Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Keperdataan.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5, No 1: Februari 2021"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI MURABAHAH PADA PT PRIORITAS ELEKTRONIKA DAN FURNITURE BANDA ACEH (Suatu Penelitian pada PT Prioritas Elektronika Dan Furniture Kota Banda Aceh) ]]>
<![CDATA[Tania Sal Sabila]]>;
<![CDATA[Yusri Yusri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 1: Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak - Tujuan dalam penulisan jurnal ini untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan akad jual beli murabahah, untuk mengetahui dan menjelaskan faktor terjadinya wanprestasi dalam akad jual beli murabahah, dan untuk mengetahui dan menjelaskan penyelesaian wanprestasi dalam akad jual beli murabahah pada PT Prioritas Elektronika dan Furniture Banda Aceh. Penulisan jurnal ini menggunakan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur dan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian lapangan guna memperoleh data primer yang didapatkan melalui proses wawancara dengan responden dan informan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad jual beli murabahah pada PT Prioritas Elektronika Dan Furniture Banda Aceh yakni, melalui beberapa tahap yaitu pemasaran barang, analisis data dan survey konsumen, penerimaan konsumen, pengecekan barang, dan pengantaran barang. Faktor terjadinya wanprestasi, faktor perusahaan yaitu perusahaan tidak teliti atau tidak cermat dalam melakukan analisis dan survey terhadap konsumen yang akan diberikan pembiayaan, faktor konsumen yaitu barang yang menjadi objek dari jual beli murabahah tersebut sudah dijual sebelum barang tersebut lunas. Adapun penyelesaian wanprestasi diatur didalam pasal 8 Perjanjian Jual Beli Murabahah yakni dengan cara musyawarah dan melalui BPSK. Disarankan kepada pihak konsumen untuk beritikad baik dan jujur dalam menjalankan pembiayaan konsumen agar pemenuhan prestasi dapat dilakukan dengan baik. Kepada pihak PT Prioritas Elektronika Dan Furniture Banda Aceh agar dapat lebih teliti dalam memeriksa dan menilai karakter konsumen dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah bagi perusahaan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB).]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN ASET DAN KEPEMILIKAN YAYASAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG YAYASAN (SUATU PENELITIAN DI YAYASAN GAJAH PUTIH TAKENGON KABUPATEN ACEH TENGAH) ]]>
<![CDATA[Pianamon Yudistira]]>;
<![CDATA[T Haflisyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 1: Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Yayasan sebagai badan hukum memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya dan mempunyai tujuan dan fungsinya yang bersifat sosial. Dalam Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan mengatur tentang pengelolaan aset dan kepemilikan yayasan, yang menjelaskan bahwa yayasan adalah milik tujuannya yaitu tujuan sosial, kemanusiaan, keagamaan dan pendidikan. Pada kenyataannya, aset dan pengelolaan Yayasan Gajah Putih Takengon selalu menjadi perdebatan tentang siapakah pemilik Yayasan Gajah Putih Takengon, apakah milik Pendiri, pemerintah daerah atau Masyarakat Aceh Tengah. Hal ini karena belum jelasnya status aset dan pengelolaan yayasan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Tentang Yayasan belum berjalan sebagaimana mestinya, karena pengelolaan dan kepemilikan aset yayasan masih belum ada kepastian antara organ yayasan, pemerintah daerah dan Masyarakat Aceh Tengah. Hal ini disebabkan karena kronologis dari awal pembentukannya tidak ada penegasan terhadap kepemilikan dan pengelolaan aset yayasan, adapun upaya yang dilakukan adalah melakukan penertiban aset dan peningkatan kapasitas organ yayasan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa telah terjadinya penyimpangan disebabkan alasan historis, politis dan lemahnya pengawasan pada Yayasan Gajah Putih Takengon yang bergerak dibidang sosial/pendidikan keagamaan. Adapun saran perlunya sosialisasi Undang-Undang Yayasan, dan perlunya dilakukan audit terhadap aset oleh Akuntan Publik secara berkala.]]>
<![CDATA[ANALISIS IMPLEMENTASI PENGAWASAN DAN PENATAAN JAMINAN PRODUK HALAL OLEH LPPOM MPU ACEH DIKAITKAN DENGAN DESTINASI WISATA HALAL ]]>
<![CDATA[Rica Ardila Putri]]>;
<![CDATA[Sri Walny Rahayu]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 1: Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ Abstrak – Pasal 10 Qanun Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa pengawasan dan penataan produk halal di Aceh dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Permusyawaratan Ulama (LPPOM MPU) Aceh sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat agar terselenggaranya produk halal secara merata di Kawasan Aceh, khususnya di Banda Aceh sebagai kota destinasi wisata halal. Dalam praktiknya pengawasan dan penataan produk halal yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh belum maksimal, dengan ditemukan pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi produk halal sehingga menimbulkan keresahan bagi konsumen. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengawasan dan penataan produk halal oleh LPPOM MPU Aceh yang telah diupayakan sesuai Pasal 5-15 Qanun SPJH, namun masyarakat belum merasakan manfaatnya secara optimal, berkeadilan dan memberikan kepastian hukum serta jaminan bagi masyarakat Aceh yang higienis dan baik bagi Kesehatan. Hambatan yang dialami yaitu kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk halal sehingga tidak terpenuhinya hak-hak konsumen, serta proses pengurusan sertifikasi halal yang lama dan Panjang.Kata Kunci : Pengawasan dan Penataan, LPPOM MPU, Jaminan Produk Halal, Wisata Halal.]]>
<![CDATA[WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA PAPAN BUNGA DI KECAMATAN SYIAH KUALA, BANDA ACEH ]]>
<![CDATA[Munawir Mirza]]>;
<![CDATA[Syamsul Bahri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 1: Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perjanjian sewa menyewa papan bunga dibuat atas dasar saling percaya dan dilakukan secara lisan. Hal ini menyebabkan timbul berbagai masalah dikarenakan dalam pelaksanaannya masih ada pihak yang tidak memahami kewajibannya. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan bagaimana perjanjian sewa menyewa papan bunga dilaksanakan, bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa papan bunga, dan menjelaskan bagaimana cara penyelesaian wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan data dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian sewa menyewa papan bunga dilakukan secara lisan. Bentuk wanprestasi dalam perjanjian ini adalah tidak dibayarnya uang sewa sama sekali oleh penyewa dan yang menyewakan terlambat mengantar papan bunga ke tempat tujuan. Wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa papan bunga diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Disarankan kepada para pihak agar menerapkan kedisiplinan dalam pelaksanaan kewajiban dan dalam penyelesaian wanprestasi harus melibatkan pihak mediator.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN TERHADAP PRODUK BERBAHAN DASAR MELAMIN DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN PERSYARATAN MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA DI KOTA BANDA ACEH ]]>
<![CDATA[Taufik Andrian]]>;
<![CDATA[Sri Walny Rahayu]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 1: Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak - Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan hak konsumen adalah untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Namun pada praktiknya masih terdapat pelaku usaha yang belum melindungi hak konsumen yang telah di jelaskan di dalam pasal 4 UUPK. Di dalam pratik jual beli kemasan pangan berbahan melamin di Kota Banda Aceh masih banyak pelaku usaha menjual kemasan pangan berbahan melamin tidak memiliki SNI (Standar Nasional Indonesia) yang dapat membahayakan konsumen dalam segi kesehatan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan. alasan-alasan yang menyebabkan kemasan pangan berbahan melamin diperjual belikan di Kota Banda Aceh, mekanisme pengawasan yang telah dilakukan oleh instansi berkaitan dengan perlindungan konsumen kepada pelaku usaha kemasan pangan berbahan melamin di Kota Banda Aceh, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi hak konsumen kemasan pangan berbahan melamin di Kota Banda Aceh.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis Normatif, data yang digunakan berdasarkan kepada penelitian kepustakaan (library research) dan lapangan (field research). Kemudian data yang didapatkan dianalisis menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statute Aprroach), untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk karya tulis skripsi.Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan, alasan-alasan terjadinya penjualan produk kemasan pangan berbahan melamin tidak memiliki SNI, karena besarnya permintaan dari konsumen itu sendiri sehingga mendukung pelaku usaha untuk terus memasok produk melamin tersebut, dan didukung dengan kurangnya pengawasan pemerintah terhadap perdagangan produk melamin tersebut, sehingga pelaku usaha secara bebas dapat menjual kemasan pangan tidak memiliki SNI. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa. Upaya yang telah dilakukan untuk melindungi konsumen adalah dengan memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada konsumen.Disarankan kepada konsumen untuk lebih memilih kemasan pangan melamin yang memiliki label SNI. Disarankan kepada pemerintah untuk memberikan kewenangan pengawasan kepada setiap Disperindag Kabupaten Kota sehingga tugas pengawasan dapat berjalan secara efektif. Disarankan kepada YaPKA lebih mempromosikan YaPKA kepada masyarakat, menyediakan sebuah kantor dan memiki beberapa anggota yang tetap.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN PENGUSAHA WARUNG KOPI DI KOTA BANDA ACEH ]]>
<![CDATA[Tajus Subki]]>;
<![CDATA[Darmawan Darmawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 1: Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[- Berdasarkan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerjayang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha warung kopi yang ada di kota banda aceh khusunya di kecamatanUlee Kareng dan Lueng Bata itu hanya memuat ketentuan-ketentuan seperti jadwal kerja, jumlah gaji dan tanggal diberikan gaji akan tetapi dalam pelaksanaannya para pihak tidak melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang telah disepakati pada perjanjian awal sehingga terjadi wanprestasi. Penelitian jurnal ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha warung kopi itu dibuat secara lisan bukan dalam bentuk tertulis. Hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan perjanjian tidak hanya muncul dari pengusaha saja tetapi juga dari pihak pekerja, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian seperti menciptakan suasana kerja yang menarik dan nyaman, memberikan teguran, dan melakukan musyawarah.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PROSES PENGANGKATAN ANAK DI LUAR PENGADILAN (Suatu Penelitian di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah) LEGAL PROTECTION IN THE PROCESS OF ADOPTING A CHILD OUTSIDE THE COURT (A Research in the District Bukit Bener Meriah) ]]>
<![CDATA[Rizkina Mewahni]]>;
<![CDATA[Mustakim Mustakim]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 1: Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak - Pelaksanaan pengangkatan anak diatur dalam “Undang-UndangNomor 35Tahun2014” Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor23 Tahun2002 Tentang PerlindunganAnak Jo PeraturanPemerintah Republik Indonesia “Nomor 54Tahun2007 Tentg Pelksanaan PengangktanAnak. Penelitian inibertujuan utuk megetahui prosedur pengagkatan anakdalam masyarakat adat di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, faktor penyebab masyarakat melakukn pengagkatan anak tanpapenetapan pengadilan, serta akibat hokum terhadap anak angkat yang tidak ditetapkan oleh pengadilan.Jenis penelitian yng digunakanadalah penelitian yuridisempiris. Peelitian inidilakukan degan cara mecockn bahan-bahan hukum (yng merupakan datasekunder) dngan dataa primere yag diperolehdari penelitian lapangan yakni dari hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan atas adat kebiasaan yang timbul pada masyarakat sesuaidenganPsal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor “54 Tahun2007” Tentang Pengangkatan Anak, namun tidak melalui penetapan pengadilan. Disarankan agar peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus memiliki sanksi mengenai akibat hokum apabila orang tua angkat mendaftarkan anak angkat sesuai nama mereka bukan nama orang tua kandung anak angkat, dan juga pemerintah harus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai peraturan pengangkatan anak yang harus dihadiri oleh seluruh masyarakat yang ada di desa tersebut dan pendaftaran akta kelahiran beserta Kartu Keluarga (KK) anak tersebut harus sesuai dengan rekomendasi bidan setempatKata Kunci : Perlindungan Hukum,Pengangkatan Anak]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS HAK PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA ]]>
<![CDATA[Mursalin Mursalin]]>;
<![CDATA[Kadriah Kadriah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 1: Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini berjudul tinjauan yuridis hak paten sebagai objek jaminan fidusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan prosedur pengikatan hak paten apabila dipergunakan sebagai objek jaminan fidusia, dan untuk menjelaskan mekanisme eksekusi hak paten sebagai objek jaminan fidusia jika debitur cidera janji. Metode dalam penelitian artikel ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan mengkaji dan menganalisis suatu penelitian hukum dengan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, majalah dan surat kabar, dan jurnal hukum serta sumber lainnya yang sesuai atau memiliki relevansi dengan penulisan artikel ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa hak paten sebagai suatu objek jaminan fidusia diperbolehkan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia, dan pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur benda yang bisa dipergunakan sebagai suatu objek jaminan fidusia karena mempunyai nilai ekonomis dan dapat dialihkan. Namun Undang-Undang Jaminan Fidusia belum mengatur secara lengkap mengenai tata cara terhadap pengikatan dan mekanisme eksekusi hak paten sebagai objek dalam jaminan fidusia. Sehingga mengakibatkan terhadap hak paten sulit dilakukan pengikatan dan eksekusi jika dijadikan objek jaminan kredit. Selama Undang-Undang Paten diterbitkan, sampai sekarang tidak ada yang menjaminkan hak paten sebagai suatu objek jaminan fidusia di Aceh, ini disebabkan hak paten belum dapat diterima sebagai objek pelunasan hutang di bank. Kepada pembentuk undang-undang disarankan untuk merevisi Undang-Undang Jaminan Fidusia agar menyesuaikan dan mengikuti perkembangan yang terdapat dalam Undang-Undang Paten.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN TERHADAP PENYEDIAAN FASILITAS RAMAH DISABILITAS (Suatu Penelitian Di PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Kota Sabang) ]]>
<![CDATA[Teuku Amirul Muhaimin]]>;
<![CDATA[Kadriah Kadriah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 1: Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ Abstrak - BerdasarkanPasal 42 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, perusahaan angkutan di perairan wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak dibawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjutusia. Dan perlindungan terhadap konsumen kaum penyandang disabilitas perlu diberikan, diantaranya hak untuk diperlakukan dan dilayani dengan benar, jujur dan tidak diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam kenyataan di lapangan ditemukan belum terpenuhinya fasilitas khusus tersebut. Hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen penyandang disabilitas belum dilaksanakan secara maksimal. Pelaku usaha masih belum melaksanakan kewajiban dalam pemenuhan fasilitas khusus karena terhambat oleh beberapa hal yang menjadi kendala. Upaya pelaku usaha dalam hal tidak terpenuhinya hak konsumen penyandang disabilitas adalah mencoba untuk memenuhi hak konsumen penyandang disabilitas, namun hal tersebut membutuhkan jangka waktu yang panjang. Disarankan kepada konsumen disanilitas untuk lebih sadar akan hak nya, serta pelaku usaha dan pemerintah untuk sama-sama mengimplementasikan aturan hukum perlindungan konsumen serta undang-undang pelayaran, dan diharapkan kepada pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha atas penyediaan fasilitas khusus secara berkala, apabila dalam kurun waktu tertentu masih belum terpenuhi maka hendaknya dapat dijatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha dapat berupa sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha.]]>
<![CDATA[HARMONISASI DAN SINKRONISASI FASILITAS PENANAMAN MODAL PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DI PROVINSI ACEH ]]>
<![CDATA[Farah Diba]]>;
<![CDATA[Azhari Yahya]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 1: Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak – Dilakukannya penelitian ini guna menjelaskan pengaturan secara detail fasilitas penanaman modal di Provinsi Aceh sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan penyesuaian fasilitas penanaman modal di Provinsi Aceh pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dari bahan terkumpul diperoleh bahwasannya fasilitas penanaman modal yang dialokasikan oleh pemerintah Aceh “dianggap” kurang memadai yang mengakibatkan keraguan para investor melakukan aktivitas penanaman modal di Provinsi Aceh, salah satu contohnya adalah kurangnya insentif untuk perusahaan eksisting di KEK ARUN dan besarnya pajak bahan mineral. Faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi juga diakibatkan Aceh sendiri belum mempunyai aturan khusus terkait besaran jumlah fasilitas penanam modal yang diberikan. Kemudian pemerintah Aceh belum melakukan harmonisasi dan sinkronisasi pemberian fasilitas penanaman modal seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Disarankan kepada pemerintah Aceh untuk menyusun peraturan gubernur berkaitan dengan penambahan fasilitas penanaman modal, seperti keringanan pajak bagi para penanam modal dan mengurangi besaran pajak. Upaya ini berlandaskan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja dimana mengharuskan pemerintah daerah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi setiap peraturan daerah/ peraturan kepala daerah. Kata Kunci : Fasilitas Penanaman Modal, Harmonisasi, Penanaman Modal, Sinkronisasi, Undang-Undang Cipta Kerja.]]>
