cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
JIMFISIP menerbitkan artikel ilmiah mahasiswa dari delapan Program Studi, yaitu Prodi Sosiologi, Prodi Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Politik dan Prodi Ilmu Pemerintahan. JIMFP terbit satu volume dan empat nomor dalam setahun, yaitu bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Arjuna Subject : -
Articles 2 Documents
Search results for , issue "Vol 1, No 4 (2016): November 2016" : 2 Documents clear
TARIK ULUR KEPENTINGAN DALAM PROSES PENETAPAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA MASA JABATAN 2014-2019 Muhammad Qadafi; Radhi Darmansyah; . Adwani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 1, No 4 (2016): November 2016
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (378.587 KB)

Abstract

  ABSTRAK Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, DPRK memiliki beberapa unit-unit kerja yang biasa disebut alat-alat kelengkapan. Dasar aturan penetapan alat-alat kelengkapan DPRK merujuk pada Undang-Undang No 27 tahun 2009 tentang MD3, UUPA, Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan tata tertib. Alat kelengkapan DPRK terdiri dari ketua dan wakil ketua I dan II, komisi-komisi, badan-badan serta pansus yang sifatnya situasional. Tidak bisa pungkiri sangat rentan terjadi polemik dan tarik ulur kepentingan dalam proses penetapan alat kelengkapan DPRK yang pada akhirnya menghambat proses penetapan alat kelengkapan DPRK itu sendiri.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana proses penetapan alat kelengkapan DPRK berjalan, sudah seharusnya penetapan alat kelengkapan DPRK mengacu pada aturan-aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan polemik yang dapat menghambat proses penetapan alat kelengkapan DPRK. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.Studi lapangan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara wawancara. Sedangkan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder berdasarkan buku-buku dan bacaan terkait.Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tarik ulur kepentingan dalam proses penetapan alat kelengkapan DPRK Aceh Barat Daya terjadi karena perbedaan pandangan dalam menelaah aturan-aturan yang ada dengan mempertahankan kepentingan masing-masing. Sehingga hal ini berdampak pada terlambatnya penetapan alat kelengkapan itu sendiri hingga membuat kinerja DPRK menjadi terhambat. Namun demikian alat kelengkapan DPRK Aceh Barat Daya akhirnya berhasil dibentuk. Hal ini disebabkan karena tidak dipermasalahkannya lagi rangkaian proses penetapan alat kelengkapan DPRK Aceh Barat Daya oleh Fraksi Abdya Bermartabat dan Fraksi Nasional Bersatumeskipun tidak sesuai dengan harapan dari masing-masing fraksi tersebut. Diharapkan kepada DPRK Aceh Barat Daya agar kedepan dalam mengambil keputusan harus sesuai dan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku sehingga kedepan keputusan tersebut mendapatkan legalitas dan sah dilaksanakan di mata hukum. Kata Kunci : DPRK, alat kelengkapan dewan, Aceh Barat Daya  ABSTRACT To carry out the functions and duties, regional legislative council (DPRK) have several work units or also referred as tools of completeness. The fundamental rule of determining the tools of completeness refers to constitution No 17 in 2014, UUPA, Government Regulation No 16 in 2010 about order of compiling. DPRK’s tools of completeness consist of chairman, deputy chairman I and II, commissions, agencies and special committee of its situational. It cannot be denied that there is a very vulnerable polemics and the tug of interests in the process of determining the tools completeness of DPRK which in turn inhibits the process itself.The purpose of this research is to explain how the determination process of the tool completeness of legislative council that refers to the current rules in order to avoid the polemics which can impede the process itself.The methodology applied in this research is qualitative descriptive. The use technique of data collection are field research and library research. Field research is to attain the primary data which is conducted by means of interview. Meanwhile library research is to gather the secondary data based on the books and articles. The result of this research explains that the tug of determination process of tool completeness of southwest Aceh legislative councilwas happened for the reason that there is distinctive point of views in reviewing the current rules by defending the self interest. So that is why it is affected to the delays of determining the tool completeness itself with the result that the functions of DPRK got obstructed. Nevertheless, the tool completeness of southwest Aceh legislative council is finally formed. This is because no longer disputed the determination process of the tool completeness of southwest Aceh legislative council by Fraksi Abdya Bermartabat (Abdya Prestige Faction) and Fraksi Nasional Bersatu (National United Faction) even though it is not in accordance with the expectations of each of these factions.It is expected to the legislative council of southwest Aceh that the fore in making decision should be appropriate and referring to the rules so that in the future, the decision will be gaining legality and it is legitimate to be implemented in the rule of the laws.  Key Words:Regional Legislative Council,Tool of Completeness Council, Southwest Aceh 
KEPERCAYAAN POLITIK PADA PILAR DEMOKRASI (Suatu Analisis terhadap Independensi JSI Kota Banda Aceh dalam Penyelenggaraan Survey Pra Pilkada 2017)KEPERCAYAAN POLITIK PADA PILAR DEMOKRASI (Suatu Analisis terhadap Independensi JSI Kota Banda Aceh dalam Penyelenggaraan Survey Pra Pilkada 2017) Feryda Rinjani; Effendi Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 1, No 4 (2016): November 2016
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (466.182 KB)

Abstract

ABSTRAK Survei merupakan pilar terbaru dari demokrasi. Survei dilakukan menjelang pilkada guna mengetahui persepsi publik terhadap popularitas sosok pemimpin calon kepala daerah. Survei penting dilakukan khususnya bagi kepentingan publik. Lembaga yang menyelenggarakan survei haruslah independen. Independensi penyelenggaraan survei dimaksud tidak melakukan keberpihakan kepada salah satu calon. Lembaga survei harus bersikap terbuka kepada publik terkait siapa sumber penyandang dananya. Hal ini penting guna menakar kemungkinan adanya bias pada hasil survei. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui independensi lembaga survei JSI Kota Banda Aceh dalam melakukan survei pra Pilkada 2017, serta dampak tidak adanya kepercayaan politik pada lembaga survei JSI Kota Banda Aceh terhadap eksistensi demokrasi di Aceh. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, wawancara dilakukan secara langsung dengan informan dan dokumentasi didapatkan melalui buku, jurnal, dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan survei yang dilakukan JSI Kota Banda Aceh belum begitu teruji integritasnya. Terkait dengan sumber pendanaan survei, JSI Kota Banda Aceh juga tidak menjelaskannya dengan transparan. Dalam hal ini dampaknya apabila lembaga tersebut tidak mampu objektif dalam mensurvei, maka akan mengganggu stabilitas demokrasi dan akan terjadinya defisit demokrasi. Diharapkan kepada lembaga yaang menjalankan survei agar kedepan dapat lebih objektif dan jujur demi kemajuan bangsa. Kata Kunci : Kepercayaan Politik, Independensi, Defisit Demokrasi.  ABSTRACT A survey is the latest pillar of democracy. The surveyis conducted before the local elections to determine public perceptions on the popularity of the prospective leader figure for the future. The surveyis particularly important to be done for the public interest. An institution that conducts the survey must be independent. The independence of the surveyorganization is not partiality to one of the candidates. The survey organization should be open to the public regarding their funding sources. It is importantto avoid bias in the survey results. The purpose of this study was to determine the independence of the JSIpollsterof Banda Aceh inconducting surveys pre-local elections 2017, as well as impacts of political trust of JSI survey in Banda Aceh on the existence of democracy in Aceh. The techniques of data collection used in this study were interviews and documentation. The interview was done directly with the source persons and documentation obtained through the book, Journal, and documents. The results showed that the survey conducted by JSI in Banda Aceh is not so tested his integrity. Related to funding sources, JSI alsodid not explain transparently. The negative impact if theJSI is not able to be objective in the survey is that it will disrupt the stability of democracy and the occurrence deficit of democracy. It is expectedthat theorganization running survey could be more objectiveand honest for the sake of the nation’sdevelopment. Keywords: Political Trust, Independence, Democracy Deficit 

Page 1 of 1 | Total Record : 2