NOTARIUS
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Articles
40 Documents
Search results for
, issue
"Vol 14, No 2 (2021): Notarius"
:
40 Documents
clear
<![CDATA[Asas Keseimbangan Sebagai Indikator Keadilan di Dalam Perjanjian Baku ]]>
<![CDATA[Muhammad Tommy Setiawan]]>;
<![CDATA[Achmad Busro]]>;
<![CDATA[Mujiono Hafidh Prasetyo]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v14i2.43782
<![CDATA[Everyone has the freedom to enter into any agreement provided that it does not conflict with applicable laws, morality and public order. Franchisee candidates are given the freedom to choose to accept or reject the agreement (take it or leave it) by not participating in determining its contents. This article discusses the issue of the benchmarks of fairness in the franchise agreement between the franchisor and the franchisee and the legal consequences of injustice that occurs in the agreement. The method used is normative juridical. The results of the study found that the agreement was legal according to law, as for the contents of the contract which were considered unfair by some parties, this did not cause the cancellation of the contract application. The parties who have agreed and agreed to the contract (take it) and also signed the contract so that they must bear the legal consequences that arise, except when an element of fraud and oversight is found, then the other party gets a wrong or wrong understanding of the contract, both parties should have good intentions to solve the problem.Keywords: Standard Agreement; Franchisee; JusticeAbstrakSetiap orang memiliki kebebasan untuk mengadakan segala perjanjian dengan ketentuan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum. Calon Franchisee diberikan kebebasan untuk memilih menerima atau menolak perjanjian tersebut dengan tidak ikut serta menentukan isinya. Artikel ini membahas persoalan tentang tolok ukur keadilan di dalam perjanjian franchise antara franchisor dan franchisee serta akibat hukum atas ketidakdilan yang terjadi dalam perjanjian tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian tersebut sah menurut hukum, adapun terkait isi kontrak yang dinilai tidak adil oleh sebagian pihak, hal tersebut tidak menyebabkan dibatalkannya permohonan kontrak. Para pihak yang telah sepakat dan menyetujui kontrak (take it) serta ikut bertandatangan sehingga harus menanggung konsekuensi hukum yang ditimbulkan, kecuali ketika ditemukan adanya unsur penipuan dan kekhilafan, maka pihak lain mendapat pemahaman yang keliru atau salah tentang kontrak seharusnya kedua belah beri’tikad baik guna menyelesaikan persoalan tersebut.Kata kunci : Perjanjian Baku; Franchisee; Keadilan]]>
<![CDATA[Penolakan Waris Oleh Ahli Waris Yang Berada Di Luar Negeri Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ]]>
<![CDATA[Talitha Sapphira Zada]]>;
<![CDATA[Lita Tyesta ALW]]>;
<![CDATA[Adya Paramita Prabandari]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v14i2.43803
<![CDATA[This article discusses heirs who have the right to refuse their inheritance rights and procedures for refusing inheritance by heirs, especially those who are abroad based on the Civil Code (KUHPerdata). The method used in this research is normative, namely by using a statutory approach, based on the applicable positive legal provisions as well as those directly related to the legal issues raised. From the results of this study, it is known that heirs who refuse an inheritance result in absolute loss of their inheritance rights and are not considered as heirs according to law (legitimie portie) and for heirs who are abroad and want to refuse the inheritance they receive, they can make a statement letter of the refusal of inheritance and a power of attorney to refuse inheritance signed at the Indonesian Embassy which contains the power of attorney to a relative or attorney so that he can submit a refusal of inheritance to the local District Court.Keywords : refusing inheritance; heirs; abroad; civil codeAbstrakArtikel ini membahas mengenai ahli waris yang memiliki hak untuk menolak hak warisnya dan tata cara penolakan waris oleh ahli waris khususnya yang berada di luar negeri berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan undang-undang, berdasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku serta yang berkaitan langsung dengan isu hukum yang diangkat. Dari hasil penelitian ini diketahi bahwa ahli waris yang menolak waris mengakibatkan hak warisnyanya hilang mutlak dan tidak dianggap sebagai ahli waris menurut undang-undang (legitimie portie) dan bagi ahli waris yang berada di luar negeri dan ingin menolak warisan yang didapatkannya, dapat membuat surat pernyataan penolakan waris dan surat kuasa untuk menolak warisan yang ditandatangani di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berisi pemberian kuasa kepada saudara atau kuasa hukumnya agar dapat mengajukan penolakan waris tersebut kepada Pengadilan Negeri setempat.Kata kunci : penolakan waris; ahli waris; luar negeri; KUHPerdata]]>
<![CDATA[Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kios (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG) ]]>
<![CDATA[Alyani Mahfuzh]]>;
<![CDATA[Kholis Roisah]]>;
<![CDATA[Adya Paramita Paramita Prabandari]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v14i2.43720
<![CDATA[Default is a situation when someone do not fulfil their obligation to the agreement or break the promise by accident or negligence. The purpose of this thesis is to determine the form of the default in the case registered in Kupang District Court with the verdict Number 18/PDT.G/2016/PN.KPG and legal consequences for the party who have defaulted of the agreement. This research is using normative approach with descriptive-analytical specification. The results of this research have showed the conclusion: 1) The forms of the default in this case is the defendant has done the agreement but not as promised; 2) The legal consequences for the party that defaulted are to pay the amount left of kiosk purchase Rp 80.500.000,- (eighty million five hundred thousand rupiah) and paid a court fee of Rp. 571.000, (five hundred and seventy one thousand rupiah).Keywords: agreement; default; lawAbstrakWanprestasi merupakan suatu keadaan di mana seseorang tidak melaksanakan kewajibannya atau ingkar janji yang disebabkan karena kesengajaan ataupun lalai. Tujuan dalam penulisan ini yaitu untuk mengetahui jenis wanprestasi dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG dan akibat hukum bagi pihak yang telah melakukan wanprestasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif (penelitian normatif) dengan spesifikasinya yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kesimpulan bahwa: 1) Bentuk wanprestasi dalam kasus ini yaitu Tergugat melaksanakan perjanjian tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan; 2) Akibat hukum bagi pihak yang telah wanprestasi yaitu membayar sisa uang pembelian kios sebesar Rp.80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).Kata kunci: perjanjian; wanprestasi; hukum]]>
<![CDATA[Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Pelaku Usaha di Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Reza Pramasta Gegana]]>;
<![CDATA[Aminah Aminah]]>;
<![CDATA[Budi Ispriyarso]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v14i2.43797
<![CDATA[BPOM as the agency has the authority and responsibility in carrying out supervision of food and medicinal products that are circulated by business actors. The issues that will be discussed in this article are regarding the Role of the Food and Drug Administration for Business Actors in Special Region of Yogyakarta Yogyakarta. The method used in this article is juridical empirical. The result of the research in this article is that the BPOM of the Special Region of Yogyakarta supervises food and medicinal products that contain hazardous materials. Supervision is carried out by going directly to the market, especially the Bringharjo market, to find out what food products are being sold by traders. The results of the supervision show that there are still many food product sellers who mix their food products with hazardous materials, so they take firm action by asking the sellers to make a statement not to sell anymore and to socialize to the public about the dangers of mixing food products with dangerous ingredients.Keywords : BPOM; businessmen; hazardous materials.AbstrakBPOM selaku instansi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap produk makanan dan obat-obatan yang diedarkan oleh pelaku usaha. Permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini mengenai Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan terhadap pelaku usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian dalam artikel ini adalah BPOM Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengawasan produk makanan dan obat-obatan yang mengandung bahan berbahaya. Pengawasan dilakukan dengan terjun langsung ke pasar khusunya pasar Bringharjo untuk mengetahui produk makanan yang dijual pedagang. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa masih ditemukan banyak penjual produk makanan yang mencampuri produk makannya dengan bahan berbahaya, sehingga dilakukan tindakan tegas dengan meminta penjual untuk membuat pernyataan tidak berjualan lagi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahayanya mencampur produk makanan dengan bahan yang berbahaya.Kata kunci: BPOM; pelaku usaha; bahan berbahaya.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Penitipan Uang Di Pengadilan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Tanah Di Pltu Batang ]]>
<![CDATA[Galang Rizki Putratama]]>;
<![CDATA[Ro’fah Setyowati]]>;
<![CDATA[Mujiono Hafidh Prasetyo]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v14i2.43753
<![CDATA[Land basically does not experience growth or increase in number, but as time goes on, the available land or land becomes less and less due to the increasing number of people who need the land. Every development certainly requires land, but not everyone is willing to sell the land while the development must continue so that a path is taken that indirectly forces those who have the right to sell their land, one of which is by way of depositing compensation in court. This study uses a Normative Empirical approach. The implementation of the deposit of compensation in the Court must pass the stages of determining the status of the public interest, in order to provide a sense of justice for all parties. This public interest is based on previous decisions from related parties and through several stages in land acquisition that must be met, as well as legal protection that can be taken, namely by filing an objection in accordance with Supreme Court Regulation Number 3 of 2016 concerning Procedures for Filing Objections and Depositing Compensation. Losses to the District Court in the Procurement of Land for Development in the Public Interest.Keywords : Public Interest; Custody of CompensationAbstrakTanah pada dasarnya tidak mengalami perkembangan atau penambahan jumlah, namun semakin berkembangnya zaman tanah atau lahan yang tersedia semakin sedikit karena bertambahnya jumlah manusia yang membutuhkan tanah tersebut. Setiap pembangunan tentu membutuhkan lahan, namun tidak semua orang berkenan untuk menjual tanah tersebut sedangkan pembangunan harus tetap dijalankan sehingga ditempuhlah jalan yang secara tidak langsung memaksa pihak yang mempunyai hak untuk menjual tanahnya, salah satunya dengan cara penitipan ganti rugi di Pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif Empiris. Pelaksanaan penitipan ganti kerugian di Pengadilan harus melewati tahapan penetapan status kepentingan umum, guna memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Kepentingan umum ini didasarkan pada penetapan sebelumnya dari para pihak terkait dan melalui beberapa tahapan dalam pembebasan tanah yang harus dipenuhi, serta perlindungan hukum yang dapat ditempuh yaitu dengan mengajukan keberatan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Kata Kunci: Kepentingan Umum; Penitipan Ganti Kerugian]]>
<![CDATA[Gaji Sebagai Objek Jaminan Utang di Bank Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia ]]>
<![CDATA[Oryza Justisia Rizqy Winata]]>;
<![CDATA[Yunanto Yunanto]]>;
<![CDATA[Mujiono Hafidh Prasetyo]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v14i2.43789
<![CDATA[Fiduciary Guarantee Institutions have been widely used by the public as consumers and business actors, especially financing and banking companies. This article discusses the issue of the position of salary as an object of bank loan guarantee, and legal protection for the recipient of a fiduciary guarantee (creditor) with a Salary Guarantee if the fiduciary guarantee provider defaults according to Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Guarantee. The research method used is normative juridical where the research refers to the norms contained in the legislation. Based on the results of the study, it was concluded that salaries as objects of debt guarantees in banking according to the Fiduciary Guarantee Act are categorized as recipients of rights as receivables, so that they can be used as objects of fiduciary guarantees. Banks in granting credit to civil servants and private employees/labor are required to make a Guarantee Deed at a Notary and registered at the Fiduciary Registration Office under the scope of the Ministry of Law and Human Rights, to provide legal certainty and protect the parties concerned. The bank anticipates losses due to default by insuring creditors at the time of submitting a credit application at the bank.Keywords: Salary: Receivables: Fiduciary GuaranteeAbstrakLembaga Jaminan Fidusia sudah banyak digunakan masyarakat sebagai konsumen maupun pelaku usaha terutama perusahaan pembiayaan dan Perbankan. Artikel ini membahas persoalan mengenai kedudukan gaji sebagai objek jaminan utang bank, dan perlindungan hukum terhadap penerima jaminan fidusia (kreditur) dengan Jaminan Gaji apabila pemberi jaminan fidusia wanprestasi menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dimana dalam penelitian mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Gaji sebagai Objek Jaminan Utang di perbankan menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia dikategorikan sebagai penerima hak sebagai Piutang, sehingga dapat dijadikan sebagai Objek Jaminan Fidusia. Pihak bank dalam pemberian kredit kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta/buruh diharuskan dibuatkan Akta Jaminan di Notaris dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia di bawah lingkup Kementerian Hukum dan HAM, untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi para pihak terkait. Pihak bank mengantisipasi kerugian akibat adanya wanprestasi dengan mengasuransikan kreditur pada waktu pengajuan permohonan kredit di bank.Kata Kunci : Gaji: Piutang: Jaminan Fidusia]]>
<![CDATA[Kewenangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Dalam Pelayanan Pengembalian Barang Tegahan ]]>
<![CDATA[Nadya Fairuz Ghassani]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>;
<![CDATA[Adya Paramita Prabandari]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v14i2.43783
<![CDATA[Law enforcement is absolutely necessary in order to protect the rights of the people so as to create justice for legal protection. This article discusses the mechanism for returning imported goods and the obstacles faced by customs and excise officers at the Supervision and Service Office of Customs and Excise Type Madya Tanjung Emas, Semarang City. The method used in this article is empirical juridical method, namely by conducting research in the field on the application of state administrative law, authority in the service of returned goods stored. The analysis of the research results was processed using the descriptive analysis method. In the discussion of this article, it is known that the process of preventing imported goods is carried out starting from inspection and enforcement. Furthermore, the goods are grouped into 2 types, namely goods that are auctioned off and destroyed. There are problems faced in the enforcement process, namely the lack of adequate supporting facilities and facilities, limited storage space to accommodate the goods being intercepted, requires a long process and time, and the lack of knowledge of the owners of the goods being prevented about the types of goods that can be sent into abroad through POS Indonesia.Keywords: authority; customs and excise; tegahan goodsAbstrakPenegakan hukum mutlak diperlukan guna melindungi hak-hak masyarakat sehingga tercipta keadilan perlindungan hukum. Artikel ini membahas tentang mekanisme pengembalian barang tegahan barang import dan kendala yang dihadapi oleh petugas bea dan cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian di lapangan atas penerapan hukum administrasi negara, kewenangan dalam pelayanan pengembalian barang tegahan. Analisis hasil penelitian diolah menggunakan metode deskriptif analisis. Pembahasan artikel ini diketahui bahwa proses penegahan barang impor dilakukaan mulai dari pemeriksaan dan penegahan. Selanjutnya barang dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu barang yang dilelang dan dimusnahkan. Terdapat persoalan yang dihadapi dalam proses penegahan tersebut, yaitu kurangnya sarana dan fasilitas pendukung yang memadai, terbatasnya tempat penyimpanan untuk menampung barang yang ditegah, membutuhkan proses dan waktu cukup lama, dan minimnya pengetahuan pemilik barang yang ditegah tentang jenis barang yang dapat dikirim ke dalam/luar negeri melalui POS Indonesia. kewenangan; bea dan cukai; barang tegahanKata kunci: kewenangan; bea dan cukai; barang tegahan]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Cipta Karya Buku, Musik, dan Sinematografi ]]>
<![CDATA[Thifal Afifah Ridwan]]>;
<![CDATA[Siti Malikhatun Badriyah]]>;
<![CDATA[Adya Paramita Prabandari]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v14i2.43804
<![CDATA[Law violations against works such as books, films or cinematography are increasingly prevalent in the community. These violations include illegal copying of books, music, or cinematography with the intention of benefiting certain parties and are carried out without obtaining permission from the copyright holder. This is due to the lack of public understanding of the violations committed and also the weak laws governing the copyright of a work. The research method used is a type of normative research. This study aims to determine the implementation and obstacles in protecting copyright works in the fields of books, music, and cinematography. In practice, piracy of various copyrighted works such as books, songs, or cinematography is common among people throughout Indonesia. The perspective on copyright will emerge when the copyright owner registers his work in advance with the Directorate General of Intellectual Property Rights, which is unnecessary. There should be no need to register in advance for a copyright. It is not an easy job to raise public awareness of the importance of respecting the creations of others. Apart from the need for large costs, adequate facilities and infrastructure must fully support this.Keywords: copyright; book; music; cinematography.AbstrakPelanggaran hukum terhadap karya seperti pada buku, film ataupun sinematografi semakin marak terjadi di kalangan masyarakat. Pelanggaran tersebut di antaranya adalah seperti penggandaan buku, musik, ataupun sinematografi secara ilegal dengan maksud menguntungkan pihak-pihak tertentu dan dilakukan tanpa mengantongi izin dari pemegang hak cipta. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat dengan pelanggaran yang dilakukan dan juga lemahnya hukum yang mengatur tentang hak cipta dari suatu karya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian jenis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan kendala dalam perlindungan Hak Cipta Karya di bidang buku, musik, dan sinematografi. Pada prakteknya bahwa pembajakan terhadap berbagai karya cipta seperti buku, lagu, ataupun sinematografi banyak terjadi di kalangan masyarakat di seluruh Indonesia. Perspektif tentang hak cipta akan muncul ketika pemilik hak cipta mendaftarkan karyanya terlebih dahulu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yang pada harusnya tidak diperlukan. Seharusnya tidak perlu terlebih dahulu mendaftar untuk mendapatkan hak cipta. Memang bukan pekerjaan yang mudah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghargai karya cipta orang lain. Selain diperlukannya biaya yang besar, sarana dan prasarana yang memadai harus mendukung penuh terkait hal ini.Kata kunci: hak cipta; buku; musik; sinematografi.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelaksanaan Bongkar Muat Barang Pada Perusahaan Bongkar Muat Barang Di Kota Jambi ]]>
<![CDATA[Amanysiwiokta Erlangga]]>;
<![CDATA[Achmad Busro]]>;
<![CDATA[Irawati Irawati]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v14i2.43721
<![CDATA[Discusses consumer protection in the implementation of loading and unloading activities carried out by loading and unloading companies (PBM), which are engaged in loading and unloading goods from ships (unloading), in which there are consumers (service users). and producers (business actors). The existence of consumer protection plays an important role, this is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which aims to create protection for consumers with legal certainty. The method used in this research is juridical normative, by examining library materials or secondary data obtained. The results show that the loading and unloading company (PBM) has responsibility for what happens to consumer goods, including the losses suffered by consumers. This loss can be caused by several factors, including negligence of the loading and unloading workers (TKBM), weather / natural conditions, and negligence on the part of land transportation. Responsibility for goods during loading and unloading basically includes protection that is administrative in nature and protection that is physical in nature. Conflicts or disputes between business actors and consumers in the implementation of loading and unloading are generally based on things that both parties do not want, even the consumers did not expect beforehand.Keywords: legal protection; consumer; responsible AbstrakMembahas tentang perlindungan konsumen dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang yang dilakukan oleh Perusahaan Bongkar Muat (PBM), yang bergerak di bidang jasa pemuatan barang ke kapal (loading) dan pembongkaran barang dari kapal (un loading), dalam pelaksanaannya ada konsumen (pengguna jasa) dan produsen (pelaku usaha). Keberadaan perlindungan terhadap konsumen sangat berperan penting, ini diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bertujuan untuk menciptakan perlindungan terhadap para konsumen dengan adanya kepastian hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan bongkar muat (PBM) memiliki tanggung jawab atas apa yang terjadi terhadap barang konsumen, termasuk kerugian yang dialami oleh konsumen. Kerugian ini bisa disebabkan beberapa faktor antara lain karena kelalaian Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), keadaan cuaca/alam, dan kelalaian dari pihak pengangkutan darat. Tanggung jawab terhadap barang dalam pelaksanaan bongkar muat pada dasarnya meliputi perlindungan yang bersifat administratif dan perlindungan yang sifatnya fisik. Konflik atau sengketa antara pelaku usaha dan konsumen pada pelaksanaan bongkar muat pada umunya didasarkan pada hal-hal yang tidak dikehendaki kedua belah pihak bahkan tidak diduga oleh para konsumen sebelumnya.Kata kunci: perlindungan hukum; konsumen; tanggung jawab]]>
