cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rahmad Hidayat
Contact Email
rahmad_dayat22@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
jiappublik.ummat@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JIAP)
Published by Universitas Muhammadiyah Mataram
ISSN : 23392932     EISSN : 26155826     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) adalah salah satu jurnal penelitian yang dikelola oleh Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Mataram, p-ISSN 2339-2932 & ISSN Online: 2615-5826. Tiap tahun terbit dua kali yakni bulan Maret dan September. Adapun cakupan publikasi pada JIAP adalah hasil penelitian di bidang administrasi publik.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10, No 1 (2022): Maret" : 7 Documents clear
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Energy Equity Epic (Sengkang) Pty. Ltd Dalam Penerapan Konsep Sustanaible Development Al Muhajir Haris; Zaldy Rusnaedy
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 10, No 1 (2022): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jiap.v10i1.6100

Abstract

Kerusakan lingkungan yang terjadi dari tahun ketahunbelakangan ini, mengakibatkan dampak pengaruh pada keadaan kondisi lingkungan saat ini, seperti kerusakan hutan, tanah,longsor, banjir dan dampak lainnya yang mempengaruhi keadaan lingkungan sosial masyarakat. Kerusakan lingkungan pada dasarnya dipengaruhi oleh aktifitas sebuah perusahaan yang tidak memahami tanggung jawab sosial perusahaan serta konsep pemahaman tentang pembangunan berkelanjutan pada stiap pengelolaan sumber daya alam yang dikelolanya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana proses pengelolaan lingkungan yang baik serta tanggung jawab sosial pada perusahaan Energy Equity Epic (Sengkang) Pty. Ltd. Teknik dalam pengumpulan data ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, telaah dan dokumentasi, data hasil penelitian ini kemudian dianalisis dengan tahapan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan sebuah kesimpulan.Hasil penelitian ini berupa artikel ilmiah yang tingkat kesiapterapan teknologi penelitian ini adalah tanggung jawab sosial perusahaan pada pembanguan berkelanjutan.
Rehabilitasi Pendampingan Korban Kekerasan Pada Anak Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo) Nourma Ulva Kumala Devi; Khoirina Rizeki
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 10, No 1 (2022): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jiap.v10i1.8054

Abstract

Kekerasan anak dan perempuan merupakan suatu bentuk tindak kejahatan yang dapat mengakibatkan kerugian serta kesehatan mental dan psikis terganggu, sehingga kekerasan sangat berdampak buruk terhadap kondisi korban yang mengakibatkan korban menjadi despresi ataupun trauma akibat kekerasan yang dialaminya. Maka sangat penting diterapkannya suatu pendampingan terhadap para korban yang mengalami kekerasan, dan Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo melakukan suatu  rehabilitasi berguna untuk pemulihan korban yang mengalami kekerasan dan dengan adanya rehabilitasi akan memberikan suatu bentuk pendampingan lainnya seperti pendampingan dalam bentuk healing yang dimana dalam pendampingan ini akan memberikan efek yang baik terhadap pemulihan kesehatan mental dan psikis korban agar tidak mengalami trama. Kekerasan terjadi bukan hanya kepada anak dengan fisik normal tetapi anak yang berkebutuhan khusus atau disabilitas pun sering mengalami kekerasan baik itu kekerasan seksual, eksploitasi, penelantaran anak, dan kekerasan emosional. Kekerasan seksual pada anak tunagrahita yang sering terjadi yang pelaku melakukan aksinya dengan iming-iming uang atau makanan, eksploitasi anak yang sering terjadi kepada anak disabilitas yaitu dituntut untuk mengemis dan mengamen sehingga orang menjadi iba atau kasihan, penelatan anak dan kekerasan emosional yang sering dialami oleh anak disabilitas karena orang tua tidak bertanggung jawab dan tidak memenuhi haknya sabagai orang tua dalam melindungi anak. Oleh karena itu sangat penting untuk mengawasi dan melindungi anak dari kejahatan yang mengintai dan kekerasan pada anak disabilitas harus benar-benar diperhatikan karena anak adalah penerus bangsa.
Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Khairunnisa Khairunnisa
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 10, No 1 (2022): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this research was to service quality of Vehicle Inspection in Transportation Agency of Yogyakarta as well as it’s supporting and hampering factors. The research design used qualitative approach with descriptive method. The data were collected through interviews, observation, and documentation. The data validation were done through source triangulation and the data were analyzed using Miles and Huberman’s analysis model. The results of the research showed that the service quality of Vehicle Inspection in Transportation Agency of Yogyakarta was already good, it can be seen from tangibility, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. However, there were still hampering factors in the improvement of the service quality such as the system that is not yet integrated to the Ministry of Transportation’s information system, the lack of people’s awareness to take periodical vehicle inspection, the socialization about vehicle inspection that is not directly done by the Technical Implementation Unit of Vehicle Inspection, the unavailability of online registration, and the absence of installation service of certificate as well as plate of periodical vehicle inspection.
Implementasi Kebijakan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Tangerang Selatan Abdul Rahman; Dicky Mulya Ramdhani
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 10, No 1 (2022): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jiap.v10i1.7352

Abstract

Eskalasi suhu politik selalu terjadi ketika menjelang Pemilihan Umum (Pemilu), baik di level pusat maupun daerah (Pemilihan Umum Kepala Daerah). Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) ialah aktor yang berada dalam posisi yang sangat dilematis oleh politisasi kepentingan politik praktis. Di sisi lain, ASN juga harus tetap bersikap netral untuk menjaga profesionalitasnya dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publiknya. Hal itu diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan SKB 4 Menteri tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. Tujuan penelitian ini ialah mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Netralitas Pegawai ASN dalam Pilkada di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan  model George Edwards III dengan 4 (empat) indikator diantaranya: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode penelitian menggunakan studi kasus, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengambilan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi kebijakan pengawasan netralitas pegawai ASN dalam pemilihan Kepala Daerah di Kota Tangerang Selatan sudah relatif baik, namun masih terdapat beberapa hambatan seperti: masih rendahnya persentase kegiatan sosialisasi pada aspek netralitas ASN di Kota Tangerang Selatan, belum adanya mekanisme reward and punishment diantara implementor kebijakan, kurangnya personil Koordinator Wilayah. Saran dari penelitian ini adalah peningkatan persentase kegiatan sosialisasi, terutama oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan hingga persentase minimalnya mencapai 45%, diadakannya mekanisme reward and punishment diantara implmentor kebijakan untuk meningkatkan motivasi diantara implementor kebijakan untuk terus mendorong dan meningkatkan kesadaran netralitas ASN di Kota Tangerang Selatan, dan menambah kuantitas Koordinator Wilayah hingga terdistribusi secara merata.
ANALISIS E-GOVERNMENT DALAM PENERAPAN APLIKASI SAPO RANCAK DI DPMPTSP KOTA PADANG Ahmad Rusdi; Roni Ekha Putera; Kusdarini Kusdarini
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 10, No 1 (2022): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jiap.v10i1.6650

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan e-government dalam pelayanan aplikasi Sapo Rancak di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang. Penelitian ini menggunakan teori balanced e-government scorecard sebagai alat analisis pemerintah menerapkan e-government dalam pelayanannya dengan lima dimensi yaitu, manfaat, efisiensi, partisipasi, transparansi, dan manajemen perubahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Informan penelitian ini ditentuknan dengan teknik purposive sampling dan menguji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa e-government dalam penerapan aplikasi Sapo Rancak untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi perizinan belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih belum terlaksanannya beberapa indikator yang terdapat pada dimensi penerapan e-government oleh pemerintah pada DPMPTSP Kota Padang. Hal ini dibuktikan pada dimensi manfaat, yaitu indikator kemudahan akses oleh stakeholders. Pada indikator tersebut, masyarakat masih datang ke Mal Pelayanan Publik Kota Padang untuk di ajarkan cara menggunakan layanan aplikasi Sapo Rancak. Kemudian pada dimensi partisipasi, masih belum terpenuhinya dua indikator yang dapat mendukung keterlibatan dan membantu masyarakat dalam mendapatkan layanan perizinan, yaitu indikator tersedianya fasilitas chatting, forum, mils, dan akses langsung masyarakat melalui web terhadap orang berkepentingan.
Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Pekanbaru Eko Handrian; Siti Hawa
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 10, No 1 (2022): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jiap.v10i1.7749

Abstract

This study aims to determine and implement the Capture Fisheries Development Program at the Pekanbaru City Agriculture and Fisheries Service, the assessment indicators used include Policy Standards and Targets, Resources, Inter-Organizational Relations, Characteristics of Implementing Agencies, Social, Political and Economic Conditions. This type of research uses descriptive quantitative research methods with data collection techniques used consisting of primary data collected by questionnaires and interviews, and secondary data collected using observation and documentation. Based on the results of the research, it is known that in this study from the side of the official apparatus that the implementation of the Capture Fisheries Development program at the Pekanbaru City Agriculture and Fisheries Service is "implemented". This is because it is seen from an internal point of view, namely the official apparatus that the Pekanbaru City Agriculture and Fisheries Service as the executor of the Capture Fisheries Development program at the Pekanbaru City Agriculture and Fisheries Service has been carried out properly and seen from the community's point of view as an external party that, to realize the Development program Capture Fisheries at the Pekanbaru City Agriculture and Fisheries Service, it is very important to carry out outreach to the community, this is also to help the community become more aware that the government has provided a Capture Fisheries Development program at the Pekanbaru City Agriculture and Fisheries Service and the public is also not lacking in public information. . However, the activities and programs carried out are not in accordance with the philosophy of the capture fisheries development program at the Pekanbaru City Agriculture and Fisheries Office
Social Capital dan Potret Pekerja Anak Dalam Industri Pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Mey Susanti AS; Nia Kurniati; Syaumudinsyah Syaumudinsyah; Lubna Lubna
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 10, No 1 (2022): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jiap.v10i1.7988

Abstract

Perkembangan pariwisata di NTB tergolong pesat dengan adanya kebijakan pemerintah yang telah menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan destinasi dan keragaman potensi wisata kelas dunia. Pembangunan wisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di satu sisi berdampak positif dalam pengembangan ekonomi, namun di sisi lain menimbulkan permasalahan terkait isu mengenai pekerja anak (child labour). Penelitian ini dilatari oleh adanya fenomena pekerja anak dalam industri pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang mana bukan hanya sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah saja, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak. Konsep modal sosial di masyarakat merupakan hal yang kurang dipahami secara teori oleh masyarakat awam. Namun begitu, ia telah dipraktikkan secara keseharian oleh masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui social capital atau modal sosial yang ada di masyarakat dalam menekan angka pekerja anak pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, dengan menggunakan metode kualitatif melalui perspektif fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja anak di kawasan wisata masih sulit untuk dihapus. Pekerja anak belum bisa diatasi secara maksimal karena menyangkut kebiasaan di tengah masyarakat. Pemerintah pusat juga menekankan pencegahan eksploitasi anak di objek wisata. Namun, aktivitas itu masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Karena itu, kebijakan perlindungan anak perlu memperkenalkan dan mempertimbangkan konsep tersebut agar seluruh pemangku kepentingan dapat mengawasi kewajiban dan tanggung jawab bersama dalam memberikan perlindungan ini.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2025): September Vol 13, No 1 (2025): Maret Vol 12, No 2 (2024): September Vol 12, No 1 (2024): Maret Vol 11, No 2 (2023): september Vol 11, No 1 (2023): Maret Vol 10, No 2 (2022): september Vol 10, No 1 (2022): Maret Vol 9, No 2 (2021): September Vol 9, No 1 (2021): Maret Vol 8, No 2 (2020): September 2020 Vol 8, No 1 (2020): Maret 2020 Vol 7, No 2 (2019): September 2019 Vol 7, No 1 (2019): Maret 2019 Vol 6, No 2 (2018): September 2018 Vol 6, No 1 (2018): Maret 2018 More Issue