Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Masalah-Masalah Hukum

mmh
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : 25274716 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 10 Documents

Search results for , issue "Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM" : 10 Documents clear

KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) BERDASARKAN KEADILAN YANG MENDUKUNG IKLIM INVESTASI INDONESIA Nabitatus Sa'adah
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Kebijakan tax amnesty saat ini diragukan kemampuannya untuk mampu memberi peningkatan kontribusi terhadap penerimaan negara serta meningkatkan investasi di Indonesia. Kebijakan tax amnesty dianggap tidak memberi keadilan terhadap wajib pajak patuh. Hal yang perlu dikaji bagaimana kebijkan tax amnesty dikaitkan dengan asas keadilan? dan bagaimana model pengampunan pajak yang berkeadilan serta mampu meningkatkan iklim investasi di Indonesia ? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan socio legal reseach.Kebijakan tax amnesty harus dipandang dari asas manfaat, yaitu peningkatan penerimaan negara. Upaya memberi keadilan, wajib pajak yang telah diampuni, harus membayar uang tebusan, serta harus ada komitmen penegakan hukum yang tegas. Peningkatan iklim investasi di Indonesia perlu didukung adanya kemudahan birokrasi perijinan, iklim politik yang kondusif, terjaminnya kerahasiaan dan kepastian hukum.

PEMISAHAN KEKUASAAN HUBUNGAN PRESIDEN DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM FUNGSI LEGISLASI Zulfan Zulfan
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Masalah pemisahan kekuasaan terkait hubungan presiden dan Dewan Perwakilan Daerah, mengalami pasang surut di Indonesia. Penelitian ini ingin menjawab apakah dasar dan prosedur pemisahan kekuasaan dalam fungsi legislasi era Kabinet Kerja? Penelitian ini beranjak dari rekonstruksi kritis teori berkaitan pembagian fungsi kekuasaan dengan berfokus pada era Kabinet Kerja. Kabinet ini merupakan Transisi rezim reformasi. Pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan Jokowi secara utuh baik lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif tidak mandiri serta saling menguasai melalui deal politik Koalisi Merah Putih dan Indonesia Hebat berakhir pada pengharapan membagi kekuasaan.

BEBERAPA PERMASALAHAN PERLINDUNGAN PEKERJA OUTSOURCING BERDASARKAN PERMENAKERTRANS NOMOR 19 TAHUN 2012 Sonhaji Sonhaji
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Pekerja/buruh outsourcing mulai dikenal di indonesia sejak berlakunya UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak menyebutkan secara tegas mengenai istilah dari outsourcing, namun dalam Pasal 64 secara tidak langsung disinggung mengenai outsourcing yaitu “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/ buruh yang dibuat secara tertulis”.kehadiran perjanjian kerja melalui outsourcing menimbulkan prokontra dikalangan para pelaku proses produksi barang dan jasa. Dikalangan pekerja modal perjanjian tersebut dipandang sangat melemahkan posisi mereka, sedangkan disisi lain pengusaha merasa diuntungkan dengan hadirnya sistem tersebut. Dari kacamata pemerintah sistem outsourcing ada dalam UU yang bari adalah dalam rangka merespon tuntutan kalangan investor khususnya asing.

KONTROVERSI HUKUM DOKUMENTASI TRANSFER KEPEMILIKAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERDASARKAN TAX AMNESTY LEGAL CONTROVERSY OF LAND AND/OR BUILDING TRANSFER OF OWNERSHIP DOCUMENTATION UNDER TAX AMNESTY Adji Kuntadewi; Imam Koeswahyono; Tunggul Anshari Setia Negara
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Undang-Undang No. 11 tertanggal 1 Juli 2016 tentang Pengampunan Pajak (Undang-Undang Pengampunan Pajak) mensyaratkan pengalihan harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan milik Wajib Pajak selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2017, untuk memperoleh pembebasan Pajak Penghasilan. Namun, dalam faktanya tidak semua produk hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah terkait pengalihan tanah dan bangunan tepat diaplikasikan untuk formalisasi transaksi wajib pajak dimaksud. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan metode penemuan hukum (rechtsvinding), Penulis menganalisis bentuk dokumen hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dapat mengakomodasi kebutuhan Wajib Pajak untuk memperoleh pembebasan pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Pengampunan Pajak.

TANGGUNGJAWAB KEPOLISIAN TIMOR LESTE TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA DILI Hernanes Delfim Alves Silva
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan internal rumah tangga semata, persoalan publik ditangani secara terbuka melalui mekanisme hukum. Menyikapi meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah Timor Leste juga kemudian merumuskannya sebagai salah satu delik umum dalam Undag-undang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum empirik, hasil menemukan dua hal. Pertama, Unit Khusus Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam lingkup Kepolisian Nasional Timor Leste belum memiliki landasan hukum yang memadai dalam mengatur tugas dan tanggungjawabnya, karena kewenangan dimiliki unit khusus secara delegatif sebagai turunan dari kewenangan umum yang dimiliki oleh Badan Investigasi Kepolisian Nasional Timor Leste. Kedua, sekalipun tidak memiliki payung hukum khusus, namun Unit Khusus tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sekalipun tidak memadai. ketiadaan payung hukum khusus, ketidakmemadaian pelaksanaan tugas dan tanggungjawab unit khusus tidak didukung oleh sumberdaya manusia

PRINSIP KEHATI-HATIAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENGURUSAN PERALIHAN TANAH “LETTER C” Hendry Dwicahyo Wanda
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Penulisan jurnal ini membahas mengenai salah satu permasalahan tentang Prinsip Kehati-Hatiaan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pengurusan Peralihan Tanah “Letter C”. Permasalahan yang muncul adalah Prinsip Kehatian-hatian PPAT hanya dijelaskan dalam Pasal 22 PP No. 37 Tahun 1998 bahwa Akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT. Sementara dalam pengurusan peralihan tanah Letter C seharus-nya seorang PPAT tidak hanya memastikan bahwa para pihak menghadap dengan PPAT sebagai Pejabat yang membacakan dan menjelaskan akta akan tetapi sesuai prinsip kehati-hatian PPAT dapat menghindari dan mencegah terjadinya kesalahan yang menyebabkan munculnya permasalahan dalam pengurusan peralihan Letter C. karena dalam praktek pengurusan Letter C, PPAT tidak membacakan dan menjelaskan isi akta yang mana para pihak tidak hadir di hadapan PPAT. Sehingga PPAT tidak hati-hati dalam menjalankan jabatannya. Selain itu dalam Pasal 23 Ayat (1) dijelaskan mengenai prinsip kehati-hatian yakni “PPAT dilarang membuat akta, apabila PPAT sendiri, suami atau istrinya, keluarganya sedarah atau semenda, dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis ke samping sampai derajat kedua, menjadi pihak dalam perbuatan hukum yang bersangkutan, baik dengan cara bertindak sendiri maupun melalui kuasa, atau menjadi kuasa dari pihak lain.” Sementara dalam praktiknya PPAT dalam pengurusan Letter C menjadi pihak dengan membuat kuasa pengurusan Letter C. Tujuan penelitian ini untuk Mengkaji dan menganalisis kedudukan dan kekuatan hukum Letter C sebagai alat bukti kepemilikan tanah dan Mengkaji dan Menganalisis bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatiaan PPAT dalam pengurusan peralihan tanah Letter C. dengan menggunakan metode penelitian pada jenis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah memecahkan masalah hukum secara normatif yang pada dasarnya bertumpu pada analisa dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Penelitian melalui metode normatif dalam penulisan ini adalah Prinsip Kehati-Hatiaan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pengurusan Peralihan Tanah “Letter C”.

DISKRIMINASI PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN PENCURIAN ARUS LISTRIK DI DISTRIK DILI Nuno Saldanha Da Silva Fatima
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Diskriminasi Penegakan Hukum Dalam Penanganan PencurianAliran Listrik Di Distrik Dili Timor-Leste, tentang perlakuan terhadap sesama warga negara secara (Diskriminasi) karenakesejahteraan rakyat harus menjadi hukum tertinggi dalam suatu negara “salus publica suprema lex”. Penelitian ini merupakan penelitianhukum yuridis Empirik. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang mempergunakan data primer dan data sekunder.Hasil penelitian nenunjukan bahwa Setiap pelayanan yang diberikan pemerintah melalui Electricidade de Timor Leste(EDTL) sebagai penyalur energi kelistrikan mulai dari pembangkitan transmisi dan distribusi energi listrik yangmenjadi sumber pasokan ke seluruh masyarakat yang menyebar luas di Distrik Dili Timor Leste pada kenyataanya menyimpang dari amanat konstitusi yang ada untuk kesejahteraan rakyat. Penyimpangan yang terjadi ditindaklanjuti dengan tindakan hukum yang tidak adil terhadap berbagai tingkatan/golongan yang ada dalam masyarakat sebagai pelanggan. Ketidakadilan dalam penanganan yang semestinya pada dasarnya terjadi karena adanya interfensi kekuasaan, baik ekonomi maupun politik.

PERUSAHAAN DAN KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT: THE RIGHT TO TOURISM vs SUSTAINABLE TOURISM Ni Ketut Supasti Dharmawan; Made Sarjana; Putu Aras Samshitawrati
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Keanekaragam hayati laut dikembangkan sebagai salah satu produk dalam kegiatan kepariwisataan serta akses the right to tourism bagi wisatawan. Namun, pemenuhan hak tersebut jangan sampai mengorbankan sustainable tourism bagi generasi mendatang, khususnya akses lingkungan sehat mata rantai ekosistem keanekaragaman hayati biota laut. Oleh karenanya, penting mengkaji tanggungjawab perusahaan dalam usaha perlindungan dan konservasi. Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji Convention on Biological Diversity, UNWTO, UDHR, the GPs for Business and Human Rights, U.U. No. 5 Tahun 1990, U.U. No. 32 Tahun 2009, maupun U.U. No. 10 Tahun 2009. Perusahaan bersama dengan stakeholders lainnya bertanggungjawab mewujudkan perlindungan dan konservasi terhadap keanekaragaman biota laut. Model Action Plans on Business and Human Rights relevan untuk meningkatkan tanggung jawab perusahaan dalam perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati laut.

E-GOVERNMENT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA Titon Slamet Kurnia; Umbu Rauta; Arie Siswanto
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Tulisan ini hendak mengkaji pemanfaatan E-Government (Electronic Government) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dengan menggunakan perspektif yuridis. berupa pengaturan yang sudah ada pada tingkat nasional atau pusat serta saran tindak bagi daerah dalam rangka mengimplementasikan E-Government, terutama pijakan awalnya berupa suatu kerangka hukum (legal framework). Tulisan ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan teoretis-konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach).

DAMPAK PERKAWINAN ORANG BETAWI DI BAWAH UMUR (DAERAH KRANJI BEKASI, JAWA BARAT) Johana Maria Henny Wiludjeng
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Pada penelitian sebelumnya di wilayah Jakarta memang masih ditemukan perempuan-perempuan dari berbagai suku bangsa yang menikah di bawah umur. Apakah juga ada pernikahan semacam ini pada orang Betawi? maka penelitian ini diadakan untuk menemukan hal itu, dan dampaknya bagi perempuan betawi. Jenis penelitian adalah penelitian sosiolegal. Lokasi Penelitian di wilayah RW daerah Kranji. Pengumpulan data dilakukan dengan sensus dan dilanjutkan dengan wawancara. Dari hasil penelitian masih ada yang menikah di bawah umur. Mereka tidak mengetahui adanya undang-undang perkawinan yang membatasi usia pernikahan. Mereka menikah ada yang karena dijodohkan. Dalam kehidupan pernikahan, mereka banyak mengalami kesulitan dan merasa terbebani. Mereka mengharapkan anak-anaknya menikah setelah usia dewasa.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

Filter by Year

2017 2017

Filter By Issues

All Issue Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM (in press) Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA