Jurnal Ius Constituendum
Journal Ius Constituendum a scientific journal that includes research, court decisions and assessment/comprehensive legal discourse both by researchers and society in general to emphasize the results in an effort to formulate new rules of the new in the field of the legal studies in accordance with the character of ius constituendum. Journal Ius Constituendum periodic journal published twice a year in April and October, has been indexed SINTA 3 (Accredited by the Directorate General of Research And Development of the Ministry of Research, Technology, and Higher Education of the Republic of Indonesia Number 36/E/ KPT/2019). Registered as a member of Crossref system with Digital Object Identifier (DOI) prefix 10.26623. All articles will have DOI number.
Articles
13 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER"
:
13 Documents
clear
<![CDATA[KEWENANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM PERKARA KORUPSI YANG TIDAK DIDAKWAKAN PASAL 18 UU TIPIKOR ]]>
<![CDATA[Juandra Juandra]]>;
<![CDATA[Mohd Din]]>;
<![CDATA[Darmawan Darmawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v6i2.4235
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk menemukan dan mengembangkan teori pemidanaan dan meningkatkan profesionalitas hakim khususnya hakim tipikor dalam mengadili perkara-perkara pidana yang hukumnya tidak jelas atau hukumnya tidak lengkap dengan meningkatkan kemampuan hakim melakukan penemuan hukum. Pasal 18 ayat 1 huruf b UU Tipikor berupa pidana uang pengganti merupakan kharakteristik sanksi pidana dalam perkara korupsi yang merupakan pidana tamabahan khusus yang bersifat sebagai hukum materiil yang belum diatur secara detiil penerapannya di dalam UU Tipikor dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Masalah yang timbul dari kenyataan tersebut Seringkali penuntut umum dalam menagani perkara korupsi tidak mencantumkan pasal 18 UU Tipikor sehingga terjadi disparitas atau pertentangan putusan hakim berkaitan penjatuhan pidana uang pengganti. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pidana uang pengganti berupa sanksi yang sudah diatur di dalam rumusan UU Tipikor sebagai hukum materiil yang tidak menjadi unsur dari rumusan delik tidaklah menjadi keharusan bagi penuntut umum untuk mencantumkannya di dalam surat dakwaan, terjadi kesalahan pemahaman oleh hakim yang memandang bahwa penjatuhan pidana uang pengganti tidak dapat dijatuhkan apabila pasal 18 UU Tipikor tidak dicantumkan di dalam dakwaan, dakwaan hanya wajib merumuskan unsur perbuatan pidana (delik) apabila rumusan delik telah terpenuhi maka hkim dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa sesuai jenis pidana yang telah diatur dalam UU Tipikor.]]>
<![CDATA[TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH DALAM PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN MILIK SEBAGAI PEMENUHAN HAK ATAS TEMPAT TINGGAL ]]>
<![CDATA[Ibnu Sina Chandranegara]]>;
<![CDATA[Syaiful Bakhri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v6i2.2452
<![CDATA[Artikel ini disusun bertujuan untuk menilai pemenuhan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan perihal adanya peran negara dalam pemenuhan hak atas tempat tinggal. Sehingga apabila merujuk kepada peran negara yang memiliki tugas melindungi segenap bangsa Indonesia, maka pelaksanaan tugas pemerintahan untuk penyediaan tempat tinggal menjadi suatu keharusan. Tujuan tersebut dilatar belakangi oleh karena kerap kali kebijakan penyediaan tinggal khususnya rumah susun milik menghadapi persoalan dalam minimnya campur tangan pemerintah dalam hal penyediaan tempat tinggal yang terkesan hanya diserahkan kepada mekanisme pasar, akibatnya kerap kali konflik kepentingan antara pihak pengembang dengan konsumen. Hal ini kerap kali terjadi di beberapa daerah dan telah menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji tindakan pemerintah daerah dalam melakukan tindakan pengelolaan Rumah Susun Milik sebagai upaya campur tangan pemerintah dalam hal pemenuhan Hak atas tempat Tinggal Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap norma-norma hukum, asas-asas, konsep dan teori yang berkaitan dengan persoalan hak atas tempat tinggal menurut UUD 1945 dan terhadap berbagai bentuk tindakan pemerintah (rechthandelingen) dalam menanggulangi konflik hubungan hukum yang memerlukan intervensi tindakan pemerintah. hasil penelitian menunjukan bahwa dalam melakukan tindakan pembinaan pengelolaan rumah susun milik, pemerintah daerah kerap melakukan tindakan perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Namun dalam pelaksanaan tindakan pembinaan yang demikian itu kerap kali pemerintah daerah menerbitkan aturan yang bertentangan dengan norma yang lebih tinggi yang diterbitkan oleh Menteri.]]>
<![CDATA[BRIBERY AND GRATUITY: REGULATORY ANALYSIS AND JUDICIAL RESPONSE ]]>
<![CDATA[Ach. Tahir]]>;
<![CDATA[Mahrus Ali]]>;
<![CDATA[Muhammad Arif Setiawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v6i2.4093
<![CDATA[This paper is aimed at analyzing the concepts and parameters to determine an act as a bribery and gratuity in the Anti-Corruption Law and court cases. This involved the application of the doctrinal legal research to understand these differences. The results of this study showed that bribery requires a meeting of mind between the bribe givers and bribe recipients which is not found in gratuity. The reporting mechanism and the reversal burden of proof do not apply to bribery while Operation Catching Hand does not apply to gratuity due to its inability to satisfy the provisions of the Criminal Procedure Code. Criminal sanctions are also imposed on both the giver and the recipient of a bribe while the act of a giver in gratuity is not considered as a criminal offense. The study also found that the court failed to apply these essential differences.]]>
<![CDATA[PENDIDIKAN HUKUM MELALUI PENGUATAN NILAI BUDAYA LOKAL DALAM RANGKA MENCEGAH PENYEBARAN COVID-19 DI LOKASI WISATA ]]>
<![CDATA[Oheo K Haris]]>;
<![CDATA[Handrawan Handrawan]]>;
<![CDATA[Ahmad Firman Tarta]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v6i2.3983
<![CDATA[Penelitian ini ditujukan menganalisis kepatuhan terhadap kebijakan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan menggunakan masker, khususnya selama berada di lokasi wisata wisata Pantai Toronipa menimbulkan kekahawatiran akan berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lokasi wisata. Selanjutnya, penelitian ini menilai upaya-upaya yang harus dilakukan guna menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat atas kebijakan protokol kesehatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu empiris. Penelitian ini menghasilkan bahwa pendidikan hukum melalui penguatan nilai-nilai budaya lokal dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 di lokasi wisata Pantai Toronipa. Kondisi ini dapat dilakukan dengan cara penguatan regulasi berbasis komunitas integrasi dan relasi, penguatan kelembagaan secara integratif baik antara pemerintah, masyarakat maupun swasta sebagai upaya mitigasi bencana COVID-19. Selain itu, cara utama untuk mengantisipasi kondisi tersebut adalah dengan miningkatkan kecerdasan dan pemahaman hukum tentang kebijakan protokol kesehatan melalui pendidikan hukum khususnya pendidikan hukum melalui penguatan nilai-nilai budaya. Penguatan kelembagaan yang berbasis kearifan lokal dalam bentuk kesiapsiagaan, sistem peringatan dini tentang peningkatan COVID-19 di sektor pariwisata.]]>
<![CDATA[MEREDUKSI PRAKTIK EIGENRICHTING DAN MENYEIMBANGKAN KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVII/2019 ]]>
<![CDATA[Saut Parulian Manurung]]>;
<![CDATA[Kevin Chrismanto Nugroho Wilopo]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v6i2.3197
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan pendapat pasca hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang merupakan hasil uji konstitusional Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Melihat banyaknya praktik eigenrichting terhadap eksekusi jaminan fidusia, maka menjadi urgensi untuk memberikan ruang bagi pencari keadilan dalam mempertahankan haknya dihadapan hukum. Artikel ini menggunakan pendekatan conceptual dan statute approach. Hipotesis di awal pada artikel ini berpendapat bahwa: Pertama, adanya keinginan Hakim Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 bertujuan untuk menyeimbangkan kedudukan hukum antara kreditur dan debitur guna memprioritaskan keadilan dan kepastian hukum. Kedua, putusan a quo merupakan bentuk keinginan Hakim Konstitusi untuk mereduksi praktik eigenrichting dalam eksekusi objek jaminan fidusia. Dengan demikian, artikel ini menghadirkan kebaharuan konsep berpikir yang mampu menganalisis sebuah putusan tidak hanya secara tekstual namun tidak terbatas pada kandungan kaidah-kaidah hukum didalamnya. Artikel memberikan kesimpulan bahwa putusan a quo bertujuan untuk memberikan ruang keadilan bagi kreditur dan debitur dalam penyelesaian sengketa serta menghindari praktik eigenrichting. Analisis artikel ini pun berorientasi pada keinginan untuk mencapai tujuan hukum sebagai saran untuk menertibkan perilaku masyarakat.]]>
<![CDATA[PERIZINAN BERUSAHA DI SEKTOR HULU MINYAK DAN GAS BUMI: EVALUASI SISTEM TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Didik Sasono Setyadi]]>;
<![CDATA[Mailinda Eka Yuniza]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v6i2.4146
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik terhadap sektor hulu minyak dan gas bumi (migas), baik sebelum maupun setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Kegiatan usaha hulu migas merupakan kegiatan pemerintah yang sangat penting bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, minimnya kegiatan eksplorasi yang salah satunya disebabkan oleh rumitnya perizinan, harus segera diselesaikan. Terkait hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP 24/2018). Tulisan ini menggambarkan karakteristik Usaha Hulu Migas, melakukan inventarisasi dan mapping perizinan di sektor hulu migas setelah diperlakukannya PP 24/2018, melakukan evaluasi dan analisis kesesuaian PP 24/2018 dengan kebutuhan kegiatan hulu minyak dan gas bumi, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki perizinan migas kedepan. Rekomendasi yang diberikan masih tetap relevan meskipun pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan pelaksanaannya. Tidak banyak tulisan mengenai kegiatan hulu migas khusunya dari aspek hukum apalagi mengenai perizinan, termasuk penelitian ini. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yaitu data yang utama digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) kegiatan hulu migas memiliki karakteristik yang berbeda dan spesifik dibandingkan kegiatan usaha lainnya, 2) untuk mendukung sistem OSS sebagaimana diatur dalam PP 24/2018, pada awal tahun 2020 SKK Migas membentuk One Door Service Policy (ODSP), 3) Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakter kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, sehingga OSS tidak bisa diharapkan untuk menjadi solusi bagi penyelesaian kerumitan perizinan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Oleh karena itu, penulis mengusulkan agar Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden yang dapat mengakomodir kondisi khusus hulu migas, menyederhanakan perizinan hulu migas secara menyeluruh dan memperkuat ODSP.]]>
<![CDATA[ARTI PENTING LEGAL REASONING BAGI HAKIM DALAM PENGAMBILAN PUTUSANDI PENGADILAN UNTUK MENGHINDARI “ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD” ]]>
<![CDATA[Aditya Yuli Sulistyawan]]>;
<![CDATA[Aldio Fahrezi Permana Atmaja]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v6i2.4232
<![CDATA[Hakim adalah sebuah profesi yang mulia (officium nobile) yang diharapkan dapat mewujudkan keadilan dalam konteks penegakan hukum. Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan keyakinannya atas suatu kebenaran, sesuai dengan proses pemeriksaan perkara di muka pengadilan. Dalam memutus suatu perkara, hakim harus membangun penalaran yang memadai dalam bentuk pertimbangan-pertimbangan yang dinyatakan di dalam putusannya, hal mana disebut sebagai legal reasoning. Kegagalan membangun legal reasoning dapat berimplikasi pada suatu putusan dikategorikan sebagai Onvoldoende Gemotiveerd atau kurang pertimbangan hukum. Maka dari itu sangatlah penting seorang hakim untuk cermat dalam menganalisis perkara berdasarkan fakta, hukum yang berlaku, yurisprudensi serta pertimbangan lainnya sehingga mengasilkan suatu putusan yang memiliki argumentasi yang kuat dalam setiap keputusannya agar tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum. Tujuan penulisan ini adalah untuk menunjukkan arti penting legal reasoning bagi hakim dalam pengambilan putusan di pengadilan untuk menghindari Onvoldoende Gemotiveerd. Hasil pembahasan menunjukkan legal reasoning dapat dilakukan oleh hakim dengan penemuan hukum melalui interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Hal ini dapat dilakukan untuk melengkapi pertimbangan hakim dalam suatu putusan, bilamana suatu aturan hukum kurang jelas, tidak jelas, atau tidak lengkap. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suatu putusan hakim harus memadai dalam pertimbangannya sehingga harus dibangun dengan legal reasoning yang kuat, dasar hukum dan penalaran yang logis dan cermat sebagai landasan rasional atas putusan yang dijatuhkan.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP RISIKO YANG DIHADAPI PEMODAL PADA SECURITIES CROWDFUNDING DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nur Indah Putri Ramadhani]]>;
<![CDATA[Rianda Dirkareshza]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v6i2.3774
<![CDATA[ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi pada Sistem Perundang-Undangan di Indonesia dalam mengatur securities crowdfunding serta penyelesaian sengketa terhadap risiko yang dihadapi pemodal dalam securities crowdfunding di Indonesia. Securities crowdfunding sendiri merupakan penyempurnaan layanan urun dana equity crowdfunding yang sebelumnya sudah berjalan di Indonesia. Dalam penyempurnaannya ini, perubahan POJK 37/2018 tentang equity crowdfunding menjadi POJK 57/2020 tentang securities crowdfunding oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikarenakan adanya kekurangan pada equity crowdfunding yang diantaranya adalah karena equity crowdfunding tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh usaha kecil menengah (UKM) serta pelaku usaha pemula (start-up company) karena keduanya bukan berbentuk perseroan terbatas, serta penerbitan efek yang hanya berupa saham. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan conseptual approch. Pendekatan statute approach melalui POJK 57/2020 dan pendekatan conseptual approch menggunakan teori Hans Nawiansky mengenai theorie von stufenufbau der rechtsordnung. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, berdasarkan teori theorie von stufenufbau der rechtsordnung dari Hans Nawiasky, kedudukan POJK dalam tata susunan norma hukum negara adalah sebagai Verordnung atau peraturan pelaksana dan POJK memiliki kekuatan hukum mengikat serta konsekuensi hukumnya adalah segala bentuk praktek security crowdfunding di Indonesia tunduk dan patuh pada ketentuan POJK 57/2020. Kedua, terhadap risiko yang dihadapi pemodal, penyelesaian sengketanya dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu melalui internal dispute resolution, external dispute resolution dan pengadilan.Kata Kunci: Securities Crowdfunding; Penyelesaian Sengketa; Pemodal.]]>
<![CDATA[HUKUM ADMINISTRASI DAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA YANG BERKEADILAN SESUAI ASAS-ASAS PANCASILA ]]>
<![CDATA[Kukuh Sudarmanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v6i2.4110
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum administrasi dan sistem peradilan di Indonesia yang berkeadilan sesuai asas-asas Pancasila, serta sinergitasnya dalam hukum administrasi. Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, selayaknya pula bahwa tujuan dari administrasi negaranya berdasar dan bersumber pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum administrasi dan sistem peradilan di Indonesia yang berkeadilan sesuai asas-asas Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejatinya menjadi sumber utama dalam pembentukan hukum administrasi pemerintahan. Landasan ideal yang terformulasi sebagai dasar negara dan terumus dalam lima sila pada hakekatnya mengandung ajaran moral bangsa, ajaran tentang akhlak, bagaimana seseorang bertingkah laku yang baik, yang beretika, bersusila. Sinergitas asas-asas Pancasila sangat relevan dengan hukum administrasi dengan cita-cita bernegara dalam mewujudkan demokrasi yang berpijak pada politik dan nomokrasi yang berpijak pada kedaulatan hukum, sehingga semangat bernegara yang terilhami dalam lima sila Pancasila dalam diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.]]>
<![CDATA[PEMULANGAN “WARGA NEGARA INDONESIA EKS ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS)” DALAM PERSPEKTIF HAM ]]>
<![CDATA[Lina Maryani]]>;
<![CDATA[Tabah Sulistyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v6i2.3114
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena ISIS dan pemulangan “Warga Negara Indonesia Eks ISIS” dari sudut pandang ketatanegaraan secara umum dan HAM guna memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan tentang nasib Warga Negara Indonesia Eks ISIS. Berangkat dari permasalahan berakhirnya ISIS membawa Warga Negara Indonesia Eks ISIS menjadi terlantar. Radikalisme sebagai bentuk ideologi ekstrim yang disematkan pada organisasi ISIS dan kental dengan kekerasan serta anti terhadap negara membuat pemerintah enggan untuk memulangkan Warga Negara Indonesia Eks ISIS. Pemerintah Indonesia sampai sekarang belum memutuskan nasib “Warga Negara Indonesia Eks ISIS yang masih berada Suriah dan sekitarnya”. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari segi pemenuhan atas syarat deklarasi Montevideo ISIS bukan negara. Dalam perspektif HAM, ISIS lebih tepat disebut dijuluki terorisme yang melakukan pelanggaran HAM berat dan dapat dikategorikan sebagai penjahat perang sebagaimana Hukum Humaniter Internasional. Langkah pemulangan Warga Negara Indonesia Eks ISIS adalah bentuk tanggungjawab Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia dengan menindak warga negaranya yang melakukan kejahatan transnasional.]]>
