cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Achmad Surya
Contact Email
surya_gayo85@yahoo.co.id
Phone
-
Journal Mail Official
resam.jh.stihmat@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh tengah,
Aceh
INDONESIA
RESAM Jurnal Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah
ISSN : 24432407     EISSN : 2615207X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
RESAM Jurnal Hukum terbit 2 (dua) kali setahun pada bulan April dan Oktober. Naskah yang sudah diterima dan siap dipublikasikan secara online (early view) dan versi cetaknya akan diedarkan pada setiap terbitan.
Arjuna Subject : -
Articles 4 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2019): RESAM Jurnal Hukum" : 4 Documents clear
Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Jasa Transportasi Online Di Kota Medan Zuhriati Khalid
RESAM Jurnal Hukum Vol 5, No 1 (2019): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : RESAM Jurnal Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1785.144 KB) | DOI: 10.32661/resam.v5i1.20

Abstract

AbstrakHukum dalam proses social engineeringberperan membentuk regulasi  yang mengontrol perubahan sosial dimasyarakat, antara lain dengan terealisasinya perlindungan hukum secara universal bagi masyarakat. Antara para pengemudi (driver) jasa transportasi online dengan pihak provider transportasi online memiliki hubungan  kemitraan sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata, akan tetapi dilihat dari aspek hukum ketenagakerjaan hubungan kemitraan tersebut telah memenuhi unsur secara formal, yakni adanya kepercayaan, perintah dan upah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana implementasi peraturan hukum yang ada dipatuhi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.Metode penelitian ini adalah kualitatif, yakni berdasarkan prinsip/azas hukum, doktrin dan peraturan perundangan yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.AbstrackLaw as social engineering has played a role in forming regulations that control social change in society, among the realization of universal legal protection for society. Between the drivers of online transportation services with the online transportation, the provider has a relationship as regulated in civil law but viewed from the aspect of labor law the relationship has fulfilled the elements formally, namely the existence of the trust, orders, and wages. The purpose of this study is to see to what extent the implementation of existing legal regulations is obeyed and provide protection to the public. The method of this research is qualitative, which is based on the principles of law, doctrine, and legislation that can answer the problems in this study.
Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (Cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia Fairuz Rhamdhatul Muthia; Ridwan Arifin
RESAM Jurnal Hukum Vol 5, No 1 (2019): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : RESAM Jurnal Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1994.73 KB) | DOI: 10.32661/resam.v5i1.18

Abstract

AbstrakKejahatan mayantara (cybercrime) di Indonesia terjadi dengan berbagai motif dan dilakukan oleh beragam pelaku mulai dari usia remaja hingga orang tua, laki-laki atau perempuan. Kasus-kasus cybercrime sebetulnya diatur secara khusus melalui undang-undang informasi dan transaksi elektronik, juga dalam kitab undang-undnag hukum pidana, namun dalam praktiknya masih belum maksimal. Salah satu yang sering terjadi yakni pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial atau media online lainnya. Pencemaran nama baik adalah suatu tindakan kejahatan yang bertujuan untuk mencemarkan nama baik seseorang dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis dan akan menimbulkan dampak buruk yang merugikan seseorang bagi yang namanya tercemar atau yang dicemarkan. Tulisan ini menganalisis dari segi hukum pidana tentang penerapan hukum pidana pada kasus pencemaran nama baik melalui media sosial atau media online di Indonesia.AbstractThe crime of mayantara (cybercrime) in Indonesia occurs with a variety of motives and is carried out by various actors ranging from teenagers to parents, men or women. Cybercrime cases are actually specifically regulated through information laws and electronic transactions, also in the criminal law law, but in practice it is still not optimal. One that often occurs is defamation carried out through social media or other online media. Defamation is a crime that aims to defame someone in written or unwritten form and will have a negative impact on someone whose name is polluted or defiled. This paper analyzes in terms of criminal law about the application of criminal law in cases of defamation through social media or online media in Indonesia.
Usaha Pemerintah Melindungi Hak Imunitas Advokat Dalam Melakukan Pekerjaan Cinthia Wijaya; John Calvin; Mutiara Girindra Pratiwi
RESAM Jurnal Hukum Vol 5, No 1 (2019): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : RESAM Jurnal Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1787.012 KB) | DOI: 10.32661/resam.v5i1.16

Abstract

AbstrakHak Imunitas Advokat menjadi tolak ukur bagi seorang Advokat dalam melaksanakan tugasnya sesuai kuasa yang diberikan klien dalam pembelaan hukum dalam kasus yang ditangani, sebagaiaman diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui usaha pemerintah melindungi hak imunitas advokat dalam melakukan pekerjaan. Pendekatan penelitian ini yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder atau data pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan Hak imunitas sangat penting bagi advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai aparat penegak hukum demi terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dengan demikian, hak imunitas advokat bukan hanya diberikan dalam sidang pengadilan, tapi berlaku juga di luar persidangan dengan catatan bahwa di luar persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses peradilan.AbstractThe Advocate's Immunity Rights is a benchmark for an Advocate in carrying out his duties by the authority granted by the client in a legal defense in the case handled, as stipulated in Article 16 of Law Number 18 of 2003 concerning Lawyers. The purpose of this study is to determine the government's efforts to protect the rights of immunity of advocates in carrying out work. This research approach is normative juridical by using secondary data or library data. The results of the study indicate that the right to immunity is very important for advocates in carrying out their functions and duties as law enforcement officers to create justice, certainty, and expediency. As such, the rights of the immunity of advocates are not only given in court proceedings but also apply outside the trial provided that outside the trial is an integral part of the judicial process.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Penyu Di Kabupaten Kepulauan Aru Erwin Ubwarin
RESAM Jurnal Hukum Vol 5, No 1 (2019): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : RESAM Jurnal Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2060.989 KB) | DOI: 10.32661/resam.v5i1.15

Abstract

AbstrakPenangkapan penyu di Kepulauan Aru menimbulkan permasalahan, karena penyu mempunyai nilai jual yang cukup mengiurkan para penangkap penyu, padahal penyu merupakan binatang yang dilindungi oleh Negara. Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan memakai metode yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analitis, sumber hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer dan sekunder untuk memperoleh hasil. Hasil penelitian menujukan ada faktor mempengaruhi mulai dari faktor peraturan perundang undangan, faktor penegakan hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan fasilitas, sampai pada faktor adat istiadat yang mempengaruhi penangkapan penyu.AbstractThe capture of sea turtles in the Aru Arcipelago problems, because turtles have a selling value that is enough to lure turtle catchers, even though turtles are animals protected by the State. For this reason the author conducted a study using normative juridical methods, with the type of analytical descriptive research, the legal sources used were primary and secondary legal materials to obtain results. The results of the study show that there are influencing factors ranging from the factors of legislation, law enforcement factors, community factors, factors of facilities and facilities, to the customs factors that affect the capture of turtles.  

Page 1 of 1 | Total Record : 4

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 2 (2024): RESAM Jurnal Hukum Vol 10 No 1 (2024): RESAM Jurnal Hukum Vol 10, No 1 (2024): RESAM Jurnal Hukum Vol 9, No 2 (2023): RESAM Jurnal Hukum Vol 9, No 1 (2023): RESAM Jurnal Hukum Vol 8, No 2 (2022): RESAM Jurnal Hukum Vol 7, No 2 (2021): RESAM Jurnal Hukum Vol 7 No 2 (2021): RESAM Jurnal Hukum Vol 7, No 1 (2021): RESAM Jurnal Hukum Vol 6, No 2 (2020): RESAM Jurnal Hukum Vol 6, No 1 (2020): RESAM Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2019): RESAM Jurnal Hukum Vol 5, No 1 (2019): RESAM Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2018): RESAM Jurnal Hukum More Issue