cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Endang Wahyati
Contact Email
endang_wahyati@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
soepra@unika.ac.id
Editorial Address
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang, 50234
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan
Published by Universitas Katolik Soegijapranata
ISSN : -     EISSN : 2548818X     DOI : https://doi.org/10.24167/shk
Core Subject : Health, Social,
Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Journal focuses on the development of health law in Indonesia: national, comparative and international. The exchange of views between health lawyers in Indonesia is encouraged. The Journal publishes information on the activities of European and other international organizations in the field of health law. Discussions about ethical questions with legal implications are welcome. National legislation, court decisions and other relevant national material with international implications are also dealt with.
Arjuna Subject : Profesi Kesehatan - Profesi Kesehatan (Lain-Lain)
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 10, No 2: Desember 2024" : 12 Documents clear
The Legal Protection for Independent Practicing Doctors in Providing Telemedicine Services to Patients Kartika, Kartika; Andika, Andika
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 10, No 2: Desember 2024
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v10i2.12569

Abstract

The purpose of study were to analyze the form of legal protection for doctors for the occurrence of risks in telemedicine services to patients. A normative juridical method is used in this research in which the implementation of this method is a study of legal principles and legal systematics. This research was a normative legal research. The results showed that the form of legal protection for doctors against risks in telemedicine services to patients is in the form of preventive and repressive protection. Legal protection for doctors in therapeutic relationships of health services through electronic telemedicine media is regulated in Law Number 17 of 2023 concerning Health. Preventive legal protection is preventive in nature against disputes, where in this case the KKI organizes training and skills improvement activities for doctors in order to improve the quality of services provided to patients. On the other hand, the protection provided is repressive legal protection related to the resolution of medical disputes between medical personnel and patients.Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi dokter atas terjadinya risiko dalam pelayanan telemedicine kepada pasien. Penelitian ini termasuk penelitian normative yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi dokter atas terjadinya risiko dalam pelayanan telemedicine kepada pasien adalah dalam bentuk perlindungan yang bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum terhadap dokter dalam hubungan teraupeutik pelayanan kesehatan melalui media elektronik telemedisin diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Perlindungan hukum preventif bersifat pencegahan atas terjadinya sengketa, dimana dalam hal ini KKI menyelenggarakan pelatihan dan kegiatan peningkatan keterampilan bagi dokter agar dapat meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan kepada pasien. Di sisi lain perlindungan yang diberikan adalah perlindungan hukum represif yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa medis antara tenaga medis dengan pasien
Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Berdasarkan Pasal 193 UU Kesehatan dalam Peristiwa Bayi Tertukar Kurnia, Margaretha; Simandjutak, Marcella Elwina; Asmara, Gregorius Yoga Panji
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 10, No 2: Desember 2024
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v10i2.12214

Abstract

Peristiwa bayi tertukar di sebuah rumah sakit menimbulkan sengketa medis antara pihak pasien dan rumah sakit.  Kewajiban rumah sakit sebagai subjek hukum dalam hubungan hukum antara rumah sakit dan pasien pada peristiwa tersebut menimbulkan konsekuensi timbulnya tanggung jawab rumah sakit. Tanggung jawab  hukum rumah sakit dalam upaya pelayanan kesehatan  saat ini dinyatakan dalam Pasal 193 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dugaan adanya unsur tindak pidana dalam peristiwa ini menimbulkan pertanyaan  sejauh mana batas pertanggungjawaban pidana pimpinan rumah sakit dan bagaimana pertanggungjawaban badan hukum penyelenggara rumah sakit dalam peristiwa hukum bayi tertukar.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui batas pertanggungjawaban pidana pimpinan rumah sakit dan pertanggungjawaban badan hukum penyelenggara rumah sakit dalam peristiwa hukum bayi tertukar di rumah sakit.Metodologi penelitian adalah yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan terutama melalui pendekatan kasus dalam peristiwa bayi tertukar.  Penelitian ini merupakan penelitian preskriptif. Pengumpulan data didapat dari data primer melalui indepth interview pada responden penelitian dan data sekunder. Analisa data menggunakan analisa data kualitatif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa batas pertanggungjawaban pidana pimpinan rumah sakit dalam peristiwa hukum bayi tertukar di rumah sakit belum jelas, karena kata “semua” pada Pasal 193 UU 17/2023  belum mencerminkan makna lex certa pada asas legalitas bahwa undang-undang harus dirumuskan dengan terperinci dan cermat.  Badan hukum penyelenggara rumah sakit dalam peristiwa hukum bayi tertukar bertanggung jawab secara perdata, namun tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya karena dugaan tindak pidana bukan merupakan tindak pidana korporasi. Untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi seluruh subjek hukum dalam peristiwa ini diperlukan penambahan norma jenis tindak pidana yang dipertanggungjawabkan secara vicarious liability pada UU Kesehatan dan UU KUHP yang akan datang. Abstract:  The incident of a switched baby at a hospital has led to a medical dispute between the patient and the hospital. The hospital’s obligation as a legal subject in the legal relationship between the hospital and the patient in this incident results in the hospital's responsibility. The hospital's legal responsibility in healthcare services is currently outlined in Article 193 of  Health Law Number  17/2023. The suspicion of criminal elements in this incident raises the question of the extent of criminal liability of the hospital director and the legal responsibility of the corporate in the case of switched baby.The research aims to understand the limits of the hospital director’s criminal responsibility and corporate legal responsibility in the switched baby incident at the hospital.The research methodology is juridical-empirical with an approach to the law, a conceptual approach, and particularly through a case approach to the switched baby incident. This is a prescriptive study. Data collection was collected through primary data via in-depth interviews with research respondents and secondary data. Data analysis used qualitative data analysis.The research concludes that the limits of the hospital director’s criminal liability in the switched baby incident are unclear because the term "all" in Article 193 of Law 17/2023 does not reflect the principle of lex certa in the legality principle, which states that laws should be formulated in detail and carefully. The corporation organizing the hospital in the switched baby incident is responsible civilly, but cannot be held criminally liable because the alleged crime is not a corporate crime. To provide legal protection and certainty for all legal subjects involved in this incident, it is necessary to add norms regarding criminal acts accountable through vicarious liability in the upcoming Health Law and the Criminal Code

Page 2 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1: Juni 2025 Vol 10, No 2: Desember 2024 Vol 10, No 1: Juni 2024 Vol 9, No 2: Desember 2023, Terakreditasi Nasional Peringkat 3 Vol 9, No 1: Juni 2023 Vol 8, No 2: Desember 2022 Vol 8, No 1: Juni 2022 Vol 7, No 2: Desember 2021 (dalam proses Review) Vol 7, No 2: Desember 2021 Vol 7, No 1: Juni 2021 Vol 6, No 2: Desember 2020 Vol 6, No 1: Juni 2020 Vol 5, No 2: Desember 2019 Vol 5, No 1: Juni 2019 Vol 4, No 2: Desember 2018 Vol 4, No 1: Juni 2018 Vol 3, No 2: Desember 2017 Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 1 (2015) More Issue