NOTARIUS
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Articles
40 Documents
Search results for
, issue
"Vol 17, No 3 (2024): Notarius"
:
40 Documents
clear
<![CDATA[Analisis Yuridis Perjanjian KREASI untuk Usaha Kecil di PT. Pegadaian Ngawi ]]>
<![CDATA[Purbaningrum, Anggi Indah]]>;
<![CDATA[Badriyah, Siti Malikhatun]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.50477
<![CDATA[ABSTRACTThe credit program from Perum Pegadaian is KREASI fiduciary guarantee with process is considered easy and utilized by farmers in Ngawi for survival or business. Analytical method used is qualitative with secondary data sources. The results of research and discussion, obtain credit with fiduciary guarantees in Perum Pegadaian KREASI agreement, customers must fulfill certain requirements by Perum Pegadaian for customers and credit guarantee object. Debtors in nonpayment must hold responsible their actions by withdrawing collateral for repayment. Easy procedure for applying KREASI is utilized by people of Ngawi as farmers pawn their tractors to daily needs while waiting for harvest to be sold and then tractor will be redeemed to plow the fields. So farmers in Ngawi are helped by KREASI program from Perum Pegadaian.Keyword: Fiduciary; Perum Pegadaian; Credit; Ngawi.ABSTRAKProgram kredit dari Perum Pegadaian yaitu KREASI jaminan fidusia dengan proses yang dianggap mudah dan dimanfaatkan oleh petani di Ngawi untuk keberlangsungan hidup atau usaha. Metode analisis yang digunakan yaitu kualitatif dengan sumber data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa mendapatkan kredit dengan jaminan fidusia pada perjanjian KREASI Perum Pegadaian, nasabah harus memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian dari nasabahnya maupun objek jaminan kredit. Debitur yang wanprestasi harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan melakukan penarikan barang jaminan untuk pelunasan. Mudahnya prosedur pengajuan KREASI dimanfaatkan masyarakat Ngawi yang berprofesi sebagai petani menggadaikan traktornya untuk mencukupi kehidupan sehari-hari sambil menunggu hasil panen laku terjual yang nantinya traktor akan ditebus untuk membajak sawah. Sehingga petani di Ngawi terbantu dengan adanya program KREASI dari Perum Pegadaian.Kata Kunci: Fidusia; Perum Pegadaian; Kredit; Ngawi.]]>
<![CDATA[Pelanggaran Hak Atas Merek dan Upaya Penyelesaiannya (Studi Putusan No. 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby) ]]>
<![CDATA[Irawati, Novi]]>;
<![CDATA[Santoso, Budi]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.53253
<![CDATA[AbstractThe rise of issues regarding brands can disrupt the economy both inside and outside the country, so a system is needed that can control dispute resolution. This article discusses trademarks as part of Intellectual Property Rights (IPR) which need protection and the most effective form of settlement in the event of a trademark dispute. The research method uses normative juridical where the research refers to the norms contained in laws and regulations. Based on the results of the study, it was concluded that the protection of Intellectual Property Rights is carried out constitutively through arrangements for registering Intellectual Property Rights. The first applicant determines the Intellectual Property Right he registers. Legal efforts to prevent trademark disputes that have been registered through civil disputes and criminal proceedings. Efforts to prevent the emergence of trademark disputes should manufacturers carry out trademark registration and follow proper procedures.Keywords : violation; brand; settlement; decision AbstrakMaraknya persoalan mengenai merek dapat mengganggu perekonomian baik didalam dan diluar negeri, sehingga diperlukannya sistem yang dapat mengontrol penyelesaian perselisihan. Artikel ini membahas mengenai merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang perlu mendapatkan perlindungan dan bentuk penyelesaian yang paling efektif pada saat terjadi sengketa merek. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif di mana dalam penelitian mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Perlindungan HaKI dilakukan secara konstitutif melalui pengaturan pendaftaran merek HaKI. Pendaftar pertama menjadi penentu atas HaKI yang didaftarkannya. Upaya hukum untuk mencegah terjadinya sengketa merek yang telah terdaftar melalui sengketa keperdataan dan proses pemidanaan. Upaya pencegahan timbulnya sengketa merek sebaiknya produsen melakukan pendaftaran merek dan mengikuti prosedur yang tepat.Kaca Kunci : pelanggaran; merek; penyelesaian; putusan]]>
<![CDATA[Keabsahan Hukum Peralihan Hak Atas Tanah pada Proses Jual Beli di Bawah Tangan ]]>
<![CDATA[Imadhani, Intan]]>;
<![CDATA[Santoso, Budi]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.50651
<![CDATA[ABSTRACTLand is investment property that many people are interested. The acquisition of property rights to land is through selling, with notarial deeds or deeds under hand. In Judgment Number 48/Rev.G/2019/PN.Bdg, sale and purchase made under hands using evidence with receipts and the seller's are unknown. The purpose’s to find out of the legal validity purchase agreement under hands and to analyze the judge’s consideration of the case. Method of normative juridical approach, Positivist legist concept. Specifics of descriptive research analysis. Sourced primary, secondary, tertiary legal materials. The treaty under hand was the transfer of rights to land remained valid as the obligatoir agreement. The judge's contention was appropriate because the plaintiff had made a payment using receipt.Keywords: Validity; Agreements; Deeds Under HandABSTRAKTanah merupakan property untuk investasi yang diminati banyak orang. Perolehan hak milik atas tanah melalui jual beli, dengan akta notariil maupun akta di bawah tangan. Dalam Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Bdg jual beli di bawah tangan menggunakan bukti dengan kwitansi lalu penjual tidak diketahui keberadaannya. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui keabsahan hukum perjanjian jual beli di bawah tangan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara a quo. Metode pendekatan yuridis normatif, Konsep legis positivis. Spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Sumber bahan hukum primer, sekunder, tersier. Hasil penelitian kekuatan mengikat perjanjian di bawah tangan tersebut adalah peralihan hak atas tanah perjanjiannya tetap sah sebagai pelaksana perjanjian obligatoir. Pertimbangan hakim tersebut sesuai karena penggugat telah melakukan pembayaran lunas pada tanah tersebut dengan bukti kwitansi.Kata Kunci: Keabsahan; Perjanjian; Akta dibawah Tangan]]>
<![CDATA[Implementasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Saat Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Wijayanti, Maya Eka]]>;
<![CDATA[Wisnaeni, Fifiana]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.42409
<![CDATA[ABSTRACTThe Complete Systematic Land Registration (PTSL) program aims to provide legal certainty for land ownership across Indonesia. This study evaluates the implementation of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of BPN Number 6 of 2018 and Presidential Instruction Number 2 of 2018 during the COVID-19 pandemic. Using a normative juridical approach with secondary data, the study reveals two key challenges. First, limited committee resources, including surveyors, hindered the achievement of targets. Second, data collection required door-to-door visits due to gathering restrictions, while PTSL mandates simultaneous implementation at the village/ward level. These issues delayed the program and prevented it from meeting its objectives as outlined in the presidential instruction.Keywords: Implementation; PTSL; COVID-19ABSTRAKPendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan penelitian untuk mengkaji implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 di masa pandemi COVID-19. Penelitian bertujuan mengevaluasi pelaksanaan PTSL agar sesuai target serta memberikan kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan dua hambatan utama. Pertama, keterbatasan jumlah panitia, termasuk petugas pengukuran, menyebabkan target tidak tercapai. Kedua, pengambilan data dilakukan door-to-door karena larangan berkumpul, sedangkan PTSL memerlukan pelaksanaan serentak di desa/kelurahan. Kondisi ini menghambat pelaksanaan PTSL sesuai instruksi presiden.Kata Kunci: Implementasi; PTSL; COVID-19]]>
<![CDATA[Upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan dalam Meminimalisir Terjadinya Bukti Kepemilikan Ganda ]]>
<![CDATA[Dewi, Annisa Candra]]>;
<![CDATA[Mahfud, Muh. Afif]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.59610
<![CDATA[ABSTRACTSeveral things that can cause evidence of double ownership include a lack of transparency in land ownership information, village officials and land owners who are not honest in providing information to BPN. As is the reality in the Supreme Court decision Number 397 K/Pdt/2018. This research aims to find and analyze the causes of evidence of double ownership in one plot of land as in the case in Supreme Court Decision Number 397 K/Pdt/2018 and to find and analyze BPN's efforts to minimize the occurrence of evidence of double ownership. The type of method used is empirical juridical regarding actual conditions that occur in society with a qualitative approach.Keywords: BPN; Double Ownership ProofABSTRAKBeberapa hal yang dapat menyebabkan bukti kepemilikan ganda antara lain adalah kurangnya transparansi informasi kepemilikan tanah, aparat desa dan pemilik tanah yang tidak jujur dalam memberikan informasi kepada BPN. Seperti kenyataan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 397 K/Pdt/2018. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisa penyebab terjadinya bukti kepemilikan ganda dalam satu bidang tanah seperti yang terdapat pada kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 397 K/Pdt/2018 dan untuk menemukan dan menganalisa upaya BPN dalam meminimalisir terjadinya bukti kepemilikan ganda. Jenis metode yang digunakan adalah yuridis empiris terhadap keadaan sebenarnya secara nyata yang terjadi di masyarakat dengan pendekatan kualitatif. Kata Kunci: BPN; Bukti Kepemilikan Ganda]]>
<![CDATA[Pemberian Hak Milik di Atas Tanah Negara Pada Kantor Pertanahan Pemalang ]]>
<![CDATA[Farisi, Salman Al]]>;
<![CDATA[Bardriyah, Siti Malikhatun]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.55663
<![CDATA[ABSTRACTLand registration is a mandatory process for landowners to acquire ownership status of land controlled by the state. This study aims to describe the process of registering ownership rights for state-controlled land and identify obstacles encountered at the Pemalang Land Office. The research method employed is field research with an empirical juridical approach, using interview data collection techniques and qualitative analysis. The findings revealed that applicants must be aware of the legal status of the land before submitting an application. One major obstacle is the prevalence of state land being occupied by impoverished communities, resulting in difficulties due to the BPHTB tax burden on applicants. This research serves as valuable information and insight for students, academics, practitioners, and other relevant stakeholders.Keywords: Ownership Rights; Land Controlled by the State.ABSTRAKPendaftaran hak atas tanah adalah kewajiban pemilik tanah untuk mengajukan pendaftaran guna mendapatkan status kepemilikan atas tanah yang dikuasai negara. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses pendaftaran hak milik atas tanah yang dikusai negara dan mengkaji hambatan dalam prosesnya di Kantor Pertanahan Pemalang. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data wawancara, dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum mengajukan permohonan, pemohon harus mengetahui status hukum tanah yang akan dimohon. Salah satu hambatan adalah banyak tanah negara yang dikuasi oleh masyarakat tidak mampu, yang sulit diproses karena pajak BPHTB yang dibebankan kepada pemohon. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan pihak lain yang membutuhkannya.Kata Kunci: Hak Milik; Tanah Dikuasai Negara]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum atas Merek Tidak Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ]]>
<![CDATA[Perkasa, Dipa Syamsiar]]>;
<![CDATA[Priyono, Ery Agus]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.46316
<![CDATA[ABSTRACTA trademark must possess distinctiveness as one of its primary requirements. This study aims to analyze the legal protection for unregistered trademarks based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The method used is normative juridical, focusing on legal protection, trademark registration with the principle of good faith, and its legal consequences. The study's findings reveal that Article 52 of the law regulates trademark applications to ensure legal protection. However, the concept of good faith needs clearer definition with specific criteria to ensure its optimal application. This is essential to establish good faith as an effective basis for trademark cancellation and to strengthen its implementation in more tangible and effective law enforcement..Keywords : Law; Brand; Intelectual Property Rights.ABSTRAKMerek harus memiliki daya pembeda sebagai salah satu syarat utama. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap merek tidak terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan fokus pada perlindungan hukum, pendaftaran merek dengan asas itikad baik, serta akibat hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 52 undang-undang tersebut mengatur permohonan merek untuk menjamin perlindungan hukum. Namun, konsep itikad baik perlu didefinisikan lebih jelas dengan kriteria spesifik agar asas ini dapat diterapkan secara optimal. Hal ini penting untuk memastikan asas itikad baik menjadi dasar pembatalan merek yang efektif dan memperkuat penegakan hukum yang lebih nyata.Kata Kunci: Hukum; Merek; Hak Kekayaan Intelektual.]]>
<![CDATA[Pembagian Harta Warisan Bagi Anak di Luar Nikah Menurut KUHPerdata ]]>
<![CDATA[Tarumingkeng, Meilinda]]>;
<![CDATA[Yunanto, Yunanto]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.61366
<![CDATA[ABSTRACTMarriage is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family.The purpose of this study is to analyze and explain how to deal with professional misconduct of notaries and evaluate the legal sociology of professional misconduct of notaries. The type of research conducted by the author is normative research, also known as doctrinal research. The results of the research obtained are that the provisions of the Civil Code (Civil Code) regarding the distribution of inheritance of children born out of wedlock are considered as legitimate children of their mother, but are not necessarily recognized as legitimate children by their biological father.Keywords: Illegitimate Child; Inheritance StatusABSTRAKPerkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan ketentuan KUHPerdata terhadap pembagian harta warisan anak lahir diluar pernikahan dan implikasi adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap status anak diluar nikah memiliki hak waris. Jenis penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian normatif atau dikenal dengan penelitian doktrinal (doctrinal research). Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terhadap pembagian harta warisan anak yang lahir di luar pernikahan menurut dianggap sebagai anak sah dari ibunya, tetapi belum tentu diakui sebagai anak sah oleh ayah biologisnya.Kata Kunci: Anak Diluar Pernikahan; Status Waris]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Notaris dalam Akta Perjanjian Agar Mempunyai Kepastian Hukum ]]>
<![CDATA[Puspitasari, Maridza]]>;
<![CDATA[Bardriyah, Siti Malikhatun]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.57707
<![CDATA[ABSTRACTAuthority of Notary are to make authentic deeds aimed at providing legal certainty. The problem discussed is the authority of a Notary regulated in UUJN and other laws has provided legal certainty in the deed made and the responsibilities of a Notary. Type of method is normative juridical and the research type is analytical descriptive. The data type is secondary data. The results of this research explain that the authority of a Notary and the responsibility of a Notary for a deed drawn up as a result of disharmony in the regulation of Notary authority in UUJN and other laws and regulations in order to achieve legal certainty. Harmonization of regulations will also protect Notary from their responsibilities in providing legal agreement.Keywords: Notary; Agreement; and Law.ABSTRAKNotaris berwenang dalam membuat akta autentik yang memiliki tujuan dalam memberikan kepastian hukum. Permasalahan yang dibahas ialah wewenang Notaris yang diatur dalam UUJN dan peraturan perundangan lain telah memberikan kepastian hukum pada pembuatan aktanya serta tanggung jawab Notaris. Metode penelitian yuridis normatif dan jenis penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Untuk jenis data yang dipakai yaitu data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan kewenangan Notaris dan tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan aktanya sebagai akibat disharmonisasi pengaturan kewenangan Notaris dalam UUJN dan peraturan perundangan lainnya agar tercapai kepastian hukum. Harmonisasi peraturan juga akan memberikan perlindungan bagi Notaris dari tanggung jawabnya dalam memberi kepastian hukum atas akta yang dibuat.Kata Kunci: Notaris; Akta Perjanjian; Hukum.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pada Pemberi Jaminan terhadap Jaminan yang Tidak Didaftarkan Hak Tanggungan ]]>
<![CDATA[Afifah Z.A, Suci Saulia]]>;
<![CDATA[Mahmudah, Siti]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.50791
<![CDATA[ABSTRACTPeople’s Business Credit (KUR) is an affordable financing solution to support micro-business development and the national economy. This study aims to examine the legal protection for guarantors when the encumbrance rights are not registered. The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, using primary data from legislation and secondary data from literature. The findings reveal that legal protection for creditors lies within a valid agreement, which acts as binding law for the parties involved. In cases of default, creditors can seek judicial intervention to compel debtors to fulfill obligations or claim damages. The legal consequence of unregistered encumbrance rights is that creditors lose their preferential status, impacting their ability to recover debts effectively.Keywords: Law; Guarantee; Mortgage rightABSTRAKKredit usaha rakyat ialah pembiayaan terjangkau untuk mengembangkan usaha mikro dalam mendukung perekonomian nasional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum pemberi jaminan yang tidak didaftarkan hak tanggungan. Metode penelitian ini yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analisis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer melalui perundang-undangan dan data sekunder melalui kepustakaan. Hasil penelitian ini perlindungan hukum bagi kreditur terdapat dalam perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya jika terjadi wanprestasi kreditur dapat meminta hakim untuk mengadili dan membuat putusan untuk pihak debitur agar melaksanakan untuk memenuhi prestasi dan dapat meminta ganti rugi kepada debitur. Akibat hukum terhadap jaminan yang tidak didaftarkan hak tanggungan yakni kreditur tidak memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen.Kata kunci: Hukum; Jaminan; Hak Tanggungan]]>
