Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN TERHADAP PENDATAAN DAN PENGALOKASIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BLT-DD PADA MASA PANDEMI COVID-19 Alikhsanul Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK. Pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat baik di sektor kesehatan maupun sektor ekonomi. Pemerintah berupaya membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Akan tetapi, pembagian BLT-DD sering menimbulkan berbagai macam kasus seperti tidak tepat sasaran, bantuan ganda dan penerima manfaat dari keluarga mampu. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran pemerintah di Kabupaten Aceh Selatan dalam pengalokasian dan penyaluran BLT-DD serta penggunaan BLT-DD oleh masyarakat untuk memulihkan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik mengoleksi data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah 10 orang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Peran Pemerintah dikemukakan oleh Mardiasmo, yaitu Aturan hukum, konsensus orientasi, keadilan dan efisiensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendataan dan penyaluran BLT-DD yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mengandung prinsip Rule of law (Aturan Hukum) yaitu proses pendataan dan pengalokasian dana mengacu pada aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, namun demikian masih ada kesenjangan hukum di tengah masyarakat dalam penetapan penerima manfaat, Consensus of orientation (Konsensus Orientasi) yaitu pemerintah melaksanakan musyawarah yang melibatkan semua komponen masyarakat dalam menentukan penerima BLT-DD, Equity (Keadilan) yaitu pembagian BLT-DD yang tepat sasaran tanpa membeda-bedakan, akan tetapi penyaluran masih belum maksimal karena masih terdapat penerima manfaat yang tidak sesuai dengan kriteria keluarga miskin, Efficiency and effectiveness (Efisiensi dan Efektivitas) yaitu pendataan dan penyaluran BLT-DD dilakukan dengan prosedur pelaksanaan yang jelas dan sistematis, namun masyarakat masih belum tepat dalam penggunaan BLT-DD yang seharusnya fokus pada pemulihan ekonomi. Pada umumnya, masanyarakat memanfaatkan BLT-DD adalah untuk membuka usaha dan menambah modal usaha. Dari hasil penelitian ini dapat disarankan bahwa pemerintah di Kabupaten Aceh Selatan harus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang kriteria penerima BLT-DD sebagaimana telah di undang-undangkan oleh pemerintah pusat.Kata Kunci: Peran Pemerintah, BLT-DD, Aceh SelatanABSTRACT. The COVID-19 pandemic has greatly impacted people’s lives, both in the health sector and in the economic sector. The government is trying to help communities affected by COVID-19 by distributing Bantuan Tunai Lansung-Dana Desa (BLT-DD). However, the distribution of BLT-DD often results in various cases such as not being targeted, double assistance and well-off families. This study aims to examine the role of the government in South Aceh Regency in allocating and distributing of BLT-DD and the use of BLT-DD by the community. This study uses a qualitative method. The technique of collecting data is through interviews, observation and documentation. There were 10 research informants. The theory used in this research is the Government Role Theory proposed by Mardiasmo: rule of law, consensus orientation, justice and efficiency. The results of this study indicate that the data collection and distribution of BLT-DD carried out by South Aceh government contains the principle of the Rule of law, namely the process of data collection and allocation of funds referring to the legal rules issued by the government, Actually, the distribution is still not maximized because there are still beneficiaries who do not meet the criteria of poor families, Consensus of orientation, namely the government carry out deliberation involving all community components in determining BLT-DD recipients, Equity, namely the distribution of BLT-DD that is right on target without discrimination, however, the decision of law is still unpropiate, Efficiency and effectiveness (Efficiency and Effectiveness), namely data collection and distribution of BLT-DD is carried out with implementation procedures clear and systematic, however, many people did not spent fundaring of BLT-DD to improve their economy recovery. The use of BLT-DD is to open a business and increase business capital. From the results of this study, it can be suggested that the government in South Aceh Regency should disseminate information to the public about the criteria for receiving BLT-DD as already enacted by the central government. Keywords: Data collection, BLT-DD, South Aceh

Implementasi Smart Governance Dalam Mewujudkan Layanan Publik yang Terintegrasi di Kota Banda Aceh Shinta Seftyana; Zahratul Idami
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Master Plan Smart City Kota Banda Aceh Tahun 2019-2029 menyatakan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh melalui smart governance berkomitmen untuk mewujudkan layanan publik yang terintegrasi dengan melakukan empat strategi pencapaian yaitu, menciptakan integrasi layanan government to citizen, government to business, government to government, dan government to employee yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja ASN serta menuju ke Satu Data, pengembangan aplikasi yang user friendly, penerapan layanan dokumentasi dan informasi hukum, dan penerapan layanan yang memenuhi standar keamanan informasi (KAMI). Namun berdasarkan data yang didapat dari media dan observasi, integrasi layanan publik di Kota Banda Aceh sampai saat ini masih belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi smart governance dan hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan layanan publik yang terintegrasi di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan Edward III dengan konsep smart city dan integrasi pelayanan publik dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam menganalisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi smart governance dalam mewujudkan layanan publik yang terintegrasi di Kota Banda Aceh belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari komunikasi yang belum berjalan dengan efektif dan optimal, integrasi pada website data dan aplikasi layanan publik yang belum up to date, dan sistem keamanan data yang belum jelas. Hambatan yang dialami yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM), keterbatasan anggaran, data yang belum terintegrasi, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum jelas dan kurangnya komitmen dari aparatur. Untuk itu, diharapkan Pemerintah Kota Banda Aceh dapat menambahkan jumlah SDM informasi teknologi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Kota Banda Aceh, memaksimalkan alokasi anggaran untuk program integrasi layanan publik, pemberian sanksi kepada SKPD yang tidak disiplin dalam mengupdate data, pemberian edukasi terkait integrasi layanan publik kepada aparatur yang terlibat dan merumuskan SOP integrasi layanan publik dengan jelas. Kata Kunci: Implementasi, Smart Governance, Integrasi Layanan Publik, Kota Banda AcehImplementation Of Smart Governance In Realizing Integrated Public Services In The City Of Banda AcehThe Smart City Master Plan of Banda Aceh City 2019-2029 states that the Banda Aceh City Government through smart governance is committed to realizing integrated public services by carrying out four achievement strategies, namely, creating integrated government to citizen, government to business, government to government, and government to employee which is carried out to improve the performance of ASN and towards One Data, development of user friendly applications, implementation of legal documentation and information services, and implementation of services that meet information security standards (KAMI). However, based on data obtained from the media and observations, the integration of public services in the city of Banda Aceh is still not optimal. The purpose of this study was to determine the implementation of smart governance and the obstacles faced by the Banda Aceh City Government in realizing integrated public services in Banda Aceh City. This study uses the theory of Edward III's Policy Implementation with the concept of a smart city and the integration of public services using a qualitative descriptive approach. In analyzing the data using data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the implementation of smart governance in realizing integrated public services in Banda Aceh City has not run optimally. This can be seen from communication that has not been running effectively and optimally, integration on data websites and public service applications that are not yet up to date, and data security systems that are not yet clear. The obstacles experienced are limited human resources (HR), limited budget, data that is not yet integrated, unclear Standard Operating Procedures (SOP) and lack of commitment from the apparatus. For this reason, it is hoped that the Banda Aceh City Government can increase the number of information technology human resources at the Banda Aceh City Information and Statistics Communication Service, maximize budget allocations for public service integration programs, provide sanctions to SKPDs who are not disciplined in updating data, provide education related to the integration of public services. to the apparatus involved and to formulate a clear SOP for the integration of public services. Keywords: Implementation, Smart Governance, Public Service Integration, Banda Aceh City

PERAN PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PEMBERDAYAAN DI DESA SIMPANG BALEK KECAMATAN WIH PESAM KABUPATEN BENER MERIAH MIRZA SANDANI
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa bisa ditempuh melalui upaya pendampingan, implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Pemerintah menyediakan Pendamping Lokal Desa yang berkedudukan langsung di desa. Pendamping Lokal Desa adalah sebuah jabatan yang bertugas mendampingi desa serta membantu kinerja Pendamping Desa yang berkedudukan di Kecamatan. Namun realita dilapangan masih ada Pendamping Lokal Desa yang belum maksimal dalam menjalankan perannya dalam pemberdayaan masyarakat secara optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana peran pendamping lokal desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Simpang Balek Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah , serta apa saja faktor penghambat pendamping lokal desa dalam pemberdayaan di Desa Simpang Balek Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran dari Pendamping Lokal Desa belum maksimal. Belum maksimalnya Pendamping Lokal Desa dalam menjalankan peranannya dapat dilihat dari 4 indikator yaitu, Peran Pendamping Lokal Desa dalam hal fasilitasi, edukasional, perwakilan, dan teknis. Adapun faktor penghambat tercapainya pemberdayaan masyarakat ada 3 faktor penghambat antara lain, beban kerja Pendamping Lokal Desa, aksebilitas dan rendahnya partisipasi masyarakat. Diharapkan Pendamping Lokal Desa harus mengoptimalkan perannya dalam hal memberdayakan masyarakat melalui program yang sudah dibuat, pemerintah khususnya Kementerian Desa, Pembangunan Transmigrasi (PDTT) perlu mengkaji ulang regulasi tentang tugas dari PLD Kata Kunci: Peran, Pendamping Lokal Desa , Pemberdayaan, Bener Meriah.

PERAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM MENINGKATKAN IKLIM INVESTASI DAN BISNIS DI KOTA BANDA ACEH Muhammad Akmalul Hakim
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 5 menyatakan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan administratif, yang meliputi penanaman modal, perizinan, dan non perizinan secara terpadu. Dalam realitanya, masih terdapat permasalahan yaitu realisasi investasi, pengelolaan dana investasi, kualitas sarana dan prasarana, serta penerapan peraturan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran, hambatan dan upaya DPMPTSP dalam meningkatkan iklim investasi dan bisnis di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan teori peran dan upaya, penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dalam menganalisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan DPMPTSP belum memberikan peran yang maksimal dalam beberapa dimensi, yaitu dimensi peran sebagai alat komunikasi dan dimensi peran sebagai alat penyelesaian sengketa, hal tersebut dikarenakan DPMPTSP belum mampu memaksimalkan penerapan komunikasi dua arah, serta berperan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi. DPMPTSP memiliki hambatan dalam mewujudkan peranannya, yaitu anggaran promosi, geografis, penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah, serta berkaitan dengan sarana dan prasarana. DPMPTSP telah berupaya untuk menyelesaikan hambatan tersebut, melalui kerjasama antar instansi, pemilihan sektor investasi dan bisnis unggulan, pendampingan dan pengawasan serta peningkatan sarana dan prasarana. Diharapkan DPMPTSP mampu meningkatkan promosi, meningkatkan sarana dan prasarana, melakukan sosialisasi dan edukasi serta mampu meningkatkan nilai realisasi investasi melalui pemilihan sektor investasi dan bisnis unggulan. Kata Kunci: Peran, DPMPTSP, Investasi, Bisnis, Kota Banda Aceh ABSTRACTased on the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 25 of 2021 concerning the Investment Service and One Stop Integrated Services Article 5 states that the Investment Service and One Stop Integrated Services has the task of formulating and implementing policies in the field of investment as well as administering administrative services, which include investment , licensing, and non-licensing in an integrated manner. In reality, there are still problems, namely investment realization, investment fund management, quality of facilities and infrastructure, and application of regulations. This study aims to determine the role, obstacles and efforts of DPMPTSP in improving the investment and business climate in Banda Aceh City. This study uses the theory of role and effort, this study uses research methods with a qualitative descriptive approach, in analyzing data using data reduction techniques, data presentation and drawing conclusions. The results show that DPMPTSP has not provided a maximum role in several dimensions, namely the role dimension as a communication tool and the role dimension as a dispute resolution tool, this is because DPMPTSP has not been able to maximize the application of two-way communication, and has a role in resolving disputes that occur. DPMPTSP has obstacles in realizing its role, namely the promotion budget, geography, the implementation of the Qanun on Islamic Financial Institutions, as well as related to facilities and infrastructure. DPMPTSP has attempted to resolve these obstacles, through cooperation between agencies, selection of leading investment and business sectors, assistance and supervision as well as improvement of facilities and infrastructure. It is hoped that DPMPTSP will be able to increase promotions, improve facilities and infrastructure, conduct socialization and education and be able to increase the value of investment realization through the selection of leading investment and business sectors. Keywords: Role, DPMPTSP, Investment, Business, Banda Aceh City.

ADAPTASI KELUARGA TERHADAP DAMPAK DEFORESTASI HUTAN ADAT Bustanul Ulul
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Skripsi ini berjudul “Adaptasi Keluarga Terhadap Dampak Deforestasi Hutan Adat (Studi Kasus Gampong Gunung Ketek Kemukiman Panton Luas Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan”. Bedasarkan data yang observasi lapangan sebagaimana adanya dan tertuju pada pemecahan masalah, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui strategi adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Gunung Ketek setelah terjadinya deforestasi hutan adat yang mengakibatkan kerusakan hutan adat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori adaptasi sosial Soerjono Soekanto penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu hasil penelitian dideskripsikan secara konkret sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada objek penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya terkait adaptasi masyarakat Gampong Gunung Ketek terhadap pembalakan liar yang memicu terjadinya bencana alam menunjukkan sikap dari keluarga di Gampong Gunung Ketek tersebut tergolong adaptif dan mampu bertahan dengan situasi banjir yang mereka alami. Mereka membangun pondasi relasi kekeluargaan yang erat karena nilai budaya yang masih mereka jaga. Melalui norma dan budaya masyarakat adat, mereka membuat sistem-sistem baru untuk langkah memperbaiki perekonomian baik secara individu maupun kelompok, hal ini di implementasikan dengan penerapan aturan-aturan budaya yang mereka pegang dan nilai-nilai dalam masyarakat yang mengakar, sehingga diharapkan setelah deforestasi hutan adat ini terjadi, masyarakat Gampong Gunung Ketek dapat bangkit kembali secara perekonomian dan dapat meminimalisir resiko bencana. Kata Kunci: Adaptasi, Masyarakat, Deforestasi

Strategi Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Bahari Nurul Wariyin Erzak; Mukhrijal M.I.P
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKBerdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan disebutkan pada Pasal 6 huruf f yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya. Pemerintah Kabupaten Simeulue telah melakukan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan pada sektor pariwisata bahari namun realitanya langkah yang dilakukan pemerintah ini masih belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dan hambatan pemerintah Kabupaten Simeulue dalam pengembangan sektor pariwisata bahari. Penelitian ini menggunakan teori strategi, dan teori collaborative governance. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah dalam menjalankan strateginya melakukan beberapa program yaitu sosialisasi dan pemberdayaan kepada masyarakat, pengadaan fasilitas pendukung utama, pembangunan sarana dan prasarana, dan mempromosikan objek pariwisata. Untuk menjalankan program tersebut pemerintah melakukan collaborative governance yang mana hasil dari proses collaborative governance ini menunjukkan bahwa masih kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan stakeholders yaitu pihak swasta dan masyarakat. Hambatan pemerintah Kabupaten Simeulue dalam pengembangan sektor pariwisata bahari yaitu masih terdapat permasalahan dalam alokasi anggaran yang belum optimal, sumber daya manusia yang belum memadai dan tata ruang yang masih belum tepat sasaran. Diharapkan pemerintah kabupaten Simeulue dapat menjalankan strategi nya dan meminimalisir hambatan dengan cara berkolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat. Kata Kunci: Strategi, Kabupaten Simeulue, Pariwisata BahariSimeulue Regency Government's Strategy in Developing the Maritime Tourism SectorABSTRACTBased on Aceh Qanun Number 8 of 2013 concerning Tourism, it is stated in Article 6 letter f that the Regency/City Government has the authority to facilitate and promote tourism destinations and tourism products in their territory. The Simeulue Regency Government has carried out development, development, and management in the marine tourism sector, but in reality the steps taken by the government are still not optimal. This study aims to determine the strategies and obstacles of the Simeulue Regency government in the development of the marine tourism sector. This research uses strategy theory and collaborative governance theory. This study uses a research method with a qualitative descriptive approach. In analyzing the data of this study using data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the government in carrying out its strategy carried out several programs, namely socialization and empowerment to the community, procurement of main supporting facilities, construction of facilities and infrastructure, and promoting tourism objects. To run the program, the government conducts collaborative governance which results from the collaborative governance process shows that there is still a lack of communication between the government and stakeholders, namely the private sector and the community. The obstacles of the Simeulue Regency government in developing the marine tourism sector are that there are still problems in budget allocations that are not yet optimal, inadequate human resources and spatial planning that is still not on target. It is hoped that the Simeulue district government can carry out its strategy and minimize obstacles by collaborating with the private sector and the community. Keywords: Strategy, Simeulue Regency, Marine Tourism

PERAN BAWASLU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PENGAWASAN MASYARAKAT PADA PEMILU 2019 DI KECAMATAN MEURAXA KOTA BANDA ACEH SYAIFUL HABIB
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

emilihan umum merupakan sarana untuk menjalankan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Meski asas tersebut dalam beberapa tahun terakhir dapat berjalan efektif di Indonesia, tetapi pada Pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2019 masih banyak ditemukan kecurangan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Kecurangan tersebut berupa money politic, penyalahgunaan formulir C6. Kejadian tersebut juga terjadi di Kecamatan Meuraxa yaitu terdapat empat orang yang menyalahgunakan C6 untuk mencoblos milik orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menjelaskan bagaimana peran dan hambatan yang dihadapi Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi pengawasan masyarakat pada Pemilu 2019 di Kecamatan Meuraxa. Penelitian ini menggunakan teori peran, partisipasi, pemilu, dan pengawasan yang dapat mempermudah penulis dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dan pendekatan Deskriptif yang dapat mendukung penulis dalam melaksanakan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah peran Bawaslu Kota Banda Aceh belum maksimal disebabkan anggaran yang tidak cukup untuk melakukan beberapa program yang dapat meningkatkan partisipasi pengawasan masyarakat, dan juga komisioner yang tidak mencukupi sehingga Bawaslu kesulitan untuk mencapai kinerja yang maksimal. Serta kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam mengikuti sosialisasi ataupun program yang dilakukan Bawaslu. Hambatan lain yang dihadapi ialah masih banyak masyarakat yang cenderung apatis terhadap pengawasan Pemilu, dan apabila mereka ikut mengawasi biasanya orang yang masuk dalam tim pemenangan saja bukan masyarakat yang menginginkan terwujudnya Pemilu yang jujur dan adil. Oleh karena itu kedepannya agar masyarakat dapat aktif dalam melakukan partisipasi pengawasan, Bawaslu Kota Banda Aceh harus didukung oleh semua elemen dari pemerintahan maupun masyarakat. Peran Bawaslu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pengawasan Masyarakat Pada Pemilu 2019 Di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh (Syaiful Habib, Nofriadi, Wais Alqarni) Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK, Volume 7. No. 4, November 2022 Kata Kunci : Pemilu, Bawaslu, , Partisipasi Masyarakat, Pengawasan

UPAYA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENGAWASAN PEREDARAN KHAMAR Muhammad Aidilsyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Qanun Aceh No.8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota bertanggung jawab mensosialisasi, membina, mengawasi dan menegakkan qanun mengenai pelaksanaan syariat Islam, pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh mendasari Qanun Kota Banda Aceh No.11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh yang bertujuan untuk menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, dan Dinas Syariat Islam merupakan penyelenggara urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah aceh yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Kota di bidang pelaksanaan syariat Islam yang diatur secara detail didalam Peraturan Walikota. Berdasarkan hal tersebut pengupayaan pengawasan peredaran khamar di Kota Banda Aceh merupakan kewenangan Pemerintah Kota, jika dilihat dari data media dan data BPS tentang jarimah khamar masih mengalami peningkatan dari tahun 2017-2020 sehingga dapat dikatakan bahwa upaya pemerintah belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan upaya dan hambatan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengawasan peredaran khamar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi yang selanjutnya data akan diolah menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori pengawasan berdasarkan indikator penetapan standar, pengukuran, pembandingan, dan pengambilan tindakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengawasan peredaran khamar yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh seperti razia/patroli, pembentukan aturan/qanun, Penganggaran, koordinasi, pembinaan, pembentukan tim-tim terpadu, dan evaluasi belum efektif, karena masih terdapat kasus jarimah khamar dari tahun 2020-2022 perbulan mei. Hambatan yang dialami Pemerintah Kota Banda Aceh dalam upaya pengawasan peredaran khamar adalah kurangnya sarana prasarana, jumlah personil kurang, sumberdaya manusia terbatas, dana terbatas, panjangnya tahapan dalam beberapa kasus. Pemerintah Kota Banda Aceh diharapkan mampu untuk memperbanyak pengawasan pasif dan memperbanyak koordinasi bersama masyarakat agar pengawasan dapat berjalan dengan minim biaya dengan hasil yang maksimal, Pemerintah Kota Banda Aceh juga diharapkan agar mengoptimalkan sarana prasarana, menambah personil lapangan, memberikan pelatihan agar meningkatkan sumber daya manusia aparat, memaksimalkan pengalokasian dana dalam pelaksanaan syariat islam, dan meningkatkan koordinasi untuk beberapa kasus. Kata Kunci : Upaya, Pengawasan, Peredaran Khamar, Kota Banda Aceh

STRATEGI MARKETING POLITIK PARTAI ACEH DI DAPIL 3 PADA PILEG 2019 KABUPATEN GAYO LUES Harun Harun
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Partai Aceh merupakan partai lokal Aceh yang diprakarsai oleh mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) setelah konflik panjang selama 30 tahun dengan pemerintah pusat (NKRI). Partai yang merupakan representasi perjuangan rakyat Aceh ini pada pemilukada 2017 berhasil memenangkan kursi eksekutif pemerintahan Kabupaten Gayo Lues. Namun pada pemilihan legislatif 2019 di daerah pemilihan 3 Kabupaten Gayo Lues, Partai Aceh justru mengalami penurunan suara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Marketing Politik Partai Aceh dalam Menghadapi Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Gayo Lues dan penyebab terjadinya kekalahan di daerah pemilihan 3. Teori yang digunakan sebagai landasan penelitian ini yaitu teori marketing politik Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan data primer melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Aceh Kabupaten Gayo Lues melakukan marketing politik dalam menghadapai pemilihan legislatif tahun 2019 melalui aktivitas politiknya. Namun personal branding yang tidak mumpuni dari kandidat yang diusung menyebabkan strategi pemenangan tidak berjalan optimal di daerah pemilihan 3. Dari hasil temuan penelitian, Partai Aceh sebagai partai lokal yang memiliki nilai kedaerahan yang tinggi dapat melakukan revitalisasi kaderisasi untuk meningkatkan pastisipasi di kalangan masyarakat di daerah dapil 3 Kabupaten Gayo Lues. Kata Kunci : Strategi Marketing Politik ,Partai Aceh, Pemilihan legislatif 2019 Kabupaten Gayo Lues.

ANALISIS PELAYANAN TRANS KUTARAJA DINAS PERHUBUNGAN ACEH TERHADAP KEPUASAN DIFABEL DAN LANSIA Rizky Adliansyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pasal 15 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa Angkutan umum Trans Kutaraja Banda Aceh merupakan salah satu sarana transportasi yang melayani semua penumpang termasuk difabel dan lansia. Namun sarana transportasi ini belum memberikan kepuasan bagi difabel dan lansia sebab belum mencukupi sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelayanan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh angkutan umum Trans Kutaraja dalam melayani kepuasan Difabel dan Lansia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpul adalah data primer melalui wawancara dengan informan penelitian dan observasi, dan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan melalui berbagai literatur jurnal. Teori yang digunakan adalah teori kepuasan publik menurut Valarie Zeithaml, yaitu Tangibles (bukti langsung), Reliability (kehandalan), Responsivess (daya tanggap), Assurance (jaminan) dan equality (keadilan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh angkutan umum Trans Kutaraja dalam melayani kepuasan difabel dan lansia adalah masih belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, memberikan pelayanan yang prima, dan pelayanan yang berkeadilan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan peningkatan layanan dan penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan lansia dan difabel, dan memberikan informan yang cepat dan akurat seperti jadwal keberangkatan, rute bus, tariff angkutan, petunjuk arah dan petugas yang melayani dengan ramah. Dari hasil penelitian dapat disarankan bahwa angkutan umum Trans Kutaraja harus memperbanyak sarana dan prasarana seperti kursi roda, tempat tunggu dan karyawan yang khusus melayani difabel dan lansia. Kata Kunci: Pelayanan, Trans Kutaraja, Kepuasan Penumpang, Difabel dan Lansia

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. aceh besar, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA