NOTARIUS
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Articles
17 Documents
Search results for
, issue
"Vol 18, No 1 (2025): Notarius"
:
17 Documents
clear
<![CDATA[Pertanggungjawaban Lurah Selaku PPATS Terhadap Kelalaian Dalam Pembuatan SKJB Tanah Kawasan Hutan ]]>
<![CDATA[Amal, Ichlasul]]>;
<![CDATA[Yunanto, Yunanto]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v18i1.51556
<![CDATA[ABSTRACTLurah or camat to do good deeds in areas where PPAT is scarce. As PPATS, the Lurah has the authority to serve the community by providing security in the form of a land SKJB. The purpose of this paper is to identify the Lurah as PPATS who were negligent in the creation of the SKJB Forest Area land. The study makes use of doctrinal research, specifically study concentrated on the concept of law as a set of regulations and laws arranged systematically according to sequence with function of harmonization. The study's findings indicate that the Lurah's certificate of sale and purchase of land is legally flawed, and he may face sanctions as accountability for his actions in the form of administrative, criminal, or civil liability.Keywords: Accountability; PPAT; SKJB; Forest AreaABSTRAKLurah atau camat melayani pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Lurah selaku PPATS berwenang untuk melayani masyarakat, memberikan kepastian dalam bentuk SKJB tanah. Tujuan dari penulisan adalah guna mengidentifikasi pertanggungjawaban Lurah selaku PPATS terhadap kelalaian dalam pembuatan SKJB tanah kawasan hutan. Penelitian menggunakan tipe penelitian doktrinal yakni penelitian yang memfokuskan kepada konsepsi hukum dilihat selaku seperangkat peraturan perundangan-undangan yang tersusun sistematis menurut tata urutan dengan ciri khas berupa harmonisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat keterangan jual beli tanah oleh Lurah merupakan surat keterangan yang cacat hukum dan atas kelalaiannya dapat dikenakan sanksi sebagai pertanggungjawaban atas perbuatannya, berupa pertanggungjawaban administrasi, pidana mau pun perdata.Kata Kunci: Pertanggungjawaban; PPATS; SKJB; Kawasan Hutan]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Retail terhadap Pemotongan Upah Akibat Hilangnya Nota Barang ]]>
<![CDATA[Yumna, Daffa Dzaky]]>;
<![CDATA[Putrijanti, Aju]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v18i1.58175
<![CDATA[ABSTRACTThe wage deduction penalty due to the Lost Goods Note in the employment agreement of PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk is considered unfair because it does not account for the fairness to employees who are not always responsible for the loss. This study aims to examine the provisions of the employment agreement that include the Lost Goods Note (NBH) clause at Alfamart and the legal protection for retail workers due to the NBH clause. The research method used is normative juridical. The results show that the NBH clause in Alfamart's Employment Agreement regulates the employee's responsibility for lost or damaged goods, provided the process is conducted transparently. Legal protection is regulated by the Labor Law, ensuring minimum wages and fair law enforcement.Keywords: Legal Protection; Retail WorkersABSTRAKSanksi pemotongan upah karena Nota Barang Hilang dalam perjanjian kerja PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk dianggap tidak adil karena tidak mempertimbangkan keadilan bagi pekerja yang tidak selalu bertanggung jawab atas kehilangan. Penelitian ini bertujuan mengkaji ketentuan perjanjian kerja yang memuat klausula Nota Barang Hilang (NBH) di Alfamart dan perlindungan hukum bagi tenaga kerja ritel akibat klausula NBH. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Klausula NBH dalam Perjanjian Kerja di Alfamart mengatur tanggung jawab pekerja atas barang hilang atau rusak, dengan syarat prosesnya transparan. Perlindungan hukum diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, menjamin upah minimum dan penegakan hukum yang adil.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Tenaga Kerja Retail]]>
<![CDATA[Hibah Suami Istri kepada Anak yang Meninggal dalam Hukum Waris Islam ]]>
<![CDATA[Falevi, Rafeza Novriansyah]]>;
<![CDATA[Santoso, Budi]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v18i1.58266
<![CDATA[ABSTRACTThe transfer of rights and full responsibilities occurs when inheritance assets are passed to heirs or other eligible beneficiaries. Implementing a gift as a method of transferring assets from parents to children or other parties necessitates consideration of the recipient's willingness. In the context of a gift to a deceased child, the recipients include the deceased child's family, such as the spouse or children of the deceased child's parents. This study aims to examine the implementation of gifts to deceased children from the perspectives of civil law and Islamic law, using a normative juridical research method. Findings indicate that gift implementation must adhere to the Civil Code and legal norms applicable in society to ensure compliance and prevent potential disputes.Keyword: Implementation; Grant; Wealth.ABSTRAKPengalihan hak dan tanggung jawab penuh terjadi saat harta peninggalan dialihkan kepada ahli waris atau pihak lain yang berhak menerima manfaat. Pelaksanaan hibah sebagai metode pengalihan harta dari orang tua kepada anak atau pihak lain yang mengharuskan pertimbangan atas kesediaan atau ketidaksediaan penerima hibah. Dalam konteks hibah kepada anak yang telah meninggal dunia, penerima hibah adalah keluarga dari anak tersebut, termasuk pasangan atau anak dari orang tua anak tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan hibah kepada anak yang telah meninggal dunia ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan hibah harus berjalan sesuai dengan KUH Perdata dan norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat.Kata Kunci: Pelaksanaan; Hibah; Harta Kekayaan]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Terkait Pemberian Ganti Kerugian Melalui Konsinyasi ]]>
<![CDATA[Pratama, Kevin]]>;
<![CDATA[Susila Wibawa, Kadek Cahya]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v18i1.56976
<![CDATA[ABSTRACTLand acquisition involves purchasing land from residents in large quantities, often leading to legal issues in its implementation. The study aims to investigate the provision of compensation through consignment and protection for landholders who do not receive fair compensation through consignment in the land acquisition process. Consignment occurs when there is a dispute regarding the agreed price or amount of compensation negotiated between the land acquisition committee and the community. The results indicate that land acquisition for public purposes should provide adequate compensation and legal protection, ensuring a decent standard of living and justice for affected communities. Communities must uphold the principle that land serves a social function, enabling them to participate in land acquisition for development for the common good.Keywords: Legal Protection; Compensation; Consignment.ABSTRAKPembebasan lahan merupakan kegiatan membeli lahan dari penduduk dalam jumlah besar, yang seringkali menimbulkan permasalahan hukum dalam pelaksanaannya. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pemberian ganti rugi melalui konsinyasi dan perlindungan kepada pemegang hak atas tanah yang tidak mendapatkan keadilan dalam menerima ganti rugi melalui konsinyasi dalam proses pengadaan tanah. Konsinyasi dilakukan ketika terjadi sengketa mengenai kesepakatan harga atau jumlah ganti rugi yang telah disepakati dalam musyawarah antara panitia pengadaan tanah dengan masyarakat. Hasil menunjukan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus memberikan ganti kerugian yang layak serta memberikan perlindungan hukum, kelangsungan hidup yang layak, dan keadilan bagi masyarakat yang terdampak. Masyarakat harus senantiasa menjujung amanat bahwa tanah adalah fungsi sosial, masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Ganti Rugi; Konsinyasi.]]>
<![CDATA[Urgensi Legitimasi Otentitas Akta Yang Dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah Melalui Pembentukan Undang-Undang ]]>
<![CDATA[Hidayatulloh, Dimas Febri]]>;
<![CDATA[Musyafah, Aisyah Ayu]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v18i1.62436
<![CDATA[ABSTRACT Legal protection for the profession of Land Deed Official (PPAT) is crucial to ensure integrity and sustainability in property transactions, encompassing legal certainty and rights protection. This study aims to analyze and elucidate the legal process of land deed creation and the implications of the urgency of deed legitimacy made by land deed officials based on applicable law. The research method employed is normative. The findings reveal that the process of land deed creation by PPATs must adhere to strict legal regulations, including the obligation to create authentic deeds confirming the transfer of land and buildings according to Law Number 2 of 2014, maintaining ethical standards and professionalism, and complying with applicable legal requirements and procedures to provide legal certainty in property transactions.Keywords: Legitimacy; Authentic Deed; PPATABSTRAKPerlindungan hukum terhadap profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) penting untuk memastikan integritas dan keberlanjutan dalam transaksi properti, yang meliputi kepastian hukum, perlindungan hak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan proses pembuatan akta tanah secara hukum yang berlaku dan implikasi adanya urgensi legitimasi akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah berdasarkan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Hasil penelitian yang diketahui Proses pembuatan akta tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus mematuhi peraturan hukum yang ketat, termasuk kewajiban untuk membuat akta otentik yang mengkonfirmasi peralihan hak atas tanah dan bangunan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, menjaga standar etika dan profesionalisme serta mematuhi persyaratan hukum dan prosedur yang berlaku untuk memberikan kepastian hukum dalam transaksi properti.Kata Kunci: Legitimasi; Otentitas Akta; PPAT]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Akibat Perusahaan Yang Melakukan Penggabungan (Merger) ]]>
<![CDATA[Kasyfi, Muhammad Alan]]>;
<![CDATA[Badriyah, Siti Malikhatun]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v18i1.55772
<![CDATA[ABSTRACTThere was a problem at BNI Syariah banks that the execution of the right of liability for credit guarantees at bank could not be carried out due to a merger which later changed its name. This study aims to the execution of collateral guarantees due to company mergers, Legal consequences of mergers on holders. The research method, normative juridical and primary legal materials. The execution process of non-performing credit guarantees can be pursued through civil lawsuits and auctions. The consequences of the company implementation of the collateral function the old company that has merged do not renew the credit agreement and certificate of liability, new company cannot carry out execution due of the old company not to make a new agreement on the Dependent Right.Keyword: Merger; Mortgages; AgreementsABSTRAKTerdapat permasalahan di salah satu Bank BNI Syariah bahwa tidak dapat dilakukannya eksekusi hak tanggungan atas jaminan kredit di bank BNI Syariah akibat melakukan merger yang kemudian berganti nama. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan ekskusi jaminan hak tanggungan akibat merger perusahaan, serta akibat hukum merger terhadap pemegang hak tanggungan. Metode penilitian menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan proses eksekusi jaminan kredit bermasalah dapat ditempuh melalui gugatan perdata maupun pelelangan. Akibat hukum perusahaan terhadap pelaksanaan fungsi jaminan hak tanggungan perusahaan lama yang telah melakukan merger tidak melakukan pembaruan perjanjian kredit dan sertifikat hak tanggungan, sehingga perusahaan yang baru tidak dapat melakukan melakukan eksekusi dikarenakan kelalaian perusahaan lama tidak melakukan perjanjian baru pada Hak Tanggungan tersebut.Kata Kunci: Eksekusi; Jaminan; Hak Tanggungan; Merger]]>
<![CDATA[Perjanjian Buy Back Guarantee Terhadap Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi ]]>
<![CDATA[Mulyadi, Fani]]>;
<![CDATA[Mahmudah, Siti]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v18i1.56826
<![CDATA[ABSTRACTPayments using credit lines are often made now for household needs, including public housing loans. Developers collaborate with financing institutions, for example banks, to provide public housing credit. The creditor and developer enter into a buy back guarantee agreement to overcome the risk of default or bad credit. This article aims to determine the legal protection provided by buy back guarantee agreements for subsidized home ownership loans that are in default or bad credit. This research was conducted using a normative juridical approach, with the results of the research being that legal protection was given to all parties, only the banking party received the greatest protection in the agreement.Keywords: Account Receivable; Buy Back Guarantee.ABSTRAKPembayaran dengan jalur kredit tidak jarang dilakukan sekarang untuk kebutuhan rumahtangga, termasuk juga dengan kredit perumahan rakyat. Developer bekerjasama dengan Lembaga Pembiayaan contohnya Bank untuk memberikan kredit perumahan rakyat. Pihak kreditur dan pihak developer melakukan perjanjian buy back guarantee untuk mengatasi resiko terjadinya wanpretasi atau kredit yang macet. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh perjanjian buy back guarantee dalam kredit pemilikan rumah bersubsidi yang mengalami wanprestasi atau kredit macet. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini yaitu perlindungan hukum diberikan kepada semua pihak hanya saja pihak perbankan yang menerima perlindungan terbesar dalam perjanjian tersebut.Kata Kunci: Kredit Macet; Buy Back Guarantee.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pendirian P.T. PMA ]]>
<![CDATA[Abidin, Nafil Prakoso]]>;
<![CDATA[Trihastuti, Nanik]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v18i1.67422
<![CDATA[ABSTRACTThe involvement of notaries in establishing Foreign Investment Limited Liability Companies (PT PMA) facilitates a smooth process for foreign investors by providing guidance on regulatory compliance, protecting against legal risks, and drafting the deed of establishment and supporting documents per Indonesian legal standards. This research aims to examine the role of notaries in PT PMA establishment, identify challenges faced, and offer solutions and recommendations. Utilizing a normative research method, findings reveal that notaries play a crucial role in managing PTs in Indonesia, responsible for document legalization and deed preparation, and act as a bridge between investors and local regulations. Collaboration with the government is essential to improve the licensing system and support sustainable economic growth.Keywords: Notary; PT; Foreign Investment.ABSTRAKKeterlibatan notaris dalam proses pendirian PT PMA memastikan kelancaran bagi investor asing dengan memberikan bimbingan tentang peraturan yang harus dipatuhi, melindungi dari risiko hukum, dan menyusun akta pendirian serta dokumen pendukung lainnya sesuai standar hukum Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran notaris dalam pendirian PT PMA, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan memberikan solusi dan rekomendasi. Metode penelitian menggunakan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki peran krusial dalam mendirikan dan mengelola Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia dengan tanggung jawab legalisasi dokumen dan penyusunan akta, serta sebagai penghubung antara investor dan regulasi lokal, yang membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah untuk meningkatkan sistem perizinan dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.Kata Kunci: Notaris; PT; Penanaman Modal Asing.]]>
<![CDATA[Upaya Badan Pertanahan Nasional dalam Mencegah Sertifikat Ganda pada Program PTSL ]]>
<![CDATA[Kurnia, Yuniva]]>;
<![CDATA[Wisnaeni, Fifiana]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v18i1.53742
<![CDATA[ABSTRACKThe PTSL program is a manifestation of the large amount of island in Indonesia that has not been certified. The purpose of this study is to analyze what efforts have been made by BPN in preventing the occurrence of multiple certificates in the PTSL program, as well as what factors have caused the occurrence of multiple certificates in BPN. The research uses a type of doctrinal research, namely research that focuses on the conception of law seen as a set of laws and regulations that are arranged systematically according to sequence with the characteristic of harmonization. The results of the study show that: 1) efforts made by BPN are in the form of efforts to implement regulations, efforts to socialize to the community, efforts to regress by increasing synergy with stakeholders. 2) the causative factor is the implementation of regulations that are not optimal and the public's ignorance of land registration procedures.Keywords: BPN; Double Certificate; PTSL.ABSTRAKProgram PTSL merupakan implementasi dari masalah besar tanah yang belum bersertifikat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam mencegah terjadinya sertifikat ganda dalam program PTSL, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sertifikat ganda di BPN. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal, yang meneliti konsep hukum sebagai serangkaian peraturan yang tersusun secara sistematis dengan harmonisasi yang khas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) BPN melakukan upaya melalui penerapan regulasi, sosialisasi kepada masyarakat, dan sinergi dengan para pemangku kepentingan. 2) Faktor penyebabnya adalah pelaksanaan aturan yang kurang optimal dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pendaftaran tanah.Kata Kunci: BPN; Sertipikat Ganda; PTSL.]]>
<![CDATA[Peran Notaris Dalam Penerapan Etika Profesi Terhadap Perkembangan Cyber Notary ]]>
<![CDATA[Wibowo, Hanny Filda]]>;
<![CDATA[Sulistyawan, Aditya Yuli]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v18i1.58246
<![CDATA[ABSTRACTIn the digital era, technology plays a crucial role in transforming how we interact. Notaries, as public officials authorized to create authentic deeds, are also influenced by this technology. This study aims to examine the application of notarial ethics in the development of Cyber notary. The research method employed is normative juridical, involving an examination of legal regulations and conceptual approaches. The findings underscore the importance of applying notarial ethics to Cyber notary development to ensure the security, validity, and trustworthiness of online transactions. Notaries are responsible for safeguarding data confidentiality, avoiding conflicts of interest, ensuring meticulous authentication and document verification processes. By adhering to notarial ethics, Cyber notary emerges as an efficient and reliable solution supporting the advancement of information technology and digital transactions.Keywords: Code of Ethics; Cyber notary; NotariesABSTRAKDalam era digital, teknologi memainkan peran penting dalam transformasi cara kita berinteraksi. Para notaris, sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta-akta otentik, juga tidak luput dari pengaruh teknologi ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan etika profesi notaris terhadap perkembangan Cyber notary. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan penerapan etika profesi notaris pada perkembangan Cyber notary sangat penting untuk memastikan keamanan, keabsahan, dan kepercayaan dalam proses transaksi online. Notaris bertanggung jawab harus menjaga kerahasiaan data, menghindari konflik kepentingan, serta memastikan proses otentikasi dan verifikasi dokumen secara cermat dan teliti. Dengan mematuhi etika profesi notaris, Cyber notary menjadi solusi yang efisien dan terpercaya dalam mendukung perkembangan teknologi informasi dan transaksi digital.Kata kunci: Kode Etik; Cyber notary; Notaris]]>
