Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Keperdataan.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 7, No 1: Februari 2023"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH ANTARA PEMILIK LAHAN PENDERESAN GETAH PINUS DENGAN KOPERASI SARA ATE (STUDI KASUS DI LAHAN GETAH PINUS DI KABUPATEN GAYO LUES) ]]>
<![CDATA[Eza Rizky Ananda Arbi]]>;
<![CDATA[Mustakim Mustakim]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 1: Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa lahan, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa lahan dan upaya penyelesaian atas wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa lahan pertanian getah pinus antara pemilik lahan pohon pinus dengan Koperasi Sara Ate Kabupaten Gayo Lues. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk wanprestasi yang di lakukan pemilik lahan kepada Koperasi Sara Ate adalah sengaja menggunakan lahan yang telah di sewakan dengan menanam tumbuhan lain yaitu Serai Wangi dan melakukan penderesan getah pinus di lahan yang telah di sewakan, Faktor penyebab terjadinya wanprestasi karena unsur kesengajaan pemilik lahan yaitu melakukan penderesan karena kekurangan pemasukan karena jumlah getah pinus yang ia punya terlalu sedikit sedangkan pemilik lahan harus mengejar target produksi dan menanggung banyak kebutuhan dan untuk membayar gaji para pekerja di perusahaan getah pinus yang ia kelola. Upaya penyelesaian terhadap wanprestasi antara pemilik lahan dengan Koperasi Sara Ate adalah dengan dua cara yaitu mengadakan perubahan atas isi perjanjian dan dengan melakukan perdamaian. Disarankan Koperasi Sara Ate kedepannya lebih menjelaskan tentang perjanjian sewa menyewa terhadap lahan penderesan getah pinus tersebut lebih terperinci seperti apa yang boleh dan tidak boleh di lakukan kedua belah pihak saat perjanjian sewa menyewa itu berlangsung.Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Sewa Tanah, Getah Pinus]]>
<![CDATA[WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK PASCA BAYAR PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala) ]]>
<![CDATA[M. Fauzan Rizqullah]]>;
<![CDATA[A. Malik Musa]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 1: Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan faktor-faktor terjadinya wanprestasi oleh pelanggan, bentukbentuk wanprestasi, dan mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik pasca bayar pada masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor-faktor wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan pasca bayar PT. PLN (Persero) yaitu menurunya pendapatan ekonomi, pemakaian listrik mengalami peningkatan selama pandemi Covid-19, kelalaian dalam membayar tagihan listrik tiap bulan, adanya keperluan yang mendesak, dan rumah pelanggan listrik menjadi objek sengketa. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi lebih banyak dilakukan oleh pelanggan daripada PT. PLN (Persero) seperti pelanggan tidak tepat waktu membayar tagihan listrk dan pelanggan menunggak atau tidak membayar sama sekali tagihan listrik. Upaya hukum yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) dalam menyelesaikan wanprestasi merujuk pada aturan yang berlaku seperti apabila pelanggan terlambat selama 1 (satu) bulan membayar tagihan listrik maka daya MCB akan diturunkan, terlambat 2 (dua) bulan membayar tagihan listrik maka listrik akan diputuskan sementara, dan menunggak 3 (tiga) bulan membayar tagihan listrik maka MCB akan dibongkar yang artinya aliran listrik diputuskan total. Disarankan kepada PT. PLN (Persero) dapat memberikan penangguhan pembayaran terhadap pelanggan yang terdampak ekonomi Covid-19 serta memasukan “pandemi dan epidemi” sebagai kategori force majeure pada isi SPJBTL. Kepada calon pelanggan kiranya memahami isi perjanjian sebagaimana terdapat pada SPJBTL sebelum berlangganan listrik PT. PLN (Persero). Kepada PT. PLN (Persero) agar dapat memastikan surat peringatan sampai dan dibaca oleh pelanggan.Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Tenaga Listrik, Pasca Bayar, Pandemi Covid-19.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL PADA CV. SULTAN ACEH GROUP DI KOTA BANDA ACEH ]]>
<![CDATA[Rizki Munandar]]>;
<![CDATA[Indra Kesuma Hadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 1: Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak – Penelitian ini menjelaskan jenis-jenis wanprestasi pada perjanjian sewa mobil di CV. Sultan Aceh Group di Kota Banda Aceh, menjelaskan sebab terjadinya wanprestasi di CV. Sultan Aceh Group di Kota Banda Aceh, dan bagaimana penyewa dapat mengatasi wanprestasi saat menyewa mobil dari CV. Grup Sultan Aceh di Kota Banda Aceh. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu kategori yang termasuk dalam penelitian ini. Untuk penelitian ini, materi dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan tinjauan literatur. Dari penelitian diperoleh hasil wujud wanprestasi pada CV. Sultan Aceh Group di Kota Banda Aceh adalah Penyewa gagal mengembalikan kendaraan sebelum batas waktu sewa, membawa kendaraan ke luar kota yang melanggar sewa, dan memberikan kendaraan kepada pihak ketiga untuk digadaikan. Hal yang menyebabkan terjadinya wanprestasi adalah perjanjian sewa yang sering dilakukan secara lisan dan semata-mata atas dasar kepercayaan. Penyelesaian masalah berdasarkan musyawarah dan mufakat akibat wanprestasi penyewa selama pemenuhan sewa dipandang lebih berhasil dan efisien dalam menyelesaikan konflik antara para pihak.Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Sewa Menyewa.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PADA PELAYANAN KESEHATAN GIGI YANG DILAKUKAN OLEH TUKANG GIGI (Suatu Penelitian Kota Banda Aceh) ]]>
<![CDATA[Cut Siti Ulyana]]>;
<![CDATA[Ilyas Ilyas]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 1: Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak– Pasal 6 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang pembinaan, pengawasan dan perizinan, pekerjaan tukang gigi dimana disebutkan bahwa pekerjaan tukang gigi yang membuat denture yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan dan memasang gigi palsu atau denture sebagian yang terbuat dari bahan heat curing acrylic dengan tidak menutupi sisa akar gigi. Dalam praktiknya masih ada tukang gigi yang memasang behel dan melakukan pemutihan gigi tanpa izin namun konsumen tidak menindak lanjuti ke proses penyelesaiannya diranah hukum. Tujuannya untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa pelayanan kesehatan gigi yang dilakukan oleh tukang gigi tanpa izin, faktor penyebab tukang gigi masih menjalankan praktiknya walaupun telah dilarang oleh undang-undang dan upaya hukum yang dilakukan komsumen untuk melindungi haknya dari tindakan tukang gigi yang melakukan perbuatan melawan hukum Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen yang dilakukan oleh tukang gigi tanpa izin. Faktor penyebab tukang gigi masih menjalankan praktiknya ialah diakarenakan faktor ekonomi, kurangnya pengetahuan dan biaya yang murah. Upaya hukum yang dilakukan konsumen untuk melindungi haknya ialah melaporkan ke Dinas Kesehatan. Disarankan Kepada tukang gigi dapat melakukan tindakan medis sesuai dengan undang-undang, mengikuti pembinaan skill terhadap profesi tukang gigi oleh pemerintah setempat dan kepada tukang gigi juga dapat mengurus kembali masa perpanjangan izin praktik. Sedangkan untuk konsumen diharapkan bijak dan lebih berhati-hati. Kepada dinas kesehatan harus menegur dengan serius dalam peneguran dikarenakan ini menyangkut dengan kesehatan konsumen.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Pelayanan Kesehatan Gigi]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN PEMEGANG HAK MEREK TERKENAL YANG DIPALSUKAN DAN DIBAJAK DALAM PERDAGANGAN DI DUNIA MAYA ]]>
<![CDATA[Ioshah Raseuki Mukhlis]]>;
<![CDATA[Sri Walny Rahayu]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 1: Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak - Penelitian ini bertujuan menjelaskan perlindungan hak merek terkenal yang dipalsukan dan dibajak dalam perdagangan di dunia maya, menjelaskan hambatan dan tantangan bagi pemegang hak merek terkenal dalam melindungi haknya dan menjelaskan penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh para pihak. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hak merek terkenal yang diperdagangkan di dunia maya dalam UU MIG belum memberikan kepastian hukum secara optimal karena belum mengatur definisi merek terkenal secara terminologi, kriteria merek terkenal, dan perlindugan terhadap hak merek terkenal di dunia maya. Hambatan bagi pemegang hak merek terkenal dalam melindungi haknya adalah kerugian yang dialami pemegang hak merek terkenal, keterbatasan negara dalam melakukan penegakan hukum, pasar yang sangat luas di dalam dunia maya, serta minat masyarakat dan besarnya peluang dalam perdagangan dan tantangannya adalah ketidaktegasan pemerintah dalam mengatasi pemalsuan dan pembajakan merek terkenal di dunia maya sesuai dengan Paris Convention. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui Pengadilan Niaga atau arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa serta upaya lain pemerintah yaitu penandatanganan Nota Kesepaham antara Kemenkumham dan Kominfo serta antara pemerintah dengan pemilik marketplace dengan melakukan penutupan situs perdagangan barang merek palsu dan bajakan. Disarankan kepada pemerintah untuk merevisi UU MIG sehingga dapat menjamin kepastian hukum kepada pemegang hak merek terkenal di dunia maya. Diharapkan kepada pelaku usaha untuk menghargai dan tidak memperdagangkan merek terkenal yang dipalsukan dan dibajak. Disarankan kepada pemerintah agar lebih tegas dan serius dalam mengoptimalkan perangkat hukum serta memberikan sosialisasi maupun edukasi ke setiap elemen masyarakat guna meminimalisir terjadinya pemalsuan dan pembajakan merek terkenal di dunia maya.Kata Kunci: Hak Merek, Perdagangan, Dunia Maya.]]>
<![CDATA[CERAI GUGAT DENGAN ALASAN EKONOMI DI MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH ]]>
<![CDATA[Maulida Fitria]]>;
<![CDATA[Wardah Wardah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 1: Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak – Penelitian ini tujuannya menerangkan faktor-faktor penyebab isteri melakukan cerai gugat dengan alasan ekonomi dan peninjauan hakim didalam menetapkan kasus tuntutan perceraian dengan alasan ekonomi. Hasil studi memperlihatkan bahwasanya tuntutan perceraian dengan alasan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pendapatan suami yang tidak menentu, suami tidak punya pekerjaan, pendapatan/penghasilan suami yang kecil, hingga suami tidak menafkahi istri serta anak-anaknya. Peninjauan Hakim didalam menetapkan kasus tuntutan perceraian dengan dasar ekonomi adalah berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terjadi di persidangan, yaitu Hakim mempertimbangkan masa depan penggugat dan anak-anaknya lebih baik jika pasangan suami isteri tersebut bercerai. Hakim dalam putusannya mempertimbangkan unsur kemaslahatan (kebaikan) bagi kedua belah pihak yang bercerai. Disarankan kepada pasangan suami isteri agar menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga dengan cara melahirkan ikatan komunikasi yang bagus dengan pasangannya serta bermusyawarah dengan cara keluarga dengan tidak melanggar hukum positif. Kemudian tugas keluarga begitu diperlukan guna mendapatkan saran dan menjadi penengah atas permasalahan yang terjadi antara suami isteri.Kata Kunci: Cerai, Alasan Ekonomi, Mahkamah Syar’iyah.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI ONLINE SISTEM RESELLER (Suatu Penelitian di Kecataman Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara) ]]>
<![CDATA[Saiful Haris]]>;
<![CDATA[Khairani Khairani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 1: Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan pelaksanaan jual beli secara online melalui sistem reseller, perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan karena kurangnya informasi atas barang dalam jual beli online sistem reseller, dan langkah yang dilakukan reseller dalam menghadapi keluhan terhadap barang oleh konsumen. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan jual beli online sistem reseller pada tahapan promosi reseller tidak mencantumkan informasi mengenai spesifikasi barang sehingga tidak terpenuhinya hak konsumen sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen masih belum berjalan dengan baik, konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum preventif berupa informasi mengenai spesifikasi barang sesuai dengan Pasal 7 huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa kewajiban reseller untuk memberikan informasi kepada konsumen. Langkah reseller untuk menanggapi keluhan dari konsumen adalah dengan mendengarkan terlebih dahulu keluhan dari konsumen, setelah itu reseller menyelesaikan secara non-litigasi dengan cara bermusyawarah secara damai dengan konsumen terkait bagaimana penyelesaian masalahnya. Disarankan kepada reseller untuk mencantumkan informasi mengenai spesifikasi barang pada postingan barang yang dijualnya, konsumen harus lebih cerdas dan cermat dalam berbelanja online serta lebih memperhatikan hak dan kewajibannya seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan penyelesaian masalah secara non-litigasi sebaiknya diterapkan oleh reseller dengan tentu memperhatikan persetujuan konsumen dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Jual Beli, Online, Reseller]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN YANG DISAJIKAN TIDAK SESUAI DENGAN FOTO MENU DI RUMAH MAKAN ]]>
<![CDATA[Nurul Qumairah]]>;
<![CDATA[Susiana Susiana]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 1: Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak– Makanan yang disajikan oleh rumah makan harus sesuai dengan foto menu yang diiklankan oleh rumah makan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Namun demikian dalam pelaksanaannya, masih ada rumah makan yang menyajikan menu yang tidak sesuai dengan iklan foto menu dari rumah makan tersebut. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab pelaku usaha rumah makan menyajikan makanan tidak sesuai dengan foto menu, menjelaskan perlindungan konsumen terhadap penyajian makanan yang tidak sesuai dengan foto menu oleh rumah makan dan menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila makanan yang disajikan tidak sesuai dengan foto menu. Berdasarkan hasil penelitian faktor penyebab pelaku usaha rumah makan menyajikan makanan tidak sesuai dengan foto menu ialah pelaku usaha menganggap masalah tersebut merupakan suatu hal yang tidak penting untuk dipermasalahkan oleh konsumen, ketidaktersediaannya bahan makanan di rumah makan tersebut dan ketidaktahuan pelaku usaha terhadap undang-undang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen terhadap penyajian makanan yang tidak sesuai dengan foto menu oleh rumah makan ialah konsumen dilindungi oleh pasal 4 No. 8 Tahun 1999 tentang UUPK.Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila makanan yang disajikan tidak sesuai dengan foto menu ialah konsumen dapat melaporkan hal ini kepada YAPKA. Disarankan kepada pelaku usaha dapat menyajikan makanan yang sesuai dengan foto menu yang ditampilkan dan juga pelaku usaha dapat menampilkan foto real makanan dari rumah makan yang bukan diambil dari internet.Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Foto Menu, Rumah Makan]]>
<![CDATA[STATUS HUKUM TALAK DI LUAR PENGADILAN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA ]]>
<![CDATA[Haniful Huda]]>;
<![CDATA[Syamsul Bahri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 1: Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak - Penelitian ini bertujuan menjelaskan status hukum talak di luar pengadilan menurut hukum positif di Indonesia, dan upaya penyelesaian hukum terhadap perceraian yang dilakukan di luar pengadilan. Hasil penelitian bahwa status hukum talak di luar pengadilan menurut hukum positif di Indonesia tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sekalipun fiqh mengatakan sah talak di luar pengadilan. Hal tersebut karena maslahat yang ditimbulkan apabila ṭalak dijatuhkan seorang suami di depan sidang pengadilan lebih besar dibandingkan muḍaratnya. Terkait upaya penyelesaian hukum perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, maka mediasi non litigasi dapat dilakukan dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan tujuan menggagalkan perceraian dan mendamaikan kedua belah pihak sebelum terjadinya proses perceraian di pengadilan. Namun mediator hanya sebagai penengah dan tidak berhak Disarankan kepada pihak suami istri yang akan bercerai agar proses perceraian dilakukan di depan pengadilan sesuai dengan pengaturan hukum positif di Indonesia karena pada dasarnya hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, dan kepada pemerintah desa, tokoh agama atau pemangku adat yang mendapatkan kepercayaan pasangan suami istri dalam menyelesaikan perceraian di luar pengadilan disarankan agar tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang larangan perceraian di luar pengadilan.Kata Kunci: Status Hukum, Talak, Pengadilan, Hukum Positif.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM JUAL BELI LAPTOP BUKAN BARU MELALUI E-COMMERCE TOKOPEDIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Yasir Aulia]]>;
<![CDATA[Eka Kurniasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 1: Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli laptop bukan baru melalui e-commerce Tokopedia dan untuk menjelaskan penyelesain sengketa dalam hal terjadinya kerugian dalam jual beli laptop bukan baru melalui e-commerce Tokopedia. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pada Pasal 4 huruf h UUPK bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Pasal 3 Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengenai prinsip yang harus diperhatikan oleh para pihak yang melaksanakan perdagangan melalui sistem elektronik. Dalam menyelesaikan sengketa transaksi jual beli laptop bukan baru melalui e-commerce Tokopedia, upaya Tokopedia melindungi konsumen dan pelaku usaha dengan menyediakan pusat resolusi bagian dari Terms Condition bentuk kesepakatan yang sah antara pengguna dengan Tokopedia. Bagi konsumen diharapkan untuk teliti dan selektif terutama membeli melalui e-commerce, disarankan untuk melihat terlebih dahulu rating toko e-commerce tersebut dan melihat review barang dari pembeli sebelumnya. Tokopedia selaku penyedia layanan jual beli secara online diharapkan lebih selektif dalam mengawasi pelaku usaha yang sering diadukan oleh konsumen dari segi rating dan ulasan agar tidak terjadian kerugian bagi konsumen lain.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Jual Beli, Tokopedia]]>
