cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalnotarius@live.undip.ac.id
Editorial Address
Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
NOTARIUS
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 20861702     EISSN : 26862425     DOI : 10.14710/nts.v12i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 39 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 16, No 3 (2023): Notarius" : 39 Documents clear
Dampak Revolusi Industri 4.0 terhadap Digitalisasi Kebijakan Fidusia Noviandra, Nabila; Santoso, Budi
Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i3.42305

Abstract

AbstractIndonesia, as one of the countries pursuing economic development, continues to strive to improve the quality of its economy, one of which is to become a country aware of the development of digital technology in the industrial revolution 4.0. Of course, in the process of economic development, one of which is increasing the ease with which the community can obtain credit through the existence of a fiduciary guarantee institution, where the regulation regarding fiduciary guarantees is one of those affected by the technological advances of the industrial revolution 4.0. Dynamic policy changes are required to keep up with the times so that people can accommodate their needs. The goal of this paper is to investigate the impact of the Fourth Industrial Revolution on fiduciary guarantees, as well as the challenges associated with the digitalization of fiduciary policies. As a result, the most recent fiduciary policy has accommodated the most recent technology in order to keep up with the 4.0 industrial revolution.Keywords: fiduciary policy; digitalization; industrial revolutionAbstrakSebagai salah satu negara yang berupaya untuk melakukan pembangunan ekonomi, Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kualitas ekonominya, salah satunya adalah menjadi negara yang sadar akan perkembangan teknologi digital revolusi industri 4.0. Tentunya, dalam proses pembangunan ekonomi tersebut, salah satunya adalah meningkatkan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan dengan kredit dengan adanya lembaga jaminan fidusia, yang mana peraturan mengenai jaminan fidusia ini merupakan salah satu yang terdampak dari adanya kemajuan teknologi revolusi industri 4.0 ini. Penyesuaian kebijakan yang dinamis untuk mengikuti perkembangan jaman memang diperlukan supaya masyarakat dapat terakomodir kebutuhannya. Tujuan dari penulisan ini untuk memahami dampak oleh karena perubahan revolusi industri 4.0 terhadap digitalisasi kebijakan fidusia dan untuk memahami kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan digitalisasi kebijakan fidusia. Hasilnya bahwa kebijakan fidusia yang terbaru sudah mengakomodir teknologi yang terbaru guna mengikuti revolusi industri 4.0.Kata kunci: kebijakan fidusia; digitalisasi; revolusi industri
Tinjauan Yuridis Aroma Sebagai Merek dalam Hak Kekayaan Intelektual Dewi, Nur Ismayanti; Silviana, Ana
Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i3.42414

Abstract

AbstractThe newest brands that are in development are not only two-dimensional signs but also appear in the form of: holograms, sounds, aromas, textures and even flavors, however, there are no regulations regarding aroma in Indonesia. Therefore, this study aims to determine the legal protection of aroma as a brand in intellectual property rights and to compare legal regulations to non-traditional brand aromas. The method used in this research is normative juridical with descriptive analysis. The result of this study is that the renewal of aroma as a brand in the perspective of intellectual property rights in Indonesia is very important for Indonesia because Indonesia has not carried out any reforms related to aroma regulations to obtain protection in the field of intellectual property and in terms of the legal views of brands in each country. has initiated the spirit of fragrance protection in various countries in the world. fragrance protection in countries that already have aroma regulations and apply them where these countries are members of the World Intellectual Property Organization.Keywords: legal protection; brand; aromaAbstrakMerek terbaru yang ada didalam perkembangannya tidak hanya berupa tanda dua dimensi tetapi juga muncul berupa: hologram, suara, aroma, tekstur bahkan rasa akan tetapi, belum adanya aturan tentang aroma di Indonesia. Oleh karenanya penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum aroma sebagai merek dalam hak kekayaan intelektual dan perbandingan peraturan hukum terhadap aroma merek non tradisional. Metode yang digunakan pada penelitian ini yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pembaharuan aroma sebagai merek di dalam perspektif hak kekayaan intelektual di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk Indonesia. Karena Indonesia belum melakukan pembaharuan terkait aturan aroma untuk mendapatkan perlindungan di bidang kekayaan intelektual dan dalam hal pandangan hukum merek pada masing-masing Negara telah memprakarsai semangat perlindungan aroma di berbagai Negara di dunia. perlindungan aroma pada negara-negara yang sudah mempunyai aturan aroma dan menerapkannya dimana negara-negara tersebut tergabung di dalam World Intellectual Property Organization.Kata kunci: perlindungan hukum; merek; aroma
Peran Notaris Dalam Perizinan Pendirian Usaha Laundry di Kecamatan Jebres Kota Surakarta Hadibrata, Natalia Ekawati; Handoko, Widhi
Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i3.42477

Abstract

AbstractLaundry is known as one of the rapidest growing businesses in Jebres District, Surakarta City. The presence of laundry makes it easy for people who live around such as residents, workers, especially students, because it can reduce the burden of homework they have without spending much energy and the price is affordable. As a business, laundry in its establishment requires a permit. The existence of permit is certainly associated to the role of Notary. The lack of knowledge that opening a business must have a permit, most of laundry in Jebres sub-district still not licensed. The analysis conducted during this thesis is an empirical study conducted from interviews with several experts in their fields and reference review. The conclusion obtained throughout this study is that the role of the Notary public in granting licensing for the concern of a business, which is a laundry business. In terms of the management of the business license, the laundry business owner has not been distributed properly bevause of lack of literacy of the law. Relating the licensing of the establishment of a laundry business, it’s hoped the notary can provide education such as counseling on laundry that does not carry out its obligations.Keywords: laundry; notary public; permissionAbstrakUsaha laundry dapat dikatakan sebagai salah satu usaha yang berkembang pesat di Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Kehadiran laundry memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar seperti warga, mahasiswa, pekerja, terutama mahasiswa, karena dapat mengurangi beban pekerjaan rumah yang dimiliki tanpa menghabiskan banyak tenaga dan harganya dapat dijangkau bagi masyarakat. Laundry merupakan penyediaan jasa yang dilakukan terhadap proses pencucian pakaian. Laundry merupakan sebuah usaha, yang dalam pendiriannya membutuhkan izin. Adanya perizinan tentunya berkaitan dengan peran Notaris. Minimnya pengetahuan bahwa membuka usaha harus memiliki izin, maka banyak sekali laundry di kecamatan Jebres yang masih belum berizin. Dampaknya usaha tersebut tidak terlindungi secara hukum dan tidak sah. Penelitian yang dilakukan ini merupakan studi empiris yang dilakukan dari wawancara dengan beberapa ahli dalam bidangnya dan tinjauan pustaka. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah peran Notaris dalam pemberian perizinan berdirinya suatu usaha, yang merupakan usaha laundry. Dalam hal pengurusan izin usaha itu belum dilakukan dengan baik oleh pemilik usaha laundry karena kurang meleknya/kepahaman mengenai hukum, keengganan berurusan dengan hukum atau dapat dikatakan kurangnya kesadaran untuk membuat perizinan pendirian usaha laundry. Terkait dengan perizinan pendirian usaha laundry, diharapkan notaris dapat memberikan edukasi seperti penyuluhan terhadap laundry yang tidak melaksanakan kewajibannya.Kata kunci: laundry; notaris; perizinan
Penerapan Asas Keadilan Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Insfrastruktur Jalan Tol Trans Jawa Wicaksono, Fikri Arif; Turisno, Bambang Eko
Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i3.42308

Abstract

AbstractLand is increasing, for development. Land acquisition is acquired from land rights holders based compensation given to rights holders, accordance with the legal basis of Article 18 Law No. 5 1960. The aim is to analyze the compensation mechanism received by the Sambongsari Village residents applies principle of justice, obstacles faced by the community.occurs in the provision of compensation to solve the problem. Method is empirical juridical law research with reference to writing, direct observation for granting compensation certificates through deliberation, the form of determining compensation in compensation process must apply the principles of land acquisition, such as justice principle, good faith, legal certainty, propriety, well-being. Based on the study results, there’re no obstacles in compensation land acquisition for construction toll road in SambongsariVillage.Keywords: justice; land; procurement; infrastructure; lawsAbstrakKebutuhan lahan semakin meningkat, untuk pembangunan. Perolehan lahan diakuisisi dari pemegang hak atas tanah berdasarkan ganti kerugian yang diberikan kepada pemegang hak, sesuai landasan hukum Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1960. Tujuan untuk mengetahui dan menganalisa apakah mekanisme ganti rugi yang diterima oleh warga Desa Sambongsari menerapkan prinsip keadilan, kendala yang terjadi pada pemberian ganti rugi dan cara penyelesaian masalahnya. Metode yang digunakan penelitian hukum yuridis empiris dengan mengacu pada tertulis, observasi langsung serta wawancara pemberian sertifikat ganti rugi melalui musyawarah, bentuk penetapan ganti rugi dalam proses pemberian ganti kerugian harus menerapkan asas pengadaan tanah, seperti asas keadilan, itikad baik, kepastian hukum, keseimbangan, kepatutan, dan  kesejahteraan. Berdasarkan hasil penelitian tidak ada kendala dalam proses ganti rugi pembebasan lahan pembangunan Tol Di Desa Sambongsari, Weleri Kabupaten Kendal.Kata kunci: keadilan; tanah; pengadaan; infrastruktur; hukum
Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Pada Saat Pandemi Covid-19 Abdal, Opi Kirana; Handoko, Widhi
Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i3.42357

Abstract

Aspek Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online Hartono, Laksamana Varelino Zeustan; Prananingtyas, Paramita
Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i3.41327

Abstract

AbstractBehind many conveniences provided by E-commerce, there are legal problems from the civil law sector. This study aims to analyze the validity of the agreement and the legal relationship between the parties in online buying and selling transactions. This study uses a normative juridical method, with a normative approach. The results show that online transaction is a legal relationship in the form of an engagement caused by an agreement in which the buyer uses his social media account to make an online agreement with the seller's account. Applying the Article 1320 of Civil Law to the context of online transaction, it can be concluded that the basic nature of electronic contracts in online transaction that violates the legal terms of the agreement is not found.Keywords: obligation; contract law; e-commerceAbstrakDibalik banyaknya kemudahan yang diberikan E-commerce, terdapat permasalahan hukum dari sektor hukum perdata terkait keabsahan perjanjian dan hubungan hukum para pihak. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa keabsahan perjanjian dan hubungan hukum antar para pihak dalam transaksi jual beli online. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Jual beli online merupakan hubungan hukum yang berupa perikatan yang ditimbulkan oleh perjanjian atau kesepakatan yang mana pihak pembeli menggunakan akun media sosialnya untuk membuat kesepakatan secara online dengan pemilik akun penjual mengenai pembelian suatu barang atau hak yang dapat dimiliki. Penerapan keabsahan perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata kepada konteks jual beli online, dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya sifat dasar dari kontrak elektronik pada jual beli online yang melanggar syarat sahnya perjanjian.Kata kunci: perikatan; hukum perjanjian; e-commerce
Penanganan Konflik Hubungan Industrial yang Terjadi di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Nugrahela, Aisha Rifki; Silviana, Ana
Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i3.41612

Abstract

AbstractTermination of Employment Relations (PHK) is a problem that is highlighted by the current government. This study aims to analyze the problems and settlement of industrial relations of PT PT. Jawa Peni with employees through mediation at the Semarang City Manpower Service and also to find out the obstacles experienced by the mediator, as well as the methods used by the mediator to overcome these obstacles. The method used in this study is an empirical juridical method. The specification of the research that uses is analytical descriptive. The method in data collection is by using primary data and secondary dataa. The results of the study indicate that The employees ask for their severance pay in accordance with the years of service at the company PT. Jawa Peni. Both parties receive a recommendation from the industrial relations mediator of the Semarang City Manpower Office with a request from the company to pay severance pay for workers in three times installments, and provide awareness to all parties to understand the applicable regulations, mediators provide opportunities for employers and workers to consult on industrial relations, consolidate with companies and workers, empower workers/labor unions, conduct guidance on company regulations and work agreements together.Keywords: mediation; employment; industrial relationsAbstrakPemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi masalah yang disorot oleh pemerintah saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah dan penyelesaian hubungan industrial PT. Jawa Peni dengan karyawan melalui cara mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dan juga untuk mengetahui kendala yang dialami oleh mediator, serta cara yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi dalam riset ini menggunakan deskriptif analitis. Metode dalam pengumpulan data yaitu dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pihak karyawan meminta hak pesangonnya sesuai dengan masa kerja di perusahaan PT. Jawa Peni. Kedua belah pihak menerima anjuran dari mediator hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dengan permintaan dari perusahaan akan mencicil pembayaran pesangon untuk pekerja yang dicicil dalam 3 kali pembayaran, memberikan kesadaran pada semua pihak untuk memahami peraturan-peraturan yang berlaku, mediator memberikan waktu kepada kedua belah pihak yaitu pengusaha dan pekerja untuk berkonsultasi mengenai hubungan industrial, mengadakan konsolidasi dengan perusahaan dan pekerja, melakukan pemberdayaan terhadap serikat pekerja/buruh, melakukan pembinaan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja Bersama.Kata kunci: mediasi; ketenagakerjaan; hubungan industrial
Kewenangan MPD Pasca Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 Dikaitkan Dengan Hak Ingkar Notaris Yolanda, Oppie; Pujiono, Pujiono
Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i3.42748

Abstract

AbstractThe Supreme Court Decision No. 49/PUU-X/2012 has invalidated article 66 paragraph (1) of Law No. 30 of 2004 concerning the Notary Office regarding the authority of the Regional Supervisory Assembly in terms of granting approval regarding the presence of notaries in a legal process requested by law enforcement to the need for the minuta deed and/or notary protocol which is part of the notary's duty to maintain the confidentiality of its clients. The methods carried out in this study are normative juridical. The results of the discussion in this study are the authority of the MPD after the decision of MK No. 49 / PUU-X / 2012 limited to article 70 UUJN and changes in the regulation of the Notary Office after the Decision of MK No. 49 / PUU-X / 2012 which abolished the authority of the MPD in giving approval, has been replaced by the MKN contained in Article 66 paragraph (1) of the PUUJN.keyword: notary; constitutional court; denial rightsAbstrakPutusan Mahkamah Agung No, 49/PUU-X/2012 telah membatalkan bunyi Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 perihal Jabatan Notaris mengenai kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam hal pemberian persetujuan terkait kehadiran notaris dalam suatu proses hukum yang diminta oleh penegak hukum hingga kebutuhan atas minuta akta maupun protokol notaris yang mana perihal itu merupakan bagian dari tugas notaris untuk menjaga kerahasiaan kliennya. Prosedur pada kajian ini, yaitu yuridis normatif. Hasil pembahasan pada kajian ini ialah kewenangan MPD pasca putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 terbatas pada Pasal 70 UUJN serta Perubahan aturan Jabatan Notaris sesudah Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 melakukan penghapusan wewenang MPD dengan menyetujui sudah tergantikan oleh MKN yang termuat di Pasal  66  ayat (1)  PUUJN.Kata kunci: notaris; mahkamah konstitusi; hak ingkar
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Peralihan Protokol Notaris Yang Diserahkan Kepadanya Nugroho, Rifqi Dwiakta; Silviana, Ana
Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i3.42558

Abstract

AbstractA notary, a state-appointed public official sworn to execute legal duties, plays a crucial role in ensuring legal legitimacy within the field of law. The creation of an authentic notary deed involves the preservation of deed minutes as part of the notary protocol procedure, consisting of a deed copy and accompanying minutes. These minutes, integral to the notary protocol, are stored and maintained by the notary as they represent a significant state document. The storage of notary protocols is a distinct responsibility that mandates special care to prevent damage, thereby preserving the legal certainty of authentic deeds. This study endeavors to determine the extent of the notary recipient's responsibility for the entrusted protocol and their obligations under relevant laws and regulations. Employing a normative juridical approach, the research seeks to outline the notary's responsibilities concerning the notary protocol, both as a creator and as a recipient. The findings indicate that the notary bears responsibility for the notary protocol, irrespective of their role as the protocol recipient. The protocol recipient can be appointed directly by the concluding notary, the heirs of a deceased notary, or through direct appointment by the MPD, aligning with legal provisions.Keywords: notary; notary protocol; responsibilityAbstrakNotaris adalah merupakan pejabat publik yang ditunjuk dan disumpah oleh negara untuk mengemban jabatan sebagai pelaksana legalitas hukum di bidang hukum. Perihal pembuatan akta otentik notaris perlu menyimpan minuta akta sebagai prosedur protokol notaris, akta otentik terdiri atas Salinan akta dan minuta akta. Minuta akta disimpan dan di pelihara oleh notaris yang merupakan bagian dari protokol notaris yang harus dijaga karena merupakan dokumen negara. Penyimpanan protokol notaris adalah bentuk dari tanggung jawab notaris yang harus dilaksanakan notaris dengan penyimpanan yang khusus dan baik agar terhindar dari kerusakan dan tetap menjaga kepastian hukum dari akta otentik tersebut. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab notaris penerima protokol atas protokol yang diserahkan kepadanya dan berkewajiban secara hukum dan undang-undang yang berlaku. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa tanggung jawab notaris terhadap protokol notaris dan sebagai penerima protokol notaris. Notaris penerima protokol dapat ditunjuk langsung oleh notaris yang telah mengakhiri masa jabatannya atau kepada ahli waris notaris yang telah meninggal dunia atau dapat ditunjuk langsung oleh MPD.Kata kunci: notaris; protokol notaris; tanggung jawab

Page 4 of 4 | Total Record : 39

 1   2   3   4 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 4 (2025): Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius Vol 12, No 2 (2019): Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius More Issue