cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Saiful Abib
Contact Email
agussaifulabib@usm.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
iftar_aryaputra@usm.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universtas Semarang Jl. Soekarno-Hatta, Tlogosari Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)
Published by Universitas Semarang
ISSN : 14113066     EISSN : 25808516     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) P-ISSN 1411-3066 E-ISSN 2580-8516 adalah Jurnal Nasional Terakreditasi yang berafiliasi dengan Fakultas Hukum Universitas Semarang dan diterbitkan oleh Universitas Semarang. Dengan semangat menyebarluaskan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum jurnal ini bertujuan untuk mefasilitasi akademisi, peneliti, dan praktisi profesional yang mengkaji perkembangan hukum dan masyarakat melalui konsep dan ide-ide yang disebarluaskan untuk pengembangan hukum Indonesia. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) diterbitkan secara berkala setahun 2 kali yaitu Mei dan November dalam artikel bahasa Indonesia. Naskah yang telah disetujui dan siap diterbitkan akan secara teratur diterbitkan melalui website dan hardcopy akan diedarkan setiap penerbitan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 10, No 2 (2020): November" : 12 Documents clear
Penggunaan Akun Bot Media Sosial untuk Memengaruhi Opini Publik dalam Demokrasi: Sebuah Tinjauan Hukum di Indonesia Devi Rahma Fatmala; Amanda Amelia; Fitri Agustina Trianingsih
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 10, No 2 (2020): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v10i2.2198

Abstract

Diskursus politik pada hari ini tidak dapat dilepaskan dari penggunaan media sosial. Banyak aktor politik menggunakannya untuk melakukan kampanye isu hingga menyerang lawan politik demi memengaruhi opini publik. Salah satu instrumen yang digunakan oleh aktor politik dalam menggunakan media sosial ini adalah akun bot. Akun bot merupakan akun daring yang beroperasi secara otomatis yang seluruh aktivitasnya dalam akun tersebut bukan merupakan hasil dari tindakan seseorang. Penggunaan akun bot ini dinilai banyak ahli demokrasi dan ahli hukum sebagai penurun kualitas demokrasi di suatu negara. Walaupun demikian, masih banyak negara yang belum menerapkan regulasi terhadap penggunaan akun bot ini termasuk Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan tinjauan hukum terhadap penggunaan akun bot dalam rangka memengaruhi opini publik di Indonesia. Menggunakan teori demokrasi deliberatif, tulisan ini melihat bahwa penggunaan akun bot oleh aktor politik dapat mencegah tujuan demokrasi yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 tidak tercapai. Penulis kemudian merekomendasikan regulasi penggunaan akun bot ini melalui revisi UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disertai dengan argumentasi pro-kontra yang perlu diperhatikan dalam penerapan hukum tersebut.
MOTIF DAN AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF Junaidi Junaidi
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 10, No 2 (2020): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v10i2.2503

Abstract

Praktik pengangkatan anak telah berlangsung sejak dahulu, saat ini dan akan terus berlangsung pada masa yang akan datang. Pengangkatan anak dilaksanakan dengan motif dan cara yang berbeda-beda pada suatu masyarakat diantaranya dilaksanakan sesuai dengan hukum adat masyarakat dan juga pengangkatan anak yang dilakukan sesuai dengan hukum positif.  Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui motif dan akibat hukum pelaksanaan pengangkatan anak dalam Hukum Adat dan Hukum Positif Indonesia.  Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis-normatif dengan cara mengumpulkan data sekunder, analisis data menggunakan logika deduksi. Hasil penelitian ini adalah motif dan akibat hukum pengangkatan anak dalam hukum adat dan hukum positif memiliki perbedaan yang cukup besar karena adanya perbedaan prinsip yang digunakan. Sehingga perlu adanya edukasi kepada masyarakat agar pengangkatan anak sesuai dengan tujuan untuk kepentingan perlindungan anak.

Page 2 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 2 (2025): November Vol. 15 No. 1 (2025): May Vol. 14 No. 2 (2024): November Vol. 14 No. 1 (2024): Mei Vol. 13 No. 2 (2023): November Vol. 13 No. 1 (2023): Mei Vol. 12 No. 2 (2022): November Vol. 12 No. 1 (2022): Mei Vol 12, No 1 (2022): Mei Vol. 11 No. 2 (2021): November Vol. 11 No. 1 (2021): Mei Vol 11, No 1 (2021): Mei Vol 10, No 2 (2020): November Vol 10, No 1 (2020): Mei Vol 9, No 2 (2019): November Vol 9, No 1 (2019): Mei Vol 9, No 1 (2019): Mei Vol 8, No 2 (2018): November Vol. 8 No. 2 (2018): November Vol 8, No 2 (2018): November Vol 8, No 1 (2018): Mei Vol. 8 No. 1 (2018): Mei Vol 7, No 3 (2017): November Vol 7, No 3 (2017): Desember Vol. 7 No. 2 (2017): Mei Vol 7, No 1 (2017): Januari Vol. 7 No. 1 (2017): Januari Vol 6, No 3 (2016): November Vol 6, No 3 (2016): Desember Vol. 6 No. 2 (2016): Mei Vol. 6 No. 1 (2016): Januari Vol 5, No 3 (2015): November More Issue