cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rizanizarli
Contact Email
rizanizarli@unsyiah.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Editorial Address
Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran
Published by Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
ISSN : 14126303     EISSN : 2549001X     DOI : 10.18592/sjhp.v22i1.4843
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Syariah specializes on Law and Islamic law, and is intended to communicate original research and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 19, No 2 (2019)" : 14 Documents clear
Hand Cut Sentence for Corruptors (Thematic Study of Tafsir Ahkam Surah Al-Maidah Verse 38) Firqah Annajiyah Mansyurah
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.946 KB) | DOI: 10.18592/sjhp.v19i2.3277

Abstract

Abstract: Corruption is one of the most hated and combated criminal acts, because corruptors are grasped as taking away people’s welfare. At present, the penalties for corruptors are considered too light, so that many people think corruptors had better punished by cutting their hands. The call to enforce the law of cutting hands on perpetrators of corruption gets an idea from the law for thieves as stated in the Alquran surah Al-Maidah verse 38. But the big question is whether corruptors can be associated to the terms of the thief so that they can be punished by hand. Therefore the author feels the need for a thematic study of the interpretation of the Alquran surah Al-Maidah verse 38 in order to answer this question, in order to get clarity whether the meaning of theft can be equated with acts of corruption. The method that author use in this paper is a qualitative descriptive study with the main references to book of interpretations, hadis books and fiqh books relating to the law of cutting hands. The results of the study that author get, it turns out Al-Maidah verse 38 cannot be applied to criminal acts of corruption because the term thief in the verse is not the same as the corruptor. Keywords: sharia law, corruptors, cutting hands, tafsir ahkam Abstrak: Korupsi adalah salah satu tindakan pidana yang paling dibenci dan diperangi, karena koruptor dianggap merenggut kesejahteraan rakyat banyak. Saat ini, hukuman untuk koruptor dianggap terlalu ringan sehingga banyak orang berpendapat agar koruptor dihukumi dengan hukuman potong tangan. Seruan untuk memberlakukan hukum potong tangan pada pelaku korupsi mendapat gagasan dari hukum bagi pencuri seperti yang telah tertuang pada Alquran surah Al-Maidah ayat 38. Namun yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah koruptor bisa disamakan seperti term pencuri pada ayat tersebut sehingga bisa diberikan hukuman potong tangan. Oleh karena itu penulis merasa perlunya kajian tematik tafsir Alquran surah Al-Maidah ayat 38 guna menjawab pertanyaan tersebut, agar mendapatkan kejelasan apakah makna pencurian bisa disejajarkan dengan perbuatan korupsi. Metode yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan rujukan utama kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis dan kitab fikih yang berkaitan dengan hukum potong tangan. Hasil kajian yang penulis dapatkan, ternyata Al-Maidah ayat 38 tidak bisa diterapkan pada tindak pidana korupsi karena term pencuri pada ayat tersebut tidaksama dengan koruptor.
A Party's Recall Right in the Concept of Democratic Country Shevierra Danmadiyah; Xavier Nugraha; Sayyidatul Insiyah
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.496 KB) | DOI: 10.18592/sjhp.v19i2.3184

Abstract

Abstrak: Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis. Salah satu konsekuensi yuridis dianutnya sistem demokratis tersebut adalah adanya pemilihan umum, termasuk dalam hal ini adalah pemilihan anggota legislatif, khususnya DPR dan DPRD. Sebagaimana konstitusi yang mengamanahkan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, maka partai politik memiliki peranan yang besar dalam menentukan siapa-sapa saja yang akan mewakili partai dalam kursi parlemen. Salah satu wewenang yang dimiliki oleh partai politik adalah terkait adanya hak recall. Namun, keberadaan hak recall tersebut masih menimbulkan beberapa perdebatan. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana keberadaan hak recall partai politik dalam konsep negara demokrasi? dan 2) Bagaimana implementasi hak recall partai politik di Indonesia? Penelitian ini dilakukan dengan penelitian normatif, dengan mengaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan ataupun bahan hukum lain yang berkaitan dengan hak recall. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan pembahasan konsep hak recall, hak recall ternyata tidak sesuai dengan konsep negara demokrasi. Sekalipun hak recall merupakan kewenangan partai politik, namun hak recall tersebut pada hakikatnya telah mengkhianati konstituen yang telah memberikan legitimasinya terhadap anggota partai politik untuk menjadi wakil di parlemen.Kata Kunci: hak recall, partai politik, pemilu, demokrasi. Abstract: Indonesia is a democratic law state. One of the legal consequences of the democratic system adopted by Indonesia is general elections, including the election of legislators, specifically the DPR and DPRD. As the Indonesia constitution mandates that election participants to elect members of the DPR and DPRD are political parties, then political parties have a large role in determining who will represent the party in the parliament. One of the authorities possessed by political parties is related to recall rights. However, the existence of recall rights is still involves several considerations. Based on this fact, the problems in this study are: 1) How is the existence of the political party recall rights regarding to the concept of a democratic law state? and 2) How is the implementation of recall rights of political parties in Indonesia? This research was conducted by normative research, by reviewing and analyzing statutory regulations or other materials relating to the recall rights. This study uses a statute approach, conceptual approach, and case approach. Based on the result of this study, it found that indeed, the recall rights is incompatible with the concept of a democratic state. Even though the recall rights is the authority of a political party, the recall rights has essentially betrayed the constituents who have given the legitimacy for the political party’s member to become the member of the parliaments. Keywords: recall rights, political party, elections, democracy.
(العلاقات الدوليةوقت الحرب في نظر القانون الدولي العامي والفقه الإسلامي (دراسة مقارنة Yudhi Achmad Bashori
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (357.558 KB) | DOI: 10.18592/sjhp.v19i2.3136

Abstract

 Abstrak: Agama Islam telah sebagai agama yang komprehensif telah menetapkan prinsip-prinsip dasar norma yang mengatur tentang hubungan antar manusia termasuk di dalamnya hubungan antar bangsa dan antar negara yang kemudian kita sebut sebagai hukum internasional. Penelitian ini disusun oleh penulis berdasarkan atas semakin banyaknya pertikaian perselisihan antar bangsa yang terjadi. Adapun masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai prinsip hubungan internasional dalam waktu damai dan perang menurut pandangan hukum Islam. Pembahasan dalam penelitian berjenis kualitatif ini diawali dengan pembahasan sederhana tentang hubungan internasional menurut hukum internasional konvensional. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan hubungan internasional saat perang menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatifPenelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Islam mengatur hubungan internasional yang lengkap dan bertolak belakang dengan konsep Barat. Selain itu, terungkap bahwa prinsip awal atau asasi hubungan internasional dalam Islam adalah damai. Adapun peperangan yang terjadi di dalam Islam mempunyai motif dasar yang berbeda dengan motif peperangan di Barat. Keuntungan materilah yang menjadi dasar utama dalam peperangan Barat, sedangkan membela diri dari serangan musuh serta melindungi dakwah Islam merupakan alasan utama peperangan yang diperbolehkan oleh Islam. Kata Kunci: Prinsip Hubungan Internasional, Hukum Internasional, Islam, Perang.فكرةتجريدية: كاندينالإسلامديناشاملافقدوضعالقواعدالأساسيةوالمبادئالمهمةالتيتنظمالعلاقاتبينالشعوبوالبلدانمنذثلاثةعشرالقرون. فهذهالمبادئوالقواعدتنظمالعلاقاتبينالشعوبوالدولةتسميالأحكاموالقانونالدولية. كتبالباحثهذاالبحثمؤسساعلىكثرةالنزاعاتوالصراعبينالدولالتيتقعفيالأزمنةوالأمكنةالمختلفةمنذالقرونالسابقة. وهذاالبحثيبحثعنطبيعةالعلاقاتالدوليةوقتالسلموالحربفينظرتالفقهالسياسيالإسلامي. وفيالمقدمةعرضالباحثقليلاعنالعلاقاتالدوليةفينظرالقانونالدوليالوضعي. فيآخرالبحثاستنتجالباحثبأنالإسلامدينكاملشامللأنهقدوضعالفكرةالجيدةعنالعلاقاتالدولية. وبخلافذلكنعرفبأنالفكرةالغربيةفيهذاالموضوعنُشئتفيالقرنينالآخرين. وأيضاوجدالباحثبأنأصلالعلاقاتالدوليةفيالإسلامهوالسلموأنالباعثالأساسيللحربفيالإسلاميختلفبباعثالحربعندالغربيين. الغايةالماديةهيالفرقالأساسيفيهذاالبحث،والغايةللدفاععنالنفسوتأمينالدعوةالإسلاميةهيالغايةالأساسيةللحربفيالإسلام. بجانبذلكيعرفبأنالمبادئالإسلاميةعنالعلاقاتالدوليةلهاالآثارالكبيرفيفكرتهملأنهميشهدبأنالإسلامهوالمؤسسالأولفيوضعالمبادئالشاملةالأساسيةللعلاقاتالدولية. منهاأصلالعلاقاتالدولية،مبادئالحرب،وغيرها.الكلماتالرئيسية: طبيعةالعلاقاتالدولية،الأحكامالدولية،الإسلام، 
Irsyadul Murid Hisab Of The Beginning Islamic Lunar Month On Digital Falak Web-Based Iqnaul Umam Ashidiqi
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (537.67 KB) | DOI: 10.18592/sjhp.v19i2.3134

Abstract

Abstract:The development of astronomy in determining the beginning of the Islamic lunar month has occurred so rapidly, along with the sophistication of technology that makes it easy for users to get information. The digital falak web-based application was made by Ahmad TholhahMa'ruf an astronomy scholar from Islamic boarding school who presented the astronomy books. This web- based application displayed data and calculations in several books of astronomy inclusion including IrsyadulMuridbook. The research method used was qualitative with descriptive approach. The type of data used was library research. The results showed that the algorithm used in the early reckoning of Islamic lunar inIrsyadulMuridbook based on the digital falak web was different toIrsyadulMuridbook. The results of calculating the book IrsyadulMuridwith the digital falak web of celibacy were inappropriate which was done manually within the last 3 years making the results different. So, it could be concluded that the digital Falak web was inaccurate if it was used for rukyat data. Evaluation was necessarily needed, thus hisab(astronomical calculation) result in digital falak web-based would be equivalent to hisab in IrsyadulMuridbook. Keywords:digital falak web,Islamic lunar month,IrsyadulMurid.

Page 2 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 25 No 2 (2025): Rekonstruksi dan Integrasi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Hukum Kontempore Vol 25 No 1 (2025) Vol 24 No 2 (2024) Vol 24 No 1 (2024) Vol 23 No 2 (2023) Vol 23, No 1 (2023) Vol 23 No 1 (2023) Vol 22, No 2 (2022) Vol 22, No 1 (2022) Vol 21, No 2 (2021) Vol 21, No 1 (2021) Vol 21 No 1 (2021) Vol 20, No 2 (2020) Vol 20, No 1 (2020) Vol 19, No 2 (2019) Vol 19, No 1 (2019): (in Press) Vol 19, No 1 (2019) Vol 18, No 2 (2018) Vol 18, No 2 (2018) Vol 18, No 1 (2018) Vol 18, No 1 (2018) Vol 17, No 2 (2017) Vol 17, No 2 (2017) Vol 17, No 1 (2017) Vol 17, No 1 (2017) Vol 16, No 2 (2016) Vol 16, No 2 (2016) Vol 16, No 1 (2016) Vol 16, No 1 (2016) Vol 15, No 2 (2015) Vol 15, No 2 (2015) Vol 15, No 1 (2015) Vol 15, No 1 (2015) Vol 14, No 2 (2014) Vol 14, No 1 (2014) Vol 13, No 2 (2013) Vol 13, No 2 (2013) Vol 13, No 1 (2013) More Issue