NOTARIUS
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Articles
61 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4, No 1 (2013): Notarius"
:
61 Documents
clear
<![CDATA[WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK TERDAFTAR (STUDI PADA PRODUK KERIPIK PARU MEREK LOMBOK DI KOTA SALATIGA) ]]>
<![CDATA[Pamungkasari, Fransiska]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5678
<![CDATA[Merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk barang atau jasa yang ada di dalam pasaran. Hak eksklusif atas suatu merek akan dapat diperoleh pemilik merek melalui pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong didaftarkannya merek oleh produsen produk keripik paru merek Lombok di Kota Salatiga dan untuk mengetahui wujud perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemilik merek terdaftar dimaksud. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu dengan cara menggunakan data data sekunder  dan data primer. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secara rinci, menyeluruh, dan sistematis wujud perlindungan hukum atas merek bagi pemilik merek yang terdaftar Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilakukannya pendaftaran terhadap merek dilatarbelakangi oleh 2 (dua) faktor yakni faktor ekonomi dan faktor hukum. Adanya wujud perlindungan hukum yang dapat diperoleh bagi pemegang hak atas merek yaitu seperti perlindungan hukum atas merek untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode 10 (sepuluh) tahun berikutnya, serta dapat dilakukan gugatan pidana maupun gugatan perdata atau dapat memilih untuk melakukan penyelesaian melalui arbitrase atau alternatif pilihan penyelesaian sengketa terhadap segala pelanggaran hak atas merek .]]>
<![CDATA[Sita Revindikasi Sebagai Salah Satu Upaya Kreditor Terhadap Benda Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. Tunas Mandiri Cabang Semarang ]]>
<![CDATA[-, Khomsin]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5710
<![CDATA[Fokus dalam penelitian ini mengenai sita revindikasi sebagai salah satu upaya kreditor, terhadap benda objek jaminan yang berpindah tangan kepada pihak ketiga yang sengaja dilakukan oleh debitor di PT. Tunas Mandiri Cab. Semarang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah upaya lain yang dapat dilakukan oleh kreditor sebelum memohonkan penetapan sita revindikasi, apabila objek jaminan telah berpindah tangan dari penguasaan debitor dan akibat hukum terhadap penetapan sita revindikasi apabila terjadi penolakan gugatan kreditor. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris dan dengan spesifikasi penelitian diskriptif analitis. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder.. Berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata, kreditor, terbatas mempertahankan hak perorangan terhadap benda objek jaminan hanya kepada debitor yang mengadakan hubungan hukum dengan kreditor. Pembiayaan Konsumen di PT. Tunas Mandiri Cabang Semarang, sebelum diberlakukannya PMK. nomor : 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan fidusia, tidak langsung didaftarkan, bahkan tidak didaftarkan. Upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Tunas Mandiri Cab. Semarang, terhadap cedera janji debitor dengan upaya hukum preventif, berupa pemutusan sepihak perjanjian pembiayaan dan mewajibkan debitor melunasi hutangnya, melakukan penarikan benda objek jaminan dengan meminta bantuan lembaga perlindungan fidusia Indonesia. Jika upaya ini tidak tercapai maka dimohonkan sita revindikasi, dan setelah sita revindikasi ternyata putusan Pengadilan menolak gugatannya maka akibat hukumnya adalah pengangkatan sita revindikasi dan debitor kembali memiliki kewenangan dan hak atas benda objek jaminan.]]>
<![CDATA[ABSTRAK PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG BERUPA STOK BARANG DAGANGAN (HEWAN TERNAK) (Studi di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Pati) ]]>
<![CDATA[Prameswari, Rizki]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5701
<![CDATA[Dalam praktek pemberian kredit oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Pati dengan menggunakan jaminan fidusia barang dagangan yang berupa hewan ternak. Benda yang menjadi objek dari jaminan fidusia tersebut adalah hewan ternak. Tidak menutup kemungkinan munculnya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia hewan ternak tersebut dan akibat-akibat hukum yang muncul ketika hewan tersebut mati. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dan bertumpu pada data primer dan data sekunder. Hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan jaminan fidusia berupa barang dagangan (hewan ternak) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Pati dilaksanakan dalam 5 (lima) tahap yaitu bank menerbitkan surat persetujuan kredit, tahap pembuatan perjanjian kredit, bank menerbitkan surat permintaan dilakukannya pengikatan atas nama debitor kepada Notaris, tahap pembebanan jaminan fidusia, dan tahap pendaftaran jaminan fidusia. Terhadap Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan tidak untuk semua benda Jaminan Fidusia. Sedangkan akibat hukum yang terjadi ketika hewan ternak tersebut mati bagi pemberi fidusia atau debitor yaitu pemberi fidusia wajib melakukan penggantian dengan objek yang setara. Sedangkan bagi penerima fidusia memiliki hak untuk dapat meminta adanya penggantian dengan objek yang setara.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[TRI LUKITO, RAHMAT]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5901
<![CDATA[Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan memberikan pilihan 3 (tiga) cara pelaksanaan eksekusi. Yaitu berdasrkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, berdasarkan pertolongan hakim dan dengan penjualan di bawah tangan (Das Sollen). Salah satu ciri hak tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya jika debitor cidera janji, akan tetapi permasalahan muncul dengan belum adanya peraturan perundangan yang khusus mengatur mengenai eksekusi Hak Tanggungan (Das Sein). Problem dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan lelang eksekusi objek hak tanggungan pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang dan apa saja hambatan serta bagaimana solusi terkait keabsahan lelang eksekusi Hak Tanggungan di KPKNL Semarang. Metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis terhadap bahan hukum dan data. Lokasi penelitian Kota Semarang dengan Subyek pelaksana eksekusi pertolongan hakim, pelaksana lelang dan kuasa hukum pemohon dan Termohon eksekusi. Berdasarkan analisa kualitatif diketahui pelaksanaaan eksekusi Hak Tanggungan dilakukan menurut eksekusi Parat (Pasal 6 UUHT), nilai limit eksekusi hak tanggungan ditentukan oleh Pemohon Lelang dengan syarat tidak di bawah nilai likuidasi, hambatan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan adanya gangguan pelaksanaan lelang berasal dari debitor dan atau sedikitnya peminat lelang, solusi masalah menyerahkan eksekusi obyek rawan konflik ke Pengadilan Negeri dan dibuat peraturan perundangan secara khusus mengatur eksekusi Hak Tanggungan, dan eksekusi Hak Tanggungan di KPKNL Semarang tidak sah karena tidak sesuai dengan Pasal 26 UUHT. Saran dari penelitian ini kepada pemerintah adalah untuk segera membuat Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Pasal 26 UUHT dan kepada Mahkamah Agung untuk mengeluarkan surat edaran tentang eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 26 UUHT agar pelaksanaan eksekusi.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA TEGAL ]]>
<![CDATA[ADI SAPUTRA, ANGGI]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5692
<![CDATA[Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan lahiriah maupun batiniah.Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis konsep menurut Hukum Islam dalam pembagian harta bersama dan pelaksanaannya di Pengadilan Agama Kota Tegal serta mengkaji dan menganalisis hambatan dalam pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kota Tegal dan solusinya. Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang tidak hanya menekankan kepada hukum saja tetapi juga kenyataan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembagian harta bersama akibat perceraian untuk saat ini sudah cukup baik dalam pelaksanaannya yakni harta asal kembali kepada masing-masing pihak yang membawanya kedalam perkawinan dan harta bersama di bagi 2 antara pihak suami dan pihak istri pasca perceraian. Ini sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan Pasal 97. Faktor-faktor yang menghambat dalam pembagian harta perkawinan, yaitu: Hambatan faktor Intern antara lain adalah tingkat kesadaran hukum para pihak dan faktor ekonomi. Hambatan faktor ekstern antara lain adalah: benda atau objek, tanggung jawab dari para pihak. Solusi dari hambatan tersebut adalah penyelesaian secara kekeluargaan atau mediasi di Kelurahan,kemudian melalui lembaga pengadilan jika keluran tidak berhasil memberikan solusi.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM BAGI KREDITOR APABILA JANGKA WAKTU SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) TELAH BERAKHIR DAN DEBITOR WANPRESTASI (STUDI KASUS DI PT. BPR JATENG KOTA SEMARANG) ]]>
<![CDATA[PRADIPTA, FRIESKA DHIAR]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5892
<![CDATA[Ketentuan perjanjian kredit yang dilakukan dengan pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) diatur dalam Undang- Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT) (Das Sollen). Pada dasarnya, pembebanan Hak Tangggungan wajib dilakukan sendiri oleh pemberi Hak Tanggungan, hanya apabila benar-benar diperlukan, karena sesuatu sebab tidak dapat hadir dihadapan PPAT, maka diperkenankan membuat SKMHT dalam perjanjian kredit BPR Jateng Kota Semarang (Das Sein). Problem yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perjanjian kredit dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) di PT. Bank Perkreditan Rakyat Jateng Kota Semarang? serta bagaimanakah akibat hukum bagi kreditor apabila jangka waktu Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan telah berakhir dan debitor wanprestasi?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris. Di dalam mencari data penelitian yuridis empiris ini bertitik tolak dari data primer yang diperoleh melalui wawancara maupun pengamatan. Selain data primer, penelitian yuridis empiris juga didukung oleh data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini pada akhirnya menjeleskan praktek perjanjian kredit dengan dibuatnya SKMHT yang dilakukan di BPR Jateng dilaksanakan setelah adanya perjanjian utang piutang antara BPR Jateng sebagai kreditor dengan debitor berupa perorangan atau badan hukum yang memenuhi persyaratan. Selain itu akibat hukum bagi kreditor apabila jangka waktu SKMHT berakhir dan debitor wanprestasi adalah kedudukan kreditor menjadi kreditor konkuren, untuk mendapatkan piutang kreditor kembali dapat melalui gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri atas dasar perjanjian kredit di bawah tangan yang dibuat oleh kreditor dengan debitor. Saran dari penelitian ini adalah sebaiknya pihak Bank apabila terdapat tanda-tanda debitor wanprestasi, SKMHT secepatnya diikuti dengan pembuatan APHT dan didaftarkan ke Kantor Pertanahan. Â Mengenai jangka waktu SKMHT terhadap tanah yang belum bersertipikat yaitu 3 (tiga) bulan agar benar-benar ditaati oleh Kantor Pertanahan. Dalam pembuatan sertipikat tanah terkadang pihak Kantor Pertanahan mengulur-ulur waktu sehingga jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut seyogyanya harus ditaati.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM KARYA SINEMATOGRAFI TERHADAP HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Rizqiya Rijae, Amani]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5683
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana proses terjadinya Hak Cipta pada suatu Karya Sinematografi menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan penegakan hukum atas pelanggaran Hak Cipta suatu karya sinematografi. Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui informan dan situasi sosial tertentu yang dipilih secara purposive (sesuai dengan maksud penelitian). Data primer merupakan data utama, sedangkan data sekunder digunakan untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi pustaka. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa proses terjadinya hak cipta atas suatu karya sinematografi diawali dari Tahap Pra-Produksi, Tahap Produksi dan Tahap Pasca Produksi yang melibatkan beberapa ciptaan audio dan visual dengan menggunakan berbagai macam teknologi dan teknik sinema. Penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta karya sinematografi, belum secara jelas diatur, hal ini disebabkan budaya hukum masyarakat Indonesia yang kurang memberikan penghargaan terhadap para pencipta dan karya ciptaannya dan kurangnya kemauan (political will) dari para aparat penegak hukum, sehingga perlu evaluasi terhadap keberadaan peraturan perundang-undangan hak cipta, khususnya yang berkaitan dengan hak cipta karya sinematografi.  ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG MENGGUNAKAN PERJANJIAN BAKU (STUDI PADA PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR) ]]>
<![CDATA[Nindya, Andina]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5883
<![CDATA[Perjanjian diatur pada KUHPerdata buku ketiga tentang perikatan. Definisi tentang perjanjian dijelaskan pada Pasal 1313 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Terkait perjanjian pengiriman barang yang dibuat antara para pihak akan menimbulkan hak, kewajiban serta tanggung jawab yang berbeda dari masing-masing pihak (Das Sollen). Dalam perjanjian pengiriman barang biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian baku yang dibuat oleh Perusahaan Jasa Expedisi dalam hal ini adalah PT JNE. Hal ini akhirnya menimbulkan adanya kesepakatan yang secara tidak langsung dipaksakan kepada konsumen dan mengurangi kewajiban dari perusahaan jasa (Das Sein). Problem dalam penelitian ini adalah mengapa dalam pelaksanaan perjanjian pengiriman barang antara konsumen dengan PT. Jalur Nugraha Ekakurir menggunakan perjanjian baku? Bagaimana tanggung jawab pengangkut dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan? dan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen akibat hilang atau rusaknya barang dalam perjanjian pengiriman barang antara PT. Jalur Nugraha Ekakurir dengan Konsumen? Metode penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data diperoleh dengan mengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan informan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian baku dalam perjanjian pengangkutan di perusahaan PT. Jalur Nugraha Ekakurir tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak karena kedudukan pihak pengirim tidak seimbang, sehingga tidak ada kebebasan pengirim untuk menentukan isi perjanjian. Dalam perjanjian baku yang dibuat, pihak perusahaan PT. Jalur Nugraha Ekakurir telah menentukan secara sepihak tanggung jawabnya mengenai ganti rugi. Selain itu, dalam perjanjian baku pengiriman barang tidak memberi perlindungan hukum kepada pihak pengirim (konsumen), sehingga dalam hal ini pihak pengirim (konsumen) merasa dirugikan. Saran dari penelitian ini adalah sebaiknya klausula baku yang memberatkan dan bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen dan sebaiknya indonesia memiliki suatu badan hukum kusus yang bergerak sebagai pengawas perjanjian dengan klausula baku.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA SENI TARI TRADISIONAL ACEH ]]>
<![CDATA[Novalia, vivi]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5706
<![CDATA[Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh banyaknya karya seni tari Indonesia yang diakui/diklaim oleh pihak asing. Seni tari tradisional Aceh sebagai bagian dari budaya Indonesia harus dilestarikan keberadaannya. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah mengenai eksistensi seni Tari Tradisional Aceh dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan mengenai upaya Pemerintah Daerah Provinsi Aceh dalam melindungi seni tari tradisional Aceh dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.    Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi seni tari tradisional Aceh telah diakui di dunia internasional. Dalam upaya khusus untuk melindungi seni tari tradisional Aceh. Kebanyakan upaya yang dilakukan adalah di bidang pelestarian tari itu sendiri, bukan perlindungan di bidang hukumnya. Maka untuk itu, Tari tradisional Aceh sebaiknya diberikan perlindungan hukum yang khusus dan memadai. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya koordinasi antara Pemerintah Daerah Aceh dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia. Selain itu, Pemerintah Daerah Aceh juga harus segera melakukan sosialisasi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 kepada seniman tari Aceh supaya para seniman tersebut memiliki pengetahuan hukum tentang perlindungan hak cipta atas hasil karya mereka.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN AHLI WARIS TRANSGENDER DITINJAU DARI HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[RATHU NEGARI, YURISS]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5906
<![CDATA[Pembagian waris bagi tiap-tiap ahli waris pada dasarnya sudah diatur didalam Al-Quran (Das Sollen). Namun ternyata di Indonesia ada sekelompok orang yang sangat kecil jumlahnya, yaitu Khuntsa / transgender. Di dalam Al-quran dan Al hadist, tidak dijelaskan ketentuan mewaris bagi ahli waris Khuntsa / trangender, jumlah besar bagian yang mereka terima, ataupun halangan mereka untuk mewaris (Das Sein). Problem yang ketentuan mewaris bagi ahli waris khuntsa / transgender ditinjau dari hukum Islam dan adakah hambatan bagi ahliwaris transgender/ khuntsa untuk mewaris dan solusi mengatasi hambatan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui ketentuan mewaris bagi ahliwaris transgender ditinjau dari Hukum Islam dan Untuk mengetahui hambatan mewaris bagi ahliwaris transgender dan cara mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu cara / prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan penelitian terhadap data sekunder, yang fokus perhatiannya menekankan pada hukum positif. Penelitian dalam penulisan tesis termasuk dalam penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penulisan yang membuat deskriptif atau suatu gambaran secara sistematis , faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Istilah analisis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan, memberikan makna terhadap aspek-aspek yang berhubungan dengan Pembagian waris bagi ahliwaris transgender. Ketentuan mewaris bagi ahli waris transgender ditinjau dari Hukum Islam adalah hak waris yang diberikan kepadanya hendaklah yang paling sedikit di antara dua keadaannya, keadaan bila ia sebagai laki-laki dan sebagai wanita. Kemudian untuk sementara sisa harta waris yang menjadi haknya dibekukan sampai statusnya menjadi jelas, atau sampai ada kesepakatan tertentu di antara ahli waris, atau sampai banci itu meninggal hingga bagiannya berpindah kepada ahli warisnya. Namun bila khuntsa tersebut telah menjadi jelas statusnya maka berlaku hukum waris baginya sesuai status jenis kelaminya yang baru. Hambatan mewaris bagi ahliwaris transgender dan bagaimana solusinya, bagi Khuntsa Musykil yang tidak melakukan operasi ubah kelamin bagian khuntsa itu ialah separoh dari dua bagian laki-laki dan perempuan, disebabkan statusnya masih dipertengkarkan oleh para ahli waris. Saran dari penelitian ini adalah sebaiknya di Indonesia diadakan peraturan khusus yang mengatur perihal pergantian kelamin ini karena hal ini mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia secara langsung.]]>
