Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Yuridis Pemberian Garansi Bank Untuk Menjamin Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Rinaldi Rinaldi; Khairani Khairani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 4: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dalam Pasal 67 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan bahwa Jaminan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi diterima penerbit jaminan. Ketentuan mengenai pencairan Garansi Bank bersifat unconditional ini dapat merugikan pihak pelaksana jasa konstruksi karena jumlah klaim yang diajukan bisa jadi tidak sebesar jumlah kerugian dari wanprestasi yang dilakukan pelaksana jasa konstruksi, sehingga dapat menimbulkan banyak permasalahan dalam pelaksanaannya. Tujuan Penelitian ini untuk menjelaskan kedudukan Garansi Bank dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi, dan menjelaskan tanggung jawab bank penjamin saat pelaksana jasa konstruksi wanprestasi dan pihak pengguna jasa mengajukan klaim. Data dalam penulisan artikel ini diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan. Data sekunder dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa kedudukan Garansi Bank adalah sebagai jaminan untuk memastikan keterlaksanaan kontrak kerja konstruksi, dan Garansi Bank merupakan perjanjian tambahan yang sangat tergantung pada perjanjian pokoknya yaitu kontrak kerja konstruksi. Tanggung jawab bank penjamin apabila pengguna jasa mengajukan klaim adalah Jaminan harus dapat dicairkan tanpa syarat dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi diterima oleh bank penjamin, sehingga tidak sesuai dengan prinsip keadilan karena dapat menimbulkan kerugian kepada pihak pelaksana jasa konstruksi apabila kerugian yang di klaim tidak sesuai dengan kerugian dari wanprestasi yang dilakukan. Disarankan kepada penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi serta bank penjamin untuk tidak hanya menjadikan Garansi Bank sebagai syarat dan prosedural saja tetapi juga melaksanakan seluruh prestasi yang diperjanjikan dalam kontrak kerja konstuksi tersebut. Disarankan untuk kontrak kerja konstruksi milik pemerintah sebaiknya memang menggunakan Garansi Bank bersifat unconditional, tetapi harus ada penghitungan bersama terhadap kerugian yang dibayar harus sesuai dengan jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh wanprestasi pihak penyedia jasa.

Suatu Tinjauan Atas Akta Notaris Yang Memiliki Cacat Yuridis Dalam Pendirian CV (Commanditaire- Vennotschap) Alvin Karanesa; Mustakim Mustakim
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 4: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjelaskan alasan pendirian CV dituangkan dalam bentuk akta notaris, karena menurut KUHD tidak ada kewajiban dibuat dalam bentuk akta notaris dan tanggung jawab notaris terhadap akta pendirian CV yang tidak memenuhi syarat yuridis serta kekuatan pembuktian akta tersebut bila terjadi permasalahan dikemudian hari karena tidak memenuhi syarat yuridis. Data penulisan ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library Research dan penelitian lapangan (Field Research). Dari hasil penelitian ini diketahui alasan pendirian CV yang dibuat dengan bentuk akta notaris, yaitu; 1) karena kebiasaan; 2) untuk menjadi alat bukti; 3) untuk memperjelas kedudukan masing-masing pihak; 4) untuk kepentingan administrasi kegiatan usaha. Mengenai tanggung jawab, notaris harus bertanggung jawab terhadap akta CV yang dibuatnya dengan cara menanggung kerugian pihak yang dirugikan dalam perjanjian pembuatan akta pendirian CV. Kekuatan pembuktian terhadap akta pendirian CV yang tidak memenuhi syarat yuridis, mengakibatkan akta tersebut menjadi cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan pembuktian secara hukum. Sehingga akta pendirian CV tersebut dianggap tidak pernah ada. Disarankan agar notaris tidak lepas tangan terhadap akta yang dibuatnya yang memiliki kesalahan, dan notaris dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya harus cermat dan hati-hati dalam membuat akta otentik. Agar pihak yang ingin membuat akta notaris harus secara teliti melihat dan membaca apa yang termuat didalam akta tersebut.The purpose of this research is to explain CV establishment of notarial deed, in according to KUHD have not obligation make form of notarial deed and the responsibility of the notary to the deed of incorporation of the CV that does not meet the juridical requirements and the strength of the proof of the deed if there is a problem in the future because it does not meet the juridical requirements. The data of this research was obtained by library research and field research. By this result is known the reason of CV establishment in notarial deed, namely : 1) as custom; 2) to make an evidence; 3) to be clear legal standing of other parties; 4) to interest business activities of administration. On responsibility, notary should responsible to deed of CV which is make with the way underwrite losses of the aggrieved party in the agreement of making the deed of CV establishment. The strength of the verification on the deed of incorporation of the CV that does not meet the juridical requirements, resulting in the deed becomes juridical defect and does not have legal proof power. Therefore deed of CV establishment is never. It is recommended notary should responsible to their deed who has mistaken and notary must operate function and duty have to careful in making authentic deed. The party want to make notarial deed should accurate both to look and read what is contained in the deed.

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Terhadap Akses Halte Transkoetaraja Fakhrurrazi Fakhrurrazi; Kadriah Kadriah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 4: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sudah mengatur secara jelas bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu. Namun pada kenyataannya penyediaan fasilitas pendukung yang ramah bagi penyandang disabilitas di bidang transportasi khususnya pada halte transkoetaraja di Banda Aceh masih belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas terhadap akses halte Transkoetaraja, hambatan dalam upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas terhadap akses halte Transkoetaraja dan upaya hukum yang dilakukan oleh penyandang disabilitas terhadap akses halte Transkoetaraja.Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan, observasi dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara studi terhadap buku-buku, jurnal ilmiah, makalah dan peraturan perundang-undangan. Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lokasi penelitian. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas belum optimal. Belum optimalnya pemenuhan hak mereka untuk mengakses halte transkoetaraja disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: terbatasnya lahan yang dimiliki, tidak mendapatkan izin dari pemilik tanah, dan fasilitas pendukung yang dibangun belum ramah bagi penyandang disabilitas. Upaya yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dalam hal tidak terpenuhi hak-hak mereka adalah dengan cara melakukan musyawarah dengan Dinas Perhubungan Aceh, Ombudsman perwakilan Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.Disarankan agar dalam pembangunan halte transkoetaraja untuk menyediakan fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan standar. Disarankan kepada Dinas Perhubungan Aceh apabila tidak mendapatkan izin dan terbatasnya lahan untuk dapat memindahkan pembangunan halte transkoetaraja ke lokasi lain supaya pembangunan halte dapat memenuhi syarat aksesibilitas dan tidak asal jadi, dan disarankan kesadaran dan keberanian penyandang disabilitas untuk menempuh jalur hukum melalui gugatan class action sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan apabila upaya melalui musyawarah untuk mempertahankan hak-haknya dalam bidang transportasi tidak mendapatkan hasil.

Wanprestasi Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Antara PT.Berkah Salim Perdana Dengan Dinas Pendidikan Aceh Rachmad Firdaus; Khairani Khairani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 4: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan Asrama Siswa MTsS Tgk. Chik Dipasie Ie Leubeu Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie dengan Nomor Kontrak: 425.11/12/C.3/SPML-FSK/16.02/VII/2016 mengikat Dinas Pendidikan sebagai pengguna jasa dengan PT. Berkah Salim Perdana sebagai pelaksana jasa konstruksi. Berdasarkan kesepakatan para penyedia jasa wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab. Dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi tersebut penyedia jasa yang merupakan pelaksana jasa konstruksi melaksanakan kewajibannya akan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga pelaksana jasa konstruksi melakukan salah satu bentuk wanprestasi. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi, bentuk-bentuk dan akibat hukum dari wanprestasi, serta menjelaskan mekanisme pertanggungjawaban yang dilaksanakan pelaksana jasa konstruksi terhadap wanprestasi dalam pembangunan tersebut. Data dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan cara melakukan dokumentasi serta mewawancarai responden dan informan yang terlibat dalam kontrak kerja konstruksi pembangunan Asrama Siswa MTsS Tgk. Chik. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pelaksana jasa konstruksi. Bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah pelaksana jasa konstruksi melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan kualitas yang diperjanjikan. Berdasarkan perjanjian penyedia jasa berkewajiban untuk memperbaiki ketidak sesuaian tersebut (berupa cacat material). Dalam penyelesaiannya pengguna jasa hanya melakukan teguran secara lisan dan melakukan penyelesaian secara musyawarah. Disarankan bagi para pihak untuk lebih mendalami pemahaman terhadap kontrak sebelum menandatangani kontrak. Kepada pihak pelaksana jasa konstruksi lebih teliti melihat kekurangan-kekurangan yang timbul dan menghindari terjadinya wanprestasi. disarankan kepada pengguna jasa untuk melakukan teguran secara tulisan dan resmi agar pelaksana jasa konstruksi tersebut mengetahui resiko yang timbul dari perbuatan wanprestasi.

Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Oleh BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Pegawai Kontrak (Para Medis) Yoan Ayu Febrian; Yusri Yusri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 4: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menentukan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Pada kenyataannya, pegawai kontrak RSUD dr. Fauziah tidak mendapatkan perlindungan hak melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Tujuan penulisan artikel ini yaitu untuk menjelaskan pelaksanaan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan terhadap pegawai kontrak, faktor-faktor penghambat, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pegawai kontrak untuk mendapatkan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan terhadap pegawai kontrak pada RSUD dr. Fauziah tidak dilaksanakan sama sekali sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Adapun faktor yang menyebabkan tidak dilaksanakan yaitu tidak adanya anggaran dana dari rumah sakit untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan, dan kurangnya pengawasan dari pihak Dinas Tenaga Kerja. Upaya hukum yang telah ditempuh yaitu melalui musyawarah untuk mufakat (bipartit) antara pegawai kontrak dengan pihak RSUD. Disarankan kepada RSUD dr. Fauziah agar mengikutsertakan seluruh pegawai kontraknya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.In article 99 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 13 of 2003 concerning Manpower stated that every workers/labor and their family shall entitle to obtain manpower social security. However, in fact that the contract employees at dr. Fauziah, Regional General Hospital are not acquire rights protection from The Employment Social Security Administration Body (BPJS Ketenagakerjaan) programs. This research aims to explain the social security implementation by BPJS Ketenagakerjaan against the contract employees, the resistor factors, as well as the legal efforts which are taken by contract employees to obtain social security from BPJS Ketenagakerjaan. The research method of this study is a empirical legal research method. The results of this research are the social security implementation by BPJS Ketenagakerjaan is not effectively implemented as regulated in the Manpower Law. The factors that caused the unimplemented BPJS Ketenagakerjaan programs are there is budgetless condition from hospital to pay the social security contribution fees, as well as the lack of surveillance from the Regional Office of Manpower. The taken legal efforts was from bipartite level between contract employees and Regional General Hospital stakeholders. It is advisable to Regional General Hospital dr. Fauziah stakeholders to engage all contract employees in the BPJS Ketenagakerjaan programs.

Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Suku Pakpak di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam Zuliadi Zuliadi; Teuku Muttaqin Mansur
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 4: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penulisan Artikel ini ialah untuk menjelaskan sistem kekerabatan masyarakat adat suku pakpak di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat adat suku pakpak di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, serta upaya penyelesaian sengketa dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat pada masyarakat adat suku pakpak di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yg terjadi dalam masyarakat. Sedangkan untuk melengkapi data juga dilakukan penelitian lapangan dengan teknik wawancara dengan responden dan informan yang kemudian digabungkan dengan data yang diproleh dan prilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kekerabatan menurut adat suku pakpak masih dipertahankan dan dilestarikan dengan baik, akan tetapi dalam hal pembagian harta warisan, telah terjadi pergeseran yang sebelumnya masih kuat mengikuti hukum adat, sekarang mengikuti hukum Islam seiring dengan masuknya hukum Islam dan juga perkembangan masyarakat. Oleh karena demikian, harta waris yang ditinggalkan oleh orang tua semuanya akan dibagikan kepada seluruh ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Penyelesaian sengketa dalam pembagian harta warisan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat dengan keluarga dan diputuskan dengan kesepakatan bersama. Diharapkan kepada masyarakat suku pakpak agar sistem kekerabatan tetap dipertahankan dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Kepada pihak pemerintah perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan tentang pembagian harta warisan baik dari segi hukum nasional maupun hukum Islam, dan agar penyelesaian sengketa dengan jalan musyawarah tetap dijadikan cara utama untuk menyelesaiakan sengketa mengenai pembagian harta warisan.

Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dan Akibat Hukumnya (Suatu Kajian Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara) Fitri Handayani; Muzakkir Abubakar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 4: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Dewantara, mengetahui faktor yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Dewantara mengangkat anak tanpa penetapan dari pengadilan, dan untuk mengetahui akibat hukum dari pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca peraturanperundang-undangan, karya ilmiah, pendapat para ahli dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak dilakukan dengan cara mengambil anak orang lain atau menerima penawaran mengadopsi anak dari orang tua yang kurang mampu perekonomiannya atau yang telah meninggal ayah/ibunya. Pengangkatan anak tersebut tidak melalui proses pengadilan, hanya kesepakatan antara orang tua kandung dan orang tua angkat. Faktor penyebab pelaksanaan pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku karena rendahnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pengangkatan anak yang baik dan benar. Kemudian dalam akta lahir dan kartu keluarga menunjukkan bahwa anak angkat tersebut diatasnamakan pada orang tua angkatnya sehingga mempunyai akibat hukum akan terputus nasab dengan orang tua kandungnya.Disarankan agar adanya perhatian dari pejabat setempat mengenai peristiwa dan perilaku yang terjadi pada masyarakatnya, karena jika adanya penyimpangan bisa langsung di cegah dan diperbaiki dan pelaksanaan pengangkatan anak tersebut sebaiknya sesuai peraturan perundang-undangan yaitu melalui lembaga hukum agar nantinya mendapat kepastian hukum dan bisa dipertanggung jawabkan. The purpose of this article is to know the implementation of the adoption of the child without the court's decision by the community of Dewantara sub-district, to know the factors that cause the community in Dewantara sub-district to appoint the child without the determination of the court, and to know the legal consequences of the adoption of the child without court decision. This study is empirical juridical, which uses a sociological juridical approach. This research data is obtained through field research and library research. Field research was conducted through interviews with respondents and informants. Library research is done by reading the legislation, scientific papers, opinions of experts and books related to this research. The results show that the adoption of a child is done by taking another child or receiving an offer to adopt a child from an underprivileged parent or who has passed away his / her mother. The appointment of the child does not go through litigation, only an agreement between the biological parent and the adoptive parent. Factors causing child adoption that are not in compliance with the prevailing regulations due to low public knowledge of proper and proper child adoption procedures. Later in the birth certificate and the family card indicates that the adopted child is on behalf of his adoptive parents so that the legal consequences will be disconnected nasab with his biological parents. It is suggested that the attention of local officials about the events and behavior that occur in the community, because if there are irregularities can be directly prevented and repaired and the implementation of the adoption of the child should be in accordance with the legislation that is through legal institutions so that later gets legal certainty and can be justified .

Perjanjian Konsinyasi Antara Produsen Kue Bolu Dengan Pihak Swalayan Di Kabupaten Aceh Besar Muhd. Al-Manfaluthy; Indra Kesuma Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 4: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana terjadinya perjanjian konsinyasi antara produsen kue bolu dengan pihak swalayan, menjelaskan penyebab terjadinya wanprestasi, dan menjelaskan penyelesaian wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dimana data dalam penulisan ini didapatkan dengan cara mengumpulkan data skunder meliputi Peraturan Perundang-Undangan, tinjauan kepustakaan, dan karya ilmiah, kemudian data primer meliputi data penelitian lapangan dengan cara mewawancara responden dan informan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara produsen kue bolu dengan pihak swalayan dilatarbelakangi oleh permintaan produsen kue bolu kepada pihak swalayan untuk menitipjualkan kue bolu kemudian diadakannya perjanjian konsinyuasi secara lisan dalam hubungan kerjasama antar keduanya, penyelesaian wanprestasi antara produsen kue bolu dengan pihak swalayan dilakukan dengan cara produsen mendatangi pihak swalayan, kemudian bernegosiasi selanjutnya pihak swalayan melakukan penundaan pembayaran agar tetap bisa dibayarkan, dan bentuk wanprestasi antara produsen kue bolu dengan pihak swalayan yaitu penundaan pembayaran oleh pihak swalayan, terlambat mengantarkan kue bolu ke swalayan oleh produsen, dan bangkrut dalam menjalankan usaha. Disarankan kepada pihak produsen kue bolu dan pihak swalayan untuk membuat perjanjian konsinyasi dalam bentuk tertulis agar suatu waktu apabila terjadi sengketa para pihak bisa mengacu pada bukti perjanjian yang telah disepakati bersama, kemudian disarankan kepada pihak swalayan untuk melakukan pembayaran kepada produsen kue bolu sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang telah disepakati bersama, dan juga kepada pihak produsen untuk memasukkan kue bolu sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Impor Yang Tidak Berlabel Halal Rizka Filza; Yusri Yusri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 4: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dijelaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Di dalam Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 69 Tahun 2016 juga dijelaskan setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak makanan yang tidak bersertifikat halal beredar di pasaran. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan perlindungan hukum kepada konsumen terhadap beredarnya makanan impor yang tidak bersertifikat halal, akibat hukum bagi pedagang yang memasarkan makanan impor yang tidak bersertifikat halal, upaya hukum yang dilakukan instansi terkait dalam menanggulangi beredarnya makanan impor yang tidak bersertifikat halal. Data dalam penelitian artikel ini diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan, yaitu dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian lapangan, yaitu dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen terhadap beredarnya makanan impor yang tidak berlabel halal belum terlaksana dengan baik, hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari pihak pelaku usaha yang memasarkan produk makanan yang belum memiliki label halal. Disamping itu konsumen, khususnya muslim kurang teliti dalam mengkomsumsi produk makanan yang berlebel halal. Akibat hukum terhadap pelaku usaha yang memasarkan makanan impor yang tidak berlabel halal secara hukum berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Jo Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pangan dapat dikenakan sanksi berupa teguran, denda dan penghentian sementara produksi atau peredaran serta penarikan produk oleh pelaku usaha. Upaya hukum yang dilakukan instansi terkait dalam menanggulangi beredarnya makanan impor yang tidak berlabel halal adalah dengan upaya preventif dan represif. Disarankan kepada Importir agar dapat mengurus sertifikat halal pada makanan impor tersebut agar para konsumen muslim tidak perlu takut untuk mengkonsumsinya. Kepada instansi terkait diharapkan lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang memasarkan makanan impor yang tidak berlabel halal tersebut.

Pengalihan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Melalui Pewarisan Widiya Fitrianda; Sri Walny Rahayu
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 4: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum kepada ahli waris terhadap pengalihan hak ekonomi pencipta lagu-lagu Aceh melalui pewarisan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC Tahun 2014), KUH Perdata, dan Hukum Islam serta untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan pelaksanaan pengalihan hak ekonomi pencipta lagu-lagu Aceh melalui pewarisan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan analisis dan pendekatan perbandingan. Data penelitian yuridis normatif berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan didukung oleh data primer di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum yang diberikan kepada ahli waris oleh UUHC Tahun 2014, KUH Perdata dan Hukum Islam sudah sangat baik, bahkan ketiga aturan ini saling menguatkan dalam memberikan perlindungan. UUHC Tahun 2014 mensyaratkan untuk memperoleh perlindungan karya cipta harus dicatatkan, namun pencatatan itu bersifat fakultatif sesuai dengan Konvensi Bern Tahun 1886 yang memberikan perindungan hak cipta secara automatic protection. Ketentuan lainnya yaitu pelanggaran hak cipta bersifat delik aduan. Aturan ini menyebabkan penegakan hukum hak cipta dari ahli waris menjadi tidak optimal karena selayaknya pencipta selama hidupnya memiliki kesadaran untuk mencatatkan hak ciptanya dalam hal ini lagu-lagu Aceh di Ditjen HKI. Hambatannya adalah ahli waris kurang memahami tentang hak cipta dalam hal ini lagu-lagu Aceh yang merupakan benda tidak bertubuh yang dapat dikuasai, anggapan masyarakat termasuk ahli waris terhadap hak cipta sebagai hak umum, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum hak cipta kepada ahli waris. Disarankan kepada ahli waris untuk lebih proaktif dalam melindungi hak ekonominya. Disarankan kepada PPNS HKI dan Penyidik Polri untuk terus memberikan perlindungan hak cipta melalui sosialisasi dan edukasi bagi pencipta, ahli waris, dan pengguna lagu-lagu Aceh serta mengadakan program dan pelatihan bagi pengembangan kemampuan dan keterampilan PPNS HKI dan Penyidik Polri. This study aimed to learn and elaborate the legal protection to the copyright inheritors of Acehnese songs based on the Act Number 28, 2014 pertaining Copyright Law (Copyright Law of 2014), Indonesian Civil Code and Islamic Law. It also aimed to learn and elaborate obstacles in implementing the transfer of song copyrights to the inheritors. This study employed the normative legal research method using analysis and comparative approach. The normative legal research looked at secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials as well as primary data in the field. This study shows that legal protections provided by the Copyright Law of 2014, Indonesian Civil Code, and Islamic Law to the copyright inheritors have been reasonably excellent. The three regulations support each other in providing the legal protection. The Copyright Law of 2014 requires the recipients to file the legal protection of copyright, but, following the 1886 Bern Convention, the records are facultative and provide automatic protection. Furthermore, copyright infringement can only be considered if someone files the case. These requirements diminish the enactment of copyright law since the songwriters need to file their copyright songs to the Directorate General of Intellectual Property Rights. Obstacles found in the study included lack of understanding toward song copyrights in which one may own immaterial objects, inheritor perception toward copyright as a public right, and lack of supervision and enforcement of copyright law toward the inheritors. It is necessary that the inheritors be more proactive in protecting their economic rights. Furthermore, the officials at the Intellectual Property Rights and police investigators need to socialize the copyright laws to the composers, inheritors, and users of Acehnese songs. Finally, the officials and police should also be given training programs to upgrade their skills.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. aceh besar, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA