unik .Artikel ini menggunakan teori ofensif-defensif dalam menganalisis reorganisasi militer yang dilakukan Tiongkok. Selanjutnya, artikel ini akan menjelaskan mengapa Tiongkok membentuk PLARF serta lebih memilih mengembangkan persenjataan misil tersebut melalui variabel teori ofensif-defensif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa faktor teknologi persenjataan memegang peran dominan dalam pembentukan PLARF. Kata kunci : PLARF,Tiongkok, Ofensif-Defensif
ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI JOHN HOWARD TERHADAP IMIGRAN ILEGAL DI AUSTRALIA Dhea T. Lumentut; Yan G. Pelamonia; Johni R.V. Korwa
Kajian Asia Pasifik Vol 4 No 1 (2020): January - June 2020
Publisher : International Relations Study Program of Universitas Kristen Indonesia (UKI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/japs.v4i1.1632

Abstract

This paper aims to analyze Australian Prime Minister John Howard’s foreign policy in responding to illegal immigrants who attempt to enter Australian territory by sea. This study employed library research as well as a qualitative approach. In particular, this study used the theory of foreign policy offered by Walter Calsnaes called ‘a logically tripartite approach’ to analyze Howard’s policy in responding to illegal immigrants. This paper found that Howard’s foreign policy in responding to illegal immigrants was not only state-centric in nature focusing on protecting Australian sovereignty, but the policy also had a purpose to maintain power control. Firstly, Howard was willing to show the world that his leadership was different compared to his predecessors, asserting that Australia should not be regarded as a country of easy destination. Secondly, Howard showed that limiting the number of illegal immigrants was in the best interest of the country to protect Australians. Thirdly, Howard proved that his foreign policy towards illegal immigrants could influence the politics of Australia including federal elections. Lastly, Howard demonstrated his ability in the context of institutional settings by issuing new laws to strengthen his foreign policy. Keywords: Australia, John Howard, Illegal Immigrants, Policy Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan luar negeri Perdana Menteri John Howard dalam merespon para imigran ilegal yang datang ke Australia secara khusus melalui jalur laut. Studi ini menggunakan metode studi pustaka dan pendekatan kualitatif. Secara khusus, penulis menggunakan teori kebijakan luar negeri yang ditawarkan oleh Walter Carlsnaes yang disebut „a logically tripartite approach‟ untuk menganalisis kebijakan Howard dalam merespon imigran ilegal. Studi ini menemukan bahwa kebijakan luar negeri Howard dalam merespon imigran ilegal tidak hanya bersifat state-centric yang berfokus pada perlindungan kedaulatan negara, tetapi kebijakan itu juga memiliki motivasi untuk mempertahankan kekuasaan. Pertama, Howard ingin menunjukkan pada dunia bahwa ia adalah pemimpin yang berbeda dari pendahulunya dengan menegaskan bahwa Australia seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai negara yang dapat dicapai dengan mudah. Kedua, Howard ingin menunjukkan bahwa pembatasan jumlah imigran ilegal adalah capaian kepentingan nasional untuk melindungi komunitas Australia. Ketiga, Howard menunjukkan bahwa kebijakannya terkait imigran ilegal dapat memengaruhi nuansa perpolitikan di Australia khususnya pada pemilihan umum federal. Keempat, Howard menunjukkan kemampuannya dalam konteks pengelolaan kelembagaan dengan mengeluarkan Undang-Undang baru hasil amandemen untuk memperkuat kebijakan luar negerinya. Kata kunci: Australia, John Howard, Imigran Ilegal, Kebijakan
PERSAINGAN CHINA-AUSTRALIA DALAM PEREBUTAN PENGARUH DI KAWASAN PASIFIK Siti Nadjiha Hariri
Kajian Asia Pasifik Vol 4 No 1 (2020): January - June 2020
Publisher : International Relations Study Program of Universitas Kristen Indonesia (UKI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/japs.v4i1.1640

Abstract

The rise of China in the Pacific region is a threat to Australia as a traditional actor who has an important influence and role in the region. The rise of China pushed Australia to increase its role in the region. The Australian Government responded by channeling funds to Pacific countries to build infrastructure, a step taken by the Australian government is considered to counteract China's influence in the Pacific. With a series of major investment funds and development assistance projects, Australia and China are trying to compete with each other to create a network of their power and influence in the Pacific countries. This journal discusses the role of China-Australia in the competition for influence in the Pacific Region, using qualitative methods aimed at describing and analyzing a phenomenon systematically. This method will explain how China's role in the Pacific region increases and Australia's response as one of the traditional actors in the region. The discussion in this journal is the influence of Australia in the Pacific, the increasing role of China and Australia's response to China's rise in the Pacific Region. Keywords: Australia, China, Pacific Islands Abstrak Kebangkitan Cina di kawasan Pasifik menjadi khusus bagi Australia sebagai aktor tradisional yang memiliki kepentingan dan peran penting dikawasan. Kebangkitan China mendorong Australia untuk meningkatkan kembali perannya dikawasan. Pemerintah Australia merespons dengan akan menyalurkan dana ke negara-negara Pasifik untuk membangun infrastruktur, langkah yang diambil oleh pemerintah Australia ini guna untuk menangkal pengaruh Cina di Pasifik. Dengan bantuan dana investasi utama dan proyek-proyek bantuan pembangunan, Australia dan Cina berusaha saling berlomba-lomba untuk menciptakan jaringan koordinasi dan memfasilitasi mereka di negara-negara Pasifik. Jurnal ini membahas tentang Peran Cina-Australia dalam Persaingan pengaruh di Kawasan Pasifik, dengan mengunakan metode kualitatif yang membahas dan menganalisa fenomena yang sistematis. Metode ini akan menjelaskan cara meningkatkan peran Cina dikawasan Pasifik serta respons Australia sebagai salah satu aktor tradisional di kawasan. Terkait pembahasan dalam jurnal ini yaitu Australia di Pasifik, Peran Cina juga respons Australia terhadap China di Kawasan Pasifik. Kata Kunci: Australia, China, Kepulauan Pasifik
PROSES SEKURITISASI PANDEMI SARS-COV-2 (COVID-19) DI INDONESIA SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP HUBUNGAN LUAR NEGERI INDONESIA Rasyid Arifin
Kajian Asia Pasifik Vol 4 No 1 (2020): January - June 2020
Publisher : International Relations Study Program of Universitas Kristen Indonesia (UKI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/japs.v4i1.1746

Abstract

The SARS-CoV-2 or Covid-19 virus pandemic in Indonesia underwent a process of securitization in an effort to eliminate the threat. Securitization is the solution faced by Indonesia Covid-19. This study describes the Covid-19 securitization process in Indonesia. The question of this research is how is the Covid-19 securitization process in Indonesia? The variables used in this study are securitization actors, speech acts, existential threats, object referent, and extraordinary actions to explain the Covid-19 securitization process in Indonesia. This study uses a qualitative method. Keywords: Securitization, Covid-19, Indonesia, International Relation Abstrak Pandemi virus SARS-CoV-2 atau Covid-19 di Indonesia mengalami proses sekuritisasi dalam upaya untuk mengeliminasi ancaman. Sekuritisasi menjadi solusi yang dilakukan indonesia menghadapi Covid-19. Kajian ini menggambarkan proses sekuritisasi Covid-19 di Indonesia. Pertanyaan kajian ini bagaimana proses sekuritisasi Covid-19 di Indonesia? Variabel-variabel yang dipakai pada kajian ini aktor sekuritisasi, Speech Act, existential threat, refrent object, dan extraordinary measure dapat menjelaskan proses sekuritisasi Covid-19 di Indonesia. Kajian ini menggunakan metode kualitatif. Kata Kunci: Sekuritisasi, Covid-19, Indonesia, Hubungan Internasional

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2024): Juli - Desember 2024 Vol 7 No 1 (2023): Januari - Juni 2023 Vol 6 No 2 (2022): Juli - Desember 2022 Vol 6 No 1 (2022): January - June 2022 Vol 5 No 2 (2021): Juli - Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): January - June 2021 Vol 4 No 2 (2020): Juli - Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): January - June 2020 Vol 3 No 2 (2019): July - December 2019 Vol 3 No 1 (2019): January - June 2019 Vol 2 No 2 (2018): Juli - Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): Januari-Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): Juli - Desember 2017 Vol 1 No 1 (2017): Januari - Juni 2017 More Issue