cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Transformative
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25810308     EISSN : 25483323     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Transformative is published by the Department of Government Study, the Faculty of Social and Political Science, Universitas Brawijaya. There are three main issues focused on Local Government, Government Innovation, and Government Institution. The purpose is to spread critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various social, political and government issues both local and foreign. The writing is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on social, political and government issues from various perspectives. Jurnal Transformative provides high-quality studies outcomes and new thoughts for academic practitioners, researchers, and the public to break down the complexity and dynamics of contemporary socio-political changes. Published twice a year, in March and September. Jurnal Transformative invites researcher, academician, practitioners, and publics to submit their critical writings and to contribute to the development of social and political sciences.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7, No 1 (2021): Maret" : 6 Documents clear
Narasi Budaya Arek Suroboyo dan Pandemi Covid-19: Sebuah Perspektif Agile Governance di Kota Surabaya Apriliyanti, Kiki; Irsya Latif, M. Daud; Mutiarin, Dyah
Jurnal Transformative Vol 7, No 1 (2021): Maret
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.transformative.2021.007.01.1

Abstract

Pandemi Covid-19 telah menjadi permasalahan dunia yang berdampak pula pada Indonesia. Dibutuhkan tata kelola yang adaptif dan cergas untuk menghadapi masalah pandemi baik di pusat maupun daerah. Salah satu daerah yang berhasil adalah Kota Surabaya. Salah satu daerah yang dinilai berhasil adalah Kota Surabaya. Meski begitu, terdapat fenomena tingginya jumlah positif Covid-19 di Surabaya. Hal ini ditengarai sebagai bentuk kebijakan yang terhambat oleh budaya setempat. Arek Suroboyo dengan budaya cangkrukannya berkontradiksi degan kebijakan pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk agile governance dalam implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam penanganan Covid-19. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan analisis berdasarkan dari kuisioner dan dokumen terkait. Kemudian mengidentifikasi dampak-dampak yang terjadi terhadap kebijakan dengan adanya budaya dan kebiasaan Arek Suroboyo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya desentralisasi, kebijakan di daerah pun mengalami pengaruh dari strategi Pemerintah Pusat. Didasarkan dengan Instruksi Pemerintah Pusat, kebijakan penanganan Covid-19 di Kota Surabaya meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Sedangkan konsep agile governance yang dominan dalam kebijakan ini adalah “based on quick wins” di mana kebijakan satu menstimulasi kebijakan lain. Dengan upaya ini, Kota Surabaya telah melewati gelombang pertama Covid-19 di daerahnya. Meskipun begitu, implementasi kebijakan mendapatkan hambatan dari budaya Arek Suroboyo yaitu cangkrukan. Bahkan dampak terburuknya adalah budaya ini berpotensi menciptakan gelombang kedua Covid-19 di Kota Surabaya.
Implementasi Open Government Data oleh Pemerintah Kota Bandung Yudan, Fhikri Fhutera; Virgy, Muhammad Arief
Jurnal Transformative Vol 7, No 1 (2021): Maret
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.transformative.2021.007.01.6

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis bagaimana implementasi Open Government Data oleh Pemerintah Kota Bandung ditinjau dari teori implementasi Open Government Data dari penelitian Azmi Omar, Julian M. Bass, dan Peter Lowit. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan empat dimensi pelaksanaan Open Government Data yang dikemukakan Azmi Omar dkk, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti keterlibatan masyarakat dalam pembuatan dataset yang masih minim, kesadaran masyarakat tentang pentingnya open data, kapasitas seluruh instansi Pemerintah Kota Bandung untuk memanfaatkan teknologi pembuatan data, serta kolaborasi dari pihak-pihak yang bertugas mengamati keberjalanan Open Data Kota Bandung. Peneliti menyarankan bahwa agar pelaksanaan Open Government Data dapat berjalan lebih baik maka perlu dibentuknya perjanjian kerjasama formal dengan pihak eksternal sebagai produsen data dan juga dibangunnya fasilitas khusus bagi Open Data Kota Bandung sehingga berjalannya open government data di Kota Bandung dapat berjalan dengan efektif.
Tambang dan Masyarakat: Dampak Ekonomi dan Kesehatan Dumping Tailing bagi Masyarakat Pesisir Lingkar Tambang Aziz SR, Abdul; Pudjantoro, Petir; Rusdianto, Rusdianto; Yani, Muhamad
Jurnal Transformative Vol 7, No 1 (2021): Maret
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.transformative.2021.007.01.2

Abstract

Perusahaan tambang emas PTAMNT yang beroperasi di Sumbawa Barat membuang limbah tambangnya ke tengah laut menggunakan metode deep sea tailing placement (DSTP). Bagi masyarakat setempat, keberadaan barang asing itu dipandang berbahaya bagi kehidupan ekonomi dan kesehatan mereka. Racun yang ada di dalamnya dapat mencemari air laut dan ikan-ikan. Padahal kehidupan mereka banyak bergantung pada laut. Karena itu, masyarakat menolak keberadaannya. Studi ini mempersoalkan tingkat keberterimaan masyarakat setempat serta dampak ekonomi dan kesehatan dumping tailing. Studi ini menggunakan metode kualitatif, dengan mengedepankan studi kasus. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara mendalam, focus group discussion, dan penelusuran dokumen-dokumen. Kehidupan ekonomi dan kesehatan masyarakat semula dipandang terdampak oleh dumping tailing. Namun, pemahaman masyarakat setempat ternyata bersifat dinamis. Ketika pengetahuan dan pengalaman masyarakat bertambah serta berada dalam konteks yang berbeda, maka perspektif tentang tailing (DSTP) pun mengalami perubahan dan dapat menerimanya. Pengetahuan dan pengalaman mereka menunjukkan bahwa dumping tailing dengan metode  DSTP tidak memberikan dampak (buruk) apa pun baik terhadap kehidupan ekonomi maupun kesehatan. Dipahami kemudian, sesungguhnya yang  menjadi problem besar bagi masyarakat setempat bukanlah dumping tailing dan dampaknya, melainkan lebih pada keberadaan perusahaan tambang itu sendiri secara keseluruhan yang dipandang tidak selalu memberikan arti yang signifikan bagi kehidupan ekonomi dan sosial sehari-hari.
The Effectiveness of Tri Hita Karana Based Traditional Village Management in Covid-19 Prevention at Bali Sari, Ni Putu Mirna; Sukadi, Bimo Dwi Nur Romadhon; Yasintha, Putu Nomy
Jurnal Transformative Vol 7, No 1 (2021): Maret
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.transformative.2021.007.01.3

Abstract

Traditional villages are original autonomous villages that control the self-government whells within the palemahan (territories) that are still alive. Their position is recognized in the government system of the Unitary State of Indonesian Republic. The Covid-19 pandemic that is currently happening is causing an economic slowdown and a decline in public health. The Regional Government of Bali Province issued a policy in Bali Governor Regulation Number 15 of 2020 regarding the Policy for the Acceleration of Handling Covid-19 in the Province of Bali by reallocating a Traditional Village Fund of Rp. 300,000,000.00 for the response to Covid-19 by involving the soldiers and manners of the Traditional Village. The effectiveness of the management of the Traditional Village Fund is based on local wisdom, where the principles of Tri Hita Karana (Parahyangan, Pawongan, and Palemahan) as a philosophical foundation that are held in carrying out every activity, program, and policy are the focus of this research. The implementation of Tri Hita Karana provides a new color in financial management in Indonesia. Technical implementation, reporting, prosecution of alleged fraud, and accountability in a consultative manner and rich in local wisdom values upheld by Bendesa, Prajuru Desa Adat, and Krama Desa positively impact influencing the mindset and behavior of the community in complying with existing regulations or policies set. However, it cannot be denied that there are still contradictions between the governance of traditional villages in Bali and the ideal sound governance principles in implementing village governance, especially in terms of transparency and accountability.
Agenda Setting Kebijakan Pilkada Serentak Tahun 2020 Dengan Menggunakan Multiple Streams Framework Ilman, Ghulam Maulana; Fitrie, Revienda Anita
Jurnal Transformative Vol 7, No 1 (2021): Maret
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.transformative.2021.007.01.4

Abstract

Artikel ini membahas mengenai agenda setting kebijakan pilkada 2020 yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Berbagai penolakan yang timbul dan fakta di lapangan seolah membenarkan bahwa tetap melaksanakan pilkada merupakan keputusan yang kurang tepat. Keputusan pemerintah tersebut diklasifikasikan dan dianalisa berdasarkan tiga arus yaitu arus masalah, arus politik, dan arus kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan perspektif multiple streams yang diadopsi dari kerangka teoritik milik Kingdon. Hasil dari penelitian ini mengungkap bahwa keinginan masyarakat untuk ditundanya pelaksanaan pilkada di tengah pandemi ternyata  tidak dihiraukan oleh pemerintah, mengingat  tidak ada yang dapat memastikan kapan pandemi ini berakhir. Kuatnya arus politik lebih mendominasi karena kontestasi pilkada ini memang sarat dengan berbagai kepentingan politis. Penetapan Perppu No 2 Tahun 2020 seketika menggugurkan berbagai alternatif kebijakan yang telah ditawarkan.
Birokrasi, Disrupsi, dan Anak Muda: Mendorong Birokrat Muda menciptakan Dynamic Governance Ferdian, Komang Jaka; Faedlulloh, Dodi; Ibrahim, Ibrahim
Jurnal Transformative Vol 7, No 1 (2021): Maret
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.transformative.2021.007.01.5

Abstract

Tata kelola birokrasi di Indonesia masih kental dengan nuansa tata kelola tradisional. Di bawah pemerintahan Joko Widodo terdapat momentum perubahan di tubuh birokrasi dengan mengintrodusir Smart ASN sebagai gagasan baru bagi birokrasi untuk melakukan pembenahan yang adaptif terhadap perkembangan era digital. Era digital menjadi penting bagi kelembagaan birokrasi sebagai upaya inovasi pelayanan publik yang cepat tanggap dan mengarah langsung kepada masyarakat. Implementasi teknologi ke dalam tubuh birokrasi tentunya memerlukan anak muda yang lebih memahami teknologi dan tentunya perubahan tersebut akan berdampakpada pola kerja birokrasi. Atas dasar hal tersebut penelitian ini ingin melihat bagaimana anak muda mampu mendorong perubahan di tubuh birokrasi yang berwawasan teknologi. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan desk study dengan teknik pengumpulan data pada penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan teknik library research. Library research adalah teknik yang menggunakan data-data kepustakaan sebagai bahan untuk dikaji dan ditelaah dalam penelitian agar mendapatkan hasil yang objektif.Penelitian ini menunjukkan bahwasannya agen perubahan yang tepat untuk mengubah sistem kerja birokrasi yaitu anak muda. Sedangkan konsepsi reformasi birokrasi perlu menerapkan flexible working yang akan memunculkan global governance, digital governance dan knowledge based governance. Reformasi birokrasi ini akan mengubah sistem kerja yang mengarah pada pemanfaatan teknologi sehingga birokrat dapat dengan leluasa melakukan inovasi pelayanan yang bermanfaat langsung kepada masyarakat.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 2 (2025): Revisiting Local Democracy in Indonesia: Power, Protest, and Governance Vol. 11 No. 1 (2025): Civic Agency, Bureaucratic Reform, Digital Governance, and Resource Curse in S Vol. 10 No. 2 (2024) Vol. 10 No. 1 (2024): Maret Vol 7, No 2 (2021): September Vol 7, No 1 (2021): Maret Vol 6, No 2 (2020): September Vol 6, No 1 (2020): Maret Vol 5, No 2 (2019): September Vol 5, No 1 (2019): Maret Vol 4, No 2 (2018): Pilkada Serentak dan Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018): Korupsi dan Pemerintahan Vol 3, No 2 (2017): Pilkada Serentak Vol 3, No 1 (2017): Potret Birokrasi Vol 2, No 2 (2016): Kompleksitas Pemerintahan Daerah Vol 2, No 1 (2016): Aktor Dalam Pemilihan Umum Vol 1, No 2 (2015): Inovasi Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015): Partai Politik dan Pemilihan Umum More Issue