cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 2460142X.     EISSN : 25484931     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (JIIP), merupakan media komunikasi dan informasi bagi pengembangan ilmu pemerintahan, baik pemerintahan lokal, nasional, regional, maupun internasional. JIIP diterbitkan untuk menjadi wahana pendorong perkembangan ilmu pemerintahan melalui dokumentasi hasil-hasil penelitian serta kajian kritis terhadap berbagai konsep baru, fenomena dan peristiwa dalam kehidupan pemerintahan. JIIP secara berkala terbit dua kali setahun, yaitu bulan Maret - Agustus dan September - Februari.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 3, No 2 (2018)" : 5 Documents clear
Studi ruang terbuka hijau dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Kota Semarang Supratiwi Supratiwi
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (124.895 KB) | DOI: 10.14710/jiip.v3i2.3878

Abstract

Kondisi lingkungan yang makin rusak tentu diperlukan upaya untuk memperbaikinya. Pemerintah bisa melakukannya dengan  membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan kelestarian lingkungan. Salah satunya adalah kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau. Penelitian ini ingin melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut  berlangsung di Kota Semarang.  Tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari wawancara dan kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukan penataan RTH di Kota Semarang menurut Perda No 7 Tahun 2010 telah mencapai 40%. Artinya, telah melampaui target minimal 30% yang terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat. Angka tersebut jika dihitung secara keseluruhan di Kota Semarang. Sumbangan terbanyak berasal dari daerah pinggiran kota; seperti Gunungpati dan Mangkang. Namun untuk kawasan dalam perkotaan sendiri targetnya belum tercapai. Adapun terkait dengan penghargaan Adipura dan predikat sebagai Kota Hijau, jika dilihat dari ketersediaan RTH Kota Semarang telah memenuhi syarat. Tetapi aspek pemerataan tiap kecamatan belum diperhatikan. Rekomendasinya bahwa pemerintah Kota Semarang harus lebih meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan kebijakan penataan RTH ini dengan menambah anggaran dan melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Partisipasi masyarakat dan pihak swasta juga harus ditingkatkan.
Dari identitas ke ideologi: Penguatan arah kebijakan programatik partai politik Laila Kholid Alfirdaus
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.234 KB) | DOI: 10.14710/jiip.v3i2.3886

Abstract

Sebagaimana disepakati berbagai pihak, persoalan partai politik di Indonesia saat ini secara mendasar terletak pada karakter pragmatisme yang makin menguat. Partai dianggap kehilangan ruh idologisnya sehingga menyebabkan arah kebijakan yang diadvokasi partai menjadi miskin identitas. Publik dan masyarakat pemilih kesulitan membedakan orientasi kebijakan partai karena partai seringkali merespon isu-isu nasional sehari-hari hanya berdasarkan pertama, kepentingan elektoral, dimana partai menolak atau mendukung sebuah kebijakan hanya berdasarkan hitung-hitungan pemeliharaan suara di pemilu. Partai oposisi akan selalu menolak ide partai berkuasa, dan sebaliknya, partai berkuasa akan selalu menentang pendapat partai oposisi. Faktornya penentunya hanya terkait pada apakah partai sedang berkuasa atau menjadi oposisi, bukan pada ideologi sebagai identitas partai itu sendiri. Hasilnya, partai yang sama dapat memiliki pandangan yang berbeda atas isu yang sama di periode politik yang berbeda, tergantung apakah partai tersebut sedang menjadi partai berkuasa atau partai oposisi. Kedua, arah kebijakan partai juga seringkali lebih terkait dengan kepentingan sekelompok kecil elit didalamnya. Arah kebijakan partai dalam hal ini hanya digunakan untuk melayani kepentingan segelintir orang yang mengendalikan partai, alih-alih kepentingan publik secara luas. Hasilnya, partai nir konsistensi, menyebabkan kesulitan identifikasi arah kebijakan partai ke depan. Pilihan politik pun kemudian hanya diputuskan berdasarkan pertimbangan jangka pendek, menyebabkan lemahnya afiliasi dan identifikasi politik pemilih. Dalam hal ini, kita jelas sedang menghadapi resiko pelembagaan demokrasi dan kepartaian yang lemah. Memikirkan perbaikan landasan ideologis kepartaian dengan demikian menjadi sangat krusial. Ideology shifting di tubuh partai menjadi kebutuhan yang tidak lagi terelakkan.
Dampak kebijakan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk di Desa Sebunga Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat Firdaus Firdaus
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.194 KB) | DOI: 10.14710/jiip.v3i2.3881

Abstract

Tulisan ini mendeskripsikan tentang dampak serta faktor pendukung dan penghambat pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk di Desa Sebunga, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat pada sektor sosial dan ekonomi. Pembaharuan operasi PLBN Aruk di desa Sebunga yang saat ini menjadi pintu masuk lintas negara, selain untuk menjaga wilayah perbatasan tentunya PLBN Aruk dapat memberikan dampak bagi masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan seperti pada sektor sosial dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang didukung oleh data lapangan berupa pendapat masyarakat (wawancara) terhadap dampak pembangunan PLBN Aruk. Data sekunder diperoleh langsung dari lembaga terkait dokumen dengan pembangunan PLBN Aruk. Teknik pengumpulan sampel menggunakan pemilihan sampel secara acak. Berdasarkan hasil penelitian, pembangunan PLBN Aruk di Desa Sebunga membawa dampak positif baik dalam bidang sosial maupun ekonomi. Dampak sosial yang dapat dirasakan masyarakat adalah kemudahan akesibilitas dan distribusi sarana dan prasarana publik seperti sarana pendidikan, sarana ibadah dan sarana transportasi. Selain itu sarana pengiriman barang baik pos maupun cargo lebih mudah dan murah untuk didapatkan. Pada sektor ekonomi masyarakat lebih mudah dan murah untuk mengakses komoditas pasar seperti sembako dan memiliki akses jual beli lebih mudah, sehingga membawa dampak daya saing masyarakat yang tinggi serta kesempatan kerja baik di sektor formal maupun informal.
Strategi Partai Perindo jelang pemilu 2019 Andry Susanto
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.762 KB) | DOI: 10.14710/jiip.v3i2.3882

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Partai Perindo jelang pemilu 2019. Strategi tersebut dilihat berdasarkan strategi pendekatan yang dilakukan di internal dan eksternal partai. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang memfasilitasi eksplorasi dari fenomena yang terjadi melalui proses wawancara, dokumentasi, dan kajian literasi. Penelitian menggunakan konsep teori Huntington terkait pelembagaan partai politik, yang dikembangkan kembali oleh Vicky Randall dan Lars Svasand dengan menjelaskan aspek eksternal - internal dan struktural - kultural. Kesimpulan utama, Partai Perindo menggunakan strategi yang sesuai dengan derajat kesisteman (systemness), derajat identitas nilai (value infusion), derajat otonomi (decisional autonomy), dan citra publik (reification). Pemilu 2019 menjadi pertaruhan bagi Partai Perindo, figur ketua umum Hary Tanoesoedibjo (HT) menjadi penentu, karena sepakterjangnya otomatis berimbas pada keberlangsungan partai.
Analisis roadshow Gubernur Gandjar Pranowo sebagai perwujudan peran dan fungsi wakil pusat di daerah Erlin Nur Marfuah
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.405 KB) | DOI: 10.14710/jiip.v3i2.3885

Abstract

Penelitian ini memfokuskan diri terhadap kajian pelaksanaan roadshow Gubernur Ganjar Pranowo Tahun 2013-2017 sebagai perwujudan peran dan fungsi Gubernur wakilpemerintah pusat di daerah serta merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil analisis yang diperoleh agar peran dan fungsi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dapat berperan optimal. Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan proporsi dominan menggunakan Studi pustaka dilakukan untuk membangun kerangka teori melalui studi literatur dengan menelusuri berbagai teori, hasil penelitian, studi terdahulu yang telah dilakukan yang berhubungan dengan kedudukan, peran dan fungsi gubernur dalam sistem pemerintahan. Telaah dokumen dilakukan untuk mendapatkan berbagai bahan, data, informasi yang berkaitan dengan Roadshow Gubernur Jawa Tengah ke 35 kabupaten/kota pada tahun 2013- 2017 yang diperkuat dengan wawancara terhadap informan di Biro Administrasi Pembangunan Daerah selaku OPD leading sector pelaksanaan roadshow Gubernur. Hasil temuan, ternyata Roadshow Gubernur Ganjar Pranowo Tahun 2013-2017 dilakukan tidak merata atau terjadi ketimpangan di 35 kabupaten kota.  Dengan rincian Kabupaten yang sering dikunjungi adalah Kabupaten Cilacap sebanyak 36 kali dan Kabupaten yang jarang dikunjungi adalah Kabupaten Sukoharjo dan Kota Magelang sebanyak 2 kali . Bentuk dari kegiatan Roadshow Gubernur ada 6 (enam) yaitu : Ngopi Bareng/Rembukan; Gubernur Mengajar; Silaturahmi ke Pondok Pesantren; Pengarahan SKPD Kabupaten/Kota; Peninjauan Infrastruktur dan Peninjauan UPT/Balai/UP3AD. Dari hasil identifikasi kegiatan roadshow yang dilakukan penulis, Peninjauan Infrastruktur adalah kegitan yang paling sering dilakukan.Kegiatan Roadshow Gubernur di 35 kabupaten/kota mencerminkansebagian besar  perwujudan peran dan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan menjalankan kewenangan atributif (fungsi kordinasi, pembinaan dan pengawasan).

Page 1 of 1 | Total Record : 5