NOTARIUS
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Articles
40 Documents
Search results for
, issue
"Vol 17, No 3 (2024): Notarius"
:
40 Documents
clear
<![CDATA[Perkembangan Cyber Notary di Indonesia dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Era Digital ]]>
<![CDATA[Rizqiya, Anis]]>;
<![CDATA[Mahfud, Muh. Afif]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.65792
<![CDATA[ABSTRACTNotary services should start using electronic systems or cyber notary, especially for creating digital authentic deeds that generate electronic certificates. This study aims to analyze the development of cyber notary in Indonesia as a result of advancements in information and communication technology and to assess the evidentiary strength of land deeds produced through cyber notary. The research method employed is normative legal analysis. The findings suggest that while the development of cyber notary is expected to enhance legal service efficiency, it faces challenges due to unclear regulations and legal uncertainties, despite the Notary Law granting authority for digital transaction certification. Judicial review of the ITE Law and Notary Law is necessary for legal certainty and to support electronic signatures and online meetings.Keywords: Verification; Deed; Notary; Cyber NotaryABSTRAKLayanan notaris seharusnya mulai menggunakan sistem elektronik atau cyber notary, terutama dalam pembuatan akta autentik digital yang menghasilkan sertifikat elektronik. Tujuan penelitian untuk menganalisis perkembangan cyber notary di Indonesia sebagai dampak kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serta untuk menilai kekuatan pembuktian akta tanah yang dihasilkan dari metode cyber notary. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian disimpulkan perkembangan cyber notary di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan hukum, namun masih terhambat oleh ketidakjelasan regulasi dan ketidakpastian hukum, meskipun UUJN-P telah memberikan kewenangan untuk sertifikasi transaksi digital. Kekuatan pembuktian akta cyber notary di Indonesia masih diperdebatkan karena regulasi yang tidak jelas, sehingga diperlukan judicial review terhadap UU ITE dan UUJN-P untuk memberikan kepastian hukum serta mendukung penggunaan tanda tangan elektronik dan pertemuan daring.Kata Kunci: Pembuktian; Akta; Notaris; Cyber Notary]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan Status Tanah Belum Bersertifikat ]]>
<![CDATA[Sitohang, Hotman Januari]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.53694
<![CDATA[ABSTRACTThe problem that often arises in various regions is a land dispute that does not yet have an official certificate as proof of ownership. The research approach method is sociological juridical with descriptive analytical research specifications. Arable land dispute with evidence of ownership of land whose land has not been certified (PN Decision Study Number 18/Pdt/2022/PtptkJuncto Number 30/Pdt.G/2021/PnKtp) was won by the defendant because he had evidence of land ownership rights while the plaintiff did not have any evidence. In the case of the PN Decision Number 18/Pdt/2022/PtptkJuncto Number 30/Pdt.G/2021/PnKtp, the legal protection for holders of land rights that have not been certified is preventive and repressive legal protection in good faith as Article 32 and Article 27 PP 24/1997.Keywords: Land Disputes; Property Right; CertificatesABSTRAKMasalah yang sering timbul di berbagai wilayah adalah sengketa tanah garapan yang belum memiliki sertifikat resmi sebagai bukti kepemilikan. Metode pendekatan penelitian yaitu yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sengketa tanah garapan yang melibatkan hak milik atas tanah yang tidak bersertifikat dan bukti pendukungnya (Studi Putusan PN Nomor 18/Pdt/2022/Ptptk Juncto Nomor 30/Pdt.G/2021/PnKtp) dimenangkan oleh tergugat karena memiliki alat bukti hak milik atas tanah sedangkan penggugat tidak memiliki bukti apapun. Pada kasus Putusan PN Nomor 18/Pdt/2022/Ptptk Juncto Nomor 30/Pdt.G/2021/PnKtp maka Pemegang hak atas tanah yang tidak bersertifikat diberikan perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif dengan itikad baik sebagaimana Pasal 32 dan Pasal 27 PP 24/1997.Kata Kunci: Sengketa Tanah; Hak Milik; Sertifikat]]>
<![CDATA[Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Elektronik Sebagai Pembuktian di Pengadilan ]]>
<![CDATA[Yudistiara, Danti]]>;
<![CDATA[Santoso, Budi]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.52340
<![CDATA[ABSTRACTThe Law on Information and Electronic Transactions and the Ministerial Regulation on the Implementation of Systems and Electronic Transactions guarantee that electronic transactions have clear legal force. This research article discusses the proof of electronic land certificates and the power and legal provisions for proving electronic certificates in court. The research method used is normative juridical in which research refers to the norms contained in laws and regulations. Based on the results of the study it was concluded that electronic land certificates in proving in court have a position as strong and valid evidence in the law of registration of land rights in Indonesia. The legal strength of electronic land certificates is valid based on procedural law provisions in IndonesiaKeyword: Legal Force; Electronic Land Certificate. ABSTRAKUndang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik menjamin bahwa transaksi elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah. Artikel penelitian ini membahas mengenai pembuktian atas sertipikat tanah elektronik dan kekuatan serta ketetapan hukum atas pembuktian sertipikat elektronik di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dimana dalam penelitian mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa sertipikat tanah elektronik dalam pembuktian di pengadilan memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah dalam hukum pendafaran hak atas tanah di Indonesia sebagaimana sertipikat tanah konvensional. Kekuatan hukum sertipikat tanah elektronik bersifat valid berdasarkan ketetapan hukum acara di Indonesia.Kata Kunci: Kekuatan Hukum; Sertipikat Tanah Elektronik]]>
<![CDATA[Kedudukan Harta Perkawinan terkait Perjanjian Kawin yang Dibuat Setelah Perkawinan ]]>
<![CDATA[Ananditya, Windy Shafira]]>;
<![CDATA[Prananda, Rahandy Rizky]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.50818
<![CDATA[ABSTRACTThe Husband and wife have rights and responsibilities regarding marital assets after entering the marriage phase. In this case, the marital assets are based on a marriage agreement made after the marriage took place. Therefore, this research aims to determine the status of marital assets with a marriage agreement, as well as what obstacles arise so that problems do not arise regarding assets obtained during the marriage. The normative juridical legal research methodology was chosen as the approach. This type of qualitative analytical descriptive research. Based on the results of research taken by the author, it can be concluded that the Marriage Agreement which regulates marital assets must be based on Law Number 1 of 1974 and the Civil Code.Keywords: Marriage; Marital Assets; Marriage AgreementABSTRAKPasangan Suami istri memiliki hak dan tanggung jawab terkait harta perkawinan setelah memasuki fase pernikahan. Harta Perkawinan tersebut dalam hal ini didasarkan dengan adanya perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan berlangsung. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status harta perkawinan dengan perjanjian kawin, serta kendala apa saja yang muncul agar tidak terjadi permasalahan mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Metodologi penelitian hukum yuridis normatif dipilih sebagai pendekatan. Jenis penelitian deskriptif analitis secara kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian yang diambil oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Pernikahan yang mengatur harta perkawinan tersebut harus didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Kata Kunci: Perkawinan; Harta Perkawinan; Perjanjian Kawin]]>
<![CDATA[Implikasi Penafian Peran Notaris dalam Eksistensi Perseroan Perorangan ]]>
<![CDATA[Widiyanti, Ida]]>;
<![CDATA[Putrijanti, Aju]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.45641
<![CDATA[ABSTRACTThe existence of individual companies after the promulgation of the Job Creation Act has the government's policies in facilitating the formation of companies for UMK. This convenience is company can be done electronically, without the need notary role. The existence of Company legalized without Notary. This research purpose to understand and comprehensively analyze the role of Notary in the existence of individual company. Researchers use normative juridical methods and use an approach in literature. The conclusion is individual company that is formed without involving the role of notary will lead to responsibilities must be borne by the founders themselves. Notaries have’t the authority to form companies, especially for UMK. The existence of electronic incorporation statement is considered sufficient for the legality company.Keyword: Role of Notary; Existence; Private CompanyABSTRAKKeberadaan Perseroan Perorangan pasca diundangkannya UU Cipta Kerja adalah kebijakan pemerintah mempermudah pembentukan perseroan bagi UMK. Kemudahan tersebut yaitu pembentukan perseroan dapat dilakukan secara elektronik, tanpa membutuhkan peran Notaris. Eksistensi Perseroan dilegalkan tanpa adanya akta Notaris. Penelitian ini bertujuan memahami dan menganalisia secara komprehensif tentang peran Notaris dalam eksistensi perseroan perorangan. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif dan metode pendekatan kepustakaan. Kesimpulan penelitian ini adalah perseroan perorangan yang dibentuk tanpa melibatkan peran Notaris akan menimbulkan tanggungjawab yang harus ditanggung sendiri oleh pendiri. Notaris tidak mempunyai kewenangan dalam pembentukan perseroan khususnya untuk UMK semenjak diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Keberadaan pernyataan pendirian elektronik dianggap sudah cukup untuk legalitas perseroan.Kata Kunci: Peran Notaris; Eksistensi; Perseroan Perorangan]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Normatif tentang Bank Tanah (Land Banking) Menurut Perpu Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Utami Nur Agustin, Ika Shinta]]>;
<![CDATA[Mahfud, Muh. Afif]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.56749
<![CDATA[ABSTRACTLand banking, or bank tanah, provides a solution when government land ownership is unattainable. It involves acquiring land for future development needs. This study aims to determine the role of land banking within Government Regulation (Perpu) No. 2 of 2022 concerning Job Creation (Perpu CK) and the legal certainty of land banking in land acquisition. Employing a normative juridical approach, research concludes that Article 125, paragraph (4) of the Perpu CK states that land banking aims to execute land planning, acquisition, management, utilization, and distribution. The establishment of a Land Banking Agency is intended to allocate land for national development and public interest, aiming to prevent intermediaries manipulating land prices that could hinder land acquisition or clearance processes for development.Keywords: Land Bank; Agrarian LawABSTRAKBank tanah atau land banking menjadi solusi saat pemerintah tidak bisa memiliki lahan tanah. Bank tanah adalah praktik membeli atau mengambil alih tanah yang nantinya dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan bank tanah dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu CK) dan kepastian hukum bank tanah terkait pengadaan tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (4) Perpu CK disebutkan bahwa bank tanah bertujuan untuk melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Dibentuknya Badan Bank Tanah untuk mengadakan tanah bagi pembangunan nasional dan kepentingan umum, dan diharapkan dapat mencegah timbulnya Calo yang memainkan harga tanah yang dapat menghambat proses pengadaan atau pembebasan lahan untuk pembangunan.Kata Kunci: Bank Tanah; Hukum Agraria]]>
<![CDATA[Analisis Pertanggungjawaban Notaris (Studi Kasus Nomor 79/Pdt.G/2016/Pn.Kpg) ]]>
<![CDATA[Dewi, Tri Buana]]>;
<![CDATA[Mahfud, Muh Afif]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.50756
<![CDATA[ABSTRACTNotary can get involved in problem by participating providing false information in an authentic deed. This happens when the appearer comes to the Notary giving information and fake grants in transferring the title of SHM. The method of approach used is normative juridical, which uses qualitative analysis with deductive logic. The data sources used are secondary data and primary data obtained from literature studies. This research found that sanction,liability for notary defendants cannot all be given simultaneously because the una via principle in law and legal protection that can be given to Notaries the prosecution general public and judges must be carried out by obtaining the approval of the MKN and the existence of legal protection from the notary parent organization (INI).Keywords: Accountabilit; Notary; False InformationABSTRAKNotaris dapat terbawa kedalam permasalahan turut serta memberikan keterangan palsu kedalam akta otentik. Hal ini terjadi apabila penghadap datang kepada Notaris memberikan keterangan, hibah palsu dalam melakukan balik nama SHM. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yang menggunakan analisis kualitatif dengan logika deduktif. Adapun sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder dan data primer diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa sanksi, pertanggungjawaban bagi terdakwa Notaris tidak semuanya dapat serta merta diberikan secara bersamaan karena terdapat asas una via dalam hukum. serta perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Notaris dalam proses penegakan hukum di persidangan dapat dilakukan melalui proses, yaitu: penuntut umum dan hakim harus dilakukan dengan mendapatkan persetujuan MKN serta adanya perlindungan hukum dari induk organisasi Notaris (INI). Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Notaris; Keterangan Palsu]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah dalam Transaksi Pinjaman Online ]]>
<![CDATA[Dewi, Savitri Prastuti]]>;
<![CDATA[Sulistyawan, Aditya Yuli]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.52541
<![CDATA[ABSTRACTReceivables payable activities can be carried out Online where debtors required to upload personal data. Personal data is prohibited from being disseminated to public, unless obtaining the consent of owner and creditors obliged to maintain confidentiality. Important to examine how legal protection is given to debtors and what sanctions can be given to creditors if there is breach of personal data that has been provided. This research using the Normative Juridical method, by examining library materials. Based on the results of the study, legal protection, Online have been regulated in Article 26 of OJK Regulation Number 77 of 2016 which regulates the organizer is responsible for maintaining the confidentiality, integrity and availability of users' personal data.Keywords: Online Loans; Personal Data; Protection.ABSTRAKKegiatan utang piutang saat ini dapat dilakukan secara daring dimana debitur wajib mengupload data pribadi. Secara hukum data pribadi dilarang disebarluaskan kepada umum, kecuali mendapatkan persetujuan pemilik dan kreditur wajib menjaga kerahasiaannya. Hal ini menjadi penting diteliti bagaimana perlindungan hukum yang diberikan pada debitur dan apa sanksi yang dapat diberikan kepada kreditur jika terdapat pelanggaran terhadap data pribadi yang telah diberikan. Penelitian ini dilakukan dengan metode Yuridis Normatif, dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Berdasar hasil kajian, perlindungan hukum, layanan pinjaman Online telah diatur dalam Pasal 26 Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 yang mengatur pihak penyelenggara bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.Kata Kunci: Pinjaman Online; Data Pribadi; Perlindungan.]]>
<![CDATA[Pembatalan Sepihak Akta Pengikatan Jual Beli oleh Notaris akibat Kesalahan Nama Pembeli ]]>
<![CDATA[Hutasoit, Gabriel Utami]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.52053
<![CDATA[ABSTRACTThe notary commits a violation by canceling the sale and purchase binding agreement (PPJB) himself and replacing it with a new deed due to an error in the name of the buyer's object. This study aims to evaluate the validity of the cancellation and replacement of PPJB by a notary without any applicable legal procedures, as well as the responsibility of the notary for the legal implications in case Number 35/Pid.B/2022/Pn. but The research method used is normative juridical. The results of the study concluded that UUJN does not allow a notary to cancel the PPJB deed itself. Violations by a notary can be subject to sanctions in the form of suspension, compensation, and imprisonment if proven.Keywords: Cancellation; Unilateral; PPJB; Notary LiabilityABSTRAKNotaris melakukan pelanggaran dengan membatalkan sendiri akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dan menggantinya dengan akta baru karena kesalahan objek nama pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi validitas pembatalan dan penggantian PPJB oleh notaris tanpa prosedur hukum yang berlaku, serta tanggung jawab notaris atas implikasi hukum dalam kasus Nomor 35/Pid.B/2022/Pn. Tpg. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa UUJN tidak memperbolehkan notaris membatalkan akta PPJB sendiri. Pelanggaran notaris dapat dikenai sanksi berupa pemberhentian sementara, ganti rugi, dan pidana jika terbukti.Kata Kunci: Pembatalan; Sepihak; PPJB; Pertanggungjawaban Notaris]]>
<![CDATA[Penyelesaian Gugatan Sederhana Melalui E-court Pasca Diundangkannya Perma 7 Tahun 2022 ]]>
<![CDATA[Tambunan, Jonathan Hiero]]>;
<![CDATA[Yunanto, Yunanto]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.57734
<![CDATA[ABSTRACTSupreme Court Regulation (Perma) Number 7 of 2022 amends Perma Number 1 of 2019 on the Administration of Cases and Trials Electronically, providing an alternative mechanism for simple lawsuits involving breach of contract and unlawful acts. This study examines the summons of simple lawsuit cases filed electronically through the E-court system and the duration of the objection process. Using a normative juridical method with a statutory approach, the research is descriptive-analytical and relies on secondary data. The findings reveal differences in summons procedures and notifications between Perma Number 4 of 2019 and Perma Number 7 of 2022, including ambiguities in the definitions of working days and calendar days. Legal certainty and protection are crucial in resolving simple lawsuits through E-court following the enactment of Perma Number 7 of 2022.Keywords: Settlement; Simple Lawsuit; E-Court.ABSTRAKPeraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 mengubah Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, menyediakan mekanisme alternatif untuk gugatan sederhana terkait wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini membahas panggilan perkara gugatan sederhana yang didaftarkan secara elektronik melalui E-court serta durasi proses pengajuan keberatan. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan data sekunder. Hasilnya menunjukkan perbedaan tata cara panggilan dan pemberitahuan pada Perma Nomor 4 Tahun 2019 dan Perma Nomor 7 Tahun 2022, termasuk ambiguitas definisi hari kerja dan kalender. Kepastian dan perlindungan hukum menjadi esensial dalam penyelesaian gugatan sederhana melalui E-court pasca diundangkannya Perma Nomor 7 Tahun 2022.Kata Kunci : Panyelesaian; Gugatan Sederhana; E-Court]]>
