cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
pasca@usm.ac.id
Editorial Address
Pasca Sarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang (USM) Jl Soekarno Hatta Tlogosari Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Ius Constituendum
Published by Universitas Semarang
ISSN : 25412345     EISSN : 25808842     DOI : 10.26623
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal Ius Constituendum a scientific journal that includes research, court decisions and assessment/comprehensive legal discourse both by researchers and society in general to emphasize the results in an effort to formulate new rules of the new in the field of the legal studies in accordance with the character of ius constituendum. Journal Ius Constituendum periodic journal published twice a year in April and October, has been indexed SINTA 3 (Accredited by the Directorate General of Research And Development of the Ministry of Research, Technology, and Higher Education of the Republic of Indonesia Number 36/E/ KPT/2019). Registered as a member of Crossref system with Digital Object Identifier (DOI) prefix 10.26623. All articles will have DOI number.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2019): April" : 7 Documents clear
KASUS GLORIA E MAIRERING PERKARA KEWARGANEGARAAN GANDA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN Hanuring Ayu; Paramitha Setia Anggraeny
Jurnal Ius Constituendum Vol 4, No 1 (2019): April
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (646.173 KB) | DOI: 10.26623/jic.v4i1.1530

Abstract

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menunjukkan hubungan antara satu pribadi dengan pribadi yang lain. Dengan adannya Undang – Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang memberlakukan dua kewarganegaraan bagi anak - anak hasil perkawinan campuran. Undang – Undang ini memberikan kewarganegaraan ganda, hanya terbatas pada anak-anak hasil perkawinan campuran sampai anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin, setelah itu ia harus memilih salah satu untuk menjadi kewarganegaraannya. Perbedaan kewarganegaraan tidak saja terjadi antara pasangan suami istri dalam suatu perkawinan campuran, tetapi juga terjadi pada anak - anak hasil perkawinan campuran. Bila anak yang berkewarganegaraan ganda memperoleh warisan dari salah satu orangtuanya berupa tanah hak milik, maka hak anak tersebut tentunya tidak hapus. Akan tetapi ia harus menunggu sampai usianya mencapai 18 (delapan belas) tahun, kemudian memilih menjadi WNI barulah ia dapat memiliki haknya sesuai peraturan yang berlaku,tetapi dalam kasus Gloria sesuai dengan keputusan MK Nomor 213/Pdt.G/2013/PN.BKS. Tahun 2013. Bahwa MK menolak gugatan dari ibunda Gloria.
PENYELESAIAN SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI AJUDIKASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Arif Widi Fatoni
Jurnal Ius Constituendum Vol 4, No 1 (2019): April
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (475.327 KB) | DOI: 10.26623/jic.v4i1.1536

Abstract

Perkembangan teknologi Informasi yang sangat cepat berdampak pada tuntutan pelayanan informasi publik yang lebih optimal. Sehingga lembaga publik juga dituntut untuk melaksanakan ketentuan sesuai yang di amahkan undang-undang keterbukaan informasi publik. Dalam pelayanan publik sangat dibutuhkan tanggapan atau pelayanan yang cepat sehingga dalam pelayanan tidak menimbulkan adanya sengketa keterbukaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi ke Komisi Informasi Publik. Karena adanya pengajuan sengketa tentu saja Komisi Informasi Publik akan menyelesaikan melalui ajudikasi. Untuk itu standar operasional proedur dalam permintaan informasi pada lembaga publik atau penyedia informasi harus dilaksanakan dengan baik.Perumusan masalahnya adalah cara penyelesaikan sengketa serta mengetahui kendala dan solusi penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik melalui ajudikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.Pendekatan Penelitian adalah yuridis normatif, dalam mengadakan pendekatan serta prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang masih berlaku untuk meninjau, melihat serta menanalisa permasalahan yang menjadi objek penelitian, serta dalam pendekatan juga melihat kenyataan yang ada dalam prakteknya.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Dalam penyelesaian sengketa melalui ajudikasi dilakukan oleh tiga orang komisioner dalam sidang terbuka dan keputusannya disampaikan kepada para pihak yang bersengketa, 2) Kendala dalam penyelesaian sengketa informasi melalui ajudikasi adalah diperlukan waktu yang lama dalam menghadirkan pemohon dan termohon sehingga solusinya adalah  komisi informasi diberi wewenang dalam eksekusi agar prosesnya lebih efektif.
KASUS SENGKETA MEREK PRADA S.A DENGAN PT. MANGGALA PUTRA PERKASA DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Nourma Dewi; Tunjung Baskoro
Jurnal Ius Constituendum Vol 4, No 1 (2019): April
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (459.13 KB) | DOI: 10.26623/jic.v4i1.1531

Abstract

Merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bidang merek merupakan suatu permasalahan yang terus akan berkembang mengikuti perkembangan dunia ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat terlihat dari semakin maraknya kejahatan  salah  satunya dalam sektor perdagangan yang terjadi saat ini. Khususnya dalam kasus Prada S.A Italy sebagai pemilik merek Prada S.A menggugat PT. Manggala Putra Perkasa dimana dalam kasus ini pengadilan memutuskan Peninjauan Kembali No.274 PK/Pdt/2003 dinyatakan adalah sah milik Prada S.A. sebagaimana yang terdapat pada salah satu amar Putusan Peninjauan Kembali No.274 PK/Pdt/2003.
KEDUDUKAN LEGAL OFFICER KSP. RODA SEJAHTERA DALAM MENJAMIN AKTIVITAS PERUSAHAAN SUATU KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN Wahyu Puji Widodo
Jurnal Ius Constituendum Vol 4, No 1 (2019): April
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (694.159 KB) | DOI: 10.26623/jic.v4i1.1537

Abstract

Peran dan fungsi Legal Officer dalam pengelolaan manajemen koperasi sangatlah penting dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama secara efektif dan efisien, karena koperasi sebagai bentuk usaha bersama juga harus melakukan fungsi-fungsi manajemen. Permasalahan yang dihadapi koperasi pun beragam, baik dari masalah internal koperasi maupun masalah eksternal, selain itu masalah permodalan koperasi, dan masalah re-generasi dalam pengurusan koperasi juga merupakan kendala yang dapat menghambat pertumbuhan koperasi.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan terhadap suatu permasalahan dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kenyataan yang terjadidi lapangan. Penelitian ini didukung dengan pedoman wawancara dari para narasumber, dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan tentang Koperasi, Legal Officer, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Legal Officer dibutuhkan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dan nilai perusahaan karena keberhasilan koperasi merupakan suatu prestasi dalam melaksanakan kegiatan berbisnis dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat pada umumnya, 2) Berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi Legal Officer KSP. Roda Sejahtera lebih banyak dari sektor penanganan kredit macet yang dapat menghambat perkembangan usaha koperasi. Dalam menangani permasalahan kredit macet ini khususnya, pihak Legal Officer melakukan pendekatan dan penetapan strategi dengan lebih mengedepankan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian masalahnya.
POLITIK HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA Wahyu Beny Mukti Setiyawan; Prijo Dwi Atmanto; Hana Hanifia Yusrima Latifa Hanum
Jurnal Ius Constituendum Vol 4, No 1 (2019): April
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (426.413 KB) | DOI: 10.26623/jic.v4i1.1532

Abstract

Politik hukum hadir di titik perjumpaan antara realisme hidup dengan tuntutan idealisme. Politik hukum menyangkut sebuah cita-cita atau harapan, maka terdapat visi hukum yang ditetapkan terlebih dahulu yang kemudian bentuk dan isi hukum dibangun untuk mewujudkan visi tersebut. Urgensi keberadaan peradilan administrasi dalam mewujudkan Negara hukum mendorong pemerintah untuk membentuk sistem hukum dibidang peradilan administrasi, yakni melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang merupakan fondasi bagi pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Pada penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara diadakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat percari keadilan, yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Secara prinsip, suatu negara diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia warga negaranya.
REPOSISI PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH PADA PERUSAHAAN SUATU TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1438 K/PDT.SUS.PHI/2017 Erna Dwi Rachmawati
Jurnal Ius Constituendum Vol 4, No 1 (2019): April
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (671.165 KB) | DOI: 10.26623/jic.v4i1.1533

Abstract

Perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi yang begitu cepat berdampak pada timbulnya persaingan usaha yang begitu ketat dan terjadi hampir di semua sektor. Lingkungan yang sangat kompetitif ini menuntut dunia usaha untuk menyesuaikan dengan tuntutan pasar yang memerlukan tanggapan yang cepat dan fleksibel dalam meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Dalam kaitan ini dapat dimengerti apabila kemudian muncul kecenderungan perusahaan untuk menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, satu bagian atau beberapa bagian kegiatan perusahaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh.Perumusan masalahnya adalah bagaimana pengaturan penyediaan jasa pekerja/buruh pada perusahaan, dan bagaimana reposisi penyediaan jasa pekerja/buruh pada perusahaan pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1438 K/PDT.SUS.PHI/2017. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami tentang penyediaan jasa pekerja/buruh pada perusahaan, serta posisinya pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1438 K/PDT.SUS.PHI/2017.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dalam mengadakan pendekatan, prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang masih berlaku dipergunakan dalam meninjau dan melihat serta menganalisa permasalahan yang menjadi objek penelitian, serta dalam mengadakan pendekatan dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Untuk efisiensi dan efektifitas manajemen perusahaan, perusahaan dapat mengalihkan sebagian pekerjaan yang bukan merupakan pekerjaan utama kepada perusahaan penyediaan jasa pekerja/buruh, 2) Perusahaan penyediaan jasa pekerja/buruh harus berbentuk badan hukum, 3) Perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dilakukan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, 4) Apabila pelaksanaan perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka status pekerja beralih menjadi pekerja dari perusahaan penyedia pekerjaan.
PENGISIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA TAHUN 2018 SUATU KAJIAN PERKARA NO.54/G/2018/PTUN.SMG Amir Darmanto
Jurnal Ius Constituendum Vol 4, No 1 (2019): April
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (852.429 KB) | DOI: 10.26623/jic.v4i1.1534

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis proses pengisian perangkat desa Kabupaten Demak berdasarkan perda No 1 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan menganalisis ketentuan yang ideal atas pengisian perangkat desa dalam kajian perkara NO.54/G/2018/PTUN.SMG Metode yang dipergunakan dalam penulisan Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (norm) terhadap menganalisis proses pengisian perangkat desa Kabupaten Demak berdasarkan perda No 1 Tahun 2018 dan  kajian perkara NO.54/G/2018/PTUN.SMG Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan proses pengisian perangkat desa Kabupaten Demak dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, tahap Pertama penjaringan yang meliputi (pengumuman, pendaftatan dan penetapan) tahap Kedua tahap Penyaringan yang meliputi (seleksi, Penilaian, dan penetapan hasil seleksi). Tahap  Ketiga  tahap pengangkatan. Adanya gugatan perkara NO.54/G/2018/PTUN.SMG dikarenakan adanya pelanggaran Prosedular dan Substansi yakni pasal 19 dan Pasal 20  perda No 1 Tahun 2018, salah satu faktor adanya sengketa pilperades di Kabupaten Demak adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan Bupati Demak terhadap proses pengisian Perangkat Desa tahun 2018.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2026): FEBRUARY Vol. 10 No. 3 (2025): OCTOBER Vol. 10 No. 2 (2025): JUNE Vol. 10 No. 1 (2025): FEBRUARY Vol. 9 No. 3 (2024): OCTOBER Vol. 9 No. 2 (2024): JUNE Vol. 9 No. 1 (2024): FEBRUARY Vol 8, No 3 (2023): OCTOBER Vol 8, No 2 (2023): JUNE Vol 8, No 1 (2023): FEBRUARY Vol. 7 No. 2 (2022): OCTOBER Vol 7, No 1 (2022): APRIL Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER Vol 6, No 1 (2021): APRIL Vol. 5 No. 2 (2020): OCTOBER Vol 5, No 1 (2020): APRIL Vol. 4 No. 2 (2019): OCTOBER Vol 4, No 1 (2019): April Vol. 3 No. 2 (2018): OCTOBER Vol 3, No 1 (2018): April Vol. 3 No. 1 (2018): April Vol. 2 No. 2 (2017): OCTOBER Vol 2, No 1 (2017): April Vol 1, No 2 (2016): Oktober More Issue