NOTARIUS
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Articles
40 Documents
Search results for
, issue
"Vol 17, No 3 (2024): Notarius"
:
40 Documents
clear
<![CDATA[Kedudukan Debt collector dalam Pelaksanaan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia ]]>
<![CDATA[Citra, Amelia]]>;
<![CDATA[Badriyah, Siti Malikhatun]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.53493
<![CDATA[ABSTRACTFinancial institutions frequently employ debt collectors to execute fiduciary guarantees, heightening legal risks and fostering unlawful actions, including violence, endangering collateral owners. This study investigates debt collectors' role in fiduciary guarantee execution under Republic of Indonesia Law No. 42/1999. Utilizing normative legal research, it reveals execution hurdles stemming from community legal unawareness. Debtors' legal ignorance complicates debt repayment and execution, harming creditors and debtors alike. While not prohibited, debt collectors must comply with regulations, such as Indonesian National Police Chief Regulation No. 8/2011, to maintain legal order. Arbitrary actions may incur criminal sanctions, emphasizing the need for adherence to legal protocols in fiduciary guarantee execution.Keywords: Debt collector; Execution Parate; FiduciaryABSTRAKFakta di lapangan menunjukkan lembaga pembiayaan sering melibatkan debt collector dalam eksekusi jaminan fidusia, meningkatkan risiko hukum dan tindakan melawan hukum, termasuk penggunaan kekerasan yang dapat membahayakan harta dan nyawa pemilik objek jaminan fidusia. Tujuan penelitian untuk mengetahui kedudukan Debt collector Dalam Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum hukum normatif. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sering terhambat oleh kurangnya pengetahuan hukum di masyarakat. Debitur yang kurang paham hukum mengalami kesulitan dalam pelunasan utang dan eksekusi, merugikan kreditur dan debitur. Meskipun tidak dilarang, debt collector harus patuh pada regulasi, seperti Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, untuk menjaga ketertiban hukum. Tindakan semena-mena dapat berujung pada sanksi pidana.Kata Kunci: Debt collector; Parate Eksekusi; Fidusia]]>
<![CDATA[Posisi Hak Waris Anak Laki-Laki Luar Kawin dalam Sistem Patrilineal dan KUHPerdata ]]>
<![CDATA[Zulkarnayn, Muhamad Ilham]]>;
<![CDATA[Sukirno, Sukirno]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.63726
<![CDATA[ABSTRACT A son born out of wedlock can inherit from his biological father and mother, considering the patrilineal kinship system adopted by his family. The research aims to understand the inheritance rights of an illegitimate son in the patrilineal kinship system and the inheritance rights of an illegitimate child after Supreme Court Decision No. 1037/K/SIP/1971. The qualitative research method explains complex issues. Findings indicate that in the patrilineal kinship system, an illegitimate son often faces inheritance discrimination despite having equal legal rights, with acceptance varying between cultures such as Bali and Batak. Court decisions strengthen the inheritance rights of illegitimate children, recognizing their legal relationships with parents and promoting inclusion and justice in the legal system.Keywords: Inheritance; Illegitimate ChildrenABSTRAKAnak laki-laki yang lahir dari luar perkawinan dapat memperoleh warisan dari ayah biologisnya dan ibunya, dengan mempertimbangkan sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh keluarganya. Tujuan penelitian untuk mengetahui kedudukan Hak waris anak Laki-laki Luar Kawin dalam sistem kekerabatan patrilineal dan Kedudukan hak waris anak luar kawin setelah putusan Mahkamah Agung Nomor 1037/K/SIP/1971. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif untuk menjelaskan dan menggambarkan masalah yang kompleks. Hasil penelitian diketahui bahwa dalam sistem kekerabatan patrilineal, anak laki-laki luar kawin sering menghadapi diskriminasi hak waris meskipun secara hukum memiliki hak yang sama, dengan penerimaan yang bervariasi antara budaya seperti Bali dan Batak. Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memperkuat hak waris anak luar kawin, mengakui hubungan hukum mereka dengan orang tua, meningkatkan inklusi dan keadilan dalam sistem hukum.Kata Kunci: Hak Waris; Anak Luar Kawin]]>
<![CDATA[Penerapan Daerah Kerja PPAT Berdasarkan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ]]>
<![CDATA[Fellisia, Mega]]>;
<![CDATA[Aminah, Aminah]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.59667
<![CDATA[ABSTRACTThe passage discusses amendments to PPAT's working area in paragraph (1) of Article 12, adding a new paragraph (3). This redefines Article 12, expanding PPAT's jurisdiction to cover an entire provincial area. It emphasizes that temporary and Special PPATs must work within their designated government areas, forming the basis for appointments. The research scrutinizes how PPAT executes its responsibilities and authority, broadening its scope to a provincial level, using normative methods. Findings suggest that the effectiveness of Government Regulations requires supplementary Ministerial Regulations. This warrants further examination by the Minister of Agrarian Affairs/Head of National Land Agency, involving PPAT Organizations, Notaries, and Banks for compliance and efficiency.Keywords: Work Area; PPATABSTRAKPerluasan daerah kerja PPAT yang diatur dalam Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 12 berbunyi menjadi Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah provinsi; Daerah kerja PPAT sementara dan PPAT Khusus meliputi wilayah kerjanya sebagai Pejabat Pemerintah yang menjadi dasar penunjukannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai penerapan pelaksanaan tugas dan wewenang PPAT dalam perluasann daerah kerja menjadi satu wilayah provinsi. Penelitian ini menggunakann metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan keberlakuan dan penerapan Peraturan Pemerintah sebagaimana tersebut di atas masih memerlukan Peraturan Menteri dengan kajian lebih lanjut antara lain dengan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepalaa Badann Pertanahann Nasional, Organisasi PPAT dann Notaris, serta atas praktek pada Bank.Kata Kunci: Daerah Kerja; PPAT]]>
<![CDATA[Konflik Undang-Undang Mengenai Batas Kedewasaan Berdasarkan Umur dalam Perjanjian ]]>
<![CDATA[Sadtyafitri, Murti]]>;
<![CDATA[Yunanto, Yunanto]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.44153
<![CDATA[ABSTRACTThe ability to act in making agreements is assessed based on the legal age. The Civil Code stipulates that the age of adulthood is 21 (twenty-one) years, while according to law no. 2 of 2014 is 18 (eighteen) years. The research objective is to analyze which legal age is used in the agreement. This study uses a normative approach with analytical-descriptive specifications. The results of this study are agreement made efore a notary, the age limit is 18 (eighteen) years, this is in accordance with the provisions of the position of a notary, while an underhand agreement as long as the parties acknowledge the agreement, there is no problem with it.Keywords: Legal Age; Agreement; Notary.ABSTRAKKecakapan bertindak dalam membuat perjanjian dinilai berdasarkan batas umur kedewasaan. KUHperdata menentukan umur dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun sedangkan menurut undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah 18 (delapan belas) tahun manakah batas yang digunakan dalam melakukan suatu perjanjian. Tujuan Penelitian adalah menganalisis batas umur dewasa manakah yang digunakan dalam perjanjian dan solusi untuk mengatasi konflik Undang-Undang tentang batas umur dewasa dalam melakukan suatu perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan spesifikasinya yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris maka batas umur adalah 18 (delapan belas) sedangkan perjanjian di bawah tangan sepanjang para pihak mengakui perjanjian tersebut maka tidak ada masalah terhadapnya.Kata Kunci: Batas Umur Kedewasaan; Perjanjian; Notaris]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Akta Pengakuan Hutang (Studi Putusan MA No. 04/PDT.G/2017/PN.Btg) ]]>
<![CDATA[Kurnaliah, Kurnaliah]]>;
<![CDATA[Aminah, Aminah]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.52313
<![CDATA[ABSTRACTThe creditor and the debtor can make an agreement in the receivables agreement made using the notary's authentic deed, namely the deed of debt recognition. This study examines the Legal Strength of the Deed of Debt Recognition when a dispute occurs in court in case Number 04 / PDT.G / 2017 / PN.Btg. In analyzing the author using a normative juridical type of research and is descriptive analytical and its legal basis refers to the Civil Code on the Law of Agreements and Law number 2 of 2014 concerning the Position of Notary. The judge's consideration in this judgment is that the deed of recognition of the debt is valid and has legal force and is binding on the parties.Keywords: Deed of Recognition of Debt; Covenant; Dispute.ABSTRAKPihak kreditor dan pihak debitor dapat membuat kesepakatan dalam perjanjian hutang piutang yang dilakukan dengan menggunakan akta autentik Notaris yaitu akta pengakuan hutang. Penelitian ini mengkaji mengenai Kekuatan Hukum Akta Pengakuan Hutang pada saat terjadi sengketa di Pengadilan dalam perkara Nomor 04/PDT.G/2017/PN.Btg. Dalam menganalisa penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis serta landasan hukumnya mengacu pada KUHPerdata tentang Hukum perjanjian dan Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pertimbangan Hakim dalam putusan ini adalah akta pengakuan hutang tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat bagi para pihak.Kata Kunci: Akta Pengakuan Hutang; Perjanjian; Sengketa.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Pemegang Hak Tanggungan dalam Perkara Kepailitan ]]>
<![CDATA[Putro, Edoardo Biyakto]]>;
<![CDATA[Badriyah, Siti Malikhatun]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.44840
<![CDATA[ABSTRACTBankruptcy occurs when a debtor defaults, failing to fulfill obligations to creditors. Bankrupt debtors have their assets confiscated, with the curator managing and settling the debtor's assets and obligations under the supervision of the Supervisory Judge. This research aims to ascertain legal protection for separatist creditors with mortgage rights in bankruptcy cases. Employing an analytical descriptive research type with a normative juridical approach, findings reveal that, in practice, Bankruptcy Law & PKPU takes precedence over Mortgage Law, acting as the specialist law in bankruptcy cases. Consequently, separatist creditors with mortgage rights do not receive adequate legal protection in bankruptcy proceedings.Keywords: Insolvency; Bankrupt; Mortgage; SeparatistABSTRAKKepailitan terjadi ketika debitor wanprestasi dan tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Debitur pailit disita kekayaannya, dengan kurator yang mengurus dan membereskan harta serta kewajiban debitur di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Tujuan penelitian ini untuk untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur separatis pemegang hak tanggungan dalam perkara kepailitan. Jenis penelitian ini adalah termasuk dalam tipe penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini diketahui bahwa dalam prakteknya, UU Kepailitan & PKPU merupakan lex spesialis dari UU Hak Tanggungan sehingga ketika terjadi hak tanggungan yang berada dalam kasus kepailitan maka yang diutamakan adalah UU Kepailitan & PKPU. Akibatnya, dalam perkara kepailitan, kreditur separatis pemegang hak tanggungan tidak cukup mendapat perlindungan hukum.Kata Kunci: Kepailitan; Pailit; Hak Tanggungan; Separatis]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Merek Dagang Pada Usaha Waralaba (Franchise) ]]>
<![CDATA[Janusafitri, Nanda]]>;
<![CDATA[Mahmudah, Siti]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.57461
<![CDATA[ABSTRACTThe article discusses the protection and legal action that can be taken in cases of infringement of trademarks, especially those used in franchise ventures. The purpose of this writing is that the franchisors, as the grantors of the right to make use of a trademark in conducting franchise business cooperation, can know the protection and legal action that can be taken in case of infringement of the trademark according to applicable law. This research method uses a normative juridic approach. The results of this study explain that there are two types of legal protection: preventive protection and repressive protection. Then, if there is a violation of the trademark, legal action can be reached through two routes. The first is litigation. Secondly, the non-litigation route is in accordance with Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications.Keywords: Legal protection; trademarks; franchise.ABSTRAKArtikel ini membahas tentang perlindungan dan upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi pelanggaran terhadap merek terutama yang digunakan pada usaha waralaba. Tujuan penulisan ini yaitu agar para Franchisor sebagai pemberi hak untuk melakukan pemanfaatan atau penggunaan atas suatu merek dalam melakukan kerjasama bisnis waralaba dapat mengetahui perlindungan dan upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi pelanggaran terhadap merek sesuai dengan hukum yang berlaku. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat dua perlindungan hukum. Yaitu, perlindungan preventif dan perlindungan represif. Kemudian jika terjadi pelanggaran terhadap merek, upaya hukum dapat ditempuh melalui 2 jalur, pertama yaitu jalur gugatan. Kedua, jalur non-litigasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Merek; Waralaba.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta yang Berhubungan dengan Pertanahan ]]>
<![CDATA[Amal, Hifdul Lisan]]>;
<![CDATA[Yunanto, Yunanto]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.65741
<![CDATA[ABSTRACTNotaries, who previously only drafted authentic deeds outside the land sector, are now authorized to draft deeds related to land matters without transferring PPAT functions. This research explores the ideal implementation of a Notary's duties and authority under the 2014 UUJN and proposes solutions for the roles of Notaries and PPATs. Using a normative juridical method, the study highlights that the relationship between a Notary's authority to draft land deeds and the requirements for appointment as a PPAT emphasizes that a Notary, while authorized to draft land deeds, does not automatically become a PPAT without fulfilling the educational and examination requirements set by the National Land Agency (BPN). To address inconsistencies between regulations and practice, revisions to UUJN 2014 and consistent law enforcement are recommended.Keywords: Notary; Land Dee; PPAT.ABSTRAKNotaris yang sebelumnya hanya membuat akta autentik di luar bidang pertanahan, kini juga berwenang untuk membuat akta terkait pertanahan tanpa pengalihan fungsi PPAT. Tujuan penelitian untuk mengetahui konsep ideal pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris menurut uujn 2014, dan solusi implementasi tugas dan kewenangan notaris dan PPAT. Metode penelitian menggunakan yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara kewenangan notaris membuat akta tanah dan syarat pengangkatan sebagai ppat menegaskan bahwa Notaris, meskipun memiliki kewenangan membuat akta tanah, tidak otomatis menjadi PPAT tanpa memenuhi syarat pendidikan dan ujian yang ditetapkan BPN. Untuk mengatasi ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik, perlu revisi UUJN 2014, penyusunan Peraturan Presiden, dan penegakan hukum yang konsisten guna menyelaraskan tugas dan kewenangan Notaris dan PPAT.Kata Kunci: Notaris; Akta Pertanahan; PPAT.]]>
<![CDATA[Status Harta Bawaan Akibat Perceraian dalam Perkawinan Patrilineal Anak di Bawah Umur ]]>
<![CDATA[Christiana, Stefani Avelia]]>;
<![CDATA[Prananda, Rahandy Rizky]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.50422
<![CDATA[ABSTRACTMarriage is a form and way of life with a bond that is most common for all humans with provisions regulated by the rule of law. Problems arise when a person is subject to customary law because customary law does not determine the age limit for a person to be able to marry. This research aims to provide an explanation of the status of inherited property in the divorce of patrilineal marriage of minors. This research uses a normative juridical approach method with descriptive analytical research specifications. The results obtained from this research are that in underage marriages that are carried out in the event of a divorce, the property of the female party is under the authority of the male party and his family.Keywords: Underage Marriage; Patrilineal; PropertyABSTRAKPerkawinan merupakan bentuk dan jalan kehidupan dengan suatu ikatan yang paling lazim bagi seluruh manusia dengan ketentuan yang diatur oleh aturan hukum. Permasalahan timbul apabila seseorang tunduk pada hukum adat karena dalam hukum adat tidak menentukan batas umur seseorang untuk dapat melakukan perkawinan. Penelitian ini bertujuan memberikan penjelasan mengenai status harta bawaan dalam perceraian perkawinan patrilineal anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pada perkawinan di bawah umur yang dilakukan apabila terjadi perceraian maka harta bawaan pihak perempuan berada di bawah kekuasaan pihak laki-laki dan keluarganya.Kata Kunci : Perkawinan Bawah Umur; Patrilineal; Harta ]]>
